Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Amat Darsono Sudibyo
Abstrak :
Disertasi ini membahas tentang proses politik penentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2009. Ini sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah dan DPR tidak memenuhi itu pada APBN 2005-2008, sehingga memicu masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk menganalisis proses politik tersebut, ada beberapa teori yang digunakan, yaitu model negara kesejahteraan oleh Gosta Esping Andersen, demokrasi deliberasi oleh Habermas, konflik dan konsensus oleh Maswadi Rauf, teori elite dari Suzanne Keller, serta beberapa teori lainnya sebagai pendukung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dengan para elite penentu anggaran pendidikan di eksekutif, legislatif, dan civil society, serta mempelajari dokumen risalah rapat BP MPR dan Badan Angagran DPR, yang membahas anggaran pendidikan, dan buku-buku yang relevan. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Pertama, pro dan kontra terjadi dalam power interplay antar elite mengenai anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), yang direalisasikan dalam APBN 2009. Kedua, DPR dan Pemerintah tidak memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2008 karena keuangan negara terbatas dan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindari, seperti bunga utang, subsidi, serta belanja pegawai dan pensiun (non-diskresi). Ketiga, atas desakan Putusan MK No. 13/PUU-VI/2008, DPR dan Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 dengan cara memperbesar defisit anggaran hingga Rp 106.628 triliun (1,9% dari PDB tahun 2009 ? 5.613 triliun). Keempat, lembaga anggaran yang dominan dalam menentukan anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 adalah pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kelima, masyarakat sipil berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan anggaran pendidikan melalui tekanan publik dan judicial review APBN di Mahkamah Konstitusi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dalam power interplay antar elite DPR dan pemerintah. Power interplay tersebut hanyalah seremoni politik yang pragamatis, dengan berbagai kepentingan politik yang tersembunyi (dalam rangka menghadapi pemilu 2009). Dalam hal itu, masyarakat sipil memainkan peranan yang signifikan. Implikasi teoritis: teori Gosta Esping - Andersen, dari perspektif Anglo Saxon Liberal, yang menyatakan bahwa peran pasar dan masyarakat di bidang kesejahteraan ? dalam hal ini, pendidikan ? lebih besar daripada negara, adalah terbukti. Kritik terhadap teori tersebut menyatakan bahwa di Barat, negaralah yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan. Tetapi, di Indonesia, masyarakat dan negara bergotong royong untuk menciptakan hal tersebut. ...... This dissertation discusses about the political process of minimal establishing the 20% education budget in 2005-2009 National Revenue and Expenditure Budget (APBN) in Indonesia. It is very important because it relates to the country?s obligation to fund the education of its citizens as mandated in the 1945 Constitution article 31. The Government and the People?s Representative Council did not do it in 2005-2008 APBN. It led to people?s demonstrations and judicial review in Constitutional Court. To analyze that political process, several theories are applied in this dissertation: welfare state model by Gosta Esping Andersen, democratic deliberation by Habermas, conflict and concencus by Maswadi Rauf, elite theory by Suzanne Keller, supported by a few other theories. The method used here is the qualitative method with deep interviews with elites who determine the education budget in executive, legislative, and civil society, as well as studying relevant books and minutes of meeting of People?s Consultative Assembly Working Committee and the People?s Representative Council Budget Committee, that discussed the education budget. Several points can be concluded from this research: first, there were pros and cons in the power interplay among elites in minimal establishing the 20% education budget in APBN as mandated in 1945 Constitution article 31 and article 49 of the Law No. 20/2003 about national education system, which was implemented in 2009 APBN. Second, the People's Representative Council and the Government did not minimal fulfill the 20% education budget in 2005-2008 APBN because the state finances were limited and there were limited and there were inevitable expeditures, such as debt interests, subsidy, and personnel and pension non-discretionary expenditure. Third, due to the pressure of Constitutional Court's Decision No. 13/PUU-VI/2008, The People's Representative Council and the government fulfilled the 20% education budget in 2009 APBN by increasing the budget?s deficit until Rp106,628 trillion (1,9% of the 2009 Gross Domenstic Product or PDB - 5,613 trillion). Fourth, the budget institution dominant in determining the 20% education budget in 2009 APBN was the government, as regulated in the Law No. 17/2003 about state finances. Fifth, the civil society played a big part in influencing the education budget by public pressure and judicial review on APBN in the Constitutional Court. The findings of this study show that there were pros and cons in the power interplay among People's Representative Council and Government elites. It was a pragmatic political ceremony with hidden political interests (due to the coming of 2009 election). The civil society played a significant role in it. The theoritical implication: Gosta Esping - Andersen?s theory, from Liberal Anglo Saxon perspective, which states that market and people?s role in welfare - education, in this matter ? is bigger than the government's, is rightly proven. Criticism to this theory says that in the West, it is the government that plays the bigger role. In Indonesia, however, the people and the government work together in creating welfare.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
D1435
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rafael Kapura
Abstrak :
Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK sebagai respon terhadap fenomena daerah. Dalam mengkaji dan menganalisis proses kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK teori utama yang digunakan adalah teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf serta konflik anggaran dari Irene Rubbin. Teori lain juga digunakan sebagai penunjang yaitu teori desentralisasi fiskal dari Mano Bird danVaillancourt, politik anggaran dari Aeron Wildavky dan Naomi Caiden, elit dari Zusanne Keller, Pareto dan Organski, kubus kekuasaan dari John Gaventa, pengawasan Pusat-Daerah dari Richard C.Crook dan James Manor, politik lokal dari Brian Smith, serta teori terakhir yang digunakan adalah politik etnis dari Clifford Geertz.Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan perspektif kualitatif dengan wawancara mendalam (data primer) dan studi kepustakaan (data sekunder). Selain itu untuk menganalisis serta mendeskripsikan gagasan kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK secara mendalam. Kesimpulan penelitian; Pertama, relasi kerja yang seimbang antara pemegang anggaran dan masyarakat tidak singkron; kedua, transparansi anggaran yang sesuai dengan regulasi manajemen kerja dan distribusi kekuasaan anggaran merupakan penghambat politik lokal di Papua dan Papua Barat. Temuan penelitian; pertama, kerjasama konstruktif dan berkesinambungan antara Pusat dan Daerah (Papua dan Papua Barat) belum maksimal terbangun sehingga menyebabkan sikap saling tidak percaya; kedua, anggaran merupakan sumber power interplay dan konsensus diantara penguasa Pusat dan Daerah saat proses politik kebijakan dirumuskan; ketiga, primordialisme tidak dapat dihindarkan dalam mengembangkan pengunaan anggaran Otsus-RESPEK. Implikasi teori dari penelitian ini mendukung teori konflik dan konsensus dari Maswadi Rauf dan Konflik dari Irene Rubbin, yang menyatakan bahwa anggaran merupakan sumber perdebatan politik sebagaimana terlihat dalam kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK. Perdebatan politik tentang anggaran bila tidak teratasi akan mengancam keutuhan negara. Karena anggaran bukan saja menjadi sumber perdebatan tetapi juga sebagai sumber perlindungan masyarakat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan internasional. Hal ini, yang tidak diungkapkan oleh Rauf dan Rubbin dalam penelitian disertasi ini. ...... This dissertation discusses the political process in the budget formulation and distribution of RESPEK special autonomy (Otsus-RESPEK) which was enacted by Barnabas Suebu-Abraham Atururi as the governor of Papua and West Papua, two provinces in the easternmost part of Indonesia. The construction from villagesto cities was the core idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. The purpose of this study is to give a depiction of these policies as a response to the region. In reviewing and analyzing the process of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics, several theories are used. Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of budget conflict are used as the main theory. The supporting theories are (1) Mano Bird's and Vaillancourt's theory of fiscal decentralization, (2) Aeron Wildavky's and Naomi Caiden's theory of budget politics, (3) Zusanne Keller's, Pareto's and Organski's theory of elite, (4) John Gaventa's theory of power cube, (5) Richard C. Crook's and James Manor's theory of Central-Local supervision, (5) Brian Smith's theory of local politics, (6) and Clifford Geertz's theory of ethnical politics. The method of this study is descriptive and analytical with a qualitative approach. Furthermore, this study uses in-depth interview (primary data) and literary review (secondary data) to analyze and describe thoroughly the idea of the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. This study has two conclusions. First, a balanced professional relationship between the budget holders and the people are not in sync. Second, budget transparency which is congruent to the regulations of work management and distribution of budget power hinders the local political growth in Papua and West Papua. There are three principal findings in this research. First, constructive cooperation and unity between the Central and Local (Papua and West Papua) is not yet at its maximum. As a result, doubt arose between the two. Second, budget is the source of power interplay and consensus amongst Central and Local authorities when the policies are being formulated. Third, primordialism cannot be avoided in the development of Otsus-RESPEK's budget usage. The theoretical implication supports Maswadi Rauf's theory of conflict and consensus, as well as Irene Rubbin's theory of conflict which states that budget is the source of political debates. This is evident in the policies of Otsus-RESPEK's budget politics. If a political debate on budget is not overcome, it could threaten the nation's unity. This is due to the fact that budget is not only a source of conflict, but also the source of protection for people, regions, government, and international acknowledgement. These facts are not revealed by Rauf and Rubbin in this dissertation's research.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D1707
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ode Jamal
Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini merupakan studi tentang peran organisasi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan salah satu kebijakan afirmasi, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pembahasan terutama difokuskan pada perjuangan Barisan Merah Putih terhadap kuota tambahan satu perempat anggota DPR-Papua bagi orang asli Papua pada pemilu 2009 dan 2014. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji: 1 kepentingan Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua; 2 strategi Barisan Merah Putih dalam memperjuangkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua, baik pada pemilu 2009 maupun pemilu 2014; 3 faktor-faktor yang menyebabkan kuota anggota DPRP bagi orang asli Papua sulit direalisasikan.Teori utama yang digunakan sebagai kerangka analisis adalah: teori kelompok kepentingan dari Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman. Teori negara korporatis dari Malloy dan Anna Batta serta teori negara neopatrimonial dari James C. Scot. Sedangkan teori pendukung adalah: 1 teori hubungan pusat ndash;daerah desentralisasi dari Brian C. Smith; 2 teori etnisitas dari Dwight Vick, Max Weber dan Fredik Barth; 3 teori konflik politik dari Maswadi Rauf.Metode penelitian terdiri dari: pendekatan kualitatif, dan studi kasus. Data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara mendalam in-depth interview kepada sejumlah narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen.Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa: 1 peran organisasi BMP, dilatarbelakangi oleh kepentingan: masyarakat adat Papua, kepentingan negara, dan kekuasaan. 2 lobi lobby , menjadi cara utama yang digunakan BMP; 3 hambatan direalisasikan kursi afirmasi ini, disebabkan rendahnya political will dari elit politik serta adanya pro-kontra antara aktor.Temuan studi ini, menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan BMP Papua tidak semata mempengaruhi keputusan politik, tapi juga ingin memperoleh kekuasaan. Di sisi lain, dalam mempengaruhi direalisasinya kursi afirmasi ini, BMP Papua cukup menghindari tindakan mobilisasi massa dan kekerasan.Implikasi dari teori utama, yaitu: teori kelompok kepentingan yang menjelaskan, bahwa kelompok kepentingan, hanya mempengaruhi kebijakan politik tanpa berkehendak memperoleh jabatan politik, perlu dilihat kembali, sebab studi ini menemukan bahwa BMP selaku kelompok kepentingan memiliki tendensi kuat untuk berkuasa. Sedangkan teori negara korporatis dan neopatrimonial, meskipun lebih tepat menjelaskan politik di negara otoriter, namun dalam kasus tertentu, bagi negara demokrasi, teori ini masih relevan digunakan sebagai kerangka analisis.
ABSTRACT
This dissertation is a study on the organizational role of Barisan Merah Putih BMP in defending one of the affirmative policies that is mandated in the Special Autonomy Law in Papua. Accentuated in this study is BMP rsquo s fight for theaddition of one fourth of the indigenous Papuans rsquo quota, or number of seats, in the legislative body during the 2009 and 2014 elections. This research discusses three important matters 1 the role of BMP in defending the quota for indigenous Papuans in the legislative body 2 BMP rsquo s strategy in defending the quota during both the 2009 and 2014 elections and 3 the factors that causedthe addition of one fourth of the indigenous Papuans difficult to be realized. The main theories that are used as the analytical framework of this dissertation are the theory of advocacy groups by Gabriel A. Almond, Janda, Berry dan Golman, the theory of corporate state by Malloy and Anna Batta, and the theory of state neopatrimonialism by James C. Scott. In addition, the theory of decentralization by Brian C. Smith, the theory of ethnicity by Dwight Vick, Max Weber, and Fredik Barth, as well as the theory of political conflict by MaswadiRauf are used as the supporting theories. This research uses a qualitative approach and case study. The primary data is collected through in depth interviews with several sources, while the secondary data is attained through various literary sources and documents. The result of this research leads to three conclusions. First, the organizational role of BMP is based on the interest of the indigenous people of Papua, the state, and power. Second, lobbying became BMP rsquo s main strategy. Third, low political will of the political elite and pro contra between the actors results in the obstacle to realize the addition of the indigenous people rsquo s number of seats in the People rsquo s Representative Council. The principal findings of this research show that BMP rsquo s fight for Papua is not only for the purpose of gaining a voice in political decisions, but also for the purpose of gaining power. On the other hand, BMP avoids mass mobilization and conflict in its fight for the addition of the number of seats. The theoretical implication of the main theory, which is the theory of advocacy groups that explains advocacy groups only influence political policies without the desire to gain political standing, while BMP has a tendency to gain authority and power. The theory of corporate state and the theory of state neopatrimonialism as supporting theories, explains the political in authoritarian countries, but in this case, in democratic countries. This theory is still relevant to be used as an analytical framework for this dissertation.
2016
D1710
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Enny Suryanjari
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat Baduy berupa pemberian suara pada Pemilu Legislatif 2009. Menurut keyakinan mereka orang Baduy tidak ditugaskan mengikuti Pemilu. Dalam rangka menghormati peraturan pemerintah, mereka 3 kali mengikuti pemilu dengan peserta sedikit 3 . Pada 2009 masyarakat Baduy mengikuti Pemilu dengan jumlah peserta mencapai 21 dari Daftar Pemilih Tetap. Pertanyaan penelitian: mengapa terjadi peningkatan peserta Pemilu. Bagaimana peran calon legislatif dalam memenangkan pemilu.Penelitian ini menggunakan teori bosisme lokal John T.Sidel , teori partisipasi politik Rush dan Althoff , partisipasi politik Huntington dan Nelson , teori komunikasi tradisional Pye . Teori bosisme lokal untuk menjelaskan adanya jaringan kekuasaan politik dan ekonomi, partisipasi politik dari Rush dan Althoff untuk menjelaskan voting, dan partisipasi politik dari Huntington dan Nelson untuk menjelaskan mobilisasi, teori komunikasi tradisional untuk menjelaskan pendekatan dengan masyarakat tradisional. Metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran pustaka.Hasil Penelitian: peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada Pemilu 2009 di desa Kanekes disebabkan oleh adanya persuasi yang dilakukan oleh calon legislatif partai Golkar, H.Kasmin, kepada pemerintah adat. Persuasi dilakukan dengan menggunakan komunikasi tradisional yaitu bertatap muka, komunikator adalah orang yang sudah dikenal baik sehingga komunikan percaya dengan isi pesan yang diterima. Akhirnya pemimpin adat menyetujui penyelenggaraan Pemilu di desa Kanekes dengan syarat hanya diikuti oleh warga Baduy Luar dan TPS hanya didirikan di Balai Desa sebanyak dua unit. Setelah Pemilu disetujui oleh pimpinan adat, tim sukses partai Golkar yang terdiri dari orang Baduy melakukan kampanye kepada warga dengan memanfaatkan ikatan primordial yaitu ikatan kesukuan.Kesimpulan: faktor yang menyebabkan adanya peningkatan partisipasi politik berupa pemberian suara pada H.Kasmin pada Pemilu Legislatif adalah adanya tekanan dari calon legislatif kepada pemerintah adat dan adanya kampanye dari tim sukses H.Kasmin. Pemberian suara dilakukan dengan cara memobilisir warga yang dilakukan oleh kepala desa jaro pamarentah .kata kunci : partisipasi politik, masyarakat tradisional, bosisme local
ABSTRACT
This study examines the political participation of Baduy people in the orm of voting in the 2009 Legislative Election. According to their beliefs, Baduy people are not assigned to give their vote in the election. In order to respect the government regulations, they have cast their votes 3 times with a few participants 3 . In 2009, Baduy people participated in the General Election with the number of participants reached 21 of the Permanent Voters List.Research question: Why did the number of the participants in the election increase? What was the role of legislative candidates in winning the election. This study uses the theory of local bosism John T.Sidel , political participation theory Rush and Althoff , political participation Huntington and Nelson , traditional communication theory Pye . The theory of local bosism is used to explain the existence of a network of political and economic power, political participation of Rush and Althoff is used to explain voting, and political participation from Huntington and Nelson is used to explain the mobilization, traditional communication theory is used to explain the approach with traditional society. Qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation and library search.Results: The increase of political participation in voting in the 2009 elections in Kanekes village was caused by persuasion conducted by Golkar party legislative candidate H. Kasmin to the Adat Government Kepala Adat . Persuasion is done by using traditional face to face communication, done by a communicator who is well known so the communicants believed with the contents of messages they received. Finally, the Adat leaders agreed that the election was conducted in Kanekes village on condition that it was only followed by Baduy Luar residents and TPS was only established in Village Hall as many as two units. After the election was approved by the Adat leaders, the Golkar party 39;s successful team of Baduy people campaigned to the residents by using primordial ties.Conclusion: The factors that led to vote increase for H. Kasmin in Legislative Election was the pressure from the legislative candidate to Ketua Adat The Adat government and the campaign of H. Kasmin 39;s successful team. Voting was conducted by mobilizing citizens done by the village head jaro pamarentah .Keywords: political participation, traditional society, local leaders.
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usni
Abstrak :
Disertasi ini akan menjawab pokok permasalahan, bagaimana karakteristik keislaman PPP secara organisasi mengenai hubungan negara dan agama; mengapa PPP mendorong dan mengusulkan perubahan Pasal 29 dan Pasal 31; dan bagaimana interaksi politik power interplay PPP dalam meyakinkan fraksi-fraksi di MPR selama proses perubahan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 tahun sidang 2000, 2001 dan 2002 berlangsungStudi ini menggunakan teori hubungan agama dan negara sebagai teori utama yang didukung dengan, teori ideologi partai politik, teori elite politik, teori civil society dan teori konflik dan konsensus. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis, untuk menggambarkan perjuangan politik PPP. Sumber data berdasarkan wawancara mendalam dengan para tokoh yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen PPP dan MPR RI, jurnal, majalah dan koran serta data yang bersifat kepustakaan lainnya.Temuan dalam studi ini, menunjukkan bahwa karakteristik PPP selama proses Perubahan Pasal 29 dan 31 UUD 1945 ialah akomodatif simbiotik. Akomodatif PPP merupakan sikap PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada kepentingan ideologi politik dan kenegaraan PPP. Sedangkan simbiotik merupakan paradigma politik PPP yang menempatkan agama dan negara saling membutuhkan. Maka dapat disimpulkan sikap akomodatif simbiotik PPP ialah karakteristik keislaman PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada terakomodirnya kepentingan politik PPP dengan menempatkan kepentingan negara dan agama yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, PPP bukanlah partai politik yang memiliki paradigma integralistik maupun sekuler akan tetapi memiliki kesamaan dengan partai-partai politik lainya yaitu paradigma simbiotik meskipun menggunakan atribut Islam sebagai pembeda.Dengan demikian, pendekatan teori paradigma agama dan negara Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah, yang dielaborasi dengan teori ideologi partai politik Maurice Duverger, teori, elite politik dari Pareto, teori civil society dari Jhon Keane serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf memiliki relevansi dan memperkuat terhadap hasil temuan pada penelitian ini yang menyatakan karekteristik organisasi keislaman PPP yang bersifat akomodatif simbiotik berdasarkan perjuangan elite politik PPP selama pembahasan sampai pencabutan usulan Pasal 29, setelah terakomodasinya Pasal 31 saat penetapan, menunjukkan PPP tidak memiliki perbedaan dengan partai politik lainnya terhadap paradigma agama dan negara yaitu tidak integralistik maupun sekuler. Kata Kunci : Partai Politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, Undang-Undang Dasar 1945. ...... The objective of this dissertation is to answer three matters: 1 the characteristics of the United Development Party rsquo;s PPP Islamic perspective on organization in regards to the relations of the state and religion; 2 the reason PPP suggested changing Article 29 and 31 of the Constitution; 3 the power interplay of PPP in convincing the Parliamentary fractions in the amending process of the two articles during the 2000, 2001, and 2002 parliamentary sessions.The research utilizes the religion and state relations theory as the main theory. In addition, it is supported by the ideology theory of political parties, political elite theory, civil society theory, as well as the conflict and consensus theory. The research methodology in this dissertation adopts a qualitative approach, and the research category is characterized as descriptive-analytical mdash;in this context, it serves to depict PPP rsquo;s political struggles. Furthermore, the secondary data is obtained through journals, magazines, newspapers, other literary reviews, as well as PPP rsquo;s and the Parliament rsquo;s documents.The principal findings of this study reveal that PPP rsquo;s characteristics throughout the parliamentary sessions are accommodative and symbiotic in nature. PPP rsquo;s accommodative quality allowed them to adapt according to the party rsquo;s interest in regards to political and state ideology, while the symbiotic quality allows them to adapt according to the accommodation of its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion. Therefore, it can be concluded that these two qualities are Islamic traits that helps the party adapt according to its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion that is depend on one another. PPP does not have an integralistic or secular approach, but has similarities with other political parties, which is symbiotic paradigm. The distinguishing factor lies in the use of Islamic attributes.Hence, Al Mawardi rsquo;s and Ibnu Taimiyah rsquo;s state and religion paradigm approach theory, elaborated with Maurice Duverger rsquo;s political parties rsquo; ideology theory, Pareto rsquo;s political elites theory, John Keane rsquo;s civil society theory, and Marswadi Rauf rsquo;s conflict and consensus theory is relevant and supports the principal findings of this study. This study shows that the characteristics of PPP rsquo;s islamic organization, which is accomodative and symbiotic in nature during the process shows that the party does not differ from other parties in its views on the state and religion mdash;the party is neither integralistic nor secular. key word: Islamic Political Parties, United Development Party, 1945 Constitution
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Reza Hariyadi
Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik politik akibat penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama tahun 2003-2012. Konflik politik berlangsung dalam arena judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dan 2012, dan konflik politik di DPR dalam pembentukan Pansus BBM tahun 2008, serta perumusan APBN-P tahun 2012. Ada anggapan bahwa UU Migas sangat liberal, ditunggangi kepentingan asing dan bertentangan dengan UUD 1945, serta mengancam hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana karakter ideologis dari UU Migas dan pengaruhnya terhadap peran aktif negara dalam tata kelola migas? Bagaimana dinamika konflik tersebut berlangsung? Serta bagaimana konflik politik tersebut diselesaikan?.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Ideologi Seliger , Liberalisme Ekonomi Hayek , Nasionalisme Ekonomi List , Konflik dan Konsensus Politik Rauf dan Cosser , serta teori MNC Gilpin. Kesimpulan penelitian menunjukkan karakter ideologis UU Migas yang liberal telah meminimalisasi peran negara untuk mengatur harga BBM, pengelolaan langsung usaha hulu dan hilir, pemberian kewenangan monopoli pada BUMN, serta membatasi ekspansi asing di hulu dan hilir migas. Hal tersebut memicu penolakan di MK dan DPR dengan justifikasi nasionalisme ekonomi untuk mengembalikan peranan negara dalam tata kelola migas. Justifikasi ideologis bersifat operatif, baik untuk kepentingan mengamankan akses terhadap sumber daya migas maupun akses terhadap posisi kekuasaan politik. Konflik berakhir dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dan menjadi katup penyelamat bagi kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan adanya gelombang nasionalisme ekonomi yang diartikulasikan dengan mekanisme judicial review untuk menentang berbagai kebijakan yang liberal. Judicial review di MK menjadi arena konflik politik baru selain arena legislasi di DPR. Implikasi teoritis dari penelitian ini, teori liberalisme ekonomi Hayek cenderung kurang memadai untuk menjelaskan anomali adanya liberalisasi yang dipadukan dengan perencanaan pemerintah seperti kebijakan target lifting, subsidi dan cost recovery. Teori MNC Gilpin juga cenderung kurang memadai untuk menjelaskan terjadinya infesiensi MNC Migas dalam produksi migas dengan naiknya cost recovery. Sementara itu, teori ideologi Seliger relevan untuk menjelaskan terjadinya justifikasi ideologis operatif dalam relasi konflik. Begitu pula dengan teori konflik Rauf dan katup penyelamat Cosser relevan untuk menjelaskan masalah penelitian.Kata kunci :konflik migas, ideologi, liberalisme, nasionalisme, MNC dan katup penyelamat. ......The background of this dissertation is the political conflicts incited by the implementation of Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas which occurred during 2003-12012. The conflicts took several forms during this time period: a judicial review in the constitutional court 2003 and 2012 , the formation process of a special assembly on oil and gas 2008 , and the formulation of the changes in government budget. These problems are mainly caused by the perception that the act is very liberal, benefits foreign interests, contradicts the Constitution, and endangers the wellbeing of many. Based on these facts, this dissertation aims to research three matters: 1 the ideological character of the act and its effect on the state's governance on oil and gas; 2 the dynamics of the conflict; and 3 the resolve of the conflict. The methodology of this research is qualitative and uses case studies, while the data is primarily collected through literary reviews and indepth interviews. Seliger's ideology theory, Hayek's economic liberalism theory, List's economic nationalism, Rauf and Cosser's conflict and consensus theory, as well as Gilpin's MNC theory are used in this dissertation. This research reveals that the ideological character of the Oil and Gas Act, which is liberal, minimizes the state's role in setting the price, managing the businesses, giving state-owned enterprise authority to monopolize, and limiting foreign expansion in the oil and gas sector. Due to these reasons, the Constitutional Court rejected the act by using economic nationalism as a justifying argument. The purpose is to secure the state's accessibility to oil and gas resources, as well as to secure political sovereignty. The conflict ended with a settlement that is accepted by all parties and became the rescue valve of mutual interests. The principal findings of this study reveal that a wave of economic nationalism was evident, and was articulated through judicial review, which opposes various liberal policies. Aside from legislation in the People's Representative Assembly, it became the new birthplace and arena of political conflicts. The theoretical implication of this study is that Hayek's economic liberalism theory is often irrelevant, mainly because of its inability to elaborate the anomalies regarding liberalization and the government's plan, such as lifting target, subsidies, and cost recovery. Gilpin's MNC theory proves to be irrelevant because it fails to explain the production inefficiency of oil and gas MNC in relations to the increase of cost recovery. Meanwhile, Seliger's ideology theory is relevant for it explains the occurrence of operative ideological justification in relations to conflict. This also applies Rauf and Cosser's conflict theory.Keywords: oil and gas conflict, liberalism, nationalism, multinational corporations, and safety valve.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Etin Nurhaetin Ningrum
Abstrak :

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya Barat sebagai suatu peradaban baru yang lebih maju sebagai  fenomena global yang memengaruhi dan mengubah tatanan peradaban dan geopolitik dunia. Konsep sekuler Ali Abd ar-Raziq dan Soekarno merupakan produk dari fenomena tersebut. Studi ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana latar belakang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pemikiran Negara Sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir serta pemikiran Negara Pancasila Soekarno di Indonesia; kedua, Bagaimana kedua konsep pemikiran tersebut? dan ketiga, bagaimana perbandingan pemikiran-pemikiran tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Negara Sekuler, Negara Pancasila. Sosialisasi Politik dan Perbandingan Politik. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memakai studi kepustakaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut disebabkan  perbedaan latar belakang, pendidikan, dan wawasan keagamaan. Soekarno adalah seorang politisi, negarawan, dan nasionalis radikal, sedangkan  Ali Abd ar-Raziq adalah seorang ulama, akademisi, dengan wawasan Islam yang luas dan modern. Keduanya ingin memisahkan Islam dan Negara, namun tujuan mereka berbeda. Ali Abd Ar-Raziq lebih cenderung ingin memurnikan Islam dari  politik yang dianggapnya kotor, sedangkan Soekarno ingin me’muda’kan agama dan menempatkannya di tempat yang mulia. Persamaan kedua pemikiran tersebut disebabkan oleh kondisi politik global. Pada saat itu, terjadi kolonialisme Barat yang menyebarkan pemikiran dan gagasan sekularisme. Di Timur Tengah, politik regional dipengaruhi oleh melemahnya Turki Usmani dan penjajahan Barat. Di Indonesia, politik regional dipengaruhi oleh bangkitnya nasionalisme negara-negara Asia terhadap kekuasaan kulit putih.

Kesimpulannya, secara nasional kondisi politik yang terjadi di Mesir dan Indonesia menjadi sebab utama munculnya gagasan Negara Sekuler dari Ali Abd ar-Raziq dan Negara Pancasila dari Soekarno. Munculnya ide sekuler di Indonesia didorong dan dipengaruhi oleh semangat ingin merdeka dari penjajahan Belanda dan kaum ulama yang berpikiran terbelakang. Gagasan sekuler Ali Abd ar-Raziq di Mesir muncul sebagai reaksi untuk mencegah keinginan Raja Fu’ad  menjadi khalifah di Mesir. Soekarno memandang hubungan negara dan agama Islam harus dipisahkan. Ia bermaksud membawa Indonesia agar lebih maju seperti bangsa Eropa, sedangkan Ali Abd ar-Raziq memandang bahwa Islam harus dipisahkan dari unsur-unsur negara secara yuridis. Menurutnya, khilafah tidak mempunyai legitimasi dari Al-Qur’an dan Hadits, maupun Ijma karena hal tersebut bukan merupakan institusi agama.

 


This study is based on the advancement and rise of Western civilization, a global phenomenon that affected and transformed the world’s civilization and geopolitics. It produced Both Ali Abd ar-Raziq’s and Soekarno’s secular concepts of the State.

This research aims to answer the following questions: First, what are the internal and external factors that affected Ali Abd ar-Raziq-s concept of the Secular State in Egypt and Soekarno concept of the Pancasila State? Second, what are the two concepts of the State? Third, what are the similarities and differences between the two concepts? This study uses the Secular State theory, the Pancasila State theory, the Political Socialization theory, and the Political Comparison theory. The method used is descriptive-analytical and the information are gathered through literary review.

The principal finding of this research reveals that the differences between the two is caused because of a difference in background, education, and religious knowledge. Soekarno was a politician, statesman, and radical nationalist. Ali Abd ar-Raziq was a religious scholar, as well as an individual with a broader and more modern Islamic knowledge. Although both aimed to separate Islam and the State, they had a different motivation. Ali Abd Ar-Raziq wanted to cleanse Islam from politics, while Soekarno wanted to renew Islam and place it in a noble position. The similarities between the two concept lies in the global political condition at the time. During that period, Western colonization had spread secularism. While in a regional scope, the political condition was affected by the weakening of the Ottoman Dinasty in the Middle East and secularism. The political condition in Indonesia was influenced by the rise of nationalism in Asian countries towards colonization.

Conclusively, the political condition in Egypt and Indonesia is the catalyst of Ali Abd ar-Raziq and Soekarno’s conceopt  of the State. In Indonesia, secularism were highly influenced by the fervor to be from Dutch colonization and religious leaders with outdated thoughts and  beliefs. While in Egypt, secularism was a reaction towards King Fuad’s desire to be a Caliphate in Egypt. Soekarno opined that religion and the state must be separated, while Ali Abd ar-Raziq believed that Islam has to be separated from the State in legal terms because the Al-Qur’an, Hadits, and Ijma does not give a caliph legitimacy to rule a State as it is not a religious institution.

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suryani
Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden ......This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Imdadun
Abstrak :
Pada era Reformasi, di Indonesia dan Mesir mengemuka agenda Islamisme berupa tuntutan penguatan peran Syariat Islam ketika berlangsung amandemen konstitusi. Kajian ini menggambarkan bagaimana negara Muslim mengelola konflik ideologis antara Islamisme dengan nasionalisme dalam rangka melewati fase transisi demokrasi. Pertanyaan penelitiannya menyangkut apa argumen penguatan Syariat Islam, proses amandemen konstitusinya; dan apa faktor yang mendukung dan menghambat manajemen konflik ideologisnya. Penelitian ini menggunakan dua teori menejemen konflik antar budaya dan ideologi yakni teori demokrasi konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data diperoleh dari sumber kepustakaan, wawancara dan observasi. Kesimpulannya, Indonesia berhasil melewati fase transisi demokrasi karena sukses mengelola pertentangan ideologis tersebut. Sedangkan Mesir gagal akibat konflik ideologis yang tidak terkelola dan disusul oleh kudeta militer. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkannya. Pertama, moderasi ideology. Di Indonesia, partai-partai serta ormas keagamaan telah mengalami moderasi. Di Mesir, moderasi tersebut belum terjadi. Kedua, pola persaingan Multi Polar. Di Indonesia, pertentangan politik berciri multi polar. Konflik yang terjadi antara dua kubu di Mesir semakin menajam akibat sifatnya yang dwi-polar. Ketiga, durasi waktu. Semakin lama proses amandemen semakin mudah mengelola konflik karena adanya lobi-lobi para pemimpin nasional. Keempat, akomodasi politik semua kelompok. Di Indonesia, terbangun pemerintahan yang konsosiasional. Sedangkan Mesir pemerintahan Mursi dinilai tidak representative. Teori konsosiasional (Robert Dahl) dan centripetalisme (Geovanni Sartori) memadai untuk alat analisis dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan Mesir pada masa transisi demokrasi. Demokrasi konsosiasional mengandaikan keterwakilan seluruh ragam eleman masyarakat dalam kekuasaan. Pemerintahan reformasi di Indonesia yang bercorak koalisi besar membuatnya didukung semua kelompok, kuat, efektif, dan legitimasinya kuat. Mesir yang bercorak “the winner takes all” mudah dikudeta oleh militer. Centripetalisme menggambarkan pengelolaan perbedaan ideologis yang tajam antara Islamisme dengan nasionalisme, liberalism, dan ideologi kiri. Centripetalisme di Indonesia mendorongpengelompokan politik menjadi lintas identitas; ideologi, agama, bahasa, etnis, dan budaya serta memudahkan dialog, negosiasi, kompromi dan akomodasi. Sedangkan di Mesir sentrifugalisme mendorong mengerasnya pertentangan antar identitas dan berakhir dengan kebuntuan politik yang mengundang militer mengambil alih kekuasaan. ......During the Reformation era, Indonesia and Egypt proposed an Islamic agenda—the reinforcement of Sharia role in the constitutional amendment. This study illustrates how Islamic countries manage or regulate ideological conflicts between Islamism and nationalism in order to pass through the transitional phase of democracy. There are two major questions in this study. First, what was the argument behind the enforcement of the Islamic Sharia? Second, what supported and hindered the management of ideological conflicts? This research uses the theory of consociationalism (Robert Dahl) and the theory of centripetalism (Geovanni Sartori). Furthermore, this research uses the qualitative method, and the data are collected through literary sources, interviews, and observation. In conclusion, Indonesia succeeded in passing through the transitional phase due to its success in managing the ideological conflicts, while Egypt failed due to its failure in managing it resulted in a coup d’etat. There are various factors that caused it. The first factor is ideological moderation. In Indonesia, the parties and mass organizations have gone through moderation, while Egypt lacked moderation. The second factor is the pattern of multi-polar competition. The political conflicts in Indonesia were multi-polar while the political conflicts in Egypt were bipolar. The third factor is the duration. The longer the process of the amendment, the easier it is to manage conflicts because of the national leaders’ lobbying. Last, the political accommodation of all the groups. Indonesia has a consociational government, while Egypt is lacks representation. The consociationalism theory (Robert Dahl) and centripetal theory (Geovanni Sartori) is used as the tool of analysis in understanding the challenges faced by Indonesia and Egypt during the transitional period. Consociational democracy is the state where all the elements of society are represented. The Indonesian government during reformation which takes the form of a coalition was strong, effective, had strong legitimacy, and was supported by all the groups. However, Egypt’s “the winner takes all” government was prone to military coup d’etat. Centripetalism illustrates the management of ideological differences among Islamism, nationalism, liberalism, and socialism-communism. In Indonesia, centripetalism supports political grouping as a form inter-identity (ideology, religion, language, ethnicity, and culture), and gives access to discussions, negotiations, compromise, and accommodations. On the contrary, Egypt’s centrifugalism worsened the conflict between the identities and led to a dead end, which resulted in the overthrowing of the government.
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2   >>