Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Angka Kematian Ibu AKI merupakan indikator utama kesehatan ibu. Pada tahun 2015, angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup, namun angka ini masih belum memenuhi target MDGs. Apabila dibandingkan secara global, AKI di Indonesia masih berada di atas AKI Global. Tiga penyebab terbesar kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh perdarahan, hipertensi, daninfeksi. Perdarahan dan komplikasi kehamilan pada masa kehamilan bisa terjadi padaawal kehamilan dan akhir kehamilan. Perdarahan dan komplikasi kehamilan pada masaawal kehamilan dapat disebabkan oleh aborsi dan kehamilan ektopik. Berdasarkan beberapa penelitian, salah satu faktor risiko kehamilan ektopik yaitu merokok. Prevalensi perokok wanita di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan terutama pada tahun2010 prevalensi perokok wanita adalah sebesar 4 dan menduduki urutan ke 17 di dunia. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya besaran masalah kehamilan ektopik di Indonesia, mengetahui sebaran variabel kehamilan ektopik dan merokok berdasarkan provinsi, dan diketahuinya hubungan antara merokok dengan terjadinya kehamilan ektopik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kejadian kehamilan ektopik dan variabel independen utamanya adalah merokok, sedangkan variabel kovariat terdiri dari status pendidikan, metode penggunaan kontrasepsi, jumlah paritas ibu, riwayat menderita Penyakit Menular Seksual PMS, status urban dan perokok pasif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI tahun 2012. Kriteria responden pada penelitian ini adalah responden wanita yang diwawancarai dengan kuisioner wanita SDKI 2012. Jumlah responden yang dianalisis adalah sebesar 32.269 wanita yang eligibel. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis univariat, bivariat dan multivariat. Penelitian ini menunjukan prevalensi kehamilan ektopik di Indonesia adalah sebesar 0,56 dan prevalensi merokok sebesar 3,31. Analisis bivariat menunjukan responden yang merokok memiliki risiko 2,64 kali untuk mengalami kehamilan ektopik dibandingkan dengan yang tidak merokok. Setelah dikontrol dengan variabel pendidikan, metode penggunaan kontrasepsi, riwayat menderita penyakit menular seksual PMS, danstatus urban, responden yang merokok memiliki risiko 3,28 kali untuk mengalami kehamilan ektopik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa merokok memiliki hubungan denganrisiko terjadinya kehamilan ektopik. ...... Maternal mortality rate is a primary indicator for maternal health. In 2015,maternal mortality rate has decreased to 305 for 100.000 live birth, nevertheless this ratedoes not meet with the MDGs target. Indonesia rsquo s maternal mortality rate is still abovefrom global rate. In Indonesia, there are Three cases that caused maternal death, bleeding,hypertension, and infection. Bleeding can be occurred in early pregnancy or in the end ofpregnancy. Bleeding in early pregnancy can be caused by abortion and ectopic pregnancy. Some research showed that one of the risk factor of ectopic pregnancy was smoking.Prevalence of female smoker in Indonesia is 4 in 2010 and increasing in every year.Indonesia has 17th in rank of prevalence female smoker in the world. This study aim to know about prevalence ectopic pregnancy in Indonesia that canshowing the problem about ectopic pregnancy, to know the distribution of ectopicpregnancy and female smoker by province in Indonesia, and to know about theassociation between smoking and ectopic pregnancy. This study is cross sectional study with ectopic pregnancy as a dependent variableand smoking as main independent variable. Covariate variables for this study are education, contraception method, parity, history of sexually transmitted diseases, urbanstatus and passive smoker. This study use Indonesia Demographic And Health Survey IDHS 2012. Responden's criteria was women that to be interviewed with women questionnaire IDHS2012. Thera are 32.269 woman who is elgible to include in this study. This study does three step analysis, univariate, bivariate, and multivariate analysis. The result shows that prevalence of ectopic pregnancy in Indonesia is 0,56 and prevalence of women smoking in Indonesia is 3,31. From bivariate analysis shows that female smoker had 2,64 fold to experience ectopic pregnancy compared with nonsmoker female. After controlled by education, contraception method, history of sexually transmitted diseases, and responden's residence, female smoker has 3,28 fold toexperience ectopic pregnancy comparing with non smoker female. This study has showed that smoking has a relationship with ectopic pregnancy.

Abstrak :
Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan penjaga kesehatan di pintu masuknegara. Upaya penyelenggaraan kesehatan di pintu masuk negara harus didukung oleh alokasi pembiayaan kesehatan yang cukup, efektif dan efisien. Analisis pembiayaan kesehatan dan kinerja ditujukan untuk melihat pembiayaan kesehatan dalam mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik WM dan telaah dokumen terkait. Dokumen terkait realisasi belanja dianalisis menggunakan tools Health Account dan ditabulasi dengan tabel pivot. Hasil penelitian menunjukkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak sejalan dengan tugas pokok dan kegiatan yang dilaksanakan. Imbasnya, alokasi pembiayaan kesehatan harus sesuai menu penyusunan perencanaan meskipun peruntukannya terbatas. Penyusunan anggaran memenuhi prinsip penganggaran terpadu dan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Meskipun disiasati dengan efektif, pemotongan anggaran berdampak pada capaian kinerja. Pengeluaran pelayanan kesehatan saat ini sebesar 72,8 -88,7 dengan komposisi fungsi pelayanan pelayanan preventif sebesar 50 -64 dan sisanya fungsi tata kelola dan administrasi kesehatan. Pembentukan modal tetap bruto dalam sistem kesehatan sebesar 11 -27 dari total pengeluaran kesehatan. Pelaksanaan UKM cukup baik dalam menggerakkan mesin birokrasi dan sosial namun terkendala koordinasi pada kegiatan pengawasan OMKABA dan pelabuhan/bandar udara sehat. Ketersediaan SDM belum sesuai standar dan distribusinya tidak merata. Revisi UU kekarantinaan kesehatan yang belum disahkan membuat penguatan KKP belum berjalan optimal. Pengelolaan sistem informasi berjalan dengan baik kecuali website yang kurang diperbaharui. Kesimpulan diperoleh pembiayaan kesehatan belum berbasis kinerja untuk mendukung tupoksi. Capaian kinerja belum optimal bukan hanya disebabkan oleh faktor pembiayaan namun kerjasama lintas sektor, dukungan regulasi, SDM dan peran serta masyarakat turut mempengaruhi pencapaian. Direkomendasikan melakukan penyesuaian antara sasaran strategis dan indikator kinerja dengan tupoksi dan pelaksanaan kegiatan, perbaikan dan penyesuaian menu perencanaan, mengadakan perjanjian kerjasama kegiatan pengawasan OMKABA, mengusulkan pengadaan dan pemerataan SDM sesuai standar, mendorong percepatan pengesahan RUU Kekarantinaan Kesehatan melalui konsultasi publik, advokasi yang lebih intensif kepada pihak-pihak terkait di bandara/pelabuhan, memperbaharui website dan memaksimalkan tren media sosial, serta meningkatkan dan memprioritaskan alokasi pembiayaan kegiatan langsung dan yang mengungkit indikator kinerja. ......Port Health Office is a health guard at the state's point of entry. Public health strengthening at the point of entry should be supported by adequate, effective and efficient allocation of health financing. Health financing and performance analysis is aimed to analyze health financing related to achieve defined goal performance. This is a qualitative research using indepth interview method and documents review. Expenditure documents were analyzed using Health Account tools and tabulated with pivot tables. The results shows that the strategic objectives and performance indicators set arenot in line with the main tasks and activities undertaken. As the impact, health financing must be allocated based on planning menu although the allocation is limited. Budgeting meets the principles of a unified budgeting and medium term expenditure framework approach. Although budget cuts have been tried to be effectively tackled, they impacts to the performance goals. Current expenditure on health care is 72,8 88,7 with the preventive care is 50 64 and the rest is governance, and health system and financing administration expenditure. Expenditure on gross capital formation in the health care is11 27 of THE Total Health Expenditure. Public health program have been well implemented to empower the bureaucratic and social machines though the controls of drugs, food, cosmetics, medical devices, addictive materials OMKABA and a healthy port airport were not well coordinated. The availability of human resources is not up to standard and the distribution is uneven. Unrevision of the Law on Health Quarantine made the point of entry strengthening not optimal. The management of information system goes well but website is not well updated. Conclusion shows that the health financing is not performance based to support tasks, principal and functions. Goal performance is not optimal due to financing factor, cross sector cooperation, regulation support, human resources and community participation which play important roles in the achievement. It is recommended to make an adjustment between strategic objectives and performance indicators with main tasks and activities undertaken, improvements and adjustments to the planning menu, changes in performance indicators, to conduct agreement on OMKABA controls, to propose procurement and distribution of human resource based on standard, to accelerate the enactment of the revision of Law on Health Quarantine through public consultation, more intensive advocacy to stake holders at the airports ports, update websites and maximize trends social media, as well as increasing and prioritizing funds to finance direct health activity and those that improves performance indicator.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Amalia Zulfah Dani Hari WijayaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Pembiayaan dan Kebutuhan Biaya ProgramPenanggulangan Tuberkulosis Tahun 2018- 2020 di KotaCilegonTuberkulosis TB masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga kini danIndonesia menempati posisi ke 2 negara dengan beban TB tertinggi di duniasehingga salah satu program prioritas pemerintah adalah dengan melalui percepataneliminasi Tuberkulosis. Pembiayaan TB di Kota Cilegon setiap tahunnya makinmeningkat, akan tetapi angka prevalensi dan angka keberhasilan pengobatan tidakcukup baik. Salah satu strategi yang dilakukan adalah regulasi dan peningkatanpembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaranalokasi pembiayan kesehatan dengan pendekatan Health Account dan mengetahuikebutuhan pembiayaan dengan menggunakan perhitungan Standar PelayananMinimum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif didukung dengandata/dokumen keuangan, dengan rancangan penelitian studi kasus. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Pemda Cilegon memiliki kemampuan sumber pendanaanyang baik, karena sebagian besar dana program berasal dari APBD sehingga tidakketergantungan dari dana Donor. Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk inikegiatan kuratif rawat jalan dan hanya sedikit sekali kegiatan yang berkaitan dengansurveilnce dan deteksi TB. Hasil perhitungan SPM tahun 2018 sebesar Rp.593.627.617, Tahun 2019 sebesar Rp 721.746.271 dan tahun 2020 sebesar Rp750.830.736. Berdasarkan hasil wawancara mendalam komitmen para pemangkukebijakan sudah cukup baik terbukti dengan adanya usaha untuk membantumencari sumber dana lain seperti DPW Kel dan CSR, Akan tetapi belum memilikiRAD terkait penanggulangan TB. Selain itu hasil DHA juga belum dijadikansebagai salah satu acuan dalam perencanaan anggaran kesehatan Pemerintah KotaCilegon.Kata Kunci: Tuberculosis, SPM, Health Account, Pembiayaan

---

ABSTRACT
Name Amalia Zulfah Dani Hari WijayaStudy Program Public Health ScienceTitle Analysis of Financing and Cost Requirements ofTuberculosis Control Program Year 2018 ndash 2020 in CilegonCityTuberculosis is still a health problem in the world today and Indonesia ranks secondcountries with the highest TB burden in the world. so one of the government 39 spriority programs is through the acceleration of Tuberculosis elimination. TBfunding in Cilegon city is increasing every year, but the prevalence rate and successrate of treatment is not good enough. One of the strategies implemented isregulation and improvement of financing. The purpose of this research is to get anoverview of health care funding allocation with Health Account approach and toknow financing requirement by using Minimum Service Standard. This research isa qualitative research supported by data financial document, with case studyresearch design. The results show that the Cilegon Local Government has a goodsource of funding capability, since most of the program funds come from APBD soit is not dependent on donor funds. The bulk of the budget is spent on this curativeoutpatient activity and very little activity related to surveillance and TB detection.The calculation of Minimum Service Standard in 2018 is Rp. 593,627,617, Year2019 amounting to Rp 721,746,271 and year 2020 amounting to Rp 750,830,736.Based on the results of in depth interviews the commitment of the stakeholders ofthe policy has been quite well proven with the existence of efforts to help find otherfunding sources such as DPW Kel and CSR. But not yet have RAD related TBcontrol. In addition, DHA results have not been used as a reference in the planningof the health budget of the City Government of Cilegon.Key Word Tuberculosis, Minimum Serviced Standard, Health Account,Pembiayaan

Abstrak :
Program Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK melalui mekanisme DAK Non Fisik merupakan upaya penyalurkan dana operasional untuk kegiatan Puskesmas. Dana tersebut merupakan yang digunakan untuk kegiatan UKM di Puskesmas. Namun masih banyak kendala yang yang menyebabkan efektifitas dana ini menjadi belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi dana BOK melalui mekanisme DAK Non fisik untuk menunjang kegiatan UKM di Puskesmas dilihat dari waktu pencairan, anggaran, sumber daya manusia, sarana, beban kerja serta proses pengelolaan dana tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan dilakukan di antara bulan Januari sampai Mei 2019. Dana BOK ini sangat membantu kegiatan operasional puskesmas, namun cakupan SPM di kabupaten Bogor belum begitu signifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang membuat jalannya dana tersebut belum efektif dan efisien.

---

The Health Operational Assistance Program or BOK through the Non-Physical DAK mechanism is an effort to channel operational funds to Public Health Centre activities. The fund is used for the activities of UKM in the Public Health Centre. But there are still many obstacles that have caused the effectiveness of these funds to be not optimal. The purpose of this study was to see the effectiveness of the implementation of BOK funds through the non-physical DAK mechanism to support UKM activities in Public Health Centre viewed from the time of disbursement, budget, human resources, facilities, workload and the process of managing the funds. The research was conducted with qualitative methods and was carried out between January and May 2019. This BOK fund greatly helped the operational activities of the Public Health Centre, but the SPM coverage in Bogor district was not so significant. This is because there are still many factors that make the way the funds have not been effective and efficient.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

---

This thesis discusses the analysis of fairness distribution of capitation services in puskesmas, between puskesmas and the opinion of the health office about the administrative costs of Bogor district capitation funds in 2019. This research is a qualitative study with a case study design. The results of the study show that justice is internally fair. Whereas external justice has not been fair and justice between agencies has not been fair. So that there needs to be a salary survey to determine the amount of points of professional workforce and management workforce. In addition, there needs to be further research related to risk adjustments based on age, sex and geography to establish capitation rates between puskesmas. As well as conducting a review for the establishment of Civil Servants Income Allowances, so that there is no disparity between agencies