Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berjudul Politik dan Buku di Indonesia pada Masa Orde Baru 1971-1989: Pelarangan Terhadap Tetralogi Pramoedya Ananta Toer, skripsi ini membahas permasalahan dalam munculnya pelarangan buku di Indonesia, melihat faktor-faktor munculnya kebijakan pelarangan buku yang memengaruhi dunia perbukuan di Indonesia, serta tindakan pelarangan buku yang tidak sesuai dengan ideologi pemerintah melalui peraturan dan kebijakan yang berlaku. Salah satu tindakan pelarangan buku yang beredar di tengah masyarakat adalah buku tetralogi karya Pramoedya Ananta Toer. Metode Peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sejarah yakni heuristik, kritik sumber sehingga didapatkan fakta sejarah dalam mengonstruksi penelitian ini. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi data, tahap yang terakhir adalah historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip, surat kabar, majalah sezaman, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini. Pelarangan buku sudah ada sejak masa kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pelarangan buku terlihat sangat mencolok yakni bersifat represif, pelarangan juga terjadi pada karya-karya kreatif lainnya pada masa itu. Dari pelarangan buku ini, terlihat bahwa pelarangan buku merupakan bentuk kecemasan pemerintah, kecemasan pemerintah tersebut mewarnai sejak masa kolonial hingga masa Orde Baru. Sesungguhnya setiap gagasan yang tertuang, tidak perlu dicemaskan oleh pemerintah, nyatanya hal ini semakin ditegaskan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk hegemoni kekuasaan dengan menyatakan untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Kecemasan tersebut tergambar sebagai langkah yang politis dari pemerintah.

---

This thesis Politics and Books in Indonesia in the New Order Period 1971 1989 The Prohibition against Tetralogy Pramoedya Ananta Toer, discusses the problems of the emergence of book bans in Indonesia, looking at the factors of the policy of book banning that affect the world of book keeping. The book banning act by New Order conducted against the prohibition of books that are inconsistent with the ideology of government through re enacted policies. One of the act of banning books circulating in the community is a book tetralogy of Pramoedya Ananta Toer.

The method of research used in this research is to use historical method of heuristic, source critic to get historical fact in construct this research. Then the third stage is the data interpretation stage, the last stage is historiography. The sources used in this study are archives, newspapers, contemporary magazines, scientific journals, and supporting books in this study. Book banning has existed since the Dutch colonial period until the reign of the New Order. During the New Order period, the banning of the book was so striking that it was repressive, the ban also occurred in other creative works of the time.

From the prohibition of this book, it appears that the banning of books is a form of government anxiety, the government's anxiety colored since the colonial period until the New Order era. Indeed every idea that is stated, no need to worry about by the government, in fact this is increasingly affirmed by the government as one form of hegemony of power by declaring to maintain the stability of state security. The anxiety is reflected as a political step from the government."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pembangunan Tol Jagorawi dan dampaknya terhadap kota Jakarta dan Bogor, khususnya wilayah Cibubur dan Puncak pada tahun 1978 hingga 1996. Saat itu, Indonesia sangat memerlukan jalan bebas hambatan untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh, khususnya pembangunan di Ibu Kota dan kawasan sekitarnya. Salah satu tol yang mempunyai pengaruh untuk Jakarta dan Bogor adalah Tol Jagorawi yang proyek pembangunannya diresmikan tahun 1978. Hasil penelitian ini menunjukkan Tol Jagorawi berdampak terhadap ekonomi, sosial dan budaya bagi kota Jakarta dan Bogor terutama di wilayah Cibubur dan Puncak. Dampak yang terlihat di Cibubur setelah pembangunan Tol Jagorawi menjadi padat dengan kawasan perumahan, sedangkan di Puncak menjadi pilihan utama untuk tujuan wisata.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the Jagorawi Toll Road project and its impact for Jakarta and Bogor, particularly Cibubur and Puncak area, from 1978 to 1996. At that time, Indonesia badly needed a highway to support the whole development, especially in the capital city and its neighborhood. The Jagorawi Toll Road has the influence for Jakarta and Bogor, which the construction project officially operated in 1978. The result of the research shows the impact of the Jagorawi Toll Road on economic, social, and cultural aspect in Jakarta and Bogor, espicially in Cibubur and Cisarua areas. Cibubur became one of the most populous and housing area, along with Puncak, which became the main destination for the local tourist. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta. "

"Tesis ini membahas mengenai pers Islam khusunya mengangkat tentang Pedoman Masjarakat. Majalah tersebut terbit di Medan pada tahun 1935-1942. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pedoman Masjarakat merupakan pelopor pembaruan pers Islam di Indonesia. Kepeloporan Pedoman Masjarakat terletak pada kemampuan majalah tersebut berperan sebagai media yang mampu menghadapi ideologi-ideologi yang tidak hanya ideologi Islam. Pedoman Masjarakat berusaha memberikan alternatif bacaan kepada masyarakat yang sedang terjebak dalam dua konfrontasi antara Islam dan Nasionalis. Pedoman Masjarakat hadir sebagai media yang mampu memberikan solusi dan menanamkan pemahaman bahwa antara Islam dan Nasionalisme bukanlah suatu hal yang beseberangan dan tidak untuk dipertentangkan. Majalah ini senantiasa menanamkan bahwa Islam bukanlah agama yang hanya mengatur urusan ritualitas keagamaan, namun Islam hadir sebagai sebuah agama yang mampu memberikan solusi dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik.

---

This research discusses about Islamic press as specially Pedoman Masjarakat. That magazine published at Medan in 1935-1942. The results conclude that Pedoman Masjarakat is the pioneer of renovation Islamic press in Indonesia. Pioneering of Pedoman Masjarakat lies in the ability of the magazine serves as a media that is able to face another ideologys not only Islam ideology. Pedoman Masjarakat attempt to provide alternate readings to people who were stuck in two confrontations between Islam and nationalist. That magazine is present as medium that is able to provide solutions and instilling an understanding that between Islam and nationalism is not be in contradiction and not to be disputed. This magazine?s thought concerning convey that Islam not only regulate the affairs of religious ritualitas, but also Islam regualates all aspects of life like as social, economic and political."

"Skripsi ini membahas mengenai kehidupan sosial anak-anak terlantar di dalam Institusi Gereja Katolik Australia Barat. Penelitian ini menggunakan Metode Sejarah sebagai Metode Penelitian yang terdiri dari proses pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran sumber (interpretasi), dan penyusunan sumber (historiografi). Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa anak-anak terlantar di dalam institusi telah mendapatkan fasilitas dan pengajaran yang baik tetapi kehidupan mereka juga lekat dengan berbagai macam penyiksaan yang dilakukan petugas institusi. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana pergeseran pemikiran masyarakat mengenai kasus penyiksaan yang dialami anakanak di institusi merubah perlakuan mereka kepada mantan anak terlantar dan penghuni institusi.

---

The objective of this study is the life of neglected children in a Catholic Institution in Western Australia. This study used History Research Methods, which are heuristic, verification, interpretation and historiography. The results of this study are not only the neglected children in institutions have earned good teaching and facilities but also being abused by the carers. This study also illustrates a shift in the society’s attitude towards the former institution residents."

"Skripsi ini membahas indoktrinasi ideologi politik kepada mahasiswa di perguruan tinggi pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1961 mdash;1967, dengan studi kasus Universitas Indonesia. Landasan ideologi Demokrasi Terpimpin didasarkan pada gagasan Manifesto Politik yang dirumuskan dari pidato presiden Soekarno pada tahun 1959. Lingkungan perguruan tinggi menjadi sasaran dari indoktrinasi politik yang dianggap strategis sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, indoktrinasi politik gagal ditanamkan di Universitas Indonesia karena dianggap mengekang kebebasan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang dilakukan dengan menelusuri arsip, laporan dan terbitan khusus pemerintah, surat kabar sezaman, arsip Universitas Indonesia dan wawancara dengan pelaku sejarah.

---

This thesis explains the implementation of political indoctrination towards university students during the period of Guided Democracy from 1961 to 1967, with the case study of Universitas Indonesia. The ideological basis of Guided Democracy was the idea of Political Manifesto which was derived from President Soekarno rsquo s speech in 1959. As a primary locus for knowledge development, Universities was a ripe target for political indoctrination. However, findings suggests that such indoctrination was failed to be implemented at Universitas Indonesia as it was perceived as a restriction of freedom. This research implements historical methods, conducted by studying Government reports, archive and publications, newspaper clippings during the period, archives belonging to Universitas Indonesia and interviews with historical actors."

"

 

Pada tahun 1998, 2000, dan 2002, Pemerintah Indonesia berunding di forum Paris Club untuk menyelesaikan masalah utang luar negerinya akibat krisis ekonomi 1998. Penelitian ini membahas bagaimana proses perundingan utang antara Indonesia dengan negara kreditur Paris Club . Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana masalah utang luar negeri pada saat krisis 1998 dan bagaimana perundingan itu berlangsung dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah utang luar negeri pada krisis 1998 menjadi bermasalah karena dihantam oleh penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS, masalah pengelolaan utang luar negeri, dan besarnya beban utang. Untuk keluar dari masalah itu Pemerintah memutuskan untuk melakukan penjadwalan utang luar negeri yang jatuh tempo di forum Paris Club. Perundingan utang pasca krisis diadakan hingga tiga kali. Adapun perundingan itu dikenal dengan perundingan Paris Club I, Paris Club II, dan Paris Club III. Hal itu diharapkan agar dapat mengurangi tekanan APBN serta menghindari default yang nantinya akan berdampak pada kredibilitas Indonesia dimata dunia internasional.

 

---

In 1998, 2000, and 2002, the Indonesian Government negotiated with the Paris Club forum to resolve its foreign debt problems due to the 1998 economic crisis. This research discusses the process of debt negotiations between Indonesia and the Paris Club creditor countries. The aim is to find out how is the problem of foreign debt during the 1998 crisis and how the negotiations took place. This research is using historical methods,  consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this study are foreign debt in the 1998 crisis became a problem because it was hit by a decline in the rupiah exchange rate to US dollar, foreign debt management problems, and the large of debt burden. To resolve those problems, the Indonesia Government decided to reschedule foreign debt due in the Paris Club forum. Debt negotiations after crisis 1998 were held three times. The negotiations are known as the Paris Club I, Paris Club II, and Paris Club III. The government of Indonesia expected to be able to reduce the pressure of the state budget and avoid defaults which would later have an impact on Indonesia's credibility in the eyes of the international community.

"

"Artikel ini mengulas secara kritis pemberitaan dan opini surat kabar Kompas terhadap pelaksanaan program perbaikan kampung (proyek MHT) selama periode 1969-1982. Surat kabar Kompas turut memberikan pandangan terhadap pelaksanaan program ini serta melibatkan masyarakat dalam memberikan pandangan dan saran kepada pemerintah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan studi kasus surat kabar Kompas sebagai surat kabar harian yang mampu menghadirkan berita hingga kritik pada pelaksanaan program perbaikan kampung (Proyek MHT) Jakarta secara terbuka. Sumber yang digunakan meliputi surat kabar sezaman seperti majalah Djaya, serta buku dan jurnal bertemakan pers Indonesia, Kompas dan program perbaikan kampung yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Pusat UI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas menjadi surat kabar representatif Orde Baru yang aktif dalam memberitakan dan memberikan opini terkait proyek MHT (1969-1982) dengan fokus yang berbeda pada setiap kepemimpinan gubernur. Ali Sadikin pada infrastruktur, Tjokropranolo pada aspek sosial, ekonomi, dan relokasi penduduk. Pemberitaan juga mencerminkan kontroversi seperti masalah lingkungan, konflik sosial serta respons masyarakat dan pemerintah pada kedua periode tersebut.

---

This article critically reviews the coverage and opinion of Kompas newspaper on the implementation of the kampung improvement programme (MHT project) during the period 1969-1982. Kompas newspaper also provided views on the implementation of this programme and involved the community in providing views and suggestions to the Jakarta government. This research uses the historical method with a case study of Kompas newspaper as a daily newspaper that is able to present news and criticism on the implementation of the Jakarta kampung improvement programme (MHT Project) openly. The sources used include contemporaneous newspapers such as Djaya magazine, as well as books and journals on the theme of the Indonesian press, Kompas and the kampung improvement programme obtained from the National Library and UI Central Library. The results show that Kompas became a representative newspaper of the New Order that was active in reporting and providing opinions related to the MHT project (1969-1982) with a different focus on each governor's leadership. Ali Sadikin on infrastructure, Tjokropranolo on social, economic, and population relocation aspects. The coverage also reflected controversies such as environmental issues, social conflicts and the response of the community and government in both periods."

"ABSTRAKAbstrakKajian tentang federalisme dan Konstitusi RIS di Indonesia belum mendapat tanggapan positif baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa federalisme merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk kolonialime baru Belanda di Indonesia pada masa awal kemerdekaan tahun 1945.Tulisan ini akan mengkaji penerapan sistem federalisme di Negara Indonesia Timur, yang ditujukan untuk mengangkat hal-hal positif pada sistem federalisme yang nantinya dapat digunakan untuk mengkaji ulang sitem otonomi daerah. Negara Indonesia Timur pada tahun 1946-1950 berada dalam dua persimpangan revolusi, satu sisi revolusi dari kaum republik dan pada sisi lainnya revolusi dari kaum federal. Keduanya, merupakan bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam melepaskan diri dari dominasi dan penguasaan bangsa Asing. Metode sejarah melalui penelusuran sumber arsip dan surat kabar sezaman menjadi landasan utama penulis dalam merekonstruksi peristiwa pada saat itu.Hasilnya ditemukan bahwa pada masa revolusi, di bawah sistem federalisme NIT memperoleh titik balik kejayaan ekonominya yang berbanding terbalik dengan kondisi politik yang sedang kacau. Pada masa ini Gubernur Sulawesi Ratulangi ditangkap dan diasingkan di Serui,Papua. NIT berhasil merajut kerjasama ekonomi baik dalam skala regional maupun internasional yang membuat pelabuhan Makassar ramai dengan aktifitas bongkar muat.

---

ABSTRACTThe study of federalism and Konstitusi RIS in Indonesia has not received a positive response either among academics or the general public. This relates to the view of federalism as a system which can not be elected from its new form in Indonesia in the early days of independence in 1945.This paper will examine the application of the federalism system in the State of East Indonesia, aimed at raising the positive points on the federalism system that can be used to review the regional autonomy system. The State of East Indonesia in 1946 1950 was in two crossroads of the revolution, one side of the revolution of the republic and on the other side of the federal revolution. Form, is a form of struggle of the people of Indonesia in freedom of self from domination and mastery of the Foreigners. Historical methods through source search and the latest news.At this time the Governor of Sulawesi Ratulangi was arrested and exiled in Serui, Papua. NIT managed to knit the economic cooperation both in regional and international scale that makes the port of Makassar crowded with loading and unloading activities."

"ABSTRAKSubjek penelitian ini adalah kerjasama kebahasaan Indonesia-Malaysia yangdilaksanakan pasca konfrontasi tahun 1966 hingga tahun 1985. Fokus kajiannyadiarahkan pada pembahasan sekitar sejarah perjalanan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) sejak resmi didirikan pada 29 Desember 1972 hingga tahun 1985ketika kerjasama ini berubah nama menjadi Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) seiring diikutsertakannya Brunei Darussalam sebagai anggota.Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menyajikan hasilpenelitian dalam bentuk deskriptif-analisis.Dengan apa yang telah diperagakan selama kurang lebih 14 tahun, MBIMberhasil menjadi sebuah forum unik?tidak ada di wilayah manapun?yang sangatefektif dan membawa banyak perubahan, khususnya dalam aspek kebahasaan, baikbagi Indonesia maupun Malaysia. Selain mampu menenggelamkan traumakonfrontasi yang pernah dirasakan oleh kedua negara, MBIM juga tercatat mampumenghadirkan ragam hasil di ranah kebahasaan.Salah satu keluaran penting yang dihasilkan dari adanya serangkaianpersidangan MBIM adalah semakin kuatnya kedua negara dalam konteks merancangdan menyempurnakan?termasuk mempergunakan?sistem ejaan yang di Indonesiadikenal sebagai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan di Malaysia dinamakanEjaan Rumi Baru Bahasa Malaysia (ERB). Selain ejaan, keluaran lain yang jugapenting dicatat adalah pedoman pembentukan istilah. Di Malaysia pedoman inidikenal sebagai Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (PUPIBM),sementara di Indonesia pedoman ini dikenal sebagai Pedoman Umum PembentukanIstilah (PUPI). Pedoman tersebut serentak mulai digunakan oleh masing-masingnegara sejak tahun 1975.Namun seiring banyaknya keluaran yang dihasilkan dari serangkaian sidangMBIM, tak pelak MBIM pun harus menghadapi beragam persoalan. Akan tetapi,meskipun dihadapkan pada beberapa persoalan. MBIM tetap dipandang sebagaisebuah forum kerjasama yang berhasil memberikan kontribusi tidak hanya padaproses pengembangan bahasa kedua negara tapi juga pada proses membangkitkanmemori kolektif kesejarahan Indonesia-Malaysia.

---

ABSTRACTThis study aims to describe and explore the language cooperation between Indonesiaand Malaysia, initiated in 1966, just after the end of Confrontation of the twocountries, and lasted until 1985. Resulted from historical research, this thesis presentsthe subject in descriptive-analyses writing. The main point is discussion on theestablishment of the Language Council of Indonesia-Malaysia called MBIM-MajelisBahasa Indonesia-Malaysia; and how this language cooperation implemented in bothcountries from 1972 to 1985.By what has been executed for about 14 years under the Language Council showedchanges and progress, in particular of the Malaya and Indonesian languages, giventhat both share the same roots, i.e. the Malay language. The cooperation, in its ownway, had diminished the trauma and bitterness underwent in both countries, due topolitical divergences.The most significant result of this language cooperation could be observed in thefields of policy language planning and designing, new formulation of word-spelling,due to historical background of colonialism, in which Indonesia has strong influenceof the Dutch and Malaysia of the British. This way, both Malay spoken in Indonesiaand Malaysia found new form agreed by both countries. Indonesia called it EjaanYang Disempurnakan (New Better-Formed Spelling) and Malaysia launched EjaanRumi Baru (Rumi New Spelling).Other notable result is the guidelines of terms accorded by the Language Councilduring these 14 formative years, covering scientific terms of pure, natural and socialsciences. Malaysia published the General Guides for Establishment of Term in Malayand Indonesia issued Petunjuk Umum Penggunaan Istillah, both were implemented in1975.Despite such a success story of the Language Council of Indonesia-Malaysia,problems were to be managed under friendly Malay way of problem-solving.However, MBIM was still considered a model cooperation, contributing not only tolanguage development of both countries but also in making progress of reawakeningcollective memories shared by both nations, Indonesian and Malaysian."