Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eko Setyo Budi
Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)
" Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Dzul Ikhram Nur
Kedudukan dan tanggung jawab sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah = Position and responsibility of secretary of regional house of representatives in local government system
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah, dan untuk mengetahui tanggung jawab Sekretaris DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dilakukan dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus, dan Pendekatan historis. Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah; Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49893
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Hayati
Administrasi pembangunan: suatu pendekatan hukum dan perencanaanya
Depok: Universitas Indonesia, 2005
352 TRI a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Henri Subagiyo
Hak atas informasi lingkungan : refleksi atas pengaturan dan penerapan ketentuan mengenai pemenuhan akses informasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia = Right to environmental information : reflection on regulation and implementation of the provisions regarding access to environmental information in the environmental protection and management in Indonesia
" Hak atas informasi lingkungan merupakan salah satu pilar penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai persoalan lingkungan hidup yang muncul seringkali berkaitan dengan lemahnya pemenuhan akses masyarakat terhadap hak atas informasi lingkungan. Tesis ini berupaya menganalisa tentang pentingnya pemenuhan akses informasi lingkungan dan bagaimana jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana strategi pengembangan jaminan hukum pemenuhan akses informasi lingkungan hidup. Penulisan tesis ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salampessy, Muhammad Yahdi
Kedaulatan negara dalam hal pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia berdasarkan konsep hak menguasai negara : tinjauan atas ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 = State sovereignty in managing coal and mining resources in Indonesia based on the concept of rights of state control : a review of Article 33 (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia / Muhammad Yahdi Salampessy
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia berdasarkan kedaulatan Negara dan Hak Menguasai Negara Negara sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan landasan konstitutional terhadap Negara untuk menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia, termasuk sumber daya mineral dan batu bara. Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan kepada Negara untuk melakukan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38688
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Grace Nagatami Susilo
Divestasi saham oleh penanam modal asing pada usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The share divestment by foreign investors of mineral and coal mining description based on Law Number 4 year 2009 concerning mineral and coal mining
" Tujuan Negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini mengenai pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewasa ini hampir di semua negara khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing sangat ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38995
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imran Ahmad
Pengaturan pengelolaaan kegiatan usaha hulu migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Regulation the upstream oil and gas business activities after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012
" Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk menyelenggarakan pengelolaaan usaha hulu migas. SKK Migas kemudian dibentuk untuk menggantikan BP Migas. Dalam penulisan ini Penulis akan mengacu pada Teori Hak Menguasai Negara dan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39207
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alia Harumdani Widjaja
Fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman daerah non ORI : DI. Yogyakarta = Supervising function of Ombudsman of Republic of Indonesia (ORI) and local Ombudsman non ORI : DI. Yogyakarta / Alia Harumdani Widjaja
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Ombudsman Daerah Non ORI (D.I. Yogyakarta) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUUVIII/ 2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya semacam Memorandum of Understanding atau peraturan bersama untuk mencegah terjadinya tumpang tindih fungsi pengawasan setelah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38721
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakhry Amin
Pemberhentian kepala daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia = Dismissal of head of region as public officials by council in Indonesian / Fakhry Amin
" ABSTRAK
Tesis ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan dalam proses pemberhentian Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperbandingkan dengan proses impeachment untuk mendapatkan titik temu dalam persepsi yang selama ini berkembang bahwa pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD merupakan mekanisme impeachment, sebuah mekanisme pendakwaan untuk memberhentikan pejabat publik ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39221
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erlangga Matin Julianto Putra
Penyesuaian kontrak karya terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara melalui kegiatan renegosiasi kontrak = Adjustment of contract of works with Law Number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining through contract renegotiation
" Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) maka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dihapuskan dan perlu penyesuaian melalui renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak tidak mudah dilaksanakan karena banyak perusahaan yang belum sepakat mengenai hal-hal yang harus disesuaikan dengan UU No. 4 Tahun 2009. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sebenarnya status hukum KK? Serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39184
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>