Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan korban belum menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi para pembuat regulasi, masih mencari bentuk terbaik dalam perlindungan korban. Situasi struktural menjadikan konsumen sebagai target yang tepat untuk menjadi korban, karena perlindungan korban masih dikelilingi oleh pemilik kekuasaan. Perlindungan korban yang terjadi selama ini selalu melibatkan intervensi negara dengan menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan polisi atau aparat hukum terkait. Dalam kasus konsumen meikarta, kejahatan korporasi bukan satu-satunya masalah, akan tetapi kebanyakan yang terjadi adalah kejahatan korporasi. Bahkan konsumen tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan tersebut. Tesis ini membahas tentang upaya perlindungan korban dari kejahatan korporasi yang terjadi pada konsumen Meikarta, dimana sangat diharapkan dapat dilakukan secara efektif tanpa intervensi dari aspek kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menekankan pada data-data hasil lapangan, observasi dan wawancara narasumber mengenai upaya perlindungan korban karena kejahatan korporasi khususnya konsumen Meikarta. Tujuan penelitian yaitu memposisikan korban dalam perlindungan sebagai pusat dalam proses pelayanan korban.

---

The problem of victims has not become common knowledge and basic for regulators, still looking for the best form in victim protection. The structural situation makes consumers the and right target and victims because the protection of victims is still surrounded by power owners. The victim's actions that have occurred during this cell involve state intervention using the principles of police or related law enforcement powers. In the case of Meikarta consumers, corporate crime is not the only problem, but most of what happens is a corporate crime. Even consumers don't realize they're victims of such crimes. This thesis discusses efforts to protect victims from corporate crimes that occur in Meikarta consumers, which is expected to be done effectively without intervention from consumers. the aspect of power. This study is qualitative method research with emphasis on field results data, observations, and interviews of sources about efforts to protect victims due to corporate crimes, especially Meikarta consumers. The purpose of the study is to position the victim in protection as a center in the process of victim service."

"Berbagai usaha pencegahan kejahatan telah dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang disengaja atau karena ulah manusia, mulai dari menggunakan pendekatan Situational Crime Prevention, Community Crime Prevention dan juga Social Crime Prevention. Namun berbagai kendala masih ditemukan sehingga diperlukannya suatu model pencegahan kejahatan lingkungan yang integratif dan sinergis agar lebih efektif.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang dan menentukan berbagai batasan mengenai strategi pencegahan kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta mengidentifikasi kebijakan-kebijakan umum yang mungkin diperlukan untuk mencegah permasalahan itu terjadi. Selain itu, memberikan bahan masukan pencegahan kejahatan yang spesifik bagi kejahatan lingkungan dengan model pencegahan kejahatan integratif. Pada akhirnya menciptakan pemahaman mengenai bagaimana suatu pencegahan kejahatan diciptakan secara terpadu oleh lembaga otoritas Negara.Penelitian ini menghasikan temuan bahwa dari lima narasumber pakar dalam Metode Delphi yang penulis wawancara, masih memilki pemahaman yang berbeda-beda mengenai konsep kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sehingga melahirkan kebijakan pencegahan kejahatan lingkungan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu Negara melalui perangkatnya harus mampu bersinergi mengambil tindakan dan kebijakan yang selaras dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan model peradilan lingkungan secara khusus guna mempermudah koordinasi dan pengawasan vertikal dan horisontal antar institusi negara. Bentuk integrasi tersebut penulis gambarkan dengan Teori Kemitraan oleh Shuck dan Rosenbaum yang mencakup empat premis yakni jangkauan pengaruh, mekanisme kausal, target intervensi dan juga kemitraan bagi pelayanan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa perlu adanya model integrasi dari lembaga pemerintah maupun non pemerintahan terutama dalam aspek pencegahan kejahatan lingkungan. Model integrasi ini akan menekan ego sektoral masing-masing entitas-entitas terkait serta mewujudkan tujuan yang sama yakni mencegah terjadinya kejahatan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

---

There were a lot of crime prevention had been done to prevent land and forest fire caused by human behaviour, ranging from situational crime prevention, community crime prevention and social crime prevention. However there were still many obstacles so it need an integratif and synergistic environmental crime prevention model to be more effective

This study attempts to review and determine various restrictions on the strategy of environmental crime prevention in the case of forest and land fire and identify the strategy that may be needed to prevent the issue happened . In addition, to give advice about crime prevention specifically for the environmental crime by using integratif prevention model . by the end to create the understanding of how can a crime prevention is created integrally by the state institutions .

This research finds that from five experts in the methods of delphi who were interviewed by the writers, still have different understanding about the concept of environmental crime of land and forest fire cases so that they created different crime prevention policies. Because of that, countries through its officials must be able to synergize to take action and policy in reducing land and forest fire with a specific environmental judicial model to ease coordination and supervision vertically and horizontally between the state institutions. It described with the theory of partnership by shuck and rosenbaum which includes four premise, namely the range of influence, causal mechanism, the intervention target and also partnership for community service in crime prevention. In the end , this research having a conclusion that requires model integration of government and non government agencies especially in aspect of environmental crime prevention. This integrative model will reduce sectoral ego in each related entities to realize that they are having the same purposes to prevent environmental crime in the case of land and forest fire."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketegangan di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak negatif atas keberadaan masa pandemi Covid-19. Kondisi ketegangan ini selanjutnya memicu terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Guna melakukan pencegahan potensi yang anarkis dari aksi unjuk rasa tersebut, diterapkan kegiatan intelijen yang memadukan pemolisian prediktif guna mengantisipasi berbagai faktor yang memicu timbulnya sikap-sikap yang anarkis. Sesuai dengan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya intelijen keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19, menganalisis pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta.Upaya Intelijen Keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data intelijen dan pengolahan data, serta penyajian data intelijen. Namun upaya ini dinilai gagal sebab kegiatan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan aksi unjuk rasa tersebut, belum mampu mencegah aksi unjuk rasa di hari-hari berikutnya, yang dari hasil analisis peneliti kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: adanya kontradiksi antara penegasan dan pengulangan, masalah insentif, kontradiksi informasi palsu yang bermuatan positif dan negatif, efek penguncian keterikatan pada regulasi yang harus dipatuhi, pembagian informasi, saluran komunikasi. Pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis, operasi polisi, dan respons terhadap ancaman aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, yang mana hal ini dalam langkah intelijen ditujukan untuk melakukan penilaian ancaman, penyelidikan ancaman, mengevaluasi ancaman, pemantauan, pengontrolan dan pengarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dipengaruhi oleh adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku aksi unjuk rasa tersebut.

---

This research is motivated by the problem of tension in society caused by the negative impact of the existence of the Covid-19 pandemic. This condition of tension then triggered demonstrations by the community. In order to prevent the anarchic potential of these demonstrations, intelligence activities that combine predictive policing are implemented to anticipate various factors that trigger anarchic attitudes. In accordance with this issue, this study is aimed at analyzing the efforts of the National Police's security intelligence in preventing demonstrations against the policy of restricting social activities during the Covid-19 pandemic, analyzing the predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area, and analyze the factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area.

The efforts of the National Police Security Intelligence to prevent demonstrations against the policy of restricting social activities in the community during the Covid-19 pandemic can be carried out through early detection activities carried out through the planning stages, intelligence data collection and data processing, as well as intelligence data presentation. However, this effort was considered a failure because intelligence activities aimed at preventing these demonstrations had not been able to prevent demonstrations in the following days, which from the results of the researcher's analysis this condition could be caused by several factors including: the contradiction between affirmation and repetition, incentive problems, contradicting positive and negative false information, the effect of locking attachments on regulations that must be obeyed, information sharing, communication channels. The predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area is carried out by means of data collection, analysis, police operations, and responses to the threat of anarchic demonstrations, which in this intelligence step is intended to conduct an assessment. threats, threat investigations, evaluating threats, monitoring, controlling and directing. The factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area are influenced by the opportunities that can be exploited by the perpetrators of these demonstrations."

"Tesis ini dilakukan untuk mengkaji kemampuan alat Open-Source Intelligence (OSINT) untuk diterapkan oleh Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri untuk melakukan kegiatan deteksi ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dalam rangka melakukan kontra intelijen. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah melihat pentingnya peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua, yang selanjutnya dapat digunakan oleh Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri untuk melakukan upaya pemanfaatan OSINT dalam melakukan kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua. Oleh karena itu, dirumuskan permasalahan: Bagaimana peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua? Dan bagaimana upaya Unit Penanggulangan Separatis Baintelkam Polri dalam memanfaatkan OSINT dalam melakukan kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran OSINT dalam deteksi pemetaan ancaman dan pergerakan KKB di Papua dimanfaatkan dalam kegiatan kontra terorisme; kegiatan penanganan kejahatan dunia maya; melakukan analisis pendanaan terorisme; melakukan analisis harga di pasar cryptocurrency; melakukan analisis untuk menghadapi situasi seperti perdagangan manusia, migrasi ilegal, pembuatan senjata dan bahan peledak, dan dalam kaitannya dengan pendanaan teroris; dapat digunakan untuk pengambilan data. Di dalam melaksanakan perannya tersebut, OSINT ini diterapkan dengan metode: pengumpulan data; analisis data, yang meliputi: analisis leksikal, analisis semantik, analisis geospasial, analisis media sosial, metode ekstraksi pengetahuan, yang dapat diperoleh melalui data korelasi, data klasifikasi, deteksi outlier, data pengelompokan, data regresi, dan pola pelacakan. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan OSINT dalam kontra intelijen terhadap pergerakan KKB di Papua dilakukan melalui penerapan strategi kontra intelijen dengan metode defensif aktif-pasif dan metode ofensif aktif pasif, melalui sejumlah kegiatan berikut ini: analisis prediktif untuk kegiatan teroris; melakukan identifikasi kegiatan radikalisasi; mendeteksi missinformasi dan disinformasi yang disebarkan oleh KKB maupun kelompok teroris untuk tujuan strategis; melakukan moderasi dan penghapusan konten yang berisi paham radikal dan terorisme secara otomatis; melawan narasi teroris dan ekstremis keras; dan melakukan pengelolaan analisis data yang sifatnya berat.

---

This thesis was conducted to examine the ability of the Open-Source Intelligence (OSINT) tool to be applied by the National Police's Separatist Countermeasures Unit to carry out threat detection activities for the Papuan Armed Criminal Group (KKB) in the context of conducting counterintelligence. The reason for this research is to see the importance of OSINT's role in detecting threat mapping and KKB movements in Papua, which can then be used by the National Police's Baintelkam Separatist Countermeasures Unit to make efforts to use OSINT in conducting counterintelligence against KKB movements in Papua. Therefore, the problem is formulated: What is the role of OSINT in the detection of threat mapping and KKB movements in Papua? And what are the efforts of the National Police's Baintelkam Separatist Countermeasures Unit in utilizing OSINT in conducting counterintelligence against the KKB movement in Papua.

The results of this study indicate that the role of OSINT in the detection of threat mapping and KKB movements in Papua is utilized in counter-terrorism activities; cyber crime handling activities; perform analysis of terrorism financing; perform price analysis on the cryptocurrency market; conduct analysis to address situations such as human trafficking, illegal migration, manufacture of weapons and explosives, and in relation to terrorist financing; can be used for data collection. In carrying out its role, OSINT is applied with the following methods: data collection; data analysis, which includes: lexical analysis, semantic analysis, geospatial analysis, social media analysis, knowledge extraction methods, which can be obtained through correlation data, classification data, outlier detection, clustering data, regression data, and tracking patterns. In addition, efforts that can be made to use OSINT in counterintelligence against the KKB movement in Papua are carried out through the application of counterintelligence strategies with active-passive defensive methods and active-passive offensive methods, through the following activities: predictive analysis for terrorist activities; identify radicalization activities; detect misinformation and disinformation spread by KKB or terrorist groups for strategic purposes; carry out moderation and removal of content containing radical and terrorism ideas automatically; counter terrorist and violent extremist narratives; and manage data analysis that is heavy in nature."