Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada analisis determinan out-of-pocket payment (OOP) pada rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan data Susenas tahun 2021. Variabel independen yang diteliti adalah tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, beban biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah besaran OOP kuratif rumah tangga. Diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota, kelompok tingkat ekonomi rumah tangga, kepemilikan jaminan kesehatan, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berhubungan signifikan dengan besaran OOP. Beban biaya transportasi ke faskes juga berkorelasi signifikan dengan OOP namun memiliki koefisien yang lemah. Peneliti menyarankan adanya upaya peningkatan pemanfaatan JKN melalui perbaikan kualitas layana.

---

The focus of this study is to analyze out-of-pocket payment determinants among households in East Nusa Tenggara using Susenas 2021. Independent variables in this study included economic status, health insurance ownership, transportation fee to health services, and head of household education level while dependent variable was focused on household curative OOP. The result showed that in several regions, economic status, health insurance ownership, and education level was significantly associated with OOP. Moreover, transportation fee to health services was also correlated with OOP with small correlation coefficient. Researcher suggested the need of better health services quality and access so that people could utilize JKN more often and prevent OOP."

"Kabupaten Pandeglang masih menjadi penyumbang prevalensi stunting yang tinggi di Provinsi Banten dengan angka 29,4% pada tahun 2022. Puskesmas Pagadungan dan Puskesmas Cikupa yang merupakan lokasi penelitian memiliki prevalensi stunting sebesar 1.9% dan Puskesmas Cikupa 0,9%. Posyandu merupakan sarana penting di dalam masyarakat. Keberhasilan Posyandu sangat dipengaruhi oleh kinerja kader dalam menjalankan tugas nya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Kader Posyandu dalam Pemantauan Kesehatan Balita di Puskesmas Pagadungan dan Puskesmas Cikupa Kabupaten Pandeglang Tahun 2023.Jenis penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Populasi nya yaitu kader puskesmas Pagadungan dan Puskesmas Cikupa. Sampel penelitian sebanyak 150 responden, terdiri dari 75 responden kader Puskesmas Pagadungan dan 75 responden kader Puskesmas Cikupa yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi dan ekslusi. Alat pengumpulan data berupa kuesioner online menggunakan google form. Analisis data menggunakan univariat, bivariat menggunakan kai kuadrat dan multivariat dengan regresi logistik ganda.Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja kader posyandu dalam pemantauan kesehatan balita 56,7% berkategori baik, dimana kinerja kader Puskesmas cikupa memiliki skor lebih tinggi daripada kader puskesmas pagadungan (58,7% versus 54,7 %). Analisis bivariat menunjukkan bahwa pendidikan, pengetahuan, pelatihan, supervisi, motivasi dan sikap Kader berpengaruh signifikan terhadap kinerja kader posyandu. Analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel imbalan merupakan variabel yang paling dominan dengan nilai p=0,000 dan OR =13,94. Peneliti menyarankan agar pihak Puskesmas tetap mengadakan supervisi dan pelatihan secara rutin, berkala dan menyeluruh. Perlu penguatan koordinasi lintas sektor khususnya dengan perangkat desa. Selain itu untuk lebih memotivasi kader dalam bekerja perlu diberikan pengakuan dan penghargaan, misalnya berupa sertifikat kader.

---

Pandeglang District still a contributor to the high prevalence of stunting in Banten Province with a rate of 29.4% in 2022. The Pagadungan Health Center and Cikupa Health Center which are research locations have a stunting prevalence of 1.9% and the Cikupa Health Center contributes 0.9%. Posyandu is an important facility in the community to support the government's efforts to improve the health status. The success of Posyandu greatly influenced by the performance of cadres in carrying out their duties. The purpose of this study was to determine the Factors Related the Performance of Posyandu Cadres in Monitoring Toddler Health at the Pandeglang District in 2023.

This research uses a quantitative design with cross-sectional approach. The population is Pagadungan and Cikupa health center cadres. The research sample consisted of 150 respondents, consisting of 75 respondents from Pagadungan Health Center cadres and 75 respondents from Cikupa Health Center cadres who were taken using a purposive sampling technique with inclusion and exclusion criteria. The data collection tool in this research is online questionnaire using the Google form. Data analysis used univariate, bivariate (kai kuadrat) and multivariate with multiple logistic regression.

The results showed that the performance of posyandu cadres in monitoring toddler health was 56.7% in the good category, the performance of Cikupa Health Center cadres had a higher score than Pagadungan health center cadres (58.7% versus 54.7%). Bivariate analysis shows that education, knowledge, training, supervision, motivation and attitude of cadres have a significant effect on performance of posyandu cadres in monitoring toddler health. Multivariate analysis shows that the reward variable is the most dominant variable affecting the performance of cadres in monitoring the health of toddlers with p = 0.000 and OR = 13.94. Researchers suggest that the Community Health Center continues to conduct regular, periodic and thorough supervision and training. It is necessary to strengthen coordination across sectors. In addition to motivating cadres to work, it is necessary to give recognition and rewards, for example in the form of a cadre certificate."

"Berkas rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Adapun fungsi dari berkas rekam medis melibatkan beberapa aspek berupa aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek penelitian dan pendidikan, aspek dokumentasi. Mengingat pentingnya fungsi dari berkas rekam medis, maka ditentukan standar kelengkapan pengisian berkas rekam medis sebesar 100% berdasarkan indikator mutu rekam medis nasional. Masih rendahnya pencapaian mutu kelengkapan isi berkas rekam medis pasien rawat inap di RS “XYZ” Tangerang Selatan menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RS “XYZ” Tangerang Selatan pada berkas rekam medis pasien rawat inap periode bulan Juli-September 2018, masih rendahnya angka pencapaian kelengkapan dan legalitas isi berkas rekam medis pasien rawat inap disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemukan, peneliti menggunakan teori sarana manajemen 5M (Men, Materials, Methods, Machine, Money) dan teori sistem (unsur input, unsur proses, unsur output). Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan instrument berupa pedoman wawancara mendalam, pedoman telaah dokumen dan pedoman observasi. Hasil penelitian menggambarkan rendahnya angka kelengkapan dan legalitas isi berkas rekam medis pasien rawat inap disebabkan oleh unsur input (sumber daya manusia dan desain formulir berkas rekam medis), unsur proses (sistem penyimpanan berkas rekam medis dalam menjamin kerahasiaan pasien). Pada output didapatkan angka kelengkapan dan legalitas isi berkas rekam medis pasien rawat inap di RS “XYZ” Tangerang Selatan belum mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan belum sesuainya alur pelayanan yang diberikan dengan prosedur tetap yang berlaku, sehingga menurunkan mutu pelayanan RS dan tidak adanya pemenuhan aspek pengaturan hukum.

---

The medical record is a file containing notes and documents about the patient's identity, examination, treatment, actions and services that have been given to the patient. The function of the medical record involves several aspects such as administrative aspects, medical aspects, legal aspects, financial aspects, research and education aspects, documentation aspects. Considering the importance of the medical record functions, the filling standard in the medical record file is determined by 100% based on the national medical record quality indicator. The low achievement of the completeness quality in the contents of the inpatients medical record files at RS “XYZ” Tangerang Selatan become the reason of this research. Based on the results of research conducted at RS “XYZ” Tangerang Selatan in the inpatients medical record file in the period July-September 2018, the low number of achievement was caused by several factors. To analyze the barriers, researcher used the theory of management tools 5M (Men, Materials, Methods, Machine, Money) and system theory (elements of input, process elements, elements of output).This design of research uses qualitative research, with instruments of in-depth interview guidelines, document review guidelines and observation guidelines. The results describe the low number of completeness and legality of the inpatient medical record file contents caused by input elements (human resources and medical record designs), process elements (medical record file storage system to ensure patient confidentiality). In the output, the completeness number and legality of the inpatients medical record file at RS “XYZ” Tangerang Selatan have not reached the standard. This illustrates the incompatibility of services provided by the prevailing fixed procedures, thereby reducing the quality of hospital services and the absence of compliance with aspects of legal regulation."

"Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS.

---

JKN-KIS cadres are individuals who are BPJS Health partners who run part of the BPJS Health function in certain regions, these cadres usually come from residents or the local community, the cadre's task is to optimize socialization to the community about BPJS, and as reminders and collectors. Contributions The aim of forming cadres is to increase the number of participants and increase the collectability of BPJS Health contributions to informal participants or PBPU Non-Wage Workers (BPJS kesehatan). Cadres only focus on non-wage earners (PBPU). This study aims to analyze the implementation of JKN-KIS cadres through evaluation of inputs, processes, and outputs on the implementation of JKN-KIS Cadre duties in the Bogor Branch Health BPJS in 2019. This study used a qualitative approach with phenomenological methods conducted by in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation and document review. The source of this research data is the result of analysis of primary data through in-depth interviews and secondary data through document systems. From the results of the analysis of the data collected through in-depth interviews, FGDs, and the documents obtained regarding HR, SOP / Policy, facilities and infrastructure, discussed the process of activities of JKN-KIS Cadres. The results of this study indicate the results of the research of JKN-KIS Cadres in the BPJS Health area of the Bogor City Branch Office are still not optimal with several factors inhibiting success including: HR, Cadre knowledge, and characteristics of participants. The results of this study are expected to be an evaluation material for BPJS Kota Bogor Health Office to improve the performance of JKN-KIS Cadres."

"Kesehatan jiwa merupakan salah satu isu kesehatan global dengan kasus yang terus meningkat ditiap tahunnya. Pada tahun 2019 masalah kejiwaan merupakan penyebab kedua kecacatan diseluruh dunia dengan total 970 juta kasus. Penelitian ini merupakan sebuah studi perbandingan yang betujuan untuk mengetahui perbedaan antara pelayanan ODMK di Puskesmas Pasar Baru dengan pelayanan ODMK di Puskesmas Pabuaran Tumpeng. Pada penelitian ini digunakan teori Black & Gruen, teori Donabedian, serta kerangka kerja sistem kesehatan (building blocks), dengan variabel yang dianalisis meliputi variabel input (masukan), proses, dan output (keluaran). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sementara pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa pada variabel input (masukan), SDM kesehatan di Puskesmas Pabuaran Tumpeng memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan SDM kesehatan di Puskesmas Pasar Baru. Pada variabel proses, jenis pelayanan yang diberikan di Puskesmas Pasar Baru dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng relatif sama, namun Puskesmas Pasar Baru mampu melaksanakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan pelayanan ODMK di masa pandemi, yaitu dengan memasukan kegiatan skrining kesehatan jiwa ke dalam kegiatan vaksinasi Covid-19. Pada variabel output (keluaran) ditemukan bahwa kualitas pelayanan di Puskesmas Pasar Baru lebih baik dibandingkan dengan Puskesmas Pabuaran Tumpeng, selain itu cakupan pelayanan ODMK di Puskesmas Pasar Baru pada tahun 2021 mencapai 128% sedangkan di Puskesmas Pabuaran Tumpeng hanya mencapai 77%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa puskesmas yang memiliki SDM memadai serta mampu menyesuaikan pemberian pelayanan dengan situasi yang ada, dapat menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas serta mencapai target cakupan pelayanan.

---

Mental health is one of the global health issues with cases that continue to increase every year. In 2019, psychiatric problems were the second leading cause of disability worldwide with a total of 970 million cases. This research is a comparative study that aims to determine the difference between the services of People with Mental Problems (ODMK) at Pasar Baru Health Center and ODMK services at the Pabuaran Tumpeng Health Center. This research uses Black & Gruen theory, Donabedian theory, and the health system framework (building blocks), with the variables analyzed include input, process, and output variables. This research uses a qualitative approach with a case study method, while data collection is carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study found that in the input variable, health human resources at Pabuaran Tumpeng Health Center had a higher workload than health human resources at Pasar Baru Health Center. In the process variable, the types of services provided at the Pasar Baru Health Center and the Pabuaran Tumpeng Health Center are relatively the same, but the Pasar Baru Health Center is able to carry out innovative activities to improve ODMK services during the pandemic, namely by incorporating mental health screening activities into Covid-19 vaccination activities. In the output variable, it was found that the quality of service at the Pasar Baru Health Center was better than the Pabuaran Tumpeng Health Center, besides that the coverage of ODMK services at the Pasar Baru Health Center in 2021 reached 128% while at the Pabuaran Tumpeng Health Center it only reached 77%. This study concludes that puskesmas with adequate human resources and able to adapt service delivery to the existing situation can produce higher quality services and achieve service coverage targets."

"Stroke adalah penyebab kematian kedua serta penyebab kecacatan ketiga di dunia. Penatalaksanaan yang menjadi standar baku emas pada stroke iskemik akut adalah trombolisis. Angka tindakan trombolisis masih rendah, bawah standar yang diharapkan sebesar 12% (Hoffmeister et al., 2016). Kondisi ini terjadi secara global, baik negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai penyebab rendahnya cakupan tindakan trombolisis pada penderita stroke di berbagai negara di dunia. Penelitian ini merupakan systematic review dengan melakukan analisis faktor konfirmatori. Penelusuran dilakukan pada basis data dari PubMed, EMBASE, SpringerLink, dan ScienceDirect dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Dilakukan juga penelusuran pada Google Schoolar dan Pusinfokesmas FKM UI serta Universitas Indonesia Library. Pelaporan systematic review ini menggunakan panduan PRISMA. Pada hasil penelusuran berdasarkan kata kunci dan kriteria yang sudah ditetapkan didapatkan total 4971 jurnal didapatkan dari berbagai negara di dunia. Setelah dilakukan skrining terdapat 101 jurnal, kemudian setelah diteliti, terdapat 26 studi terpilih yang diekstraksi dan disintesis. Analisis faktor yang diteliti mengikuti kerangka kerja Donabedian yang mengevaluasi pelayanan kesehatan. Pada hasilnya didapatkan bahwa pada komponen struktur pelayanan trombolisis terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya trombolisis pada pasien stroke iskemik di berbagai negara yaitu kurangnya penggunaan telemedisin pada lokasi yang jauh dari pusat stroke, belum optimalnya pelayanan EMS sehingga meningkatkan door to needle time, tim stroke belum berkompeten dan berpengalaman, faktor pembiayaan dari mahalnya biaya pelayanan dan kurang mendukungnya penjaminan dari asuransi, tipe rumah sakit yang belum mendukung, SOP rumah sakit yang belum sempurna, kurangnya pelatihan, kultur organisasi rumah sakit yang belum mendukung, serta faktor dari pasien sendiri. Proses trombolisis dilakukan di beberapa tempat, antara lain di pusat stroke di rumah sakit besar, maupun di rumah sakit kecil dengan telestroke. output dari pelayanan trombolisis yaitu cakupan pemberian trombolisis pada pasien stroke akut di rumah sakit dimana pada penelitian ini ditemukan memiliki angka yang masih relatif kecil. Disarankan kepada manajemen rumah sakit dan otoritas kesehatan setempat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai stroke dan langkah yang harus dilakukan saat terjadi stroke. Rumah sakit juga perlu untuk meningkatkan kapabilitas tim stroke dengan pelatihan dan simulasi, menyempurnakan prosedur pelayanan melalui hospital by law, meningkatkan kemampuan EMS sehingga door to needle time berkurang, dan mencoba menerapkan berbagai metode trombolisis seperti telestroke untuk pasien yang lokasinya jauh, metode Helsinki dan drip and ship yang terbukti menurunkan penundaan pemberian trombolisis

---

Stroke is the second leading cause of death and the third cause of disability in the world. The gold standard treatment for acute ischemic stroke is thrombolysis. The rate of thrombolysis is still low, below the expected standard of 12% (Hoffmeister et al., 2016). This condition occurs globally, both developed and developing countries. Therefore, it is necessary to conduct research on the causes of the low coverage of thrombolysis in stroke patients in various countries in the world. This is a systematic review research by conducting confirmatory factor analysis. Searches were conducted on databases from PubMed, EMBASE, SpringerLink, and ScienceDirect from 2012 to 2022. A search was also carried out on Google Schoolar and the FKM UI's Pusinfokesmas and the University of Indonesia Library. This systematic review report uses PRISMA guidelines. In the search results based on keywords and predetermined criteria, a total of 4971 journals were obtained from various countries in the world. After screening there were 101 journals, then after being researched, there were 26 selected studies that were extracted and synthesized. The factor analysis studied followed the Donabedian framework that evaluates health services. In the results, it was found that in the structural component of the thrombolysis service there are several things that cause low thrombolysis in ischemic stroke patients in various countries, namely the lack use of telemedicine at locations remote from the stroke center, not optimal EMS services that increasing door to needle time, the stroke team has not competent and experienced, the financing factor is the high cost of service and the lack of support for insurance coverage, the type of hospital that does not supported, the hospital SOP is not perfect, the lack of training, the organizational culture of the hospital is not supportive, as well as factors from the patients themselves. The thrombolysis process is carried out in several places, including in stroke centers in large hospitals, as well as in small hospitals with telestroke. The output of thrombolysis services is the coverage of thrombolysis in acute stroke patients in hospitals, which in this study were found to have relatively small numbers. It is recommended to the hospital management and local health authorities to increase public awareness about stroke and the action that must be taken when a stroke occurs. Hospitals also need to improve stroke team capabilities with training and simulations, improve service procedures through hospital by law, improve EMS capabilities so that door-to-needle time is reduced, and try to apply various thrombolysis methods such as telestroke for patients who are placed remotely, the Helsinki method and drip and ship which has been shown to reduce delays in thrombolysis."

"Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas HIV yang saat ini menjadi beban kesehatan di Indonesia bahkan di dunia. Salah satu bentuk nyata darikomitmen tersebut ialah dengan dirancangnya Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibuke Anak. Program yang telah berjalan ialah Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA). Pada tahun 2018-2019 merupakan tahap akses terbuka dengan target capaian kegiatan 60% ibu hamil diperiksa HIV. Kota Bandar Lampung hanya memiliki satu layanan PPIA di RSUD Abdul Moeloek, dimana RSUD tersebut merupakan RS rujukan Provinsi Lampung, maka dari itu perlu untuk dilakukan evaluasi terkait layanan PPIA di Kota Bandar Lampung untuk melihat capaian layanan PPIA di Kota Bandar Lampung. Evaluasi yang peneliti lakukan menggunakan desain penelitian kualitatifdengan pendekatan sistem. Pengambilan data dilakukan di dinkes dan faskes yang menyelenggarakan layanan PPIA di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkes Kota Bandar Lampung telah melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terkait layanan PPIA, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan terdapat perbedaancapaian indikator yang tercatat manual di dinas kesehatan Kota Bandar Lampung dan di web SIHA.

---

The Government of the Republic of Indonesia has committed to eliminating HIV, which is currently a health problem in Indonesia, even in the world. One concrete form of this commitment is the drafting of the Regulation of the Minister of Health Number 52 Year 2017 concerning the Elimination of Mother-to-Child Transmission of Human

Immunodeficiency Virus, Syphilis, and Hepatitis B. The program that has been running is the Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV (PPIA) program. The 2018-

2019 period became an open access stage in which 60% of pregnant women being tested for HIV became the targeted achievement. Bandar Lampung has only one PPIA service in the Abdul Moeloek Hospital, which is the Lampung Province referral hospital. Therefore, it is necessary to conduct an evaluation regarding PPIA services in Bandar Lampung to see the PPIA service achievements in the city. This evaluation was a qualitative research design with a system approach. Data collection was carried out at the DHO and health facilities that held PPIA services in Bandar Lampung. The results showed that Public Health Office of Bandar Lampung had carried out activities ranging from planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating related PPIA services, but it was not optimal in terms of execution and there were differences in the

manually-recorded achievement indicators between Public Health Office of Bandar Lampung and SIHA website."

"Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government."