Hasil Pencarian

Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query

Erlangga Wahyu

Pemilihan presiden secara langsung sebagai perwujudan sistem negara demokrasi di Indonesia

" Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi konstitusional, memang demokratis. Namun, dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua anggota MPR merupakan anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25463

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Roziqin

Kedudukan dan peran Wakil Presiden Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S25271

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yunani Abiyoso

Pelaksanaan tugas Kepresidenan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (TRIUMVIRAT): Suatu tinjauan terhadap mekanisme pengisian jabatan Presiden dengan cara pemangkuan sementara di Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S25436

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Didik Eko Prasetiyadi

Tinjauan pemilihan kepala daerah langsung terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup neagra kesatuan Republik Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2006

S25778

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tig Eri Prabowo

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 = The function of the House of Representatives as an institution to create regulations according to UUD 1945 Article 20 (1)

" Skripsi ini membahas kedudukan dan fungsi DPR serta perbandingannya dengan DPD dan Presiden, dalam pembentukan undang-undang menurut UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif menggunakan studi kepustakaan eksploratoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi Presiden berdasarkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam lembaga perwakilan Indonesia yang memiliki fungsi legislasi dalam membentuk rancangan undang-undang adalah DPR dan DPD berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22D UUD 1945; perbandingan fungsi legislasi antara keduanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44781

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ade Nugroho Wicaksono

Pengawasan dalam penciptaan pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil

" Skripsi ini membahas tentang perbandingan Lembaga Pengawas Pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif pada umumnya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis/empiris dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada umum nya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 telah lebih baik dalam mengatur mengenai Lembaga Pengawas Pemilu dibandingkan Undang-Undang yang ada sebelumnya walaupun memiliki beberapa kekurangan, lebih baik karena Lembaga Pengawas Pemilu sekarang ... "

2009

S25499

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Andhy Martuaraja

Analisis implementasi independensi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S25484

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Riki Martim

Kedudukan dan fungsi kamar kedua (DPD) dalam pembentukan undang-undang (Studi komparatif UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

Depok: Universitas Indonesia, 2010

S25471

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Lesmana

Hak angket sebagai hak DPR: mekanisme dan implikasinya terhadap kemungkinan pemakzulan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25494

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tengku Abdurrahman

Kedudukan dan peranan Panitia Khusus Angket pengusutan kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditinjau dari sudut hukum tata negara

" Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25495

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian