Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Denny Wibisono Saputro
"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN")pada tanggal 6 Oktober 2004, telah membawa perubahan besar bagi pengawasan Notaris di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebelum UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Ketua Pengadilan Negeri, dan setelah UUJN berlaku yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri melalui Majelis Pengawas Notaris. Hal ini juga membawa perubahan terhadap proses keputusan pemberhentian notaris secara tidak hormat oleh Menteri. Sebelum UUJN berlaku proses pemecatan seorang notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah sebelumnya ada usul dari Ketua Pengadilan Negeri, dan sebelum mengucapkan pemecatan seorang notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agung lebih dulu. Sedangkan setelah berlakunya UUJN seorang notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Permasalahannya adalah apakah keputusan pemberhentian notaris oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final?, dan bagaimana akibat hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap keputusan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisa data dengan cara pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis, dan setelah dianalisa dilakukan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Dengan berlakunya UUJN maka keputusan pemberhentian notaris oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, dan dilakukannya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara oleh seorang notaris, tidak menghalangi atau tidak menunda dilaksanakannya keputusan Menteri tersebut. Sebaliknya notaris yang telah diberhentikan oleh Menteri wajib diangkat kembali, bila Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap membatalkan keputusan pemberhentian tersebut.

The enactment of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Title ("Notary Title Law") on October 6, 2004, has brought about a significant change in the supervision of Notaries in Indonesia. This is due to the fact that before the enactment of the Notary Title Law, it was the Head of District Court who conducted supervision of notaries whereas after the entry into force of the law, such supervision has been conducted by the Minister through the Notaries' Supervisory Council. This has also brought about a change in the process of dishonorable dismissal of notaries by the Minister. Before the entry into force of the Notary Title Law, the process of dismissal of a notary was conducted by the Minister of Justice upon a prior recommendation from the Head of District Court, and that before pronouncing a dismissal of a notary, the Minister of Justice would request for the opinion of the Supreme Court. Meanwhile after the entry into force of the Notary Title Law, a notary shall be dishonorably dismissed from his/her office by the Minister upon the recommendation of the Central Notaries' Supervisory Council. The problem is weather a decision for dismissal of a notary by the Minister upon the recommendation of the Notary Supervisory Council constitutes a State Administrative Decision which is concrete, individual, and final, and what legal consequences are created following the Decision of the State Administrative Court which has been final and binding. The research method employed is a normative law research, namely by conducting an analysis of data through a qualitative approach in order to make a descriptive and analytical data upon which a deductive conclusion can be drawn. Following the coming into effect of the Notary Title Law, a decision to dismiss a Notary upon the recommendation of the Notary Supervisory Council constitutes a State Administrative Decision which is concrete, individual and final in nature, and that any lawsuit filed to the State Administrative Court by a Notary shall not impede or delay the enforcement of the aforementioned Ministerial Decision. On the contrary, a notary who has been dismissed by the Minister must be re-appointed in the event that a Decision of the State Administrative Court which is final and binding cancels the decision of dismissal."
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19620
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggrek Kurnianti
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) di
Indonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hak
asasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yang
tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasi
publik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkan
kekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atas
informasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikan
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian ini
merupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atas
informasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan.
Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka dan
Badan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untuk
menyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakui
adanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atas
informasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang,
berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteria
informasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapat
mengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yang
diperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yang
dirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, data
olahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM
diharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikan
dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu,
masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaan
informasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

ABSTRACT
This thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. It
consider that right to information of oil and gas is a part of human right in civil
and political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information of
oil and gas is a public information shall be in nature open, except information
which could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, as
considered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of
2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right on
information of oil and gas in Indonesia and criteria of public information which
catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas
fields. This study is a normative juridical research. The result of this study
indicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed in
UUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gas
which open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 and
legislation recognized that there is limitation on right on information of oil and
gas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations,
appropriateness, and public interest. The criteria of public information which
catagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas
fields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country.
They are information about data which got from general survey and/or
exploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term.
They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in this
case, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soon
to stipulate criteria of public information which catagorized could reveal the
natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, public
expected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gas
fields to realize good governance."
Universitas Indonesia, 2013
T35200
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Doni Ramdani
"Tesis ini akan menguraikan mengenai kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan baik secara umum, maupun kontrol terhadap kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya; pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (hystorical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan, kontrol yudisial terhadap kekuasaan pemerintahan merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Kontrol yudisial yang dapat dilakukan oleh badan peradilan (judicial control) terhadap kekuasaan pemerintahan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada kontrol segi hukum, yang salah satu cirinya adalah dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol. Kontrol yudisial terhadap Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan menurut UUD dapat dilakukan baik terhadap tindakan Presiden yang dianggap telah melanggar Pasal 7A joncto Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun terhadap tindakan hukum Presiden dalam mengeluarkan produk hukum peraturan perundang-undangan.

This thesis will outline the judicial control of the executive power either generally, or control the power of the President as the holder of the power of government. This research is a kind of normative legal research, using several approaches including; statute approach, hystorical approach and comparative approach. The results showed that the judicial control of governmental power is a valid judgment about whether or not a government action that lead to legal consequences. Judicial control can be done by the judiciary against the power of government is in principle only focuses on legal control, which one character is carried out after the deed is controlled. Judicial control of the administration of President by the Constitution as the organizers can do well against the president's actions are deemed to have violated Article 7A joncto Article 7B Constitution of Indonesian 1945, as well as legal action against the President in issuing a legal product legislation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35670
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifai Yusup
"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28020
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Evy Trisulo
"Tesis ini membahas tentang konfigurasi lembaga-lembaga penunjang atau State Auxiliary Bodies (SAB) dimana mencakup bagaimana status dan kedudukan lembaga SAB tersebut yang meliputi dasar hukum pembentukan lembaga SAB, nomenklatur dari lembaga dimaksud, korelasi dan tanggung jawab atas lembaga SAB yang mencakup koordinasi di antara lembaga SAB dan koordinasi dengan kementerian terkait, efektifitas keberadaan lembaga SAB serta akuntabilitas lembaga SAB. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif ? Normatif yang difokuskan terhadap lembaga Komisi dan Dewan.
Hasil penelitian ini menyarankan tentang perlunya disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SAB/Lembaga Penunjang, pembatasan Presiden dalam mengangkat dan membentuk lembaga penasehat, kajian mengenai kejelasan dasar penentuan nomenklatur SAB di masa yang akan datang, pengintegrasian bagi SAB yang memiliki potensi tumpang tindih dalam menjalankan tugas fungsinya, baik ke Kementerian ataupun ke SAB yang lebih efektif, serta perlunya pemahaman yang komprehensif bagi pembuat kebijakan mengenai efektifitas dan efisiensi akibat dibentuknya suatu SAB dari konsekuensi peraturan perundang-undangan.

The thesis discusses supporting bodies or State Auxiliary Bodies (SAB) covering
firstly, the status and position of these bodies including the legal basis of the establishment and their nomenclatures; secondly, the correlation and responsibilities of the bodies including the coordination among themselves and the concerned ministries, the effectiveness of their existence, and their accountability. The research is normative descriptive, which focuses on the State Auxiliary Bodies in the forms of Commissions and Boards. The results show that there is an urgent need to formulate a number of regulations on SAB/supporting bodies and the limitation of The President rights in assigning and setting up new advisory bodies.
The results suggest that some research on the clarity of legal basis are urgently required for the nomenclatures of SAB in the future. The study also suggests to integrate those SAB which are potentially-overlapping in implementing their tasks and functions to the parent ministries or a more effective SAB, and to develop a more comprehensive understanding for the policy makers on effectiveness and efficiencies of establishing an SAB as a result of a regulation.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30298
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Widiyanto
"Perselisihan hasil pemilu merupakan suatu sengketa yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya pemilu yang menyangkut perolehan suara para peserta pemilu. Ia sarat dengan konflik kepentingan yang apabila tidak diselesaikan akan berakibat pada tidak stabilnya pemerintahan di suatu negara. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilu yang pada awalnya merupakan sengketa politik diarahkan oleh undang-undang menjadi sengketa hukum yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Seperti peradilan pada umumnya, maka Penyelesaian perselisihan pemilu di Mahkamah konstitusi memiliki hukum acara dan ketentuan tentang pembuktian tersendiri. Pembuktian pada hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 tentang Tata Tertib Persidangan Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu. Dengan ketentuan inilah perselisihan hasil Pemilu Legislatif diperiksa, diadili dan diputus. Pada Pemilu 2004, Tak kurang dari 252 perkara perselisihan hasil pemilu dari 23 partai politik peserta pemilu harus diputus Mahkamah Konstitusi dalam 30 hari. Dari 252 perkara tersebut, dikaji mengenai pembuktian dalam perkara yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Partai Keadilan Sejahtera di daerah pemilihan Kepulauan Riau, Jawa Timur 8 dan Seluma 2. Konsekuensi dari limitasi waktu yang diberikan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu disamping banyaknya perkara yang harus diputus, membuat proses pembuktian yang dijalankan Mahkamah Konstitusi tidak dapat berjalan maksimal."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amir Fauzan
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S25465
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Helmi Nurjamil
"Thesis ini membahas konsep lembaga independen komisi pengawas persaingan usaaha (KPPU). Secara teori lembaga independen merupakan lembaga yang terlepas dari fungsi kekuasaan konvensional, yang umumnya memiliki fungsi kekuasaan campuran (mix function). Pembentukan lembaga independen merupakan suatu keniscayaan perkembangan kebutuhan negara-negara modern. Suatu lembaga dinyatakan sebagai lembaga independen seyogyanya tidak hanya berdasarkan yuridis-normatif saja namun juga perlu dikaji dengan indikator-indikator lembaga indendepnden. Dalam penelitian ini penulis memaparkan konsep lembaga independen KPPU, independen yang dinyatakan dalam UU No.5/99 tidak jelas dan multi tafsir.
Hasil penelitian ini melihat bahwa dalam implementasinya independen KPPU berada dalam runglingkup menjalankan tugas dan kewenangan, meskipun penegasan dalam UU No.5/99 independen KPPU berada dalam ruang lingkup lembaga. Perbandingan lembaga persaingan di beberapa negara juga turut andil dalam penelitian ini sebagai gambaran terhadap konsep lembaga persaingan. Hal tersebut diperlukan utamanya untuk melihat konsep lembaga serupa di negaranegara tersebut.

This thesis analyze the concept of an independent Commission for the Supervision Competition (KPPU). Theoretically independent institution is an institution apart from conventional power function, which generally have a mixture of power function. Establishment of an independent agency is a necessity developmental needs of modern states. An institution declared as an independent agency should not only based on the juridical-normative, but also need to be assessed by indicators indendepnden institutions. In this study the authors describe the concept of an independent of KPPU, an independent set forth in the Act No.5/99 unclear and multiple interpretations.
The results of this study that the KPPU is an independent implementation in duties and authority, although independent confirmation of the Law No.5/99 KPPU within the scope of the institution. Comparison of competition agencies in some countries also took part in this study as an illustration of the concept of competition agencies. This is necessary primarily to see the concept of similar bodies in these countries.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Purwitasari
"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya.
Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.
The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.
The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dannie Chrisanto
"ABSTRAK
Dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU No. 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan mengatur secara rinci mengenai pembagian
kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Pemerintah juga telah
menerbitkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan
pelaksananya, PP No. 38 Tahun 2007 yang merinci urusan pemerintahan
(termasuk sektor ketenagalistrikan) kedalam urusan pemerintah, provinsi, dan
kabupaten/ kota. Namun, terkait kewenangan perizinan pada sektor tenaga listrik
ternyata masih juga menemui permasalahan. Ketentuan dalam perundangundangan
tidak mengatur secara jelas kewenangan penetapan sanksi bagi badan
usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota, tetapi izin usahanya telah
diberikan oleh Pemerintah sebelum terbitnya UU No. 30 Tahun 2009.
Perkembangan dan perubahan pengusahaan ketenagalistrikan yang sangat
mendasar adalah diterbitkannya UU No. 15 Tahun 1985 tentang
Ketenagalistrikan. UU No. 15 Tahun 1985 maupun peraturan pelaksanaannya,
yaitu PP No. 10 Tahun 1989 dibentuk pada masa Orde Baru, sehingga masih
menerapkan sistem penyediaan tenaga listrik yang sentralistik dengan
menitikberatkan kewenangan dan tanggung jawab penyediaan tenaga listrik pada
Pemerintah Pusat. Dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2009 sebagai pengganti UU
No. 15 tahun 1985 yang dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan menjadi titik
balik desentralisasi ketenagalistrikan, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

ABSTRACT
In order to support the spirit of regional autonomy, Law no. 30 of 2009 on
Electricity regulate in detail the allocation of responsibilities between government,
provincial governments , and district/city governments in the implementation of
electricity. The government has also issued Law no. 32 of 2004 on Regional
Government and its implementing regulations , Government Regulation no. 38 of
2007 which details the government affairs ( including the electricity sector ) into
the affairs of government , provincial , and district/city. However, the relevant
licensing authority in the power sector was still also encountered problems.
Provisions in the legislation does not set out clear powers of sanction for his
business enterprises across the region districts /cities , but its business license has
been granted by the Government prior to the issuance of Law no. 30 of 2009.
Developments and changes very basic electricity concession is the issuance of
Law no. 15 of 1985 on Electricity . Law no. 15 of 1985 and its implementing
regulations, ie , Government Regulation no. 10 of 1989 established the “Orde
Baru” era, so it is still applying power supply system with a centralized focus of
authority and responsibility for the provision of electric power in the central
government . With the enactment of Law no. 30 of 2009 in lieu of Law no. 15 of
1985, guided by the spirit of regional autonomy and decentralization of electricity
became the turning point, the Government and local authorities in accordance
with the authority sets policy, regulation, monitoring, and implementing the
electricity supply business."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39180
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>