Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
MRT Jakarta merupakan salah satu transportasi umum yang beroperasi di DKI Jakarta. Dinaungi oleh PT MRT Jakarta, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun dan 1 depo dengan panjang jalur ± 16 kilometer. MRT Jakarta sebagai salah satu transportasi umum sepatutnya dapat diakses oleh semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas fisik. Hanya saja, pada pelaksanaan MRT Jakarta masih terdapat beberapa keluhan terkait akses yang disampaikan oleh penyandang disabilitas fisik. Berangkat dari hal ini, kemudian peneliti ingin menganalisis akses pelayanan moda transportasi MRT bagi penyandang disabilitas fisik. Peneliti menggunakan tiga dimensi menurut Mcintyre, Thiede, dan Brich 2009 untuk menganalis akses pelayanan MRT, yaitu dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan penerimaan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah post positivist. Selain itu, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan terpenuhinya 15 dari 19 indikator dalam dimensi dimensi yang membentuk akses tersebut. Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya PT MRT Jakarta sudah menyediakan akses pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang dikeluhkan penyandang disabilitas fisik terkait akses pelayanan MRT Jakarta. Melalui hasil penelitian ini diharapkan PT MRT Jakarta dapat mempertahankan kualitas akses pelayanan bagi penyandang disabilitas fisik dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki pada masa mendatang.

Abstrak :
Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) merupakan inovasi pelayanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan layanan paspor di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan paspor di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pendaftaran paspor online oleh pengelola dan pengguna di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean dan COBIT 4.1. Hasil penelitian menunjukan bahwa APAPO mendapatkan hasil yang positif pada indikator model kesuksesan sistem walaupun terdapat kendala saat aplikasi digunakan. Sementara itu, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah berhasil memenuhi semua indikator dalam tata kelola pelayanan paspor yang baik dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dengan terus melakukan beberapa inovasi layanan paspor, terbukti dengan diraihnya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kemenpan RB. Maka, dilihat dari semua indikator yang terpenuhi dan kemampuan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan, dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut dapat membuat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan memiliki pelayanan yang berkualitas baik sehingga dapat menjadi percontohan bagi kantor imigrasi lainnya. ......The Online Passport Queue Registration Application is an immigration service innovation carried out by the Directorate General of Immigration to address passport service problems in Indonesia. The South Jakarta Immigration Office is a Technical Implementation Unit of the Directorate General of Immigration whose task is to carry out excellent passport services in South Jakarta. This study aims to analyze the quality of online passport registration services by managers and users at the South Jakarta Immigration Office using quantitative method through questionnaires and qualitative method through in-depth interviews. This study utilizes a combination of DeLone & McLean's information system success theory and COBIT 4.1. The result showed that the application had positive results in DeLone & McLean's theory even though there were major obstacles. Meanwhile, the South Jakarta Immigration Office has succeeded in fulfilling all indicators in COBIT 4.1, overcome the obstacles by doing several passport service innovations, as evidenced by the achievement of the title of Clean and Serving Bureaucratic Area from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms. It can be concluded that the efforts can improve South Jakarta Immigration Office's service have that could become a model for other immigration offices in Indonesia.

Abstrak :
Pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan negara salah satunya dari pajak kendaraan bermotor karena kualitas pelayanan di Samsat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan perpanjangan STNK di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung pada masa pandemi Covid-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Quality Service Audit oleh Verma. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei melalui kuesioner dengan skala likert dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan perpanjangan STNK Tahunan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal wajib pajak masih merasa kualitas pelayanan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung masih dinilai buruk yaitu pada dimensi availability dan partnership sehingga perlu diperbaikiki. Saran yang dapat diberikan untuk Gerai Samsat Pulogadung adalah dapat menyediakan hand sanitizer dan petugas khusus yang dapat mengatur jarak antar Wajib Pajak selama masa PSBB. ......During the Covid-19 pandemic there was a decline in state revenue, one of which was from motor vehicle taxes because the quality of service at Samsat was not in accordance with health protocols. Therefore, the aim of this study is to analyze the quality of service for the extension of the STNK at the Samsat Gerai, Pulogadung District during the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the theory of Quality Service Audit by Verma. This research method is conducted using quantitative data collection techniques. The instrument used in this study was conducted by means of a survey through a questionnaire with a Likert scale and interviews with several sources. The results showed that most of the respondents stated that the quality of the annual STNK extension service at the Samsat Gerai, Pulogadung District, was in the good category. However, in some cases taxpayers still feel that the service quality at the Samsat Outlet in Pulogadung District is still considered bad, especially in the availability and partnership dimensions so that it needs to be improved. Suggestions that can be given to the Pulogadung Samsat Outlet are to provide hand sanitizers and special officers who can adjust the distance between taxpayers during the PSBB period.

Abstrak :
ABSTRAK Smart Healthy City merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok sejak tahun 2017 yang merupakan Smart City. Program Smart Healthy City di Kota Depok, bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Smart Healthy City dalam mendukung penataan pelayanan kesehatan di Kota Depok. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui kegiatan wawancara mendalam dengan sejumlah stakeholders terkait dan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Program Smart Healthy City sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum dapat dikatakan berhasil karena masih dalam pengembangan dan selama prosesnya belum dapat menciptakan kesuaian hubungan antara Program, Pelaksana Program, dan Kelompok Penerima Manfaat yang optimal.

---

ABSTRACT mart Healthy City has become a priority of the Government of Depok City since 2017, inspired by the concept of Smart Cities. Smart Healthy City Program in the Depok City, intend to create more effective and efficient health services for the community by utilizing the use of Information and Communication Technology. This study aims to describe the implementation of the Smart Healthy City Program in supporting the health services management in Depok City. This study used a qualitative approach through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Smart Healthy City Program has been going well, but it cannot be said to be successful because the program is still under development and during the process it has not been able to create an optimal relationship between the Program, Program Implementer and Beneficiary Group.

Abstrak :

Permasalahan transportasi DKI Jakarta merupakan masalah umum di DKI Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mencari solusi untuk mengurangi permasalahan transportasi, salah satunya melalui peningkatan pelayanan transportasi publik, yaitu MRT Jakarta. Moda transportasi MRT Jakarta dikelola oleh PT MRT Jakarta sebagai sebuah BUMD di DKI Jakarta. Dalam perjalanan pelayanan transportasi publiknya, PT MRT Jakarta dapat menerapkan co-production pada pelayanannya. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan co-production dalam pelayanan transportasi publik oleh PT MRT Jakarta. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan co-production dalam pelayanan transportasi publik oleh PT MRT Jakarta. Pernyataan Osborne & Strokosch (2013) mengenai enhanced co-production, menjadi landasan teori pada penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh dengan melihat penerapan co-production tersebut berdasarkan dimensi operasional dan strategis. Dimensi operasional digambarkan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan lembaga sektor ketiga dalam pengawasan dan evaluasi pelayanan MRT Jakarta. Keterlibatan tersebut seperti monitoring dan evaluasi berkala. Sedangkan pada dimensi strategis digambarkan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan lembaga sektor ketiga dalam perencanaan pelayanan MRT Jakarta. Keterlibatan tersebut seperti identifikasi awal perencanaan dan pemanfaatan TIK dalam perencanaan pelayanan transportasi publik. Oleh karena itu, co-production dalam pelayanan transportasi publik oleh PT MRT Jakarta sudah diterapkan, meskipun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, evaluasi, dan perencanaan pelayanan tersebut masih rendah.

---

Transportation has become a common problem in DKI Jakarta. Because of that, DKI Jakartas Provincial Government are looking for the solutions to lower that problems, one of them is by improving the public transportation services, specifically in the MRT Jakarta. The MRT Jakarta is managed by PT MRT Jakarta as a Regional Owned Enterprise in DKI Jakarta. PT MRT Jakarta can implements co-production in its services. The purpose of this research is to analyze the implementation co-production in public transportation services by PT MRT Jakarta. Osborne & Strokoschs (2013) statements regarding enhanced co-production used as the theoretical framework of this study. The data needed for this research is collecting through surveys, interviews, and library studies based on the post-positivist approach. The results of this research shows the application of co-production based on the operational and strategic dimensions. In the operational dimension, it is depicted by the involvement of the citizen, government, and third sector organization in supervision and evaluation MRT Jakarta services. This involvement such like periodic monitoring and evaluation. While in the strategic dimension it is depicted by the involvement of the citizen, government, and third sector organization in the planning of MRT Jakarta services. This involvement such like initial identification of planning and using ICT in public transportation services planning. Therefore, co-production in public transportation services by PT MRT Jakarta has been implemented, even though citizen involvement in supervision, evaluation, and planning of its services is still low.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik. ......This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good.

Abstrak :
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi akuntabilitas publik guna menunjang terwujudnya good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijkan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam, studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan perbaikan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seperti perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan ini. ......Public information openness is one form of accountability given by the government to the public to fulfill public accountability to support the realization of good governance. This study aims to find out how the implementation of public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018. This study uses a positivist approach with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies and observations. The results showed that the implementation of the public information openness policy at Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok in 2018 had not been fully implemented well so it still needed improvement. That is because there are still obstacles in the implementation of policies such as changes in the Organizational Structure of Work Procedures (SOTK) and the lack of public knowledge of this policy.

Abstrak :
Isu disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) antar wilayah khususnya di Indonesia bagian timur telah menjadi permasalahan lama yang terjadi di Indonesia. Kemudian, Presiden Joko Widodo menemukan masalah ini secara langsung di Papua dan menemukan bahwa minimnya jumlah penyalur menjadi penyebab disparitas harga BBM tersebut. Melihat permasalahan tersebut Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kementerian ESDM untuk membuat kebijakan BBM Satu Harga yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kebijakan BBM Satu Harga menggunakan teori multiple streams framework yang disampaikan oleh Howlett (2018). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep aliran kebijakan yang disampaikan oleh Howlett (2018) dapat diidentifikasi dalam proses kebijakan BBM Satu Harga. Adapun permasalahan masih ditemukan dalam proses formulasi kebijakan sehingga menimbulkan berbagai masalah pada tahap implementasi kebijakan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu minimnya biaya pendistribusian yang besar, jalur pendistribusian yang sulit dijangkau, penyimpangan pendistribusian, rendahnya minta investor, dan pengawasan yang sulit. ......The issue of disparity in the price of fuel oil (BBM) between regions, especially in eastern Indonesia, has become a longstanding problem in Indonesia. Then, President Joko Widodo discovered this problem directly in Papua and found that the lack of distributors was the cause of the disparity in fuel prices. Seeing this problem, President Joko Widodo instructed the Ministry of Energy and Mineral Resources to make a one-price fuel policy which was then set forth in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation. Number 36 of 2016 concerning the Acceleration of the Enforcement of One Price of Certain Types of Fuel Oil and Types of Special Oil Fuels for National Assignment. This study aims to analyze the One Price BBM policy process using the multiple streams framework theory presented by Howlett (2018). Inside approach This research is post-positivist with descriptive research type. The results of this study indicate that the concept of policy flow presented by Howlett (2018) can be identified in the One Price Fuel policy process. The problems are still found in the policy formulation process, causing various problems at the policy implementation stage. These problems include the lack of large distribution costs, distribution channels that are difficult to reach, distribution irregularities, low demand for investors, and difficult supervision.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada penanganan KDRT di DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Terdapat tiga langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pelayanan lembaga sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik seperti memiliki kemudahan akses melalui jalur online dan offline, kesesuaian pelayanan dengan peraturan prosedur, pelayanan kondisional yang sesuai kebutuhan dan keinginan klien, serta pelayanan yang adil dan tidak mendiskriminasi. Walau begitu masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari sisi hukum, kondisi klien, kurang diketahuinya keberadaan lembaga, minimnya pelibatan masyarakat, dan pelayanan yang cenderung kuratif daripada preventif. ......This study aims to analyze the implementation of public services at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in handling domestic violence in DKI Jakarta. This research is important to do considering the high level of domestic violence in DKI Jakarta province compared to other provinces. The method used in this study is using a qualitative approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews, observations, and literature studies. There are three steps of data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, and decision making and verification. Findings in the field show that the institution's services are in accordance with the principles of public services such as having easy access through online and offline channels, conformity of services with procedural regulations, conditional services according to the needs and desires of clients, as well as fair and non-discriminatory services. However, there are still several factors that hinder services, including: lack of human resources, limited facilities and infrastructure, lack of legal support, client conditions, lack of knowledge of the existence of institutions, lack of community involvement, and services that tend to be curative rather than preventive.