Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas terkait Strategi Pencegahan Kejahatan Situasional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya mencegah dan menangani penggunaan faktur pajak fiktif dalam mekanisme pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Kerangka analisis yang digunakan dalam penulisan ini mengimplementasikan pendekatan pencegahan kejahatan situasional terhadap kejahatan kerah putih dengan menerapkan 4 indikator pencegahan yang diantaranya adalah indikator Increase the Effort, Increase the Risk, Reduce Rewards, dan Remove Excuses. Tugas Karya Akhir ini juga mengangkat sebuah kasus penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh PT GSG untuk memperoleh keuntungan secara ilegal melalui mekanisme restitusi pajak yang merugikan negara. Berdasarkan hasil analisis, implementasi dari teknik pencegahan kejahatan situasional ini mengisyaratkan masih memiliki beberapa hambatan, khususnya melalui mekanisme PPN dan keterlibatan oknum otoritas perpajakan.

---

This Final Project discusses the Situational Crime Prevention Strategy implemented by the Directorate General of Taxes (DJP) in an effort to prevent and address the use of fictitious tax invoices in the reporting and payment mechanism of Value Added Tax. The analytical framework used in this writing applies a situational crime prevention approach to white-collar crime by utilizing four prevention indicators, including Increase the Effort, Increase the Risk, Reduce Rewards, and Remove Excuses. This Final Project also focuses on a case involving the issuance and use of fictitious tax invoices by PT GSG to illegally obtain profits through the tax restitution mechanism, which harms the state. Based on the analysis results, the implementation of situational crime prevention techniques indicates the presence of several obstacles, particularly within the VAT mechanism and the involvement of certain tax authorities."

"Skripsi ini membahas tentang reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari terhadap kejahatan korporasi yang difasilitasi oleh negara state-facilitated corporate crime. State-facilitated corporate crime yang dibahas dalam penelitian ini yaitu adanya klaim atas kepemilikan Pulau Pari dan diterbitkannya sertifikat yang melegalkan status kepemilikan dan hak pengelolaan Pulau Pari oleh BPN secara bertahap sejak 2014 sampai 2017. Dalam menganalisis reaksi sosial non-formal masyarakat, studi reaksi ini menggunakan kerangka pikir dalam konteks advokasi advocating, mobilisasi mobilizing, dan pengorganisasian komunitas community organizing. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer wawancara dan observasi serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kejahatan yang difasilitasi oleh negara dan bentuk-bentuk reaksi sosial non-formal yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pari. Studi ini memaparkan adanya tiga bentuk reaksi sosial masyarakat melalui advokasi baik advokasi sosial maupun advokasi politik melalui penerbitan petisi, collaborative networking yang dilakukan oleh organisasi non-profit dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari, aksi komunitas di sejumlah instansi pemerintah, dialog dengan para elit dan kampanye di media sosial. Berikutnya, reaksi sosial non-formal juga diwujudkan dalam memobilisasi sumber daya manusia, dana, hingga publikasi. Bagian ketiga dari analisis reaksi sosial non-formal masyarakat Pulau Pari membahas mengenai pengorganisasian komunitas. Dalam studi ini, Peneliti menyimpulkan jika pengorganisasian masyarakat yang diinisiasi oleh organisasi non profit masih dalam tahap awal pengorganisasian yakni identifikasi masalah dan meningkatkan kesadaran komunitas akan pentingnya melakukan reaksi sosial non-formal secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

---

This thesis discusses the non formal social reaction of the community of Pari Island against state facilitated corporate crime. The state facilitated corporate crime which discussed in this research is the claim of ownership of Pari Island and the issuance of the certificate which legalize the ownership status and management rights of Pari Island by National Land Agency gradually from 2014 until 2017. In analyzing the study of the non formal social reaction, this case uses a frame of mind in the context of advocating, mobilizing, and community organizing. By using primary data collection techniques primary interviews and observations and secondary data collection, this research is expected to provide a comprehensive view of state facilitated corporate crime and forms of the non formal social reaction conducted by the community of Pari Island. This study describes three forms of the non formal social reaction of crime through advocating by means of social or political advocacy through the issuance of a petition, collaborative networking conducted by non profit organizations in Koalisi Selamatkan Pulau Pari Coalition to Save Pari Island, community actions to some government agencies, dialog with the elites and social media campaigns. Next, the non formal social reaction is also manifested in mobilizing human resources, funds, and publications. The third part of the analysis of the non formal social reaction of the community of Pari Island discussed above is community organizing. In this study, the researcher concluded that community organizing which initiated by non profit organizations is still in the early stages of community organizing that is problems identification and raising community awareness of the importance of undertaking non formal social reactions together to achieve common goals. "

"Studi ini melihat bahwa prekaritas kerja pada produksi film panjang dan iklan di Indonesia mendorong para pekerja ke dalam fenomena flexploitation. Dalam studi ini, konsep flexploitation merujuk pada strategi manipulasi ruang produksi serta pembentukan kondisi tidak aman yang bertujuan untuk memaksa para pekerja agar menerima kondisi kerja yang eksploitatif. Dengan menggunakan metode existing statistics research dan content analysis, studi ini mengidentifikasi bahwa prekaritas kerja dalam lingkungan kerja kru produksi film secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) keresahan kru produksi film terkait prekaritas kerja yang tidak disuarakan; dan (2) ketidaktaatan pihak pemberi kerja terhadap hukum yang berlaku dalam menjamin hak normatif kru produksi. Melalui perspektif working-class criminology, hasil analisis menunjukkan bahwa prekaritas kerja yang melekat pada kondisi kerja kru produksi film mendorong terjadinya dehumanisasi terhadap para pekerja. Dampak dari prekaritas kerja ini meliputi keterbatasan pilihan yang dimiliki para pekerja sehingga memaksa mereka untuk menjadi konformis dan menjerumuskan mereka ke dalam proses viktimisasi struktural.

---

This study examines the presence of work precarity within the realms of feature films and advertisings production in Indonesia, elucidating its ramifications in the context of flexploitation. Within the scope of this research, flexploitation is conceptualized as a delineate strategies involving the manipulation of production spaces and the establishment of precarious conditions, ultimately aiming to coerce workers into accepting exploitative work conditions. Utilizing the existing statistics research method and content analysis, this study identifies that work precarity within the film production crew work environment was largely caused by two factors, namely (1) the anxiety of film production crews related to unvoiced work precaricity; and (2) the employer's non-compliance to applicable law in guaranteeing the normative rights of the production crew. Through the perspective of working-class criminology, the results of the analysis show that the inherent work precarity in the conditions of film production crew environments contributes to the dehumanization of workers. The ramifications of work precarity encompass limitations on the choices available to workers, compelling them towards conformity and ensnaring them in processes of structural victimization."