Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 193 dokumen yang sesuai dengan query
cover
M. Arifuddin
Abstrak :
Kontrak Production Sharing adalah merupakan suatu kontrak kerjasama Pertamina dengan para investor dalam dan luar negeri dalam bidang minyak dan gas bumi dengan sasaran optimasi pendapatan negara. Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Production Sharing selain tunduk pada Undang-undang Pajak Domestik, seperti : Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti, beserta peraturan pelengkap lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah, SK Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak). Kontrak kerjasama tersebut kenyataanya perlu dicermati mengingat ada ketentuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Barganda (Tax Treaty) negara mitra tertentu maupun ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang dapat mempengaruhi penerimaan negara dari kontrak kerjasama Pertamina dengan investor tersebut. Dalam kehidupan bernegara Indonesia pada dasarnya mengakui primat hukum antar negara, karenanya dalam hal kontraktor KPS dari negara mitra perjanjian tertentu menuntut penurunan tarif atas "branch profit taxation" berdasarkan Tax Treaty diterapkan dalam kontrak kerjasama tersebut, secara hukum hal itu dapat dibenarkan. Demikian pula dengan kontraktor dalam negeri, ada ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang menegaskan, bahwa penghasilan yang bersumber dari dividen yang diterima/diperoleh badan usaha yang kepemilikannya atas saham dan didirikan serta berkedudukan di Indonesia, dividen tersebut bukan merupakan obyek pajak (penghasilan). Akibat ketentuan tersebut penerimaan negara pada akhirnya cenderung akan menurun. Agar bagian yang merupakan hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya dalam Tax Treaty dengan negara mitra, baik yang akan datang maupun pada negara mitra tertentu (renegosiasi) secara tegas mencantumkan ketentuan, bahwa ketentuan yang ada dalam Tax Treaty tidak mempengaruhi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, atau dalam setiap kontrak dengan Kontraktor memasukkan klausul, bahwa jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak dapat dipengaruhi ketentuan berdasarkan Tax Treaty ataupun ketentuan lain. Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yaitu berupa expost survey dengan memecahkan permasalahan yang ada pada aplikasi perpajakan pada KPS bidang minyak dan gas bumi dengan teori perpajakan yang ada. Sumber datanya diperoleh dari Laporan BPPKA-Partamina, dari beberapa KPS tertentu yang ada di Jakarta serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik kepustakaan, wawancara dan observasi langsung pada KPS minyak dan gas bumi tertentu.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noviardi
Abstrak :
Penelitian ini membahas kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi serta menganalisa strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya. Menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Strategi yang dilihat berkaitan dengan indikator Memperluas Basis Objek Pajak dan Minimalisasi Object exemption, Penerapan Presumtive tax pada objek yang Hard To Tax, Pemanfaatan Diskresi Tarif, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Penguatan Pengawasan dan Penegakan Sanksi. Dari hasil penelitian diidentifikasi kndala/hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yakni : 1 Kendala Regulasi; 2 Kendala Implementasi; 3 Lemahnya basis data perpajakan; 4 Lemahnya koordinasi internal Pemerintah Daerah; 5 Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi; 6 Keterbatasan sumber daya aparatur; dan 7 Keterbatasan kemampuan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penerapan strategi berupa Perluasan Basis Objek Pajak dan Meminimalkan object exemption, Perbaikan Basis Data dan Penguatan Sistem Identifikasi, Penguatan Proses Pemungutan, Peningkatan Efisiensi Administrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittingi dengan cukup baik walaupun diakui masih terdapat kelemahan. Sedangkan untuk Penerapan Presumtive Tax dan Diskresi Tarif berupa leveling tarif belum dilaksanakan oleh Pemda Kota Bukittinggi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat mengevaluasi setiap strategi yang telah dilaksanakan guna meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah ke depan. ...... This research discusses problems faced by Local Government of Bukittinggi and analyzes strategies they did in optimizing their local tax revenue. Using the post positivist approach, quantitative method, and data collection using indepth interview technique. The strategies are observed related to the indicators of Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Applying Presumtive tax among the Hard To Tax objects, Utilizing Tax Rate Discretion, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency, Strengthening Monitoring and Sanction Enforcement. From the result, some problems are identified in the Local Government of Bukittinggi in optimizing the local tax revenue, which are 1 Regulation Problems 2 Implementation Problem 3 Weaknesses in Tax Data Basis 4 Weaknesses in Local Government internal coordination 5 Weaknesses in Monitoring and Sanctions Enforcement 6 Lacking in human resources and 7 Lacking in ability and disobedience of Tax Payer. Furthermore, the application of strategies such as Expanding Tax Object Basis and Minimizing the Object exemption, Fixing the Data Basis and Strengthening Identification System, Strengthening Collection Process, Increasing Administration Efficiency have been quite well done by the Local Government of Bukittinggi although there are still some weaknesses. Meanwhile for the Application of Presumtive Tax dan Tax Rate Discretion such as tax rate leveling have not been done by the Local Govenment of Bukittinggi. That is why, it is hoped that the Local Govenment of Bukittinggi can evaluate every strategies that have been done to increase the optimalization of the local tax revenue in the future.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T51472
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laras Setyorini
Abstrak :
Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi fasilitas kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat (PLB) yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 28/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK No. 272/PMK.04/2015. Melalui peraturan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan atas pendirian Pusat Logistik Berikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas pada pusat logistik berikat serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, menganalisi dampak yang berpengaruh kepada Industri Besar yaitu Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Industri Minyak dan Gas (Migas). Penelitian pada skripsi ini didasari dari penggunaan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah dan studi yang dilakukan yaitu dengan studi literatur dan data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kredibel. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari implementasi Fasilitas Kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat telah sesuai dengan tujuan penetapannya, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya yang menguntungkan bagi Industri TPT dan Industri Migas. ...... This research describes the implementation of customs facilities at the Bonded Logistic Center (BLC) which has been stipulated on Ministry of Finance Regulation, PMK No.28/PMK.04/2018 concerning amendments to PMK No.272/PMK.04/2015. This regulation describes the provisions for the establishment of Bonded Logistic Center. The focus of this research is to explain the implementation of facilities given for Bonded Logistic Center, along with the supporting and inhibiting factors in its implementation. Furthermore, analyzing the impact that affects heavy industries, that is The Textile Industry and The Oil and Gas Industry. The research in this thesis is based on the use of qualitative methods by describing the problems and the studies of this research by literature study and the secondary data obtained through in-depth interviews with credible sources. The results of this research are that the results of the implementation of Customs Facilities at the Bonded Logistic Center are in accordance with the objectives of its application, in its implementation there are supporting and inhibiting factors, as well as beneficial impacts for The Textile Industry and The Oil and Gas Industry.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silitonga, Diana Evi Audina
Abstrak :
ABSTRAK Maraknya perkembangan e-commerce di Indonesia menjadi sebuah pintu strategis bagi para pelaku usaha untuk memperdagangkan produk-produk impor. Namun, hal ini menjadi sebuah pemicu timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan Industri Dalam Negeri dan dapat berpengaruh secara langsung terhadap eksistensi dan performa dari Industri dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah solusi dari isu tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman melalui e-commerce yang membahas mengenai urgensi dikeluarkannya kebijakan dan kerjasama pemerintah dengan e-commerce dalam penerapan kebiajkan ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang muncul dari dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk penekanan jumlah impor barang kiriman, perlindungan Industri Dalam Negeri dan menciptakan perlakuan perpajakan yang adil serta penghindaran praktik modus Barang Kiriman. Hambatan yang muncul sebelum dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai ketersediaan data, sedangkan hambatan saat dikeluarkannya kebijakan adalah mengenai Keluhan Publik, Dampak Pandemi, dan Peningkatan Jumlah Dokumen Pembayaran.
ABSTRACT The development of e-commerce in Indonesia has become a strategic door for businesses to trade imported products. However, this has become a trigger for unfair competition with domestic industries and can directly affect the existence and performance of domestic industries. This study aims to analyze the policy of Decreasing De Minimis Value of Import Duties for Imported Shipping Goods via E-Commerce determined by the government as a solution to the issue. This research focuses on analyzing the policy of decreasing de minimis value of import duties on imported shipments via e-commerce which discusses the urgency of issuing policies and the cooperation of the government with e-commerce in the application of this policy. In addition, this study also discusses the obstacles that arise from the issuance of this policy. This research is a qualitative research with descriptive research type. The results of this study indicate the urgency of the issuance of the policy is to reduce the number of imported shipments, protection of the Domestic Industry and create equal tax treatment and the effort to avoid the Shipment mode practice. The obstacles before the issuance of the policy were the availability of data, while the obstacles during the issuance of the policy are about Public Complaints, the Impact of the Pandemic, and the Increase in the Amount of Payment Documents.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Melisa Triyanti
Abstrak :
ABSTRAK Kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara sudah berlaku sejak tahun 2010. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyesuaikan konsep serta prinsip PPN yang berlaku di Indonesia yaitu destination principle. Selain untuk menyesuaikan konsep yang berlaku, adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan protes karena adanya batas minimal belanja yang cukup tinggi sehingga menganggap kebijakan ini kurang diminati pihak wisatawan mancanegara. Tujuan peneliti melakukan riset ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2010 dan menganalisis antara PMK 120/PMK.03/2019 dengan pemberlakuan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara jika dilihat dari konsep PPN yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dan mengikuti konsep yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan pengembalian PPN ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingginya batas minimal belanja yang membuat wisatawan mancanegara tidak memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perubahan syarat untuk mendapatkan batas minimal belanja, tetapi pada peraturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diubah kembali.
ABSTRACT Value Added Tax (VAT) Refund policy for foreign tourists entered into force ever since the year 2010. The VAT Refund policy was made by the government to adjust the concept and principles of VAT in Indonesia, which is the destination principle. In addition to adjusting the current VAT concept, the VAT Refund policy was also made with the expectation to attract foreign tourists to visit Indonesia. However, since the enactment of The VAT Refund Policy, there has been a number of parties who criticized its high threshold spending limit, which led many to believe that this policy could be seen as less attractive to foreign tourists. The purpose of this research is to analyze the evaluation of VAT policies for foreign tourists through PMK No. 76/PMK.03/2010, also to analyze between PMK No. 120/PMK.03/2019 and the implementation of the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis technique. Data collection techniques used in this research are carried out through literature and field studies. The result of this research shows that the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia is in compliance to the current VAT concept. However, there are still flaws in the implementation of the VAT Refund policy. One of the flaws in the implementation is the lack of socialization from the government, and also the high threshold spending limit which prevents foreign tourists from utilizing this policy. The government has issued a new regulation containing changes of requirements for obtaining the minimum threshold of spending limit, and yet there are still a number of flaws to the regulation that might expected to be revised.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wina Desyani
Abstrak :
ABSTRAK Produksi biji kakao Indonesia yang besar menjadikan komoditas kakao sebagai salah satu komoditas yang potensial untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal tersebut dapat diupayakan melalui pengolahan biji kakao menjadi produk kakao setengah jadi atau produk jadi sehingga negara mendapatkan nilai tambah yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis postur perpajakan pada proses bisnis komoditas kakao yang berorientasi lokal dan ekspor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa postur perpajakan pada proses bisnis kakao berbeda-beda antara pelaku perdagangan, baik pada proses bisnis yang berorientasi lokal maupun ekspor. Industri hilir kakao yang berorientasi ekspor juga dapat menggunakan fasilitas Kawasan Berikat, dimana terdapat perbedaan postur perpajakan antara pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan yang tidak menggunakan fasilitas Kawasan Berikat.
ABSTRACT The large production of Indonesian cocoa beans makes the cocoa commodity one of the potential commodities to increase state revenues. This can be endeavored through processing cocoa beans into semi-finished cocoa products or finished cocoa products so that the country gets higher value-added. This study aims to describe and analyze the mapping of tax policies on the business processes of locally and export oriented of cocoa commodity. This research was conducted using a qualitative approach where data were collected by literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the tax policies in cocoa business process varies between entities, both in locally and export oriented business processes. Export-oriented downstream industries can also use Bonded Zone facilities, which tax policies between users of Bonded Zone facilities and those who do not are different.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devri Anggara
Abstrak :
Skripsi yang penulis analisis membahas terkait dengan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut oleh BPKD Kota Padang Panjang dalam menerapkan strategi tersebut. Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai site penelitian dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang belum pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 100 persen. Metode penelitian yang penulis pakai menggunakan pendekatan post-positivism. Yang mana penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dalam menganalisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dinilai belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Serta kendala yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu penegakan hukum yang dinilai masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemahaman akan PBB-P2 dinilai kurang. Untuk mengatasi hambatan penulis memberika masukan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang seperti menyelenggarakan pengawasan, menerapkan law enforcement secara ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pengoptimalisasian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
This thesis discuss about the analysis is related to the strategy of the Padang Panjang City Government in optimizing its regional revenue. This research is to study the strategies used by the Government of Padang Panjang City along with the inhibiting factors encountered by BPKD of Padang Panjang City in implementing these strategies. The selection of Padang Panjang City as the research site was compared to cities in West Sumatra Province, only Padang Panjang City had never reached the 100 percent PBB-P2 revenue target. The research method that I use uses a post-positivist approach. Which is the author who uses William Dunn's theory of evaluation in analyzing. The result of this research is that the strategy applied by the Padang Panjang City Government in optimizing PBB-P2 revenue does not meet the criteria for a good policy. As well as the hard drive found by the Padang Panjang City Government, namely lack of law enforcement, lack of public awareness in an effort to fulfill their tax obligations and a lack of understanding of PBB-P2. To overcome the obstacles in writing input that can be used by the Government of Padang Panjang, such as conducting supervision, implementing strict law enforcement, increasing awareness and society, developing the quality of human resources and optimizing the use of information and communication technology.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sugiyanto
Abstrak :
Akibat buruk merokok telah menyebabkan kematian sekitar 3,5 juta manusia setiap tahunnya di dunia, sedangkan di Indonesia mencapai 57.000 per tahun. Pada tahun 2003 jika tidak dilakukan pencegahan diperkirakan rokok menyebabkan kematian 10 juta pertahun. Penelitian ekonometri telah membuktikan bahwa konsumsi rokok telah menimbulkan kerugian ekonomi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena Indonesia merupakan negara pengkonsumsi rokok terbesar ke-4 dunia, dengan pertumbuhan mencapai 44% (1990-1997). Konsumsi rokok kretek 182.614 juta batang dan rokok putih 29.546 juta batang. Dalam rangka peiaksanaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Untuk mengubah produksi rokok kretek melalui penyesuaian mutu tembakau memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan penelitian pada tanaman tembakau selama ini ditujukan untuk meningkatkan kadar tar dan nikotin. Dengan pemberlakukan kebijakan diperkirakan Indonesia akan akan jadi pengimpor tembakau Virginia terbesar. Dampak bagi perkebunan cengkeh lebih serius dikarenakan industri rokok rendah tar dan nikotin tidak menggunakan bahan baku cengkeh, jika memakaipun dalam jumlah sedikit. Bagi pengusaha rokok kretek kendala yang jelas adalah angka obsolut tar 20 mg dan nikotin 1,5 mg per batang, serta jangka waktu selama 5 tahun untuk SKM dan 10 tahun untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT). Kandungan tar rokok kretek sendiri tergantung bahan baku dan proses produksi. Sigaret Kretek Mesin (SKM) dapat disesuaikan dengan biaya yang lebih mahal dan testa yang berubah yang belum tentu diterima pasar. Sedangkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak akan dapat mencapai kandungan kadar tar dan nikotin. Bila dipaksakan peraturan ini maka akan banyak perusahaan rokok yang ditutup karena tidak mampu menyeusaikan diri, padahal Industri rokok kretek menyerap tenaga kerja sekitar 6,4 juta orang yang akan terancam keberadaannya. Selama tahun 1993-1997 konsumsi rokok per kapita rata-rata naik 10,49%. Pada tahun 1997 konsumsi rokok per kapita 1,189 batangltahun. pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sangat menguntungkan industri rokok impor Sigaret Putih Mesin yang telah sesuai standar Word Health Organization (WHO). Sebaiknya yang ditempuh dahulu sosialisasi kesadaran akan kesehatan, etika dan tata krama merokok. Pembuatan kode etik mengenai iklan rokok, dan ketentuan cukai Selanjutnya diperlukan dialog untuk mengatasi perbedaan antara praktisi dan Semua pihak yang terkait.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T7685
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christy Desmita Natalia
Abstrak :
Konvergensi IFRS dalam PSAK 16 (revisi 2011) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perpajakan dalam hal terjadi penerapan model revaluasi. Salah satu efek dari penerapan model revaluasi adalah adanya perbedaan dasar penyusutan secara akuntansi dan secara fiskal. Penelitian ini mengkaji tentang latar belakang perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dan permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan latar belakang perlakuan revaluasi aktiva tetap perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PSAK dengan PMK dimana IAI mengadopsi IFRS terbaru karena ada kesepakatan antara Menteri Keuangan saat itu dengan pejabat-pejabat dari negara anggota G-20 untuk menyeragamkan standar penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, menurut DJP, berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf m UU PPh bahwa selisih dari revaluasi merupakan objek pajak. Perbedaan ketentuan perlakuan revaluasi kelapa sawit antara PSAK dengan PMK menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti cash flow, perbedaan objek revaluasi, periode revaluasi, pembebanan biaya penyusutan dan penurunan nilai aset. ...... The convergence of IFRS in PSAK NO. 16 (revised 2011) has a very significant influence on taxation in case of application of the revaluation model. One of the effects of the application of the revaluation model is the basic difference in depreciation accounting and fiscally. This research examines the differences of background conditions of treatment of the company's fixed assets Revaluation palm oil plantations between PSAK with PMK and problems arising in connection with the treatment of the revaluation provisions differences in fixed assets between Palm oil plantation company PSAK with PMK. this research is qualitative research with the goal of a descriptive. The results of research said there were differences background treatment revaluation assets keep company oil palm plantations between PSAK and PMK where with IAI adopt latest IFRS because there was an agreement between finance minister at the time with officials from the member countries of the g-20 to uniform standard the preparation of financial report. At the other side according to djp, based on article 4, paragraph 1 of the letter m the law on income tax that difference of revaluation is an object of taxes.The difference between the provision treatmentpalm oil revaluation PSAK with PMK causing problems as cash flow, differences revaluation, an object a period of revaluation, the inflicting costs depreciation and a decrease in value of an asset.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41832
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Haryanto
Abstrak :
[Tesis ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya regulasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 pada tanggal 31 Desember 2013. Kebijakan ini mengatur mengenai tarif premi batas atas dan tarif premi batas bawah. Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan, sedangkan tarif batas bawah untuk mencegah tarif premi yang tidak memadai, yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar kewajibannya. Selain itu, penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi perusahaan asuransi untuk bersaing secara lebih sehat, karena akan difokuskan pada pelayanan. Tujuan Tesis ini adalah untuk menganalisis implikasi perubahan kebijakan tarif premi terhadap beban pajak penghasilan pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut. Untuk menguji apakah kebijakan tarif premi ini memengaruhi beban pajak penghasilan digunakan alat uji statistik. Berdasarkan interpretasi hasil pengolahan data menunjukan bahwa kebijakan tarif premi tidak menimbulkan perbedaan signifikan terhadap beban pajak penghasilan, baik pada perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan dan kedua sektor industri tersebut;The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authority regulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policy regulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limit rates for the purpose to protect the interests of the community from imposing excessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premium rates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations. Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to create healthtier competition between insurance companies, because it will make companies more focus on services. This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policy premium rates to income tax expense on insurance companies, finance companies and those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affect income tax expense, statistical test equipment is used. Based on the interpretation of the data processing results show that the policy premium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either in insurance companies, finance companies and both of industrial sectors., The background of this thesis was the issuance of Financial Services Authority regulation number SE-06/D.05/2013 on December 31st, 2013. This policy regulates the upper limit premium rate and lower limit premium rate. Upper limit rates for the purpose to protect the interests of the community from imposing excessive premium, while the lower limit rates to prevent an inadequate premium rates, which may cause the insurance company is unable to pay its obligations. Moreover, the upper limit and the lower limit tariff setting is expected to create healthtier competition between insurance companies, because it will make companies more focus on services. This thesis has objective to analyze the implications of changes in the policy premium rates to income tax expense on insurance companies, finance companies and those two industry sectors. To analyze whether premium rate policies affect income tax expense, statistical test equipment is used. Based on the interpretation of the data processing results show that the policy premium rates do not pose a significant difference to income tax expense, either in insurance companies, finance companies and both of industrial sectors.]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44467
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>