Hasil Pencarian

Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query

Niko Prasetya

Mewujudkan pemerintahan presidensiil efektif dikaitkan dengan sistem multipartai di Indonesia = Effectively the presidential associated with a multiparty system of government in Indonesia

" Tesis ini membahas mengenai Mewujudkan Pemerintahan Presidensiil Efektif Dikaitkan Dengan Sistem Multipartai Di Indonesia, Sistem presidensial yang dimurnikan dalam perubahan UUD 1945 dipraktekkan di tengah kondisi nyata sistem multipartai dalam komposisi politik di DPR. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam kerangka sistem presidesial tidak berjalan dengan efektif sesuai dengan karakteristik sistem presidensial dalam konsepsi umum walaupun koalisi antarpartai di DPR sudah digalang secara signifikan oleh Presiden Yudhoyono untuk mendukung pemerintahannya. Indikasi ketidakefektifan sistem ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32150

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mala Hayati

Diskresi : penggunaan dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara = Discretion : the uses and the liability in administrative law / Mala Hayati

" ABSTRAK
Dalam negara hukum modern (negara kesejahteraan), diskresi yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara merupakan hal yang tak terhindarkan. Dinamisnya tugas-tugas administrasi negara serta keterbatasan peraturan perundang-undangan dalam merespon kemajuan masyarakat menjadikan diskresi acapkali dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Walaupun diskresi sering diartikan sebagai kewenang bebas atau kebebasan dalam bertindak, namun sejatinya penggunaan disresi dalam administrasi negara tidak benar-benar bebas, tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kedua hal tersebut merupakan acuan ketika menggunakan wewenang diskresi agar tidak ... "

2014

T38720

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

" ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan Perppu. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimana pengaturan Perppu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salman Fachry

Pergantian antar waktu anggota legislatif sebagai bentuk mekanisme kontrol oleh politik = Recall of legislative member as a control mechanism by political party / Salman Fachry

" ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme ideal pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu dan peraturan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38882

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Dumaria

Implikasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang badan pemeriksa keuangan terkait masa jabatan dan perbandingannya dengan negara-negara anggota Aseansa I = The implication of the constitutional court decision in judicial review of the state audit board act related to term of office and the comparison with other membes states of aseansai

" ABSTRAK Penelitian dalam Tesis ini mengkaji pengisian jabatan Anggota BPK dalam artian luas. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian Anggota BPK ini tercantum dalam Ketentuan Pasal 23F UUD NRI 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tesis ini menganalisis 3 permasalahan utama yakni menganalisis perkembangan pengaturan pengisian jabatan anggota BPK, menganalisis dan mengkaji pengisian jabatan lembaga audit di negara-negara anggota ASEANSAI dan terakhir menemukan implikasi putusan MK No. 13/PUU-XII/2013 terhadap pengisian jabatan anggota ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42372

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Susilo Yanuardi

Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013

" [ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41606

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Nurhalimah

Hambatan Calon Presiden Perseorangan di Indonesia: Analisis Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika Latin = The Barriers of Independent Presidential Candidates In Indonesia: Comparative Analysis between Indonesia And Latin America

" ABSTRAK
Tesis ini menganalisis hambatan calon presiden perseorangan di Indonesia. Alasan yang melatar belakangi ialah Mahkamah Konstitusi menolak judicial review terkait calon presiden perseorangan padahal sebelumnya mengabulkan judicial review calon kepala daerah perseorangan. Mahkamah Konstitusi menolak dengan pertimbangan kehendak awal (original intent), calon presiden perseorangan tidak dikehendaki oleh MPR. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum, telah berhasil ditemukan dua jenis hambatan, hambatan normatif dan hambatan empiris. Hambatan normatif calon presiden perseorangan (independen) ialah, original intent ... "

2019

T52668

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asyifa Mastura

Tinjauan Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia dalam Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat di Aceh = A Review of the Responsibility Implementation of the Indonesian Government in Resolving Cases of Gross Human Rights Violations in Aceh

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan. Dengan melihat perspektif sejarah, pengetahuan atau teori yang sudah ada mengenai pelaksanaan kebijakan Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi ... "

2019

T52676

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Romi Maulana

Bawaslu sebagai quasi judicial dalam pemilihan umum di Indonesia = Bawaslu as quasi judicial in general elections in Indonesia

" Tesis ini membahas tentang tinjauan kelembagaan Bawaslu dengan kewenangan quasi judicial atau semi peradilan dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum kualitatif. Secara konstitusional, pembentukan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia menginduk kepada Pasal 22 E ayat (5) UUD ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nuryadin

"Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pelaksanaan Keadaan Darurat Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" = "Supervision of the House of Representatives on the Implementation of Emergency Situations Based on Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia"

" Tesis ini menganalisi mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan keadaan darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan oleh hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan jika situasi negara berada dalam keadaan darurat sesaat setelah diumumkan oleh penguasa keadaa darurat (eksekutif). Berbeda halnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian