Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera terdapat kenaikan dari tahun ke tahun, laporan menyebutkan pada tahun 2019 pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera adalah 169 miliar rupiah/km sedangkan pada tahun 2022 naik menjadi sebesar 203 miliar rupiah/km. Proyek jalan tol dengan skema penugasan mempunyai sifat yang kompleks dan juga bersifat dinamis. Namun di Indonesia penelitian mengenai risiko pembangunan jalan tol, risiko masih dijadikan suatu yang terpisah, Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis risiko menjadi satu sistem yang mempengaruhi kinerja biaya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sebanyak 38 faktor risiko telah diidentifikasi. Melalui diagram sebab-akibat, tergambar bahwa beberapa faktor risiko terdampak dan penyebab untuk dibuat langkah korektif dan preventifnya. Dengan menggunakan model berbasis dinamika sistem dan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL, penelitian ini dapat mengeksplorasi hubungan antar faktor risiko dan mengidentifikasi pola yang signifikan dalam dinamika proyek. Studi kasus pada proyek jalan tol Indrapura-Kisaran menunjukkan potensi cost overrun sekitar 17-20%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model dinamika sistem dengan pendekatan Rough Fuzzy DEMATEL memiliki potensi sebagai dasar dan alat yang efektif untuk proyek infrastruktur serupa di masa depan. Penerapan kebijakan khusus pada lima risiko dapat mengurangi risiko hingga 43-46%, menegaskan pentingnya pengelolaan risiko dan perencanaan yang matang dalam proyek infrastruktur skala besar. ......In the realization of the construction of the Trans-Sumatra Toll Road, there has been an increase from year to year. Reports indicate that in 2019, the financing of the Trans-Sumatra Toll Road project was 169 billion rupiahs per kilometer, while in 2022, it rose to 203 billion rupiahs per kilometer. The toll road project with an assignment scheme possesses complexity and dynamic characteristics. However, in Indonesia, research on the risks of toll road development still tends to be treated separately. The research aims to identify and analyze risks as a unified system influencing the cost performance of the Trans-Sumatra Toll Road construction. A total of 38 risk factors have been identified. Through a cause-and-effect diagram, it becomes evident which risk factors are affected and the root causes, allowing for the formulation of corrective and preventive measures. By employing a dynamic system-based model and the Rough Fuzzy DEMATEL approach, this research explores the relationships among risk factors and identifies significant patterns in the project's dynamics. A case study on the Indrapura-Kisaran toll road project reveals a potential cost overrun of approximately 17-20%. The study concludes that the dynamic system model with the Rough Fuzzy DEMATEL approach has the potential to serve as a foundation and effective tool for similar infrastructure projects in the future. The implementation of specific policies addressing the top five risks can reduce the overall risk by 43-46%, emphasizing the importance of effective risk management and thorough planning in large-scale infrastructure projects.

Abstrak :
Universitas Indonesia telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) namun belum optimal. Fenomena yang terjadi pada penerapan SMK3L di UI antara lain pemenuhan SMK3L tingkat fakultas hanya 7 dari 17 fakultas yang memenuhi persyaratan, pada pemenuhan aspek K3L pada gedung dan pedoman K3L kontraktor, hanya 6 dari 17 fakultas yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu hanya 4 dari 14 fakultas yang telah memiliki unit K3L secara formal, dan hanya 2 dari 14 fakultas yang telah memiliki sertifikasi SMK3. Komunikasi menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan dalam penerapan SMK3L di UI. Pada penelitian ini akan mengembangkan sistem komunikasi antar stakeholder pengelola SMK3L di Kawasan UI berbasis WBS dan BIM. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi stakeholder pengelolaan SMK3L, perencanaan komunikasi antar stakeholder, luaran dari proses ini adalah alur komunikasi, yang akan menjadi input pengembangan sistem komunikasi. Identifikasi bahaya dan risiko dilakukan berdasarkan WBS, dan dibantu oleh pemodelan BIM. Pada pemodelan BIM ini dapat diinput data safety plan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem komunikasi. Penggunaan BIM dalam sistem komunikasi memudahkan stakeholder yang terlibat pada proses pra-konstruksi dan konstruksi untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko. Sehingga setiap stakeholder memiliki persepsi yang sama terhadap bahaya dan risiko pada setiap item pekerjaan. Penggunaan sistem komunikasi membuat komunikasi antar stakeholder menjadi lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada naiknya kinerja keselamatan. ......Universitas Indonesia has implemented Occupational Health, Safety and Environment Management System (OHSEMS) however the application has not fully optimized yet. The phenomenon occurred during the application of OHSEMS at UI cover the fulfillment of OHSEMS only 2 out of 17 faculties meet the requirements, in fulfilling the OHSE aspects in buildings and contractor OHSE guidelines only 6 out of 17 faculties meet the requirements. In addition, only 4 out of 14 faculties have a formal HSE unit, and only 2 out of 14 faculties have OHSMS certification. Communication is the main cause problem for the implementation of OHSEMS at UI. This study will develop a communication system between stakeholders who manage OHSEMS in the UI Region based on WBS and BIM. The research method used is a case study. The research stage starts from the communication of stakeholders in the management of OHSEMS, the external planning of this process is the communication flow that will be the input for system development. Hazard and risk identification was carried out based on the WBS, and assisted by BIM modeling. In this BIM modeling, data security plans can be entered and then integrated into the communication system. The use of BIM in system communication makes it easier for stakeholders involved in the pre-construction and construction processes to identify hazards and risks. So that every stakeholder has the same perception of the hazards and risks in each work item. The use of a communication system makes communication between stakeholders more effective and efficient so that it has an impact on increasing safety performance.

Abstrak :
Integrated management system is a necessity, where every company must be able to carry out a quality management system, safety management, occupational health and the environment simultaneously. This situation will certainly complicate the construction company in its implementation. Most of the integrated management system research is done not in construction companies, but in the manufacturing sector and also does not ensure knowledge management. Whereas to improve organizational performance, it is necessary to consider knowledge management in a practical information system. Practical web-based information systems are important for the successful implementation of integrated management systems. The development of Information Systems and knowledge management in this integrated management system is to be able to improve organizational performance in construction companies. The methodology in first phase is using PLS-SEM on process integration, RII and Neural Network on the integration risks contained in process integration, RII on audit integration to ensure process integration is carried out properly, then all of them are carried out knowledge management through RAM RACI. This research will produce a information system integrated management system to improve organizational performance with the development of knowledge management.

---

Sistem manajemen terintegrasi adalah suatu keniscayaan, dimana setiap perusahaan harus dapat melaksanakan sistem manajemen mutu, manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan secara bersamaan. Keadaan ini tentu akan menyulitkan perusahaan konstruksi dalam penerapannya. Sebagian besar penelitian sistem manajemen terintegrasi dilakukan bukan di perusahaan konstruksi, tetapi di sektor manufaktur dan juga tidak memastikan untuk manajemen pengetahuan. Padahal untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mempertimbangkan manajemen pengetahuan dalam sistem informasi yang praktikal. Sistem informasi yang praktikal penting dilakukan untuk kesuksesan penerapan sistem manajemen terintegrasi. Pengembangan Sistem Infomasi dan manajemen pengetahuan pada sistem manajemen terintegrasi ini adalah untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi pada perusahaan konstruksi. Metodologi penelitian ini dimulai dengan menggunakan PLS-SEM pada integrasi proses, RII dan Neural Network pada integrasi resiko yang terdapat dalam integrasi proses, RII pada integrasi audit untuk memastikan integrasi proses dilaksanakan dengan baik, kemudian kesemuanya di lakukan manajemen pengetahuan melalui RAM RACI. Pada akhirnya, penelitian ini akan menghasilkan sistem informasi sistem manajemen terintegrasi  untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan pengembangan manajemen pengetahuan.

Abstrak :
Industri Konstruksi memiliki kontribusi besar dalam perekonomian. Permasalahan yang sering terjadi bahwa industri konstruksi memiliki catatan kecelakaan yang buruk dibandingkan industri yang lain. Penelitian ini bertujuan melakukan improvement kebijakan dan kelembagaan untuk meningkatkan tingkat kematangan dan kinerja keselamatan pada Industri Konstruksi di Indonesia. Metode Penelitian menggunakan data primer dan sekunder dari hasil literatur yang divalidasi pakar serta melakukan survei kuesioner responden yang dianalisa menggunakan Metode SEM-PLS. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa kebijakan keselamatan, pembiayaan, reward dan punishment merupakan faktor yang dominan yang diintegrasi dengan lembaga yang terlibat dalam K3 untuk memperbaiki budaya keselamatan ditinjau dari elemen tingkat kematangan dalam meningkatkan kinerja keselamatan dan kinerja proyek konstruksi di Indonesia. ...... The Construction Industry has a huge contribution in the economy. The frequent problem is that the construction industry has a poor record of accidents compared to other industries. This study aims at improving the policies and institutions to improve the level of maturity, safety performance and project performance in the Construction Industry in Indonesia. Methods The study used primary and secondary data from the literature that validated the expert and conducted a questionnaire survey of respondents who analyzed using the SEM-PLS Method. The results of the study explain that the safety, financing, reward and punishment policies are the dominant factors that are integrated with the institutions involved in OSH to improve safety culture in terms of the elements of maturity level in improving the safety performance and performance of construction projects in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Kolaborasi para pihak pada proyek konstruksi rancang bangun di Indonesia merupakan masalah yang serius. Indikator keberhasilan kolaborasi para pihak, dapat diukur secara tepat berkaitan dengan kemampuannya mengurangi Construction Waste CW . Dari penelitian yang dilakukan pada tiga tahun terakhir, pada beberapa proyek konstruksi terlihat kecenderungan CW meningkat secara signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukenali model kolaborasi para pihak pada proyek konstruksi rancang bangun yang dapat mengurangi CW. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survey, dimana data yang diperoleh diolah dengan menggunakan SEM-PLS 3.0, sehingga hasil penelitian ini dapat menemukan solusi dari permasalahan CW dan menguranginya dengan meningkatkan kolaborasi antar pihak. Melalui model kolaborasi antar pihak yang diterapkan dengan mengelola para pihak, memahami budaya, meminimalisasi konflik dan meningkatkan komunikasi, sehingga dapat mengurangi CW fokus pada non-physical time overrun construction waste pada proyek konstruksi Rancang Bangun.

---

ABSTRACT
The collaboration of the parties to the construction design project in Indonesia is a serious problem. Indicators of the successful collaboration of the parties can be accurately measured concerning its ability to reduce Construction Waste CW . From research conducted in the last three years, on some construction projects seen a tendency CW increased significantly. The purpose of this study is to identify the collaborative model of the parties to a construction design project that can reduce CW. The method used in this research is Survey method, where the data obtained is processed by using SEM-PLS 3.0, so that the results of this research can find a solution of CW problem and reduce it by increasing collaboration between parties. Through a collaborative model between parties implemented by managing the parties, understanding the culture, minimizing conflict and improving communication, to reduce the CW of non-physical time overrun construction waste on the construction project Design and Build

Abstrak :
ABSTRAK
Ada tiga permasalahan utama pada model pendanaan jalan tol di Indonesia. Pertama, ketergantungan dana pembebasan lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang cukup tinggi serta waktu untuk pencairan dana yang cukup lama sehingga harga tanah bisa jadi telah naik. Kedua, ketidakmampuan pendanaan pada awal operasi dan pendanaan jangka panjang. Ketiga, keterbatasan perbankan nasional/dalam negeri pada periode tenor pinjaman, dan keterbatasan kapasitas dengan mengurangi risiko pembebasan lahan yang belum bebas hingga 100 .Oleh karena itu, sangat perlu dikembangkan suatu model finansial baru yang dapat diimplementasikan pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Ada tujuh model pendanaan yang teridentifikasi yang berhasil dan efektif diimplementasikan di dunia. Ketujuh model tersebut adalah earmarked tax revenue, deep discount bond, take out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, dan private donation.Walaupun demikian, ketujuh model tersebut belum pernah dilaksanakan untuk jalan tol di Indonesia. Untuk menentukan model mana yang paling sesuai diimplementasikan di Indonesia, maka metode yang dilakukan adalah studi literatur dan wawancara mendalam in-depth interview . Hasil penelitian ini mendapatkan dua model pendanaan yang paling sesuai dan dapat diimplementasikan, yaitu model pendanaan deep discount bond dan land lease. Kedua model tersebut kemudian dikombinasi menjadi model pendanaan kombinasi deep discount project bond dan land lease.Selanjutnya untuk mendapatkan faktor kritis critical success factor/CSF model kombinasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode Delphi kepada para pakar di bidang investasi dan finansial jalan tol. Lima peringkat teratas CSF model kombinasi tersebut adalah status lahan yang disewakan rdquo;clear dan clean rdquo;, alokasi risiko dan pembagian risiko yang adil, keterlibatan pemerintah pada penjaminan atas risiko yang menjadi tanggung jawab pemerintah baik selaku penanggung jawab proyek kerja sama PJPK maupun bukan PJPK tetapi masih relevan, dukungan sistem politik yang stabil, dan desain perencanaan dan lokasi yang disewakan terencana dan terintegrasi.Setelah mendapatkan CSF kedua model tersebut, maka langkah selanjutnya adalah membangun model pendanaan kombinasi deep discount project bond DDPB dan land lease, dan mengembangkan kelembagaan dan kebijakan model kombinasi tersebut. Adapun kelembagaan model pendanaan kombinasi tersebut adalah adanya misi kelembagaan, yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan sewa lahan dan sistem keuangan berkelanjutan dalam investasi jalan tol; mengamankan lahan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; dan meningkatkan tata kelola, nilai tambah, sistem keuangan, dan investasi yang kondisif jalan tol kerja sama pemerintah badan usaha KPBU .Lebih lanjut, termasuk karakteristik kelembagaan lainnya pada perencanaan strategis, prioritas kelembagaan, alokasi sumber daya finansial, anggaran, evaluasi. Kebijakan yang dibutuhkan agar model pendanaan kombinasi ini dapat diaplikasikan adalah diusulkan suatu regulasi atau peraturan pemerintah tentang model pendanaan kombinasi DDPB dan land lease yang menyangkut mengenai tujuan dan prinsip pendanan kombinasi DDPB dan land lease PKDL , penanggungjawab PKDL, pengadaan tanah, pengembalian investasi BUJT, dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah, pembiayaan sebagian PKDL oleh pemerintah, perencanaan PKDL, dan penyiapan PKDL. Secara keseluruhan hasil penelitian ini adalah mengembangkan model pendanaan jalan tol dengan kombinasi deep discount project bond dan land lease di Indonesia.

---

ABSTRACT
There are three main problems with the toll road financing model in Indonesia. First, there is the highest dependency of land acquisition funds at State Budget APBN , and the fund disbursements take a rather long time, so that it can cause land prices to increase. Second, there is an inability to have long-term financing, because to form a consortium, a sponsoring company should have already been in operation for a minimum of 3 years with a good financial condition, and there is low traffic uncertainty due to short segment operations. Third, there are national banking limitations in the borrowing tenor period, and there are capacity limitations by reducing land acquisition risks that are not 100 free. Therefore, it is essential to develop a new financial model that can be implemented in developing toll roads in Indonesia.There are seven financing models that have been identified as being successfully implemented and effective in the world. The seven models are earmarked tax revenue, deep discount bonds, take-out financing, tax increment financing, land lease, deferred debt, and private donations.In spite of this, the seven models have not been implemented for toll roads in Indonesia. To determine which model is most effective to be implemented in Indonesia, a literature study and in-depth interviews need to be conducted. These research results revealed two appropriate financing models that can be implemented, which are the deep discount bonds financing model and the land lease financing model.Next, to obtain the critical success factor CSF of this combination of models, this research uses a Delphi method for experts in the toll road investment and financing field. The five ratings above of the combination CSF model are land status that is rented ldquo;clear and clean rdquo;, risk allocations and risk divisions that are fair, government involvement in guaranteeing risks that become the responsibility of the government, whether in being responsible for a joint project PJPK or a non-joint project but still relevant, support of a stable political system, and a planning design and location that is rented according to plan and integrated.After acquiring the CSF of both models, the next step is to build a deep discount project bond and land lease combination financing model, as well as develop an institution and combination model policy. For the combination financing model institution, it creates optimization of land renting and a sustainable financial system for toll road investing; secures physical state land, administration, and law; and improves the management, added value, financial system, and investments that are conducive for joint toll roads with a government body KPBU .In addition, this includes other institution characteristics in strategic planning, institution priorities, financial resource allocations, budgeting, and evaluations. The policy needed in order that this combination financing model can be applied is suggested in a government regulation or law about the DDPB and land lease combination financing model that is about the goals and principles of DDPB and land lease PKDL combination financing, PKDL responsibility, land availability, BUJT investment returns, government support and guarantees, financing some PKDL by the government, PKDL planning, and PKDL provisions. Overall, these research results develop a toll road financing model by combining deep discount project bonds and land leases in Indonesia.

Abstrak :
Perkembangan green building relatif banyak memberikan tantangan kepada stakeholder bangunan gedung secara khusus adaptasi perubahan konsep gedung konvensional menjadi konsep green building. Beberapa negara maju membuat kebijakan insentif pada green building sebagai upaya mempercepat adaptasi stakeholder bangunan gedung terhadap Konsep Green Building. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat suatu model insentif pada green building untuk meningkatkan daya tarik green building pada negara berkembang seperti studi kasus di Negara Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu belum membahas pemodelan insentif bangunan gedung berdasarkan kebutuhan seluruh stakeholder green building secara khusus di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui focus group discussion dan in-depth interview. Selain itu, metode kuantitatif juga digunakan melalui analisis SEM-PLS dan studi kasus, untuk membetuk model insentif sesuai kebutuhan wilayah yang ditinjau berdasarkan peningkatan biaya inisial green building. Penelitian ini menghasilakn suatu model penilaian pemberian insentif eksternal green building yaitu melalui fase evaluasi finansial, evaluasi insentif internal, evaluasi nasional, dan evaluasi insentif eksternal (Teori BALEY). Seluruh evaluasi ditinjau dari manfaat yang diterima stakeholder bangunan gedung pada siklus hidup bangunan gedung. ...... Green building concept development is relatively a lot of challenges for building stakeholders especially in new concept adaptation from conventional concept into green building concept. Several developed countries made green building incentive regulation as an effort to accelerate the new concept adaptation of building stakeholders. Therefore, the purpose of this study is to create an incentive model on green building to increase the attractiveness of green building in developing countries which Indonesia country as the case study. In addition, previous studies have not discussed building incentive modeling based on the needs of all green building stakeholders specifically in developing countries. This study used the qualitative method through focus group discussion and in-depth interview. Furthermore, the quantitative method was used through SEM-PLS analysis method and case study to develop the incentive model according to the region's needs which are reviewed based on the cost of the green building. The results od this study was a strategy for determining the green building external incentive model, namely through the phase of financial evaluation, internal incentives evaluation, national evaluation, and external incentive evaluations (BALEY Theory). All of the evaluations are viewed from the benefits received by building stakeholders on the life cycle of the building.

Abstrak :
Government building is one of the country's assets that has a very strategic and urgent function for the interests of public services. In order to realize sustainable development, it is necessary to carry out government buildings that implement the integration of technical, economic, social and environmental aspects effectively through green buildings. Green buildings have measurable performance in saving energy, water and other resources. Green buildings of government buildings require effective and efficient maintenance and maintenance management to maintain the reliability of buildings and their facilities and infrastructure so that they are always worthy of functions both in terms of safety, health, comfort and convenience. The development of technology and information systems has led to the concept of e-maintenance which combines the principles of maintenance, web services and the principles of modern electronic collaboration. E-maintenance combined with Work Breakdown Structure (WBS) and integrated with Building Information Modeling (BIM) will improve the building maintenance and maintenance process that is precise, accurate, fast and easy. This study uses primary and secondary data from the literature and is validated by experts through questionnaires and through Focus Group Discussion (FGD).

---

Gedung pemerintah merupakan salah satu aset negara yang memiliki fungsi sangat strategis dan urgen bagi kepentingan layanan publik. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah yang menerapkan keterpaduan aspek teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan secara efektif melalui bangunan hijau. Bangunan hijau memiliki kinerja terukur dalam penghematan energi, air dan sumber daya lainnya. Bangunan hijau gedung pemerintah memerlukan manajemen pemeliharaan dan perawatan yang efektif dan efisien untuk menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar selalu laik fungsi baik dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Perkembangan teknologi dan sistem informasi telah memunculkan konsep e-maintenance yang menggabungkan prinsip pemeliharaan, layanan web dan prinsip kolaborasi elektronik modern. E-maintenance yang dipadukan dengan Work Breakdown Structure (WBS) dan diintegrasikan dengan Building Information Modeling (BIM) akan meningkatkan proses pemeliharaan dan perawatan gedung yang tepat, akurat, cepat serta mudah. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari literatur dan divalidasi oleh pakar melalui kuesioner serta melalui Focus Group Discussion (FGD).

Abstrak :
Tingginya angka kecelakaan konstruksi di Indonesia disebabkan karena tidak diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) secara menyeluruh di dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Rumah susun yang sedang digalakkan oleh Pemerintah termasuk salah satu jenis infrastruktur yang sering mengalami kecelakaan konstruksi. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya kasus konflik sosial yang terjadi pada lokasi pekerjaan konstruksi di Indonesia Timur. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengatasi hal tersebut dengan membangun model biaya Keselamatan konstruksi, dengan lebih terstruktur untuk meningkatkan penerapan Keselamatan Konstruksi, khususnya pada pekerjaan pembangunan Rumah Susun. Penelitian ini tidak hanya mengintegrasikan teori manajemen proyek dan peraturan di Indonesia, melainkan juga mempertimbangkan faktor lokasi, ketinggian bangunan, WBS dan safety plan dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) untuk mengetahui signifikansi hubungan antar variabel. Selain itu, digunakan juga Monte Carlo Simulation dengan metode triangular distribution untuk mendapatkan besaran biaya rata-rata dari hasil penghitungan biaya penerapan keselamatan konstruksi sesuai dengan model yang terbentuk. Hasil dari penelitian ini berupa model penghitungan biaya keselamatan konstruksi, besaran biaya keselamatan konstruksi hasil simulasi serta masukan kebijakan terkait keberadaan biaya keamanan sebagai bagian dari biaya keselamatan konstruksi di Indonesia. ......The high number of construction accidents in Indonesia is caused by not implementing the Construction Safety Management System (SMKK) as a whole in the implementation of infrastructure development. The construction of flats that is being promoted by the government is one type of infrastructure that often experiences construction accidents. The key indicator that affects the low implementation of SMKK is the budget allocation for construction safety costs. Currently there is no procedure for preparing a structured budget allocation for Construction Safety costs in accordance with the conditions of construction work in Indonesia. The purpose of this study is to overcome this problem by building a more structured construction safety cost model to improve the application of construction safety, particularly in the construction of flat-houses. This study not only integrates project management theory and regulations in Indonesia, but also considers the factors of location, building height, WBS and safety plan using the Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) analysis method. The results of this study will enrich the literature on construction safety costs, and produce a construction safety cost model that can provide input on construction safety policies in Indonesia. In addition, the Monte Carlo Simulation with the triangular distribution method is also used to obtain the average cost from the calculation of the cost of implementing construction safety according to the model formed. The results of this study are in the form of a model for calculating construction safety costs, the amount of construction safety costs from simulation results and policy input regarding the existence of security costs as part of construction safety costs in Indonesia.

Abstrak :
Peningkatan jumlah anggaran dan volume pada pembangunan infrastruktur dalam kurung waktu lima tahun terakhir menuntut pencapaian percepatan waktu pelaksanaan, modernisasi sistem pengadaan pekerjaan serta project delivery yang lebih mudah bagi pengguna maupun penyedia jasa. Metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun saat ini dirasa mampu untuk menjawab tantangan pentingnya kecepatan penyelesaian sebuah proyek. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha untuk dapat memasyarakatkan terobosan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi nasional melalui sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang dapat mempercepat pencapaian target dukungan Infrastruktur Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada penyelenggaraannya di lapangan penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun masih menuai banyak permasalahan bagi berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam kontrak. Seperti terjadinya Dispute atau perselisihan dan klaim diantara pengguna jasa, penyedia jasa maupun pihak auditor. Munculnya fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penurunan penerapan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun, hingga potensi total lost bagi penyedia jasa akibat tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor. Masalah ini muncul diakibatkan karena belum adanya sebuah standar dalam menentukan perencanaan biaya dan pengukuran output atas hasil pekerjaan yang menggunakan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Melalui penyusunan disertasi ini, penulis berusaha untuk mengembangkan sebuah metode, cara ataupun rekomendasi yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya Perselisihan diantara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion. Penelitian ini diawali dengan menentukan variable penelitian yang kemudian divalidasi dengan aplikasi SEM untuk memperoleh model hubungan antar variabel, selanjutnya menyusun standar WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun pada bangunan stadion, metode perhitungan volume pekerjaan, standar perencanaan biaya dan metode pemeriksaan hasil pekerjaan yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah Standard Method of Measurement (SMM) berbasis WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan bangunan stadion. Metode penelitian yang digunakan adalah uji analisis, uji validitas, uji reabilitas dan analisis deskriptif dengan hasil akhir berupa standar pelaksanaan atau SOP dalam bentuk metode standar pengukuran output Standar Measurement Method (SMM) yang berbasis Work Breakdown Structure (WBS) dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Hasil dari pengembangan metode SMM ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pedoman yang dapat membantu tercapainya konsistensi dan standarisasi informasi yang akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion, sehingga potensi terjadinya Dispute atau perselisihan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisir. ......Budget and volume increasing of infrastructure development amount in the last five years requires the achievement of accelerated implementation time, modernization of the procurement system of work and easier project delivery for users and service providers. Answering the challenges of the importance matter for project completion, Design and Build contract method is can be considered as a solution. Indonesian Government through Ministry of Public Work and Housing attempted to introduce the breakthrough of the national construction work procurement system with Design and Build contract that can accelerate the achievement of the government's infrastructure targets in order to support national economic growth. However, the implementation of Design and Build contract in construction project still cause some problem for various parties, both those who are directly or indirectly involved in the contract, such as the occurrence of dispute and claims between owner, service provider and the auditor. This phenomena resulted a significant impact on the implementation of the Design and Build contract as changes in the nomenclature of Ministerial Regulations related to integrated design contracts and structures that changed 3 (three) times in a 5 (five) years, decreased the Design and Build contract practice, and total lost potential for service providers due to the follow up results of the auditor's examination. Those problem caused by the unavailable standard cost planning and measuring outputs based on Design and Build contract method. Through the preparation of this dissertation, the author seeks to develop a method, method or recommendation that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. In this dissertation, researchers try to develop a method that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. The development of this method begins with developing WBS standards for Design and Build contract system, engineering estimate methods, cost planning standard and audit process for work results method, then made into a WBS-based Standard Method of Measurement (SMM) with an Design and Build contract for stadium construction. The research method used is the analysis test, validity test, reliability test and descriptive analysis with the final results in the form of implementation standards in the form of Standard Method of Measurement (SMM) based on Work Breakdown Structure (WBS) for Design and Build contract. The results of this research are expected to be used as a guide to help achieve the consistency and standardization of information that will be used by various stakeholders in each stage and process of implementing the construction of stadium, so that the potential construction project dispute can be minimized.