Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penyebab terjadinya kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011 yang lalu. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia karena baru dinyatakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011, pukul 00.00 waktu setempat, setelah melalui proses referendum atau jajak pendapat di antara warga Sudan Selatan yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2011. Latar belakang mengapa sampai akhirnya diadakan referendum Sudan Selatan adalah satu hal yang menarik untuk dikaji karena banyak konflik yang terjadi di belakangnya. Jadi, penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengetahui mengapa akhirnya Sudan Selatan melakukan referendum dan menganalisis perkembangan Sudan dan Sudan Selatan setelah terpisah satu sama lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksplanatif, dimana analisis tersebut penulis terapkan dalam menggambarkan dan menjelaskan mengenai terjadinya konflik di Sudan hingga melakukan referendum dan menjelaskan masa depan negara Sudan itu pasca referendum yang berlangsung. Hasilnya, analisis penulis adalah referendum Sudan Selatan lahir karena adanya konflik yang didasarkan pada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap wilayah Sudan Selatan selama berpuluh-puluh tahun lamanya, dimana konflik tersebut juga bercampur dengan perselisihan paham antara warga Sudan Utara yang didominasi oleh ras Arab dan kaum muslim dan warga Sudan Selatan yang didominasi oleh ras Afrika dan kaum non-muslim.

---

This study aimed to investigate the cause of the independence of South Sudan in 2011. South Sudan is the newest nation in the world because the independence has been declared on July 9, 2011, at 00.00 local time, after going through the process of referendum began on January 9, 2011. Background on why a referendum of the SouthSudan is an interesting thing to study because it has so many conflicts behind. So, writing this article is to find out why South Sudan ended a referendum and analyzing the problems after Sudan and South Sudan separated from each other. In this study, the authors used explanative research, which the authors apply this analysis to describe and explain the conflict in Sudan to conduct a referendum and explain future problems of Sudan's post-referendum. As a result, the analysis of the South Sudan referendum is because of a conflict based on unfair policy that made by the government, the South Sudan civil already feel it for decades. The conflict is also mixed with the disagreement between the Northern Sudanese Arab-dominated race (the Muslims) and the people of South Sudan which dominated by the African race (the non-Muslims).

Abstrak :
Penelitian ini memfokuskan diri dalam peran Mahmoud Ahmadinejad tentang kebijakan nuklir Iran. Dia memiliki pandangan kalau Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain pemilik teknologi nuklir. Ahmadinejad percaya bahwa tak negara di dunia ini yang bisa mencegah perkembangan nuklir Iran karena mereka bergerak dalam kerangka hukum yang sama yaitu ratifikasi NPT. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data yang berasal lewat pembelajaran literatur. Analisa yang digunakan adalah deksriptif dengan menggambarkan bagaimana Ahmadinejad menjalankan perannya sebagai pemimpin untuk menjalankan kebijakan nuklir Iran. Ada beberapa hal yang membuat Ahmadinejad bisa menggalang dukungan dari masyarakatnya. Hal-hal inilah yang membuat rakyat Iran mendukung kebijakannya tentang nuklir. Dukungan juga datang dari pemimpin spiritual tertinggi di Iran Imam Khameini. Mayoritas rakyat Iran percaya kalau Ahmadinejad bisa membawa mereka kembali kepada kejayaan bangsanya seperti di tahun 1979. Saat itu, Imam Khomeini menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara itu. Fakta tersebut membuat bangsa lain, terutama AS, sulit untuk menjatuhkan kredebilitas Iran dalam hal pembangunan proyek nuklir. Menurut Ahmadinejad, Iran memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk mempunyai teknologi nuklir. Terlebih lagi tak ada bukti kuat kalau Iran telah mengembangkan senjata pemusnah massal seperti yang selama ini dituduhkan oleh AS. Argumen ini bisa terbukti lewat pemaparan beberapa buku dan peneliti yang terlibat langsung dalam pembangunan nuklir Iran. Penelitian ini bertujuan menunjukkan kalau Ahmadinejad berhasil melakukan perannya sebagai seorang pemimpin. Hal ini akhirnya berujung pada dukungan masyarakat Iran pada kebijakan yang diambilnya. Dalam pemahaman Ahmadinejad, Iran bergerak dalam kerangka hukum yang sama dengan negara-negara lain. Beberapa hal pendulung inilah yang akhirnya membedakan peranan Ahmadinejad dari para pemimpin Iran sebelumnya.

---

This research focuses on Mahmoud Ahmadinejad`s role in Iran's nuclear policies. He views that Iran has the same rights as other nuclear-weapon states. He believes that none of countries around the world could prevent Iran to develop nuclear technology because they had already ratified the NPT agreement. The methodology applied in this research is that of qualitative methods while the data is acquired through literary studies. The research applies descriptive analysis, which illustrates the role of Ahmadinejad in issued Iran's nuclear policies. There are various factors that have helped Ahmadinejad gain his leadership. He is fully supported by the Iranian people as well as Iranian Supreme Leader Imam Khameini. Most Iranians rely on a faith that Ahmadinejad can bring Iran into glory as it was in 1979 when Khomeini ruled the nation. The above facts aroused difficulties for other nations, especially the United States, for preventing Iran from expanding the nuclear projects. According to Ahmadinejad, Iran has the same rights as other countries to establish nuclear technology. Moreover, there are no strong evidences that Iran has developed nuclear to produce weapons of mass destruction as had been accused by the United States. This argument has its ground on evidences taken from books and information provided by several researchers involved in the investigation of Iran's nuclear. This research aims at showing that Ahmadinejad underscores a thought that Iran has the same rights as other countries which ratified the treaty of the non-proliferation of nuclear weapons (NPT). In Ahmadinejad's opinion, Iran is on the equal frame of laws. As a result, strong argument as to why the nation should stop the nuclear program is not available. Ahmadinejad's distinguished figure compared to former Iranian leaders has propped his role in the Iran's nuclear policies.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh kebudayaan Islam dan Arab yang berkembang di Cina Barat. Agama Islam yang berkembang di Cina dibawa oleh para saudagar langsung dari Timur Tengah ketika di Timur Tengah tepatnya di Arab, Islam sedang mengalami perkembangan yang pesat sekitar tahun 651 M. Para penyebar Islam dari Arab membawa nilai-nilai kebudayaan Arab-Islam dan berbagai macam seni sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam di Cina. Kebudayaan Islam dan Arab di Cina menghasilkan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Berkembangnya kebudayaan Islam dan Arab di Cina bertujuan agar agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Cina. Pengaruh kebudayaan Islam dan Arab di Cina Barat antara lain berupa arsitektur bangunan, kaligrafi, masakan halal, beladiri Islam, makam, pakaian, pengaruh porselen, suku muslim, obat-obatan, dan penanggalan.

---

This paper discusses the influence of Islam and Arabic culture that developed in Western China. Islam is growing in China brought by merchants directly from the Middle East as in the Middle East precisely in Arabic, Islam is experiencing rapid growth around the year 651 AD The propagator of Islam from the Arabs brought the values of the Arab-Islamic culture and the various arts as a means to spread Islam in China. Islam and Arab culture in China produce acculturation with the local culture. The development of Islam and Arab culture in China aims to Islam were well received by Chinese society. The influence of Islam and Arab culture in western China, among others, in the form of architecture, calligraphy, food halal, the Islamic martial arts, cemeteries, clothing, porcelain effect, Muslim tribes, medicine, and calendar.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengaruh pemerintahan konservatif Likud di Israel terhadap konflik yang terjadi antara Israel-Palestina dalam kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2003. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai analizing tools dalam skripsi ini adalah teori konflik, konsep konservatif, dan teori zionisme. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Konservatif Likud di Israel memegang teguh prinsip zionisme yaitu menciptakan Eretz Yisrael atau Tanah Israel di Palestina. Untuk mewujudkan citacitanya tersebut, Pemerintahan konservatif Likud membangun pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Selain itu, Pemerintahan Likud tidak mau berkompromi masalah Jerusalem. Bagi Likud, Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi. Konservatisme Likud telah membawa pengaruh terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Pemerintahan Likud mengubah landasan perdamaian land for peace menjadi land for security. Perubahan landasan ini telah meminimalisasikan jalur perundingan sebagai upaya perdamaian sehingga tidak tercapai sebuah kesepakatan antara Israel dan Palestina. Selain itu, landasan land for security telah meningkatkan tingkat eskalasi konflik dengan penggunaan instrumen kekerasan dan bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina. ......The focus of this graduation project is the impact of the Likud conservative government in Israel against the conflict betwen Israel and Palestine that accured in the 1996 to 2003. Theoretical framework that would be used as analizing tools this research are theory of conflict, conservative concepts, and theory of Zionism. The Research is a qualitative with descriptive analyzing. The conservative Likud in Israel took for granted the Zionism that is to establish Eretz Yisrael or the Land of Israel in Palestine. To reveal thus goal, Likud goverment built the Jewish settlements in the occupied territories even. In addition, the Likud Government would not compromise for the Jerusalem status. For Likud, Yerusalem is such not undivided and absolutly belong to Israel. Likud conservatism has brought theinfluence of the Israel-Palestinian peace process. Likud Government has changed the base line of peace process from "Land for Peace" into "Land for Security". This alteration has minimized the negotiation path as a way to create peace. Hence the agreement is unreachable. In addition to Land for Security has increased theconflict escalation within coercion instrument.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perundingan damai antara Israel-Palestina yaitu Perjanjian Oslo I dan II. Perjanjian Oslo I ditandatangani di Washington D. C pada tanggal 13 Spetember 1993 sedangkan Perjanjian Oslo II pada tahun 1995. Kedua perjanjian ini secara garis besar membahas tentang pemberian pmerintahan otonomi Palestina, penarikan mundur tentara Israel dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, mengadakan pemilu untuk memilih para dewan serta pemulangan para pengungsi Palestina. Sepintas perjanjian Oslo ini merupakan suatu terobosan bagi perdamaian di Timur Tengah, akan tetapi perjanjian ini mendapat kecaman dan penolakan dari salah satu gerakan garis keras di Palestina yaitu Hamas.

---

This study discusses Hamas' respond to the peace agreement between Israel-Palestine as stated in Oslo Agreement I and II. Oslo I Agreement signed in Washington DC on 13 September 1993 while Oslo II on 1995. Both agreement mainly discuss on the granted right to establish Palestinian Self-Government Authority, the withdrawal of Israeli forces from parts of the Gaza Strip and West Bank, the election to elect Palestine's council, and the right to return of Palestine's refugees. In brief, the Oslo Agreement demonstrate a peace agreement breakthrough in Middle East, however the agreement get strong resistant from Hamas, one of the strong movement in Palestine.

Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Hosni Mubarak di Mesir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahh metode penelitian sejarah yang meliputi proses pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan dalam bidang politik, agama, dan ekonomi adalah faktor yang mampu membuat Hosni Mubarak mempertahankan kekuasaannya di Mesir selama 30 tahun. Kebijakan dalam bidang politik dengan cara militer yang kuat, kebijakan Security Act, dan tidak adanya peraturan pembatasan waktu untuk menjabat sebagai presiden. Kebijakan dalam bidang agama dengan cara menindak kelompok-kelompok Islam di Mesir. Kebijakan dalam bidang ekonomi dengan cara menyejahterakan rakyat, yaitu sistem ekonomi terbuka, reformasi ekonomi, dan bantuan yang berasal dari luar negeri. Pada 11 Februari 2011, rezim Hosni Mubarak runtuh juga diakibatkan karena tiga faktor, yaitu faktor politik, agama, dan ekonomi. dalam faktor politik dikarenakan pengekangan kebebasan terhadap pihak oposisi dan pengekangan kebebasan untuk berekspresi. Dalam faktor bidang agama dikarenakan pengekangan kebebasan terhadap kelompok Islami. Dalam faktor ekonomi dikarenakan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi.

---

This research explain about the policies that made by Hosni Mubarak in Egypt. The method is used in this research is methods of historical research by the topic selection process, the source collection, verification, interpretation, and writing. The findings of this research are in the fields of politics, religion, and economics is a factor that can make Hosni Mubarak maintain power in Egypt for 30 years. The Policy in the political field by a strong military, policy Security Act, and the absence of regulatory restrictions on the time to serve as president. The Policy in the field of religion by way of cracking down on Islamic groups in Egypt. Policies in the economic welfare of the people by the way, the open economic system, economic reform, and assistance from abroad. On February 11, 2011, Hosni Mubarak's regime collapse is caused by three factors, namely political, religious, and economic. in restraint of freedom because of political factors on the opposition and curbing freedom of expression. In the field factor due to the restraints of religious freedom against Islamic groups. In the economic factors due to poverty, unemployment, and corruption.

Abstrak :
Waria atau transpuan sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Sebagai manusia, mereka memiliki hak untuk beribadah kepada Tuhan. Komunitas transpuan kemudian memberi wadah kepada sesamanya untuk memenuhi kebutuhan spiritualitas mereka dengan mendirikan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pondok pesantren waria periode 2016-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Lebih lanjut, pengumpulan data dalam penelitian dilakukan melalui wawancara. Selain itu, data juga diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, maupun video. Peneliti akan menggunakan teori pendekatan gender dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta teori pesantren untuk menyelesaikan tulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta merupakan pondok pesantren yang unik karena santrinya merupakan para transpuan dan pondok pesantren ini tidak memiliki masjid serta asrama seperti pesantren pada umumnya. Pesantren ini juga tidak dipimpin oleh kyai melainkan transpuan itu sendiri. Berbagai gejolak yang terjadi di pesantren ini tidak membuat eksistensi mereka redup. Banyak hal positif yang justru mereka dapatkan setelah adanya konflik. ......Waria or transwoman have long been recognized in Indonesia. As humans, they have the right to worship God. The transwoman community then provided a place for their fellow human beings to fulfill their spiritual needs by establishing Al-Fatah Waria Boarding School Yogyakarta. This study aims to find out the development of transwoman Islamic boarding school 2016-2023 period. The method used in this research is a qualitative method with descriptive research. Furthermore, data collection in the study was conducted through interviews. In addition, data is also obtained through literature studies such as books, journals, articles, and videos. The researcher will use the theory of gender and human rights approaches as well as the theory of boarding school to complete this paper. The results showed that Al-Fatah Waria Boarding School Yogyakarta is a unique boarding school because its students are transwoman and this boarding school does not have a mosque and dormitories like other boarding schools. This boarding school is also not led by a kyai but the transwoman. The various conflicts that occur in this boarding school do not make their existence dim. They got many positive things after the conflict.