Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan kontra-terorisme adalah salah satu pilar utama Indonesia melawan terorisme serta upaya mencegah adanya serangan serangan teror di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini berusaha memberikan penilaian obyektif terhadap efektivitas kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Aksi-aksi serangan teror yang masih terjadi di Indonesia, terutama selama periode 2009 – 2018 adalah salah satu indikator ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia masih kurang efektif. Banyak pendapat menyatakan bahwa salah satu sebab ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme di Indonesia adalah ketidakmampuan regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memberikan landasan hukum untuk mencegah serangan teror sebelum kejadian. Tesis ini mengajukan alternatif jawaban terhadap pertanyaan mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia dinilai kurang efektif. Pertama, berdasarkan tipologi Zelinsky dan Shubik, terjadi evolusi perubahan organisasi teroris di Indonesia. Kedua, berdasarkan kerangka pemikiran Ranya Ahmed, terjadi perubahan target sasaran serangan teror di Indonesia. Ketiga, menurut Leo Suryadinata dan Kirsten Schulze terjadi perubahan taktik operasional dari kelompok teroris di Indonesia. Ketiga kerangka pemikiran tersebut memberikan hipotesa penelitian bahwa evolusi perubahan kelompok teror di Indonesia tidak dapat diakomodasi oleh kebijakan kontra-terorisme yang ada. Kebijakan yang kurang beradaptasi terhadap evolusi kelompok teroris di Indonesia menjadikan kebijakan kontra-terorisme kurang efektif mencegah serangan aksi teror di Indonesia.......Counter-terrorism policy is a main pilar on Indonesia’s attempt to eradicate terrorism and also an effort to prevent terrorists’ attacks within the territory. This study aims to objectively measures the effectivity of Indonesian counter-terrorism policy. Terrorists’ attacks which still happened within the period of 2009-2018 were a clear indication that the counter-terrorism policy remains ineffective. Hence, the main question in this study is why the policy is still ineffective. Previous studies suggest that Indonesian laws and regulations do not accommodate appropriate measures to prevent terrorists attacks from happening. This study would like to add an alternative answer to the question. It is important to acknowledge in this study that terrorists’ networks do evolve. A study made by Zelinsky and Shubik recognised terrorists organisation and structure might evolve based on command and financial structures. Another study made by Ranya Ahmed concluded that terrorist networks have different targets in their actions. Another study also assumed that terrorist networks might change their operational tactics due to modification in technology. Based on those assumptions, a working hypothesis of this study is Indonesian counter-terrorism policy is not flexible enough and not able to accommodate different evolutions of Indonesian terrorist networks."

"Pemerintah RI telah berupaya melakukan penanganan terhadap permasalahan terorisme dengan membentuk peraturan perundangan-undangan sebagai landasan hukum serta Lembaga dan Satuan Tugas seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus-88 Polri. Upaya penindakan berbasis penegakan hukum maupun deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dan Densus-88 ternyata belum menunjukkan hasil sesuai harapan karena masih terjadi aksi-aksi terorisme di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa. Pelibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam penganggulangan terorisme telah diatur dalam UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 5 Tahun 2018 namun sampai saat ini aturan pelaksanaannya melalui peraturan presiden belum disahkan sehingga pelibatan TNI belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki TNI dan bagaimana TNI dapat diperankan dalam penanggulangan terorisme khususnya pada upaya deradikalisasi oleh satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang telah tergelar sampai ketingkat Desa (Babinsa). Peneliti mengunakan social bond theory dalam mengidentifikasi perubahan perilaku sehingga mantan narapidana terorisme meninggalkan ideologi kekerasan dan melepaskan diri dari organisasi teroris.......The Government of Indonesia has attempted to deal with the problem of terrorism by establishing legislation as a legal basis as well as Institutions and Task Forces such as BNPT (National Agency for Countering Terrorism) and Densus-88 Polri. Efforts to take action based on law enforcement and deradicalization carried out by BNPT and Densus-88 have not shown results as expected because there are still acts of terrorism in Indonesia that cause casualties. The involvement of the TNI (Indonesian National Army) in countering terrorism has been regulated in Law No. 34 of 2004 concerning the TNI and Law no. 5 of 2018 but until now the implementation rules through a presidential regulation have not been ratified so that the involvement of the TNI cannot be fully operationalized. This study uses a qualitative method to identify the potential of the TNI and how the TNI can be played in countering terrorism, especially in efforts to deradicalize the TNI (Indonesian National Army) which has been deployed to the village level (Babinsa). Researchers use social bond theory in identifying behavioral changes so that ex-terrorism convicts leave the ideology of violence and escape from terrorist organizations."