Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

---

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security."

"ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT

The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

"

"ABSTRAK Convention On The International Regulation For Preventing Collisions At Sea 1972/COLREG 1972 diratifikasi oleh Indonesia melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1979. Dengan terjadinya tubrukan kapal di ALKI maka COLREG 1972 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran belum maksimal memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di ALKI karena Indonesia belum menetapkan Traffic Separation Schemes (TSS)/ skema jalur pemisah pelayaran di ALKI. Dari penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan kepadatan trafik, bahaya navigasi, sudah saatnya Indonesia menetapkan Traffic Separation Scheme (TSS) pada Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Jawa Sebelah Barat, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Ombai dan Laut Flores Seblah Tenggara. Dengan terdapatnya kelemahan Pasal 330 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka perlu direvisi dengan menambahkan perwira kapal dan awak kapal yang lain ikut bertanggung jawab secara pidana apabila lalai melakukan pencegahan kecelakaan kapal. Diperlukannya pengendalian Perairan Indonesia di ALKI melalui eksistensi kekuatan negara sepanjang ALKI. Untuk peningkatan pemahanan dan pengetahuan dalam penanganan Tindak Pidana Pelayaran perlu diadakan pelatihan bersama antara Penyidik dibidang pelayaran yaitu Polri, PPNS Perhubungan, Perwira TNI AL, Kejaksaan, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."

"ABSTRAKDalam era globalisasi, negara dalam melakukan suatu tindakan terkait legislasi nasionalnya, haruslah berdasarkan prinsip non diskriminasi dan dilakukan secara transparansi. Dalam kaitannya dengan kesehatan keamanan dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, setiap negara anggota World Trade Organization (WTO) harus mendasarkan aturannya pada Annex IA dari Ketentuan WTO yaitu pada the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS Agreement). Agar suatu negara tidak menggunakan SPS Agreement secara serta merta menjadi proteksi terselubung dalam perdagangan, maka ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam rangka penerapan SPS Agreement tersebut. Kebijakan Indonesia terkait dengan importasi buah-buahan segar adalah dengan menutup satu pintu utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan alasan demi keselamatan keamanan dan kesehatan manusia hewan dan tumbuhan dan mengalirkan alur impor buah-buahan segar melalui pintu-pintu masuk lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012. Namun ada pengecualian yang diperbolehkan untuk negara-negara tertentu yang masih bisa melewati Pelabuhan Tanjung Priok yaitu terhadap negara yang oleh Indonesia telah diakui sebagai negara bebas dari lalat buah (fruit-flies pest free area) dan negara yang diakui sistem keamanan pangannya (food safety system). Melalui pendekatan yuris normatif terhadap data-data sekunder yang ada, penelitian ini akan menganalisis secara deskritif kebijakan impor buah Indonesia yang melarang pemasukan mealui pelabuhan Tanjung Priok dengan mengkaitkannya pada pemberian status daerah bebas lalat buah oleh Indonesia apakah aturan yang dibuat sudah dilakukan sejalan dengan standar internasional yang diwajibkan oleh SPS Agreement serta apakah pemberian status daerah bebas lalat buah tersebut telah dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

---

ABSTRACTIn the era of globalisation, a country member in regard to its national legislations, should comply with the non-discrimination and transparency principles as regulated by World Trade Organization (WTO). In relation to protect human, animal or plant life or health, each of WTO member has to rely its regulation on Annex IA from WTO rules namely the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). So as this agreement shall not be used as a means of arbitrary further to be a dusguised restriction, there are few principles that have to be complied as to implement the SPS Agreement. Indonesia policy regarding the importation of fresh fruits regulates to shut one eminent entry that is Tanjung Priok Port based on the reason to protect human, animal or plant life or health and draw off the fresh fruits importation through other entry of points as stipulated by the Agricultural Ministerial Decree No.42/Permentan/OT.140/06/12/2012. Nonetheless, there are exceptions that allows specific countries to get through the Tanjung Priok Port, namely a reason for this country because it has gained a recognition from Indonesia government of fruit flies pest free area status and a country who has been recognized for its food safety system. Through literature study of normative approach based on secondary data, this research will describe an analysis of Indonesia import policy that limited the importation through Tanjung Priok port which based on the ?fruit flies pest free area? granting status issued by Indonesian Ministry of Agriculture whether such procedures has been complied to the international standards as obliged in SPS Agreement, further whether this fruit flies pest free area granting status has been given in fairly manner and without discrimination."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terhadap prospek liberalisasi jasa dibidang pos dalamlingkup General Agreement On Trade In Service (GATS), kendala dan manfaatnya bagiIndonesia. Tahapan-tahapan liberalisasi jasa bidang pos di Indonesia dan hal-hal yang terkaitdalam penyusunan Schedule Specific of Commitment (SoC).Penelitian thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dansikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadapprospek liberalisasi industri dibidang jasa pos. Data yang diperoleh dianalisis denganmenggunakan metode preskiptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat iniIndonesia belum membuka jasa khususnya bidang pos. Peraturan Nasional Indonesia di bidangjasa khususnya bidang pos merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalamGATS-WTO.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the prospects of liberalization in the field of postal services within the scopeof the General Agreement On Trade In Services (GATS), the constraints and benefits forIndonesia. Stages of liberalization of the postal services sector in Indonesia and the thingsinvolved in the preparation of the Schedule of Specific Commitment (SoC).This thesis research is a normative study, because this study focuses on the research literaturethat examines the general principles of law, systematic laws, and synchronization with the legaland policy analysis of the prospects of the government's liberalization of postal services in thefield of industry. Data were analyzed using qualitative methods preskiptif. From the results ofthis study indicate that Indonesia has not opened the field of postal services in particular.Indonesia's National Regulations in the field of postal services sector, particularly in thedetermination is the cornerstone of Indonesia's commitment in the GATS-WTO."

"Tulisan ini hendak mengindentifikasi dan beragumen mengenai hak imunitas yang ada didalam Sovereign Wealth Fund. Menjelaskan kekhawatiran yang ada terhadap keberlakuan Sovereign Wealth Fund di dunia. Memberikan penjelasan mengenai doktrin terhadap imunitas terkait negara. Memberikan pemahaman mengenai struktur hukum dan generally accepted principles and practices (GAPP) yang dibuat oleh International Monetary Fund melalui International Working Group yang nantinya disebut Santiago Principles mengenai Sovereign Wealth Fund. Melakukan analisis kasus Janvey melawan Libiyan Investment Authority yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap negara asing.

---

This paper will identify and giving an argument the immunities within sovereign wealth fund. to point out the concern of Sovereign Wealth Fund in global operations. Explain the state immunity doctrine. To define the legal frameworks and generally accepted principles and practices (GAPP) constituted by International Monetary Fund which later called Santiago Principles. Analise Janvey v. Libiyan Investment Authority case indicated with state jurisdiction upon foreign state."

"Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman ini. Sebuah tantangan yang mau tidak mau harus dan dapat kita hadapi. Sejumlah peristiwa yang terjadi guna mencapai sebuah kodifikasi ketentuan hukum internasional yang mengikat anggotanya dalam perlawanan terhadap tindak pidana korupsi adalah perjuangan sangat berarti bagi negara-negara yang membutuhkan kodifikasi atas ketentuan tersebut. Ketentuan yang aplikatif tentu saja adalah sesuatu hal yang diharapkan. UNCAC adalah sebuah paradigma baru dalam kehidupan masyarakat dunia. UNCAC mengandung sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi dengan pendekatan-pendekatan yang aktual dan implementatif. Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Nigeria yang dilakukan oleh Jenderal Sani Abacha dan kaki tangannya merupakan sebuah leading case terkait penanggulangan tindak pidana korupsi secara transboundary.

---

Corruption is one of the many challenges in today's world we have to face. One that we have to face nevertheless. A number of occurrences that resulted to the codification of international law that binds its members towards the efforts of corruption eradication is a significant outcome for countries in need of the aforementioned stipulations. The goal is without doubt an applicable stipulation. UNCAC is a new paradigm in world society. UNCAC is instilled with regulations that are meant to prevent the crime of corruption with actual and contemplative approaches. The processing of General Sani Abacha's crime of corruption and his cronies in Nigeria is a leading case relating to trans-boundary judicial process of corruption."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara memiliki tingkat kejadian perdagangan manusia yang tinggidengan latar belakang dan penyebab yang beragam; baik dari aspek ketenagakerjaan,migrasi, kemiskinan, kejahatan maupun konflik negara. Hal ini menyebabkanpendekatan untuk pemberantasan perdagangan manusia menjadi beragam pula; baikdari tahapan pencegahan, penegakan hukum, maupun dukungan untuk korban. Tesisini membahas pemberantasan perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggarasebagai tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidanainternasional; baik secara internasional maupun regional antar negara-negara anggotaASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah kerja sama internasional melaluibantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA). Instrumen bantuanhukum timbal balik yang digunakan dan dianggap sesuai untuk kawasan AsiaTenggara adalah perjanjian yang dihasilkan oleh Association of South East AsiaNations (ASEAN) yaitu ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters(ASEAN MLAT). Bantuan hukum timbal balik merupakan instrumen kerjasamaformal yang sesuai untuk pemberantasan kejahatan formal maka mampu mengikatkomitmen negara secara penuh. Penelitian dilakukan dengan studi kasus perdaganganmanusia yang terjadi di kawasan ZAMBASULTA (Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) di Filipina. Sebagai daerah di Filipina dengan kasus perdagangan manusiayang secara dominan lintas batas Negara antara Filipina dengan Malaysia.ZAMBASULTA dapat menggambarkan penerapan ASEAN MLAT di kawasan AsiaTenggara sebagai instrument regional pemberantasan manusia.

---

ABSTRACTSouth East Asia region has a high level of human trafficking case with variousbackgrounds and causes; whether from aspects of labor, migration, poverty, crime orhomeland conflict. Hence the approach for human trafficking suppression varies;whether from the phase of prevention, law enforcement, or victim support. This thesisaddresses human trafficking suppression in South East Asia region as a crime againsthuman rights. Writer describes the law for human rights protection and internationalcrime against human trafficking; internationally and amongst ASEAN membercountries. The approach being taken is international cooperation through mutual legalassistance (MLA). The instrument considered appropriate is ASEAN Mutual LegalAssistance Treaty in Criminal Matters (ASEAN MLAT). Mutual legal assistance is acompatible formal cooperation instrument for suppressing human trafficking becauseof its ability to handle transnational crimes and provides binding commitmentamongst countries. Research is conducted with case study of ZAMBASULTA(Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi) in Philippine. Being a Philippine region withcross border human trafficking cases between Philippine and Malaysia,ZAMBASULTA can represent the implementation of ASEAN MLAT in South EastAsia region as a regional instrument of human trafficking suppression."

"Kegiatan eksplorasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan yang sangat mahal nilainya bagi kepentingan ekonomi.Sehingga kegiatan di kawasan dasar laut perlu diatur, dan terdapat dalam United Nations Convention on The Law Of The Sea Of 10 December 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982,Agreement for the Implementation of Part XI of the UNCLOS of 10 December 1982 atau Perjanjian Implementasi 1994, Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area, dan Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area. Eksplorasi kekayaan yang dihasilkan kawasan, yang dinamakan mineral-mineral, merupakan hal baru dalam perkembangan hukum laut dan menyangkut kepentingan seluruh umat manusia. Oleh karena pengelolaan kekayaan di kawasan bukan hal mudah, maka dibentuklah International Seabed Auhtority sebagai organisasi internasional yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan di kawasan. Negara-negara berkembang, yang belum memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melakukan penambangan dasar laut di perairan internasional, namun ingin berpartisipasi secara efektif dalam kegiatan di Kawasan, maka negara-negara tersebut harus melibatkan entitas di sektor swasta global, dengan memberikan sponsorship bagi pihak yang ingin melakukan kegiatan di kawasan, dimana dalam penulisan ini diberikan contoh berdasarkan Republik Nauru dan Kerajaan Tonga.

---

Exploration activities in the area of seabed becomes a mining industry which have a very expensive value to economic interests. So that activities in the area of the seabed should be regulated, and there are in United Nations Convention on The Law Of The Sea Of 10 December 1982, Agreement for the Implementation of Part XI of the UNCLOS of 10 December 1982, Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area, and Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area. Exploration of the resources which produced in the area, called the minerals, a novelty in development of maritime law and concerns the interests of all mankind. Therefore, management of resources in the area is not simple, hence formedInternational Seabed Authority as an international organization to supervise the activities in the area. Developing countries, which not already have the technical and financial capability to perform seabed mining in international waters, but would like to participate effectively in activities in the Area, then these countries should involve entities in the private sector globally, by providing sponsorship for those who want to do activities in the area, which some examplesare the Republic of Nauru and the Kingdom of Tonga in this Thesis."