Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 465 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amanda Tasya
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini adalah tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan salah satu elemen penting dalam rangka dilakukannya penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh calon emiten. Permasalahan hukum timbul ketika dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, seringkali calon emiten sudah menggunakan singkatan Tbk pada akhir nama perusahaan, padahal berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar suatu perseroan tertutup yang beralih menjadi perseroan terbuka barulah berlaku efektif ketika sudah melakukan penawaran umum.

Tesis ini menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hukum perjanjian serta hukum perusahaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Walaupun mencantumkan kata Tbk sebelum waktunya namun Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut tidaklah menyebabkan perjanjian tersebut melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya perjanjian tersebut tetaplah sah. Namun, diperlukan tindakan pengesahan dari pemegang saham agar pada nantinya setelah diperoleh status perseroan terbuka, tindakan tersebut mengikat perseroan. Akibat hukum bagi investor dan pihak ketiga yang merasa dirugikan karena pencantuman singkatan Tbk pada korespondesinya dan karenanya mengira bahwa calon emiten adalah benar perseroan terbuka terbagi menjadi 2 (dua) kemungkinan yaitu dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta memohonkan pembatalan perjanjian karena telah dilanggarnya syarat sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
ABSTRACT
This thesis is about the Underwriting Agreement which is one of the key elements in order to do an initial public offering that will be performed by the issuer. Legal issues arise when the Underwriting Agreement, issuers often use abbreviations Tbk already at the end of the name of the company, whereas under the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Articles of Association of a company's closed-turned open company then becomes effective when already public offering.

This thesis uses descriptive typology analytical research using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the Underwriting Agreement, contract law and corporate law. All data were obtained and analyzed qualitatively, to produce a form of normative research. Although it includes the word Tbk prematurely but the Underwriting Agreement does not cause the agreement violated the provisions of Article 1320 Civil Code and therefore the agreement is still valid. However, action is needed approval from shareholders in order to later having acquired the status of a publicly listed company, is binding on the company's actions. Legal consequences for investors and third parties who feel aggrieved because of the inclusion of the abbreviation Tbk korespondesinya and therefore thought that the issuer is a publicly listed company was divided into 2 (two) possibility is to commit a tort suit as provided in Article 1365 of the Civil Code and sought cancellation of the agreement for having violated the terms agreed as a condition of validity of the agreement is set forth in Civil Code Section 1320.
2013
T34856
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sally Rosalina
Abstrak :
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris tentang akta pengakuan hutang yang di dalamnya terdapat dua perbuatan hukum, yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Namun dalam prakteknya terdapat akta notaris khususnya akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dieksekusi di Pengadilan Negeri karena mengandung cacat yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah keabsahan suatu akta pengakuan hutang yang dibuat notaris yang memuat dua perbuatan hukum sekaligus dalam satu akta, serta bagaimanakah tanggung jawab notaris sebagai pejabat pembuat akta terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Suatu akta pengakuan hutang yang memuat dua perbuatan hukum yaitu pengakuan hutang dan kuasa untuk menjual mengandung cacat yuridis sehingga kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier, metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapat tampak akta pengakuan hutang merupakan akta notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, serta notaris mempunyai tanggung jawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain. ...... This research aims to determine how the validity of the notarial deed on deed formalities of credit in which there are two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell. Notary is a public official who has the authority to make an authentic deed. However, in practice there are notary deed of acknowledgment of debt in particular has the power executorial can not be executed in the District Court jurisdiction because it contains defects, which are at issue is how the validity of a deed of acknowledgment of debt that made notary deed containing two legal actions at once in a single deed, as well as how is the responsibility of the notary as a public official toward deed containing the legal defect. A deed of acknowledgment of debt which includes two legal actions, namely the recognition of debt and the power to sell the flawed executorial juridical thus losing power. The research method is normative juridical with type of data is consist of primary, secondary and tertiary legal materials, data processing method is done qualitatively so that generating analytical descriptive data. Base on this research, a notarial deed of acknlowledgment of debt is a pure self-supporting and can not be attached or added by other requirements especially in the form of the agreement and the authorization null and void because it is contrary to Domestic Affair Minister’s Instruction No. 14 Year 1982 on Absolute Prohibition of Use of Power As a Transfer of Land’s Right, and the notary have a moral responsibility and be required to provide compensation if harm others.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35277
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizka Tri Yunita
Abstrak :
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil beberapa kebijakan yang berhubungan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, yang dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Dalam tulisan ini mengambil studi kasus Akta Berita Acara RUPS PT. SSKI yang didalamnya terdapat kesalahan dalam pencantuman nilai nominal saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akta relaas RUPS yang dibuat oleh Notaris yang didalamnya terdapat kesalahan pencantuman nilai nominal saham termasuk pelanggaran Pasal 38 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (?UUJN 2014?) terhadap ketentuan pembuatan badan akta notaris, sehingga akibat hukumnya berdasarkan Pasal 41 UUJN 2014 akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan bukan sebagai akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 51 UUJN 2014, akta relaas RUPS yang dibuat oleh Notaris yang didalamnya terdapat kesalahan pencantuman nilai nominal saham berakibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat lainnya adalah Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar biaya ganti kerugian kepada yang berkepentingan. Jika akta relaas RUPS yang dibuat oleh Notaris tersebut dipersengketakan di kemudian hari oleh para pihak, maka akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut bila dapat dibuktikan maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata yaitu Pasal 41 dan Pasal 51 UUJN 2014. ......General Meeting of Shareholders (GMS) held by a company is a very important organ in taking some of the policies that relate to the company, so that in accordance with Article 77 paragraph (4) Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company any GMS held must have minutes of meeting made which are approved and signed by all of the GMS participants, in practice poured in an authentic deed made before a notary. In this paper a case study Deed GMS PT. SSKI which there are errors in the inclusion of the nominal value of shares. The method used in this study is a normative juridical research, using secondary data. The study concluded that the deed relaas GMS Notary in which there are mistakes inclusion of the nominal value of shares including the violation of Article 38 paragraph (3) b and c Law No. 2 Year 2014 regarding Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary (?UUJN 2014?) against the provisions of the making bodies notarial deed, so that the legal consequences under Article 41 UUJN 2014 the deed only to have the strength of evidence as the deed under the hand not as an authentic deed. Under the provisions of Article 41 and Article 51 UUJN 2014, deed relaas GMS Notary in which there are mistakes inclusion of nominal value of shares resulted in a deed of Notary only has the strength of evidence as the deed under the hand and other consequences is the Notary in question is obliged to pay the cost of compensation to the interested. If the GMS relaas deed of Notary is disputed later by the parties, as a result of negligence or error Notary in making the deed if it can be proven that the Notary in question should be accountable to civil namely Article 41 and Article 51 UUJN 2014.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T44923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagaol, Elizabeth
Abstrak :
Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan. Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi. ......In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed. In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach. Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26026
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Purry Wulandari B.
Abstrak :
Direksi PT Y telah memberikan kuasa secara lisan kepada manajer pemasaran PT Y tersebut untuk melaksanakan impor High Speed Diesel (HSD), mencari pembeli dan melakukan pengiriman HSD tersebut. Namun manajer pemasaran tersebut menandatangani perjanjian jual beli atas nama PT Y dengan PT X sebagai pembeli tanpa persetujuan PT Y. Manajer pemasaran tersebut gagal mendapatkan sumber HSD sehingga lalai untuk melakukan pengiriman. Sedangkan PT X telah menyediakan fasilitas dengan mengeluarkan biaya besar. Atas kerugian tersebut, PT X menuntut ganti rugi kepada PT Y melalui penyelesaian sengketa alternatif Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam Arbitrase tersebut, PT Y diputus untuk membayar ganti rugi sebesar kerugian yang diderita PT X. Sedangkan manajer pemasaran PT Y tidak menanggung biaya apapun.
The Director of PT Y Limited Liability Company (LLC) gave verbal empowerment to his sales manager to do this deal; seek for High Speed Diesel (HSD) source, find the buyer then, make the delivery. The sales manager found PT X LLC as the buyer. The sales purchase agreement was signed. However, it was signed without PT Y`s director`s consent. On the promised delivery date HSD was not available due to the sales manager`s negligence in finding source of HSD that could be trusted. Therefore, PT X pressed charges against PT Y through alternative dispute resolution of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI ordered PT Y to pay the amount suffered by PT X while Y?s sales manager walked away without having to pay anything.
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27456
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hayati Diyan
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai wanprestasi atas kontrak eksklusif yang dibuat dan ditandatangani oleh rumah produksi atau production house (PH) yaitu MD Entertainment dengan artis Rezky Aditya dalam hal pembuatan sinetron atau serial TV. Analisa dilakukan dengan pembahasan yang bersifat deskriptif terhadap isi perjanjian, gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi serta putusan hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan hokum yang berlaku berdasarkan KUH Perdata, serta teori-teori hokum yang ada, sehingga pada akhirnya diperoleh tanggapan berupa pandangan hokum terhadap isi perjanjian, gugatan dan putusan hakim itu sendiri. ......This study discussed the default of the exclusive contract between Production House (PH) MD. Entertainment and their artist: Rezky Aditya in the process of "Sinetron" or TV series’ shooting. The analysis used was the descriptive study toward the content of the contract, default charge, compensation charge and judge's verdict. The analysis was adjusted with the regulation applied based on KUH Perdata, and also the current law theory, so that the response based on law theory toward the content of the contract, the charge, and the judge’s verdict could be obtained.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S21556
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khairun Nisa
Abstrak :
Pengertian utang yang ada di dalam KUHP Perdata merupakan rujukan yang diimplementasikan kedalam UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terkait utang yang sangat sederhana pembuktiannya yang diatur dalam UU Kepailitan tersebut, berimbas pada mudahnya suatu entitas hukum dapat dimohonkan pailit di pengadilan niaga. Bahkan atas suatu penerbitan Purchasing Order oleh distributor, yang tidak mendapatkan approval, hal tersebut dapat dikatakan sebagai utang dalam UU Kepailitan, karena tidak adanya batas yang disebut dengan “pembuktian utang sederhana”. Sedangkan, didalam KUHPerdata pada pasal 1457 dan 1458, suatu jual beli dianggap telah terjadi ketika adanya kesepakatan mengenai barang dan harga yang telah diperjanjikan sebelumnya, dimana antara pemenuhan hak dan kewajiban berimbang. Penelitian ini membahas mengenai dua purchasing order yang diterbitkan oleh PT Prima Jaya Informatika, selaku distributor produk kartu prima yang dikeluarkan oleh PT Telkomsel, yang tidak mendapatkan approval dari PT Telkomsel, dimana akhirnya PT Prima Jaya Informatika menganggap hal tersebut sebagai utang. Atas dasar utang tersebutlah, dengan disertai kreditur lain, PT Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga Jakarta pusat, dimana pada tahap ini PT Telkomsel diputus pailit, namun PT Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam keputusannya mencabut keadaan pailit PT Telkomsel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui utang yang seperti apakah yang dapat diajukan permohonan pailit menurut ketentuan peraturan yang berlaku. ......Understanding of existing debt in the Civil Code is a reference implemented into the Act 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Debt related to a very simple proof set forth in the bankruptcy laws, impact on the ease of an entity may be filed bankruptcy laws in the commercial court. In fact, on a purchasing order issuance by the distributor, who did not get approval, it can be considered as debt in the bankruptcy laws, the absence of limits called "proof of debt is simple". Whereas, in the Civil Code Articles 1457 and 1458 at a purchase is deemed to have occurred when the agreement on the goods and the price has been agreed previously, where the fulfillment of balanced rights and obligations. This study discusses the two purchasing order issued by PT Prima Jaya Informatika, as the distributor of "prima" card products issued by PT Telkomsel, which did not get approval from PT Telkomsel, which ultimately PT Prima Jaya Informatics regarded it as a debt. On the basis of that debt, along with other creditors, PT Prima Jaya Informatika filed a bankruptcy petition to the central Jakarta commercial court, which at this stage PT Telkomsel disconnected bankruptcy, but PT Telkomsel filed an appeal in the Supreme Court, in a decision to revoke the bankrupt state of PT Telkomsel. The purpose of this study was to determine whether the debt as a bankruptcy petition may be filed in accordance with regulatory requirements.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45859
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogi Muhammad Rahman
Abstrak :
[ABSTRAK
Perekonomian bangsa Indonesia pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dalam skala makro maupun mikro. Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Bank merupakan lembaga yang menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan, karena keberadaannya harus bermanfaat bagi masyarakat luas, bank juga melakukan pemberian kredit modal kerja dengan tujuanya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat khususnya dalam usaha mikro kecil dan menengah. Oleh karena itu, Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengikatan jaminan sebagai syarat diberikannya kredit oleh bank dan keabsahan pengikatan jaminan non fixed asset pada PT. Bank M cabang Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengikatan jaminan non fixed asset dengan cara cessie seharusnya didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Keabsahan pengikatan jaminan tersebut dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang dan kaidah dalam hukum jaminan kebendaan. ABSTRACT
Basically, Indonesia?s economic matters are influenced by many factors both in macro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, money lending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is an institution that provides fund for those who need it. Because of its beneficial purposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people?s living standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, this research is aimed to know the process of collateral binding as the requirement of getting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank M Tasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normative approach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research, it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed to be registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateral binding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and the principle of collateral warranty law.;Basically, Indonesia?s economic matters are influenced by many factors both in macro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, money lending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is an institution that provides fund for those who need it. Because of its beneficial purposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people?s living standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, this research is aimed to know the process of collateral binding as the requirement of getting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank M Tasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normative approach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research, it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed to be registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateral binding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and the principle of collateral warranty law.;Basically, Indonesia?s economic matters are influenced by many factors both in macro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, money lending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is an institution that provides fund for those who need it. Because of its beneficial purposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people?s living standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, this research is aimed to know the process of collateral binding as the requirement of getting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank M Tasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normative approach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research, it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed to be registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateral binding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and the principle of collateral warranty law., Basically, Indonesia’s economic matters are influenced by many factors both in macro and micro scale. Since money known as the medium of exchange, money lending activities had been done by public in their daily life for years. Bank is an institution that provides fund for those who need it. Because of its beneficial purposes, bank also provides lending capital loan in order to increase people’s living standards especially in micro small medium enterprises. Therefore, this research is aimed to know the process of collateral binding as the requirement of getting credit and the validity of non fixed asset collateral binding at PT. Bank M Tasikmalaya. The research method is analytic descriptive with juridical normative approach. The data collected are analyzed by qualitative method. By this research, it can be known that non fixed asset collateral binding using cassie is supposed to be registered to the fiduciary collateral institution. The validity of that collateral binding is regarded oficially if it is not contradicted with the regulations and the principle of collateral warranty law.]
Universitas Indonesia, 2016
S62287
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cendikia Luthfita
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kewajiban biaya pemeliharaan anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan tiga contoh putusan yang mewakili setiap jenis tuntutan biaya pemeliharaan anak, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait tuntutan biaya pemeliharaan anak yang sering diajukan dalam gugatan perceraian. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat memahami dengan baik pentingnya membuat tuntutan biaya pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dengan mempertimbangkan kepentingan anak di masa depan.
This thesis is about financial support for children as an impact of parents? divorce. The author uses three cases that represent each type of indictments of financial support for children on divorce lawsuit. Each of them is analyzed based on Indonesian law especially Law number 1 year 1974 about Marriage. The purpose of this research is to give the deep understanding about the importance of making indictments of financial support for children on divorce lawsuit wisely for the sake of children?s future.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61963
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>