Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Optimalisasi Tugas Penegak Hukum Di Laut Dalam Sistem Pengamanan Terpadu Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing. Ada beberapa aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan kementerian dalam rangka untuk mengambil kebijakan terhadap penegakan hukum terhadap illegal fishing di laut agar bisa optimal efisien dan efektif. Akan tetapi secara aplikatif dilapangan masih belum dapat memenuhi target dalam meminimalkan tindak pidana illegal fishing di laut, dimana terdapat pelaku-pelaku kejahatan illegal fishing baik dilakukan oleh KII dan KIA yang belum tertangkap dan masih beroperasi di wilayah laut NKRI, serta masih banyaknya sumber daya perikanan yang di ambil secara ilegal oleh pelaku kejahatan dilaut.Tesis ini akan menjelaskan konsep bagaimana mengoptimalkan tugas penegakan hukum secara terpadu oleh aparat penegak hukum dil aut yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Tesis ini juga akan menjabarkan banyak persoalan yang menjadi kendala dan solusi dalam menegakan tidak pidana illegal fishing di Indonesia agar bisa berjalan dengan optimal efisien dan efektif.

---

This thesis discusses the Optimization of the Duty of Law Enforcement in the Sea in an Integrated Security System Against Illegal Fishing Crimes. There are several rules that have been made by the government and ministries in order to take policies on law enforcement against illegal fishing in the sea in order to be optimally efficient and effective. However, applicatively in the field it still cannot meet the target of minimizing the crime of illegal fishing in the sea, where there are perpetrators of illegal fishing both carried out by KII and KIA who have not been caught and are still operating in the NKRI sea area, as well as many fisheries resources which is taken illegally by criminals in the sea. This thesis will explain the concept of how to optimize the task of law enforcement in an integrated manner by law enforcement officers in the sea which is authorized by law. This thesis will also describe the many problems that become obstacles and solutions in upholding not criminal illegal fishing in Indonesia in order to run optimally efficiently and effectively."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi atas International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families Tahun 1990 oleh Indonesia dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah pekerja migran membutuhkan suatu mekanisme perlindungan yang dapat menjamin nasib para pekerja migrannya di luar negeri yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar mereka. International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang disahkan untuk menyediakan perlindungan atas hak-hak dasar seluruh pekerja migran di dunia. Komitmen Indonesia untuk terikat dengan perjanjian internasional ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migrannya di negara-negara tujuan pekerja migran untuk bekerja. Indonesia harus melakukan perubahan pada kerangka hukum perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan mereformasi praktik perlindungannya untuk memastikan agar hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia dapat terjamin.

---

This final paper discusses about the implementation of 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families by Indonesia regarding the protection of the Indonesian migrant workers overseas. Indonesia, as one of the countries who has the largest number of its migrant workers, needs a protection mechanism to ensure the life of its migrant workers’ who are highly susceptible to the violation of their rights. 1990 International Convention on the Protection of All Migrant Workers and Members of Their Families is one of the existing international law instrument which was formed to provide protection to the migrant workers’ rights. Indonesia’s commitment to be bound by the treaty is expected to overcome the problems that happened in their working destination states. Indonesia must conduct a change in its regulation concerning the protection of Indonesian migrant workers and reform the protection practice to ensure its migrant workers’ life."

"Skripsi ini membahas mengenai status belligerent sebagai subjek hukum internasional dengan mengambil studi kasus yaitu HAMAS di Palestina. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum internasional tidak memiliki pengaturan dan standar yang baku dalam menentukan apakah suatu kelompok dapat diakui dan dikategorikan sebagai belligerent atau tidak; Hamas memiliki potensi untuk diakui sebagai belligerent, namun terkendala oleh PLO yang telah lebih dulu diakui oleh Majelis Umum PBB sebagai wakil sah bangsa Palestina, terlebih lagi pada bulan Desember 2012, Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara peninjau non-anggota.

---

This minithesis discusses the belligerent status as a subject of international law by taking a case study of the Hamas in Palestine. This research is a qualitative descriptive design. The results make it clear that international law does not have a standard setting and standards in determining whether a group can be recognized and categorized as belligerent or not; Hamas has the potential to be recognized as a belligerent, but constrained by the PLO which was first recognized by the UN General Assembly as a legitimate representative of the Palestinian People, especially in December 2012, the UN General Assembly has recognized Palestine as non-member observer state."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Letter of Intent (LoI) antara Norwegia dan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sampai 26% pada 2020 dan Pemerintah Norwegia menyambut baik komitmen ini dengan menyetujui penandatanganan Letter of Intent. LoI memuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut, sementara Norwegia akan membiayai kegiatan REDD+ di Indonesia sebesar US$ satu miliar. Penulis akan membahas mengenai implementasi LoI, dimulai dari tahap pembuatan perjanjian sampai dengan tahap Demonstration Activities. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan LoI di Indonesia.

---

This final paper deals with the implementation of Letter of Intent (LoI) between Norway and Indonesia. Indonesia has committed to reduce CO2 emissions to 26% by 2020 and Government of Norway welcomes this commitment by approving the signing of Letter of Intent. The LoI contains the commitment of Indonesia to reduce emissions resulting from deforestation, forest degradation and, peat land conversion, while Norway will finance the activities of REDD+ in Indonesia as much as one billion United States dollar.

The author will discuss the whole implementation of LoI, starting from the negotiation to demonstration activities phase. This final paper will also discuss about protection of the rights of native people and local people in the implementation of the LoI in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan atas pengaturan kriminalisasi penyelundupan migran yang dimuat dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air Tahun 2000. Melalui kriminalisasi penyelundupan migran diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku penyelundupan migran. Indonesia, Australia, dan Inggris sebagai contoh negara-negara yang terkena dampak dari penyelundupan migran telah meratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Komitmen ketiga negara tersebut untuk terikat dalam perjanjian internasional ini tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kriminalisasi penyelundupan migran. Ketiga negara tersebut sebagai negara peserta United Nations Convention against Transnational Organized Crime dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air diwajibkan untuk melakukan kriminalisasi penyelundupan migran melalui peraturan perundang-undangannya masing-masing. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut ketiga negara di atas memiliki cara-cara serta hambatannya masing-masing.

---

This final paper discusses about the compliance towards regulations on migrants smuggling criminalization in accordance with the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. Migrants smuggling criminalization is hoped to give a deterrent effect towards the perpetrators. Indonesia, Australia, and the United Kingdom are three states that are affected by migrants smuggling that have ratified United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air. The commitments of those states to be bound to such international treaties obviously will raise obligations that need to be fulfilled. Those three states as the party of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air are obliged to criminalize the offence of smuggling of migrants through their own national regulations. In fulfilling such obligation those three countries have their own ways and impediments."

"Sebagai negara kepulauan, kepastian batas-batas maritim merupakan hal yang sangat krusial bagi Indonesia dalam rangka menegakkan kedaulatannya.>br>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dan metode delimitasi maritim yang diterapkan dalam perjanjian-perjanjian perbatasan maritim di antara Indonesia dan Singapura, serta penerapan delimitasi maritim tersebut secara nyata.>br>Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam perjanjianperjanjian di antara Indonesia-Singapura adalah prinsip delimitasi maritim laut teritorial, sedangkan metode yang digunakan adalah metode sama jarak termodifikasi.>br>Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perjanjian-perjanjian delimitasi maritim diantara kedua negara berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pelanggaran batas maritim di antara kedua negara

---

As an archipelagic state, the certainty of maritime boundaries is a crucial factor for Indonesia, in order to uphold its sovereignty.>br>The objectives of this research are to find out the principle and method of maritime delimitation that was applied on the maritime boundary treaties between Indonesia and Singapore, and also the application of the maritime delimitation on the field.>br>The method that is used is the juridical-normative method. The research shows that the principle that was used on the treaties between Indonesia-Singapore was the territorial sea delimitation principle, and the method that was used was the modified equidistance method.>br>The research also shows that the maritime delimitation treaties between the two countries are running well. This can be seen from the lack of maritime boundary violation between the two countries."

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum internasional mengenai penutupan selat yang digunakan dalam pelayaran internasional Negara pantai tidak boleh menutup atau menangguhkan hak lintas di selat yang digunakan dalam pelayaran internasional Ketentuan ini berlaku pula pada masa perang dengan pengecualian untuk alasan pembelaan diri negara pantai yang menjadi peserta perang dapat menolak kapal musuh untuk memasuki selatnya Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis Hasil menunjukkan bahwa dalam praktiknya penutupan selat internasional terjadi karena adanya celah dalam hukum internasional yang memberikan kesempatan bagi negara pantai untuk melakukan penutupan selat

---

ABSTRACTThis thesis provides an overview of the international law on the closure of strait used for international navigation Coastal state is not allowed to close or suspend the right of passage in the strait used for international navigation This provision also applies in wartime with one exception that for the purpose of self defence the coastal state is entitled to repel enemy rsquo s ships from entering its strait This research is a qualitative descriptive analytic design The result showed that in practice the closure of international strait are done by virtue of gaps left by international law giving chances for the coastal state to do the closing "

"Skripsi ini membahas mengenai kekuatan mengikat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindaklanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hUkum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya ada Negara-negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tanpa diberikan sanksi oleh Dewan Keamanan. Pembedaan perlakuan antara Negara-negara anggota PBB terkait sanksi bagi pelanggar Resolusi Dewan Keamanan ini dipengaruhi faktor dominasi kekuasaan Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan dan politik hukum internasional yang ada di Dewan Keamanan.

---

This thesis discusses the binding force of the UN Security Council resolution, then its associated if there is violation of the resolution. Once it was seen on follow up conducted by the relevant Security Council of the breach, the State would violate UN Security Council sanctions is granted or not. Starting with the question of legal theory governing the binding force and the UN Security Council sanctions for violations against this Resolution. Followed by a discussion about the process of the Security Council Resolution produced. Then the discussion that has occurred regarding the practice of imposing sanctions by the Security Council of the State in violation of resolution. This study is a descriptive qualitative research design.

The results of this study are found to support theories that the UN Security Council are legally binding to members of the United Nations. Therefore, a violation of UN Security Council Resolution shall be sanction in accordance with Article 34, 39, 41, and 42 of the UN Charter. However, in practice there are countries that violate Security Council resolutions without the sanction given by the Security Council. Difference in treatment between UN member states related sanctions for violators of the Security Council Resolution, influence by factor of domination of the Security Council Permanent Member States and international law politic that is exist in the Security Council."

"This research explains about the right of passage regulations for foreign warship according to UNCLOS 1982 which is consist of right of innocent passage, transit passage, and archipelagic sea lane passage. Then, this research discusses about archipelagic state practice related to the right of passage regulation for foreign warship in archipelagic state, especially Indonesia and Philippines. At Last, in this research discusses about violation related to the right of passage for foreign warship in archipelagic water, in this case violation which is conducted by USS Carl Vinson USA in The Bawean Case. This chapter will analyzed the facts about that case, kind of violations conducted by USS Carl Vinson USA, and action that Indonesia should do in order that kind violation will not happen again.

---

Skripsi ini menjelaskan tentang pengaturan hak lintas kapal perang asing menurut UNCLOS 1982 yang mana terdiri dari hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas`alur laut kepulauan. Lalu skripsi ini membahas tentang praktik terkait pengaturan hak lintas kapal perang asing di Negara Kepulauan, terutama yang akan dibahas di Skripsi ini adalah Indonesia dan Filipina. Terakhir dalam Skripsi ini membahas tentang pelanggaran terkait hak lintas kapal perang asing di wilayah kepulauan dalam hal ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh USS Carl Vinson Amerika Serikat dalam Kasus Bawean. Didalam bab tersebut akan dianalisa apa saja fakta-fakta dalam kasus tersebut, pelanggaran apa saja yang dilakukan, dan juga tindakan apa saja yang dapat dilakukan Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang lagi."

"Skripsi ini membahas perlindungan dalam hukum internasional terhadap situs budaya dunia dari perusakan yang dilakukan aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional. Perlindungan terhadap situs budaya dunia sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Akan tetapi, pada praktiknya, terutama berkaitan dengan perlindungan dari aktor nonnegara saat konflik bersenjata noninternasional masih belum cukup kuat. Perusakan situs Palmyra oleh ISIS merupakan contoh nyata yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum internasional terhadap situs budaya dunia. Berkaitan dengan penegakan hukum internasional akan ini, kedudukan ISIS sebagai aktor nonnegara memungkinkan penegakan hukum dilakukan terhadap mereka, terutama melalui mahkamah pidana internasional ad hoc.

---

This paper discusses the protection on cultural site from destruction by non-state actors during non-international armed conflict according to international law. Protection of cultural site have been regulated in international law but not strong enough, especially regarding the destruction caused by non-state actors during non-international armed conflict. The destruction of Palmyra by ISIS is a real example that shows the weakness of international law regarding the protection on cultural site. Regarding to the international law enforcement mechanism, as a non-state actor it is possible to conduct the mechanism against ISIS, especially through an ad-hoc international criminal tribunal."