Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 memberikan kewenangan luas kepada Rumah sakit Pemerintah/Daerah mengelola kebijakan pembiayaan. Hal ini merupakan peluang sepanjang rumah sakit mampu : 1) meningkatkan mutu pelayanan, 2) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, 3) meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur,4) memperlancar tugas-tugas pelayanan, 5) meningkatkan cakupan pelayanan, 6) meningkatkan pembiayaan rumah sakit untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan (cost of doing and staying business), 7) memanfaatkan sisa hasil usaha (keuntungan) tahunan untuk pembiayaan pengembangan rumah sakit (cost of changing and growing business). Sebagai Unit Swadana Daerah, RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan memperoleh pembiayaannya dari retribusi kesehatan yang bersumber dari pasien secara langsung maupun melalui asuransi kesehatan (ASKES). Sistim pelayanan Askes melalui suatu perjanjian kerjasama antara PT. Askes Indonesia dengan pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Perjanjian pelayanan ini mencakup pelayanan kesehatan dasar (Divas Kesehatan Dati II Grobogan) dan pelayanan kesehatan rujukan (RSUD Purwodadi). Pada pengamatan hasil pelayanan tahun 1995, terlihat pembiayaan obat rawat jalan tingkat lanjutan menyerap dana sampai 137,32 % dari jumlah dana yang ditetapkan, sedangkan rawat inap Askes menyerap sampai 133,40%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran biaya obat pasien Askes rawat inap di RSUD Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tahun 1995, menurut karakteristik pasien (golongan ruang/pangkat dan pola penyakit) dan karakteristik pelayanan pasien, seperti : kelas perawatan, intervensi tindakan operasi dan lamanya dirawat. Diperoleh kesimpulan bahwa biaya obat pasien rawat inap Askes di RSUD Purwodadi tahun 1995, masih lebih tinggi dari yang ditetapkan termasuk biaya yang ditanggung Askes maupun iur biaya pasien untuk semua kelas keperawatan. Juga diperoleh hasil, semakin tinggi kelas perawatan semakin besar biaya obat. Menyangkut golongan ruanglpangkat, biaya obat Askes paling besar diserap oleh golongan pangkat paling rendah. Penyakit non infeksi ternyata lebih membutuhkan biaya obat besar dibandingkan penyakit infeksi. Ada tidaknya intervensi tindakan operasi menentukan tingginya biaya obat, hal ini sejalan dengan lama hari perawatan. Daftar bacaan : 35 (Tabun 1982 - 1996)

---

ABSTRACT The President's Decision Number 38/1991 About Self-Finance Unit and Home-Affair Ministry's Decision Number 92/1993 give a large authority to Public Hospital to manage the finance policy. It means a strategic opportunity as far as the hospital management has capability to increase the efficiency and effectiveness of resource management, to increase the human recourse development and professionalism, to speed the services, to enlarge the area og services, to increase the self-finance of doing and staying business, and to use the profit of business (fund-balance) for changing and growing business. As Regional Self-Finance Unit, Purwodadi General Hospital gets its bud-get from healthcare retribution by out-of-pocket system and Health-Insurance system. The Health Insurance system is done by making an appointment between PT. Askes Indonesia and Grobogan Regional Government. This appointment includes basic healthcare services done by Health Centers and referral healthcare services done by Purwodadi General Hospital. Study on 1995 showed that Referral out-patient's drug-budget absorbed 137,32 % of the allocation budget, while Referral in-patient's drug budget were absorbed until 133,4 %. The purpose of this study is to get the description about drug cost of Health Insurance's in-patient at Purwodadi General Hospital on 1995 according to patient group classification, disease pattern, stage of hospital room, operate action by doctor and length of stay. The conclusion is drug cost of Health Insurance's in-patient held in Purwodadi General Hospital on 1995 still higher than the allocation budget, either Health Insurance Budget or patient's cost-sharing at all of the hospital room stage. The higher the stage of hospital room, the higher the drug cost. Health Insurance's Drug Budget were absorbed most by the lowest of patient group. Non infection disease needed higher drug cost such as the length of stay. Bibliography : 35 (1982 - 1996)

Abstrak :
ABSTRAK
RSUD Dr. Moewardi Surakarta merupakan rumah sakit tipe B pendidikan yang selain mempunyai fungsi sosio-ekonomi juga mernpunyai fungsi sebagai fasilitas pendidikan. Sebagai RSU Daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai beban untuk memasukkan Pendapatan Asli Daerah.

Kajian tarif PERDA 8/1991 dengan tarif paket ASKES berdasarkan SKB Menkes No. 12O3/Menkes/SKB/XII/1993 - Mendagri No. 440/4689/PUOD untuk layanan/tindakan yang lama memperlihatkan kesenjangan besarnya tarif sehingga dapat diketahui total "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT PERSERO ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (PT. ASKES) dalam satu tahun anggaran.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi tentang besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES dalam satu tahun karena adanya kesenjangan tarif dan upaya menyusun rencana usaha untuk penanggulangan tersebut.

Dengan melakukan kajian ini dapatlah dibuat rencana usaha untuk memperkecil sampai meniadakan "subsidi" RSUD Dr. Moewardi Surakarta ke PT ASKES yang cenderung tiap tahun naik.

Dari kajian ini ke dalam dapat memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajer rumah sakit untuk melakukan cost containment dan mengambil keputusan perlunya penentuan tarif berdasarkan hasil analisa biaya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, pengumpulan data sekunder yang dapat dihimpun antara tahun 1991/1992 sampai dengan tahun 1994/1995 sesuai tahun anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua jenis tarif paket atau non paket adalah di bawah tarif PERDA No. 811991 yang masih berlaku, sehingga pendapatan dari pendapatan rawat jalan peserta ASKES 1993 (33,3%), 1994 (34,0%), sedang rawat inap 1993 (19,6%), 1994 (21,5%) mempakan besarnya "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES untuk tahun 1993 (10,8%), 1994 (8,62%) dari total pendapatan.

Tarif PERDA yang berlaku ditentukan belum dengan analisa biaya, dengan besar tujuan "subsidi" kepada golongan ekonomi lemah/kelas III sesuai dengan fungsi RSUD Dr. Moewardi Surakarta sosio-ekonomi, sehingga dengan RSUD Dr. Moewardi Surakarta "mensubsidi" PT ASKES, maka terjadi subsidi ganda dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Cost containment merupakan langkah awal yang dilaksanakan di RSUD Dr. Moewradi yaitu pada pembelian alat kesehatan dan bahan habis pakai dicari produk yang harganya lebih murah, tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Penyesuaian tarif ASKES yang berlaku sekarang ini dengan tarif PERDA yang masih berlaku merupakan langkah yang perlu. Untuk menutupi subsidi tersebut, sistem budget satu tahun untuk pelayanan RSUD Dr. Moewardi Surakarta terhadap penderita peserta ASKES dapat juga dipakai PT ASKES dapat memberikan tambahan dana tiap triwulan sebesar "subsidi" RSUD Dr. Moewardi ke PT ASKES.

---

ABSTRACT
RSUD Dr. Moewardi Surakarta is provincial - referral type B hospital of central Java province, it has track to get original provincial income. It is also a teaching hospital. There for this hospital has service and teaching functions.

The study of the fares of PERDA 8/1991 and the package fare of ASKES based on SKB Menkes No. 1203/Menkes/ SKB/XII/1993. Mendagri No. 440/4689/PUOD for the same service or action showed a fare. That gap in a year represent subsidy of RSUD Dr. Moewardi to PT ASKES. The purpose of the study was not to get infonnation about the amount of annual subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT. ASKES to make a plan to contain it. There fore efforts to minimize and then to gradually erase the subsidy of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to PT ASKES could be planned. This plan gave steps to the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on the result of cost analysis.

the hospital manager to contain cost and to make a decision of fixing fare based on the result of cost analysis.

The study was a descriptive one. As it is, it could not inter causality. The secondary data needed than was collected in 199111992 to 1994/1995 matched with the budget year. The result of the study showed that almost all kinds of fares, both package or non package, were consistently lower than the fare of PERDA No. 8/1991 the income from out patients care of the ASKES members in 1993 was 33,3%, ad in 1994 was 34,0%, and from patient care in 1993 was 19,6% and in 1994 was 21,5%. The amount of the "subsidy" of RSUD Dr. Moewardi to PT. ASKES in the year in 1993 was 10,8%, and in 1994 was 8,62% from the total of income.

The PERDA fare has been decided without cost analysis, with the purpose to subsidize the lower economy class /3rd class , caused .. double subsidy" from RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients. Cost containment was the first step that had been done in RSUD Dr. Moewardi Surakarta where the hospital looked for cheaper price when buying medical instrument without decreases quality services.

To pay the "subsidy. , annual budget system for the treatment of RSUD Dr. Moewardi Surakarta to ASKES patients can be used. Another alternatives is to ask PT ASKES to match the charge differences.

References: 49 (1973- 1995).