Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Elemen sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang meliputi lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, industri serta pemerintah telah lama berinteraksi. Kendatipun demikian proses menumbuh kembangkan kemampuan inovasi masih dapat dikatakan rendah intensitasnya. Hal ini disebabkan masing-masing elemen masih enggan berinteraksi untuk saling memanfaatkan demi kemajuan, bersama-sama mengembangkan dan menguasai segala potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Lembaga penelitian dan pengembangan cenderung hanya mengembangkan sendiri bidang kajian penelitiannya tanpa mau melihat kebutuhan dan tuntutan pasar, sementara itu lembaga pendidikan seringkali menghasilkan penelitian yang hanya bernilai akademik keilmuan tanpa memperhatikan peluang dan sumbangan bagi industri. Sebagai akibatnya, industri pun berkecenderungan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan."

"ABSTRAKDalam melakukan kegiatan usahanya perusahaan-perusahaan terus menerus mencari kegiatan usaha yang dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal dan menekan biaya lain bagi perusahaan yang bersangkutan. Dalam studi kasus PT BMK yang juga berupaya mencari kegiatan usaha yang berdasarkan Undang-Undang Pajak, PT BMK akan dapat menghemat pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat impor barang dan selanjutnya menyebabkan diperolehnya penurunan kredit modal kerja serta biaya bunganya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengungkapkan apakah penghematan pajak yang dilakukan oleh PT BMK melalui pemindahan lokasi usaha sebagaimana diketahui dalam Laporan Keuangan tahun pajak 1995 dan 1996, dapat meningkatkan posisi PT BMK dalam persaingan cukup berarti secara konomis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis,dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan memahami teori-teori tentang perencanaan pajak, begitu juga melakukan penelitian dokumen berupa ketentuan perpajakan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Managemen PT BMK, Pejabat pajak yang menangani Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pejabat Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli perpajakan maupun berdasarkan ketentuan perpajakan dan pejabat yang diwawancarai dapat disimpulkan, bahwa penghematan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah juga menimbulkan penurunan biaya bunga kredit modal kerja. Penghematan pajak dan penurunan biaya itu dapat dibenarkan, karena yang dilakukan oleh PT BMK adalah pemindahan lokasi usaha yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, bahkan pemilihan lokasi usaha di Pulau Batam merupakan kegiatan usaha yang didorong oleh pemerintah guna mengembangkan Pulau Batam sebagai daerah industri dengan orientasi ekspor yang diharapkan dapat merangsang investasi, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dari daerah luar Bonded Zone Pulau Batam, meningkatkan penghasilan masyarakat dan akhirnya memperbesar pertumbuhan ekonomi.

---

"

"Topik penulisan tesis ini ditetapkan menjelang akhir tahun 1997, lebih kurang enam bulan dari era reformasi, yang ditandai dengan penggantian pucuk pimpinan negara pada bulan Mei 1998.Judul tesis " Peranan DPRD Tingkat II Dalam Pembuatan Peraturan Daerah ", dengan Studi Kasus Pada Pemerintah Kotamadya DT.II Bogor, sengaja dikedepankan untuk menggugah semangat demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana issue pemberdayaan DPRD Tk.l1 merupakan fokus perhatian dalam mewujudkan demokratisasi pemerintahan daerah sebagai wujud kemandirian dalam rangka otonomi daerah.Perubahan yang melanda organisasi publik, terutama pada tingkat pemerintahan daerah, perlu diawali dengan perbaikan dalam pembuatan kebijakan publik dengan cara yang lebih demokratis agar terwujud suatu kondisi good governance pada Daerah Otonomi Tingkat II.Permasalahan yang timbul dan mengusik perhatian dan minat penulis, bagaimanakah peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah sebagai suatu kebijakan publik pada Daerah Tk.II, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peranan tersebut.Dari hasil penelitian yang dilakukan, ternyata pengaturan administrasi pemerintahan daerah melalui UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan penggunaan security approach dalam paket lima UU di Bidang Politik telah mengakibatkan kecilnya peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, Di samping itu, penelitian yang dilakukan juga menemukan tiga faktor yang mempengaruhi terhadap peranan DPRD Tk.II dalam pembuatan Peraturan Daerah, yakni faktor partisipasi politik, pola hubungan Kepala Daerah dengan DPRD Tk.II dan faktor pemberdayaan DPRD Tk.II sebagai lembaga perwakilan rakyat pada Daerah Tingkat II Kotamadya Bogor.Sejalan dengan proses reformasi yang sedang berjalan, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan bersama-sama dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, bahkan harus lebih mengemuka dalam masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkan itu semua, maka peranan DPRD Tk.II hares lebih dikuatkan dan dibebaskan agar terwujud kondisi good governance pada pemerintahan daerah."

"ABSTRAKUpaya pengembangan sarana pendidikan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mutlak diperlukan dalam kaitannya menyelenggarakan.proses. belajar mengajar di Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk Mencapai tujuan ini, maka STMIK Budi Luhur secara bertahap selalu mengadakan perbaikan dan pengembangan sarana pendidikan. Penelitian mengenai analisis dan strategi sarana ini dilihat dari perolehan calon mahasiswa dan mahasiswa aktif dihubungkan dengan penyediaan sarana pendidikan dan kebutuhan akan dosen. Untuk mengetahui posisi/ profil TTMIK Budi Luhur dilakukan penelitian ke Perguruan Tinggi Swasta lainnya yang sejenis. Sedangkan untuk mengetahui apakah sarana pendidikan yang telah ada telah sesuai dengan keinginan mahasiswa dan dunia usaha/ industri, dilakukan penelitian terhadap 100 (seratus) orang mahasiswa dan 6 (enam) perusahaan yang mengolah datanya dengan bantuan komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STMIK Budi Luhur adalah sebagai pengikut pasar (market follower) diantara PTS sejenis lainnya. Sarana pendidikan yang disediakan oleh STMIK Budi Luhur menunjukkan bahwa jumlah ruang kuliah belum perlu ditambah, materi praktek belum sesuai dengan dunia usaha dan mahasiswa. Jumlah dosen dibandingkan jumlah mahasiswa aktif masih rendah yaitu 1:47. Sehubungan dengan itu disampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan STMIK Budi Luhur dalam upayanya menghadapi persaingan yang semakin ketat serta memasuki era globalisasi. Pertama STMIK Budi Luhur perlu membuat anggaran yang menyeluruh yang berfungsi sebagai koordinasi dan pengendalian manajemen. Penyusunan anggaran ini dilakukan oleh Komite Anggaran yang anggotanya dari unit organisasi yang berperan sebagai pusat biaya (cost center). Kedua, perlunya perubahan sistem penerimaan karyawan dari pola nepotisme ke pola merit sistem, sehingga diharapkan memperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan baik untuk karyawan akademik maupun non akademik. Ketiga, perlunya perluasan usaha dengan pola menyelenggarakan tempat-tempat kuliah di wilayah DKI. Pala ini perlu dijalankan dengan konsep mendekati mahasiswa (sebagai konsumen), namun semua urusan administrasi tetap terpusat."

"ABSTRAKDengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, maka terhadap kawasan pelestarian alam dapat diusahakan. Kebijakan Pemerintah tersebut kurang menarik minat investor dikarenakan obyek-obyek di kawasan tersebut pada umumnya memiliki aksesibilitas yang rendah, sehingga diperlukan inventasi yang cukup besar untuk membangun sarana dan prasarananya. Di lain pihak izin pengusahaannya tidak dapat dijadikan agunan di Bank. Tujuan penel.itian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak yang timbul dari-implementasi kebijakan pemerintah, menganalisis faktor-faktor kendala dan hambatan yang dihadapi oleh para pemegang izin, serta memberikan saran alternatif kebijakan pemerintah di bidang pengusahaan pariwisata alam. Hierarki proses kebijakan dimulai dari policy level, organizational level dan selanjutnya operational level, level yang lebih tinggi akan mendasari level dibawahnya dan tidak boleh saling bertentangan. Sesuai dengan perkembangan jaman, beberapa pakar mengajak untuk mempelajari ulang asumsi-asumsi yang mendasari pemikiran tentang bagaimana seharusnya administrasi publik (pemerintahan) dilaksanakan. Target populasi dalam penelitian ini meliputi lingkup Departemen Kehutanan dan pemegang izin pengusahaan pariwisata alam; serta metode analisis ,meliputi metode induksi dan deduksi serta penalaran sebab akibat. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dan hambatan bagi pemegang ijin pengusahaan pariwisata alam.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengusahaan, pariwisata alam belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kebijakan yang ditetapkan dianggap tidak rasional ditinjau dari aspek bisnis. Saran yang penulis kemukakan adalah pemerintah harus segera mengadakan penyempurnaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang ?implementasi Kebijakan Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok Tahun 2001-2006?.Penelitian ini penting dilakukan karena dengan berkernbangnya wilayah Depok secara sosio-administratif mengakibatkan Depok berubah status bukan lagi tergabung dalam 'wilayah Dati II Kabupaten Bogor melainkan sudah menjadi Kota. Dengan adanya peningkatan status dari kota administratif menjadi kota, maka Depok mengalami banyak perubahan yang meliputi tata kota dan tata wilayahnya. Hal ini dipertegas dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Konversi Desa Menjadi Kelurahan di Kota Depok, sehingga sebanyak 38 desa yang berada di 4 wilayah kecamatan di Kota Depok dikonversi menjadi kelurahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mempergunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan irnplementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok. Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan studi kepustakaan serta observasi langsung ke lapangan. lnstrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian rnelalui wawancara dan diskusi secara mendalam. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah rnencakup konsep desentralisasi dan konsep mengenai otonomi daerah dan darah otonom, konsep mengenai desa dan kelurahan serta berbagai model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, George C Edwards III dan Merille S. Grindle.Hasil penelitian menunjukkan faktor komuuikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan di Kota Depok.Berdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan konversi desa menjadi kelurahan sudah berjalan dengan baik karena tidak terdapat resistensi/ perlawanan dari pihak masyarakat, aparat perangkat desa dan aparat kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan ujung tombak terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dari segi kuantitas jumlah pegawai kelurahan sudah cukup banyak, namun dari segi kualitas dirasakan masih kurang dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah Kota Depok. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan dan strategi yang diambil untuk meningkatkan kualitas aparaturya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya."

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"Atas penghasilan yang diterima karyawan asing dan nasional di Kontraktor Production Sharing (WP- KPS) terdapat beberapa perlakuan yang berbeda oleh KPS mengenai pengetrapan pajak penghasilannya, antara lain : 1. Untuk menghitung taxable income, semua penghasilan karyawan asing maupun nasional di gross up terlebih dahulu. Adapun hasil gross up tersebut kemudian dibukukan sebagai tunjangan pajak (tax allowance). 2. Semua penghasilan karyawan asing di gross up untuk menentukan besarnya tax allowance dan karyawan nasional hanya atas benefit in kind tertentu saja yang di gross up sedang gaji dan benefit in kind yang lain dipotong pajak penghasilan sebagaimana semestinya. 3. Semua penghasilan karyawan asing di gross up untuk menentukan tax allowance dan karyawan nasional baik gaji maupun benefit in kind dipotong pajak penghasilan sebagaimana semestinya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimana Merpersamakan Perlakuan Pajak Penghasilan Karyawan Kontraktor Production Sharing Bidang Minyak dan gas Bumi dikaitkan dengan Cost Recovery dan Berdasarkan azas keadilan ?Tujuan penelitian ini adalah Memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penetapan cost recovery pada karyawan KPS Penambangan Minyak dan Gas Bumi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Untuk menjelaskan perlakuan Pajak Penghasilan karyawan baik asing maupun nasional kontraktor production sharing dalam kaitannya dengan azas keadilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap beberapa pihak yang terkait dengan masalah perpajakan karyawan kontraktor production sharing dan studi kepustakaan.Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 azas pemungutan pajak yang harus diperhatikan, yang disebut sebagai four maxims atau four canons, yaitu : Equality, Certainty, Convenience dan Efficiency dan adanya 5 (lima) syarat keadilan horizontal, yaitu:Definisi Penghasilan,Globality, Net Income, Personal Exemption, Equal treatment for the equal dan 2 (dua) syarat keadilan vertikal, yaitu:Unequal treatment for the unequals, progression yang harus dipegang teguh dalam azas keadilan. Sedangkan cost recovery merupakan biaya pemulihan atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh kontraktor sehubungan dengan penambangan migas.Dalam Production Sharing Contract seksi VI paragraf 1.2, semua biaya operasi (operating cost) yang telah dikeluarkan oleh kontraktor akan memperoleh pemulihan (recovery of operating cost) dari Pertamina. Ini merupakan peluang untuk membesarkan operating cost, dan berapapun besarnya sepanjang beralasan akan memperoleh recovery.Dalam berbagai hal pajak dikorbankan untuk mendorong perkembangan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, diantaranya untuk tidak merugikan karyawan kontraktor production sharing, maka pajak yang timbul itu ditanggung oleh perusahaan dengan cara di-gross up ke dalam biaya perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapatkan,diketahui adanya perbedaan perlakuan pengenaan pajak penghasilan antara karyawan expatriate dengan karyawan national dalam kontraktor production sharing. Untuk karyawan expatriate mendapatkan tunjangan pajak sebesar pajak terhutang dengan mekanisme gross up atas seluruh penghasilan yang diterima, sedangkan karyawan national ada yang mendapatkan tunjangan pajak namun tidak sebesar pajak terhutang, jauh lebih kecil, juga melalui mekanisme gross up terhadap benefit in kind tertentu yang diperoleh dan sebagian kecil karyawan national ada yang sama sekali tidak mendapat tunjangan pajak penghasilan.Dari analisis diketahui adanya perbedaan pemberian tunjangan pajak bagi karyawan national dan karyawan ekspatriat, menimbulkan ketidakadilan namun hal tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan dan migas serta merupakan salah satu cara dalam perencanaan pajak.. Meskipun pada akhirnya negara dalam hal posisi penerimaan negara dari pajak mengalami kehilangan penerimaan dan pada akhirnya bertentangan dengan konsep pajak penghasilan yang dianut oleh Indonesia.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Perbedaaan penerapan pemberian tunjangan pajak yang dikaitkan dengan cost recovery membuat ketidakadilan bagi karyawan production sharing, baik dalam satu perusahaan kontraktor production sharing maupun antar perusahaan kontraktor production sharing. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah ; Pihak-pihak terkait diantaranya Departemen Pertambangan dan Energi, BP Migas, BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan review atas kebijakan mengenai batasan-batasan dalam perlakuan cost recovery melalui mekanisme renegotation clause yang terdapat di Production Sharing Contact dengan pihak Kontraktor Migas, juga dipandang perlu adanya aturan khusus tentang keseragaman pengetrapan pajak penghasilan karyawan kontraktor production sharing dalam Undangundang Pajak Penghasilan dalam hal pemberian tunjangan pajak penghasilan kepada seluruh karyawan baik dalam suatu perusahaan maupun antar perusahaan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua karyawan kontraktor production sharing."

"Direktorat Jenderal Pajak mencoba menghapus citra negatif yang selama ini terbentuk di masyarakat dengan melakukan reformasi pada bidang perpajakan yang dicanangkan sejak tahun 2002. Reformasi ini ditandai dengan dilakukannya pembaharuan pada sistem perpajakan yang dikenal dengan nama Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Pada sistem ini pelayanan terhadap seluruh kebutuhan perpajakan Wajib Pajak akan dilakukan oleh seorang petugas Account Representatif yang hanya melayani sejumlah Wajib Pajak tertentu.Petugas Account Representatif dipilih melalui seleksi yang ketat melalui beberapa tahapan ujian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan petugas Acoount Representatif yang handal dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi Wajib Pajak. Kepuasan Wajib Pajak selaku penerima jasa layanan dengan sendirinya akan bermuara pada perbaikan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata Wajib Pajak pada khususnya dan di mata Masyarakat pada umumnya.Beberapa penelitian tentang kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan petugas Account Representatif yang telah dilakukan pada kantor pelayanan pajak yang berada di lingkungan kanwil khusus, baik oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri yang diwakilkan kepada lembaga peneliti independen maupun oleh peneliti-peneliti perorangan memperlihatkan hasil yang positif terhadap peningkatan kepuasan Wajib Pajak, tetapi sebaliknya belum pernah dilakukan penelitian dari kacamata Petugas Account Representatif sebagai si pemberi pelayanan. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian terhadap dua faktor yang menurut Keith Davis dalam Riduwan (2004:250) dapat mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut, yaitu faktor kemampuan (ability)penyedia jasa layanan dan faktor motivasi (motivation) yang ada pada dirinya, sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu dalam rangka memuaskan keinginan, kebutuhan atau harapan tadi. Kualitas pelayanan sendiri diukur dengan menggunakan metode SERVQUAL.Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang berusaha menjelaskan hubungan antara kemampuan dan motivasi kerja petugas Account Representatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak selaku pengguna jasa. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan metode linear regresi sederhana dan ganda berdasarkan data yang didapat melalui penyebaran questioner kepada seluruh petugas Account Representatif yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Dari hasil penelitian terlihat bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan adalah faktor motivasi, baru kemudian diikuti dengan faktor kemampuan kerja. Dimana faktor motivasi mempengaruhi kualitas kerja sebesar 46,50%, sedangkan faktor kemampuan hanya sebesar 43,60%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.Untuk itu disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan untuk menerapkan berbagai kebijaksanaan yang dapat meningkatkan motivasi (misalnya dengan cara lebih meningkatkan kesejahteraan petugas, pemberian hadiah, penghargaan, dll) dan kemampuan kerja dari petugas Account Representatif (misalnya dengan memberikan pelatihan, penyuluhan, dll) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan bersama.Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan selain kedua faktor yang telah disebutkan tadii. Dapat pula dilakukan penelitian pembanding dengan meneliti kualitas pelayanan dari persepsi Wajib Pajak selaku pihak yang menggunakan jasa pelayanan tersebut karena belum pernah dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

---

Directorate General for Tax has removed negative image that has been shaped thus far in the society by doing tax reformation as arranged since 2002. The tax reformation was marked with a taxation system renewal well known as Modern Tax Administration System. In the system, Account Representatives that only served a certain number of taxpayers would provide services to all the taxation needs of taxpayers.Account Representatives were selected through a tight selection process with some test stages. The selection was purposed to get Account Representatives that were reliable and capable of giving quality services to taxpayers. Satisfaction of taxpayers as the users of taxation services would automatically increase the image of Directorate General of Tax from the perspectives of taxpayers in particular and public in general. Some of researches on satisfaction of taxpayer with service quality provided Account Representative at tax service offices within the environment of Special Regional Office, by both Directorate General of Tax itself represented by independent research institutions and by individual researchers, showed positive result in form of an increased taxpayer satisfaction; however, there were no any researches carried out from the point of view of Account Representative as the service provider. Thus, author tried to do a research on two factors that, according to Keith Davis in Riduwan (2004:250), can influence such a service quality, namely, work ability and work motivation of service provider, so that such a person is willing to do something in order to satisfy the want, need or expectation. Service quality itself was measured using a SERVQUAL method.The research is explanatory that tried to explain the relationship between work ability and work motivation of Account Representative as service provider and service quality of taxpayer as service user. The analysis was performed using both simple and multiple linear regression methods based on data taken from questionnaire distributed to all Account Representatives working with Central Jakarta Madya Tax Office.The results of the research indicated the factor mostly influencing service quality was work motivation, with work ability following behind. Work motivation factor influenced service quality by 46.50% and work ability factor only by 43.60%. The rest was affected by other factors.It is suggested for the Directorate General of Tax to consider an implementation of various policies that can increase work motivation (for example, by increasing prosperity of Account Representatives in form of rewards, gifts, etc) and their work ability (by training, counseling, etc) in order to improve service quality and, at last, to raise the image of Directorate General of Tax from a point of view of the community as expected collectively.It is necessary to undertake further researches to know other possible factors that may influence the quality service other than the two factors previously mentioned. Also, comparative researches can be carried out by investigating service quality from a point of view of the taxpayer as service user by remembering that Central Jakarta Madya Tax Service has never performed such a type of research."