Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pembiayaan infrastruktur yang cukup menarik, di luar APBN dan APBD adalah Obligasi Daerah. Tesis ini akan meneliti kelayakan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan proyek, faktor ? faktor penghambat dan pendukung penerbitan dan pemanfaatannya, dan komparasinya sebagai instrumen pembiayaan dengan dana perbankan. Analisis SWOT, ANP (Analytic Network Process), dan Analisis Kelayakan Finansial menjadi metode penelitian masing - masing tujuan penelitian. Studi Kasus yang diambil adalah Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok. Analisis SWOT menunjukkan Obligasi Daerah merupakan instrumen pembiayaan yang layak dan analisis ANP menunjukkan faktor kelembagaan adalah faktor paling berpengaruh, Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab terhadap faktor tersebut, dan solusi yang paling berpengaruh adalah peraturan perundang - undangan. Analisis Kelayakan Finansial menunjukkan Pembangunan Terminal Terpadu Kota Depok Tahap 1 dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah.

---

One of interesting project financing, outside State's Budget and Local Government's Budget, is Municipal Bond. The thesis will research feasibility of Municipal Bond as infrastructure project financing instrument, constraint and supporting factors of its issuance and use, and its comparison with banking funds as financing instrument. SWOT analysis, ANP (Analytic Network Process), and Financial Feasibility Analysis will be research methodes for each research purposes. The case study is the development of Depok City's integrated terminal.

SWOT analysis shows that Municipal Bond is a worth financing instrument and ANP proves that institutional factor is the most influence factor, local government is the charge of this factor, and the most influential solution is regulation. Financial Feasibility Analysis shows that the development of Depok City's integrated terminal first stage can be financed by Municipal Bond."

"Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu.Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi (0,302240) dengan rater agrrement sebesar 0,8720. Untuk kelayakan pengembangan Bandara Mutiara - Palu nilai NPV = 142.436.462.579, IRR = 11,11% dan Payback Period selama 15 tahun 6 bulan.

---

Infrastructure financing usually comes from the state budget. Government Bonds is one of the sources of financing infrastructure development. To find out the potential for government bonds using SWOT and constraints using the method of Analytic Network Process (ANP). In addition, the feasibility analysis on developing Mutiara - Palu airport with government bonds.

The results is potential that have emerged strategies to use the existing interest of goverment bonds and issuing infrastructure bonds, while for the most dominant constraint is regulatory (0.302240) with rater agrrement of 0.8720. For development feasibility Mutiara - Palu airport value NPV = 142 436 462 579, IRR = 11.11% and Payback Period for 15 years and 6 months."

"Bertambahnya bangunan gedung di Indonesia tidak diikuti dengan bertambahnya populasi green building. Sertifikasi Greenship dari Green Building Council Indonesia telah ada sejak tahun 2011 dan sampai tahun 2015 hanya 16 gedung yang telah mendapatkan sertifikasi. Dari penelitian sebelumnya, diketahui green building memberikan keuntungan bagi pemilik gedung dengan penghematan biaya perawatan dan operasional, namun pada awal pembangunan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk membangun gedung dan instalasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengembangkan insentif bangunan gedung untuk menambah populasi green building. Kebijakan insentif bagi bangunan gedung sendiri belum berjalan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, benchmarking dan wawancara pakar untuk mengetahui jenis-jenis intensif yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Studi kasus dilakukan untuk mengetahui perbedaan biaya pembangunan green building dan non-green building. Besaran insentif yang diusulkan didapat dengan membuat model, memperoyeksikan besaran pajak dan menghitung proyeksi keuntungan pemilik gedung. Diharapkan kebijakan insentif gedung dari pemerintah akan mendorong penyelenggaraan green building oleh pemilik gedung sehingga akan meningkatkan populasi green building di Indonesia.

---

Rapid growth of new buildings in Indonesia is not in compliance with green building growth. Greenship certification from Green Building Council Indonesia has been establish since 2011 and until 2015 only 16 building get the certification. From previous research, it is known that green building gives its benefit to building owner by saving in the operation and maintenance phase, but in the initial phase it need premium cost to build. This research aims to acknowledge and develop building incentives to promote green building population. There is no building incentive policy in Indonesia yet, so from literature review, bench marking and interviews we will find out the appropriate incentive system which is applicable in Indonesia. Case study is done to find out the green premium cost. The proposed amount of incentives is get by doing model, tax projection and projecting the building owner benefit. Like in other countries, government incentive policy will encourage building owner to develop more green building in Indonesia."