Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informasi tentang besaran kasus infeksi menular seksual {IMS) yang te1jadi di populasi seringkali tidak diketahui. Meskipun surveilans pasif telah dilakukan dibeberapa negara, namun data yang ada sering tidak lengkap atau tidak akurat, sehingga cenderung untuk tidak dapat mengambarkan kendaan yang sebenamya (ViHO, 200!: 5). Ketidaklengkapan data ini dipengaruhi o1eh keberadaan IMS itu sendiri; beberapa diantaranya kasus IMS tidak bergejala, hanya sebagian orang deng:an gejaia IMS pergi ke pelayanan kesehatan karena ada stigma atau tekanan sosial, dan hanya sebagian kecit yang ditaporkan. Narnun informasi prevalensi IMS berguna sebagai awal sistem peringatan untuk HJV, meskipun di populasi belum ada kasus HIV yang di!apmkan atau ditemukan (WHO, 2000: !8-19), mengingat ada hubungan antara IMS dan H!V dilihat dari cara penularannya. Di Indonesia, ketersediaan data temang kasus IMS pun terbatas. Pengukuran kasus IMS masih bersifat sporadis dan angka prevalensi yang dilaporkan cendcrung tinggi pada sub populasi tertentu. Sistem informasi kesehatan (SIK) termasuk salah satu hal pendng dalam kegiatan kesehatan sebagai alat manajemen, salah satunya untuk pemantauan kegiatan. Pada Rencana Strn.tegis Kesehatan Kota Cirebon ditekankan untuk peduli dalam penggunaan data dan informasi yang sudah dikumpulkan sebagai salah satu sumber fa:kta dalam menentukan perencanaan program pengendaiian IMS. Saat ini, sistem data yang digunakan dalam sistem informasi kesehatan IMS berasa1 dari data yang sudah berjalan di Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yaitu: data bulanan yang dibuat oleh pelayanan kesehatan di Kota Cirebon. Data tersebut berasal dari data kegiatan surveilans IMS pasif yang berasal dari kunjungan pasien dan tes sifilis pada ibu hamil, kegiatan VCT, dan kegiatan sero survei. Keterlambatan data dan tersebamya tempat penyimpanan data menjadi kendala dalam sistem infonnasi kesehatan lMS. Oleh karena itu. dalarn pengembangan sistem dirancang untuk mengelim.inasi keterlambatan data dengan membuat kemudahan akses bagi setiap bagian di Dinas Kesehatan untuk melihat data tersebuL Tempat penyimpanan data secara lunak berada pada satu server, sehingga akan memudahkan setiap bagian di Dinas Kesehatan Kota Cirebon untuk memasukkan dan melihat laporan. Inforrnasi yang dihasilkan dari aplikasi IMS ini adalah infonnasi kesakitan IMS (gonore, sifilis. klamidia, chancroid), cakupan pemeriksaan HIV besaran masalah HIV dan slf11is pada sub populasi berisko, dan cakupan perneriksaan sifilis pada ibu hamil. Infonnasi ini diperlukan untuk mengetahui kecenderungan pcnemuan kasus yang terjadi dan sebagai masukan dalam evauasi proses kegiatan. Sistem informasi Kcsehatan ini dibangun dengan memperhatikan kebutuhan intbrrnasi rnasa datang. Pengembanganjangka panjang dapat dilakukan cukup dengan penambahan atau penyesuain dengan kebutuhan yang diper1ukan di masa depan tanpa harus membongkar keseluruhan sistem yang ada.

---

The exact magnitude of the sexually transmitted infections (STls) in population is frequently unknown. Although passive STis surveillance system exists in some countries. the data is not always reliable or complete; as a result, report-based STI surveillance systems tends to underestimate substantially the total number of new cases (WHO, 200 I: 5), The completeness of the availability data depends is affected by the STis natural history, since a large number of infections are asymptomatic, only part of the symptomatic population seeks health care due to the social stigma and even a smatler number of cases are reported. However the prevalence of STis is useful as a warning system for HIV} even though there is no reported on HIV cases in population (WHO. 2000: 18-19), due to relation between STI and H!V by what means transmission of infection. In Indonesia, the availability of STis data is limited, detection of STI cases is sporadic and the prevalence is relative high at specific sub group population. Health information system (HIS) is one of important.part on health program as a management tool; which is to monitor the activities. [n Health Strateglc Planning of Kola Clrebon is emphasized to use data and information as one of source to determine the planning for controlling the STis program. Today, the health information system of the control STis in Kola Cirebon is included on the Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3), sistem Surveilans Terpadu Penyakit (STP) dan Sistem Informasi The challenges on the STI health information system are delay of submitting data and disperser of data storage. Therefore, on developing heallh information system wasdesigned to eliminate the data delay by creating simple access for every division on Dinas Kesehatan Kota Cirebon to get those data. The data is storage in server; therefore divisions on Dinas Kesehatan Kota Cirebon have access to entry and download the report. Information from this system is STis cases (gonorrhesyphilis, Chlamydia, and chancroid)coverage of HlV test, magnitude of HIV and syphilis at sub population at risk, and coverage of syphilis test among pregnant mother. That information is need for knowing the tendency of STis cases and input on activities' evaluation. This health information system was developed with attention to the information need in the future. Further developing can be done by adding or adapting with the information need without destroy the whole system."

"Latar Belakang: Malaria masih merupakan penyakit menular dan menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan terdapat 443.530 kejadian malaria pada tahun 2022, serta tercatat 71 kasus kematian terkait malaria. Sesuai target tujuan pemberantasan malaria 372 dari 514 kabupaten dan kota merupakan daerah bebas malaria pada akhir tahun 2022. Hanya ada satu kabupaten yaitu kab Purworejo yang masih terjadi penularan malaria di Pulau Jawa dan Bali. Karena malaria adalah penyakit yang bersifat lokal, maka diperlukan upaya pengendalian lokal. Sebagian besar penyakit malaria disebabkan oleh variabel perilaku dan lingkungan. Dalam epidemiologi, analisis spasial sangat berguna untuk menentukan pengelompokan penyakit dan menilai prevalensi penyakit dalam kaitannya dengan lokasi geografis. Metode: Angka kejadian malaria di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 akan dideskripsikan dan dipetakan dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Badan Pusat Statistik (BPS), badan informasi geografis, dan data sekunder laporan malaria Kabupaten Purwerejo menjadi sumber data yang dimanfaatkan. Alat QGIS 3.10, STATA 17, dan GEODA digunakan untuk pengumpulan dan pemrosesan data. Koordinat data geografis setiap kasus tersedia, dan analisis statistik dilakukan untuk menentukan distribusi frekuensi dan persentase setiap variabel faktor risiko yang mempengaruhi kejadian malaria serta melakukan analisis spasial untuk menentukan pola geografis penyebaran penyakit. Hasil: Pada Analisa indeks moran ditemukan I = 0,124 dengan E(I) =-0,0667, dan P=0,04 yang menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif. I>E(I) menunjukkan bahwa polanya adalah mengelompok. Autokorelasi spasial penyebaran malaria Kabupaten Purworejo terlihat bahwa penyebaran kasus malaria tahun 2022 terdapat autokorelasi spasial positif. Nilai P =0,03 yang lebih kecil dari alpha maka hipotesis Ho ditolak berdasarka uji yang telah dilakukan ini yang berarti terdapat autokorelasi spasial kejadian malaria tahun 2022. Peta LISA menunjukkan bahwa ada satu kecamatan dengan kasus malaria tinggi dikelilingi oleh kecamatan yang memiliki kasus malaria yang tinggi yaitu kecamatan Kaligesing. Terdapat 2 kecamatan dengan kasus rendah yang disekelilingnya memiliki kasus yang tinggi yaitu kecamatan Loano dan Bagelan. Pada kuadran 3 menunjukkan kecamatan yang memiliki kasus yang rendah yang sekelilingnya adalah kecamatan yang memiliki kasus rendah juga yaitu kecamatan kemiri. Berdasarkan analisa Spasial Error Model faktor ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, curah hujan dan kelembaban mempengaruhi penyebaran kasus malaria di Kabupaten Purworejo.

---

Background: In Indonesia, malaria is still an infectious disease and a public health problem. In Indonesia, there will be 443,530 malaria incidents in 2022, and 71 cases of malaria-related deaths will be recorded. As anticipated, the goal of eradicating malaria is progressing, with 372 out of 514 districts and cities having the opportunity to be malaria-free by the end of 2022. There is only one district where malaria transmission occurs on the islands of Java and Bali, and that is Purworejo in Central Java. Because malaria is a local disease, local control efforts are needed. Most malaria is caused by behavioral and environmental variables. In epidemiology, spatial analysis is very useful for determining disease clustering and assessing disease prevalence in relation to geographic location.

Method: The incidence of malaria in Purworejo Regency in 2022 will be described and mapped using this quantitative descriptive research. The Central Statistics Agency (BPS), geographic information agency, and secondary data from Purwerejo Regency malaria reports are the data sources used. QGIS 3.10, STATA 17, and GEODA tools were used for data collection and processing. Geographic data coordinates for each case are available, and statistical analysis is carried out to determine the frequency distribution and percentage of each risk factor variable that influences the incidence of malaria as well as conducting spatial analysis to determine the geographic pattern of disease spread.

Results: Moran index analysis found I = 0.124 with E(I) = -0.0667, and P = 0.04 which indicates positive spatial autocorrelation. I>E(I) indicates that the pattern is clustered. Spatial autocorrelation of malaria distribution in Purworejo Regency shows that the distribution of malaria cases in 2022 has positive spatial autocorrelation. The P value = 0.03, which is smaller than alpha, means the Ho hypothesis is rejected based on the test that has been carried out, which means that there is spatial autocorrelation of malaria incidence in 2022. The LISA map shows that there is one sub-district with high malaria cases surrounded by sub-districts that have high malaria cases. high, namely Kaligesing sub-district. There are 2 sub-districts with low cases and the surrounding areas have high cases, namely Loano and Bagelan sub-districts. Quadrant 3 shows the sub-districts that have low cases. Surrounding them are the sub-districts that also have low cases, namely the Kemiri sub-district. Based on the Spatial Error Model analysis, the factors of regional altitude, population density, rainfall and humidity influence the spread of malaria cases in Purworejo Regency."

"Penelitian ini melakukan analisa terhadap kewajiban peningkatan nilai tambah bagi mineral logam di Indonesia. Penelitian ini memiliki objektif untuk melakukan analisa terhadap landasan filosofis serta regulasi dari kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam, tataran implementasi dari regulasi peningkatan nilai tambah mineral logam, serta dampak peningkatan nilai tambah mineral logam dalam korelasinya untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehubungan dengan pemanfaatan alam untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan landasan filosofis dari regulasi kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam di Indonesia. Namun ditemukan bahwa tataran implementasi regulasi dan dampak dari kewajiban peningkatan nilai tambah tidak merta mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi landasan filosofis regulasi ini. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa tidak terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam konteks kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam disebabkan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi negara yang dijalankan oleh pemerintah sehubungan dengan hak menguasai negara yang dimilikinya dalam pemanfaatan sumber daya mineral logam di Indonesia.

---

This study aims to analyze the mineral metal value added obligation in Indonesia. The main objective of this study is to analyze the phylosophical basis of mineral value-added obligation and the regulation, the implementation, also the main impact of this regulation towards people’s well-being in Indonesia. This study is normative in nature. This study founds that article 33 (3) of Indonesian Constitution regarding natural resources utilization to objectify people’s well-being is the philosophical basis of mineral value-added obligation in Indonesia. However, there has been significant diversion between the aim of regulation and its implementation in which affecting the impact of this obligation towards objectification towards people’s well being in Indonesia as the philosophical basis of this regulation. This study founds that mineral metal value added obligation does not give significant impact towards people’s well-being is caused by insufficient implementation of state function carried by the government under its state ownership right to do the utiliization of metal mineral resources in Indonesia."