Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Novel Klelep Ing Samudra Rasa karya Tulus Setiyadi menceritakan tentang tokoh Dewi sebagai orang ketiga dalam pernikahan Panji dan Septi. Posisi tersebut menimbulkan konflik batin dalam diri Dewi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk serta gelaja-gejala konflik batin, serta menguraikan faktor pemicu konflik batin yang dialami tokoh Dewi pada novel Klelep Ing Samudra Rasa karya Tulus Setyadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Psikologi sastra, sedangkan pembahasan mengenai konflik batin mendasarkan pada pendapat Muis (2009). Data penelitian ini adalah satuan peristiwa berupa teks kalimat yang berhubungan dengan konflik batin tokoh Dewi. Hasil penelitian ini adalah (1) Bentuk-bentuk konflik batin tokoh berupa perasaan depresi, obsesi, cemas, perasaan bersalah, perasaan takut, serta frustasi. (2) Faktor pemicu terjadinya konflik batin tokoh Dewi di antaranya; faktor latar belakang hidup Dewi, faktor ketertarikan fisik kepada Panji, dan perhatian serta kasih sayang yang oleh Panji. (3) Adanya kontradiksi antara sikap batin tokoh Dewi dengan sikap batin yang tepat menurut kebudayaan Jawa. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dalam berfikir, berperilaku, serta bersikap sepatutnya mengedepankan akal budi dan memperhatikan apa yang ada di luar diri, serta mengesampingkan hawa nafsu jahat dan egoisme pribadi dengan tujuan meminimalisir terjadinya konflik-konflik supaya mendapat kehidupan yang tentram dan slamet.

---

The novel Klelep Ing Samudra Rasa by Tulus Setiyadi tells the story of Dewi as the third person in Panji and Septi's marriage. This position causes inner conflict in Dewi's self. The purpose of this study is to analyze the forms and symptoms of inner conflict, and to describe the factors that trigger inner conflict in Dewi's character in the novel Klelep Ing Samudra Rasa by Tulus Setyadi. The method used in this study is a qualitative descriptive method using literary psychology theory, while the discussion of inner conflict is based on the opinion of Muis (2009). The data of this research is the unit of events in the form of text sentences related to the inner conflict of the character Dewi. The results of this study are (1) The forms of inner conflict of the characters in the form of feelings of depression, obsession, anxiety, guilt, feelings of fear, and frustration. (2) The triggering factors for the inner conflict of Dewi's character include; Dewi's background, physical attraction to Panji, and Panji's attention and affection. (3) There is a contradiction between the inner attitude of the Dewi character and the appropriate inner attitude according to Javanese culture. The conclusion of this study is that in thinking, behaving, and acting, it is appropriate to prioritize reason and pay attention to what is outside of oneself, and to put aside evil desires and personal egoism with the aim of minimizing conflicts in order to have a peaceful and slamet."

"Kepopuleran aset kripto beberapa waktu lalu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mulai melakukan investasi pada barang yang tidak berwujud, khususnya terkait dengan NFT. Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun pengaturan di Indonesia yang membahas secara khusus mengenai pengertian dan pengaturan mengenai pajak pertambahan nilai dari aset kripto NFT ini. Oleh karena itu, dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka penelitian ini akan menganalis mengenai bagaimana penarikan pajak pertambahan nilai atas barang tidak berwujud dan aset kripto NFT di Indonesia dapat dilakukan. Dari penelitian ini, didapatkan beberapa poin penting yang menjadi permasalah dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang tidak berwujud, serta terkait dengan penarikan pajak pertambahan nilai atas NFT; yaitu perbedaan treshold dalam penarikan pajak antara pemungut PPN PMSE dengan PKP, serta kekurangan yang mengenai pengaturan atas aset kripto NFT yaitu terdapat dua aturan yang memiliki konflik dalam pengukuhan aset kripto yang bisa diperdagangkan oleh Pedangan Fisik Aset Kripto. Saran yang dapat diberikan adalah untuk dilakukan kajian tambahan baik terhadap pengaturan pajak pertambahan nilai barang tidak berwujud serta pajak pertambahan nilai terhdapa aset kripto NFT.

---

The popularity of crypto assets some time ago attracted people to start investing in intangible goods, especially related to NFTs. However, until now there is no single regulation in Indonesia that specifically addresses the understanding and regulation of the value added tax of this NFT crypto asset. Therefore, with normative juridical research, this research will analyze how the withdrawal of value added tax on intangible goods and NFT crypto assets in Indonesia can be carried out. From this research, several important points were obtained which became a problem in the imposition of value added tax on intangible goods, as well as related to the collection of value added tax on NFTs; namely the difference in thresholds for withdrawing taxes between VAT collectors for PMSE and PKP, as well as deficiencies regarding regulation of NFT crypto assets, namely that there are two rules that have conflicts in strengthening crypto assets that can be traded by Physical Crypto Asset Traders. The advice that can be given is to carry out additional studies both on the regulation of value-added tax on intangible goods and value-added tax on NFT crypto assets."

"Di Indonesia perfilman dan industrinya diatur oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang mempunyai bagian film dalam kementeriannya. Namun, pada skalanya tugas mereka adalah mengenai pengembangan dan pembelajaran film sebagai bagian dari budaya Indonesia dan bentuk dari pembelajaran seni. Namun, industri film sendiri, merupakan bagian dari bentuk perkembangan ekonomi baru yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang datang dalam industri kreatif, dan bidang perfilman diakui oleh United Nations Conference on Trade and Development sebagai salah satu industri yang paling utama dalam industri kreatif. Kedua kementerian ini memiliki kewenangan atas pengelolaan sumber daya manusia di bidang perifilman dengan adanya dasar hukum yang sah pada kedua kementerian. Hal ini dapat menimbulkan masalah adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang perfilman. Maka bisa dipertanyakan bagaimana seharusnya secara teori pengaturan dan pengelolaan kewenangan yang benar untuk sumber daya manusia dalam bidang perfilman dan bagaimana penerapannya dalam praktik yang mempunyai kewenangan lebih tinggi untuk mengatur pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang perfilman.

---

In Indonesia, the film industry is regulated by the film department of the ministry of education and culture. On a larger scale, their task is to develop and learn film as a part of Indonesian culture and art education. Also, the film industry is a part of a new form of economic development known as the creative economy. The film industry is recognized by the United Nations Conference on Trade and Development as one of the primary industries in the creative industry, and the creative economy is an economy that comes from the creative industry. Both of these ministries have the authority over the management of human resources in the film industry in regards to the valid legal basis applied to the ministers. It may cause problems with overlapping authorities in the management of human resources in the film industry. So, the question is how should the correct regulation and management of authority for human resources in the film industry be used in theory, and how should it be done in practice by those with higher authority to regulate human resource management in the film industry."

"Skripsi ini membahas tentang pendapatan Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi (selanjutnya disebut sebagai “LPMUBTI”) yang beroperasi di Indonesia yang kini mulai menjamur dijadikan lahan investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tentunya, hasil dari investasi tersebut berkontribusi pada penambahan kemampuan ekonomis Pemberi Pinjaman sehingga dapat dijadikan objek pajak penghasilan. Akan tetapi, mengingat umur kegiatan usaha LPMUBTI yang masih muda, maka peraturan perundang-undangan yang meregulasi model bisnis tersebut masih sangat minim termasuk pada sektor perpajakan. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendapatan Pemberi Pinjaman tersebut yang luput dari pemungutan pajak dan akan terus berlanjut sampai ada tindakan konkret tertentu. Oleh karena itu, perlu diadakan kerjasama antara OJK dan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan pendapatan investasi Pemberi Pinjaman pada LPMUBTI agar penghasilan tersebut tidak lagi luput dari pemungutan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the Lenders’ Income on peer-to-peer lending operating in Indonesia which is currently used as a place of investment. The method used in this study is a normative juridical method. As it has always been, the acquired income from such investment contributes to the Lenders’ economic capabilities and hence it can be subjected to income tax. However, considering the age of peer-to-peer lending business is juvenile, there are only limited law and regulations subject to peer-to-peer lending including in taxation sector. This results to the amount of Lenders’ income that escapes tax collection and will continue to happen unless certain concrete action are taken. Therefore, it is necessary to establish cooperation between FSA and Directorate General of Taxes and/or law in the form of Government Regulations regarding the income tax on investment income of Lenders at peer-to-peer lending so that those income is no longer escaped from tax collection."

"Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak, proyeksi target penerimaan pajak meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut diikuti dengan adanya kekurangan penerimaan (shortfall). Hal tersebut terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Meski tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Meski strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membahas berbagai bentuk penghindaran pajak, tujuan dari kedua peraturan tersebut dapat tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: (1) Bagaimana pengaturan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor penanaman modal asing (foreign direct investment) dalam hukum perpajakan Indonesia?; (2) Bagaimana celah hukum dan hambatan dalam pengaturan strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of financial account information) di Indonesia? Baik strategi anti-tax avoidance dan AEoI ada untuk mengurangi dan mencegah dilakukannya praktik penghindaran pajak pada sektor penanaman asing yang terdiri dari transfer pricing, thin capitalization, dan treaty shopping. Berbagai kebijakan dan peraturan telah diimplementasikan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah arm’s length principle, debt equity ratio, dan anti-treaty shopping. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi pustaka mengenai tax avoidance dan hukum perpajakan Indonesia, skripsi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas perpajakan yakni DJP masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memastikan pemberantasan penghindaran pajak pada penanaman modal asing

---

As one of the largest sources of a country’s revenue, tax, national tax projection increases every year. Unfortunately, the increase is followed by shortfalls. This is due to practices of tax avoidance. Although it is not conducted illegally, it reduces government’s potential income. While anti-tax avoidance strategies and the implementation of the automatic exchange of financial account information (AEoI) address some forms of tax avoidance, the goal of the aforementioned regulations may not be achieved. Based on this, the problems that can be formulated are: (1) How does the regulation of tax avoidance in the foreign investment sector in Indonesian taxation law?; (2) What are the legal loopholes and obstacles in the regulation of anti-tax avoidance strategies and the automatic exchange of financial account information in Indonesia? Both anti-tax avoidance measures and AEoI are put in place to reduce and prevent tax avoidance practices in the FDI sector which include transfer pricing, thin capitalization, and treaty shopping. Numbers of policies and regulations are implemented to ensure that there’s no shortfall in national income from taxes. Those policies and regulations include the arm’s length principle, debt equity ratio, and anti-treaty shopping. Through normative legal studies by using some literature regarding tax avoidance and Indonesia’s taxation law, this thesis found that Indonesian government along with tax authority known as DJP still encounter some challenges and loopholes to ensure the eradication of tax avoidance on FDI."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang representasi memayu hayuning bawana dalam sebuah naskah Jawa yang berjudul Serat Cariyosipun Pak Lelur. Naskah tersebut mengisahkan perjalanan kehidupan Pak Lelur untuk senantiasa menanamkan kebaikan dan menolong antarsesama manusia. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori struktural, yaitu dengan cara membongkar unsur-unsur dalam Serat Cariyosipun Pak Lelur yang meliputi alur, tokoh dan penokohan, latar, tema dan amanat. Temuan penelitian ini adalah adanya konsep memayu hayuning bawana yang merupakan usaha menciptakan dunia agar damai dan tentram. Ungkapan tersebut dapat diwujudkan melalui hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia, serta manusia dengan Tuhan pada beberapa tokoh di dalam cerita.

---

ABSTRACTThis research about representation of memayu hayuning bawana in a Javanese script Serat Cariyosipun Pak Lelur. The manuscript tells the life of Pak Lelur to always cultivate goodness and help between human. The method used is analytic descriptive method. This research is done by using structural theory, that is by dismantling the elements in Serat Cariyosipun Pak Lelur covering plot, character and characterization, setting, theme and message. The findings of this research is the concept of memayu hayuning bawana which is an effort to create a world for peace and peace. The phrase can be manifested through human relationship with himself, human with human, and human with God to some characters in the story."

"Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki angka penggunaan internet paling tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun nya. Berkembang pesatnya fenomena YouTuber  di Indonesia ini membuat profesi ini banyak diminati oleh kalangan pada era digitalisasi saat ini. Demikian dikatakan karena, penghasilan dari Youtuber yang didapat dari Youtube ini dikategorikan kedalam objek pajak penghasilan. Skripsi ini membahas dua  pokok permasalahan. Pertama mengenai Bagaimana pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber? Dan kedua, Bagaimana skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan dari hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki oleh Youtuber?. Penelitian ini diakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber. Serta untuk mengetahui skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki Youtuber. Pada hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa pengaturan pajak mengenai kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada akun Youtuber ini disamakan dengan pengiklanan yang dillakukan pada umumnya.

---

Indonesia is one of the countries with the highest internet usage rates and tends to increase every year. The rapid development of  the Youtuber phenomenon in Indonesia has made this proffesion in great demand by the people in the current digitalization era. As stated because, the income from Youtuber obtained from Youtube is categorized into the object of income tax. This thesis discusses two main issues. First abaout the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber? And second, how is the colletion scheme and tax deduction from revenue from the advertising done by Google Adsense on the content that owned by Youtuber. This research was carried out using normative juridical methods. The purpose of this study was to determine the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber. And to find out the collection scheme and withholding tax from advertising revenue made by Google Adsense on content owned by coutuber. The results of this study will show that the tax regulation regarding advertising activities carried out by Google Adsense on a Youtuber account is likened to advertising that is done in general."

"

Penulis melakukan penelitian dan juga penyusunan skripsi ini, dengan Latar Belakang adanya aspek pembeda dalam hal sistem keuntungan yang dijalankan pada masing-masing perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah. Seiring dengan berjalannya zaman, dan juga berkembangnya teknologi dimanfaatkanm oleh masing-masing bank, pemanfaatan teknologi tersebut dijadikan sebagai suatu sarana untuk melakukan kegiatan perbankan dalam hal ini melakukan pembiayaan dalam bentuk investasi. Sehingga lahirlah Financial Technology berdasarkan prinsip Syariah berbentuk peer-to-peer landing.  Maka saya mempunyai sebuah pokok masalah yang dijadikan dasar masalah dalam penelitian dan juga penyusunan skripsi yaitu bagaimana penerapan Bagi Hasil pada kegiatan usaha syariah berbasis Teknologi Informasi kemudian dalam aspek pajak bagi hasil yaitu pemungutan pajak penghasilan terhadap keuntungan atas Bagi Hasil  pada mekanisme pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.  Skripsi ini akan membahas tentang sistem keuntungan bagi hasil antara para pihak yang melakukan perikatan yang diterapkan didalam kegiatan usaha syariah berbasis Teknologi Informasi pada Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Prinsip Syariah berbasis Teknologi Informasi, yang saat ini menjadi salah satu alternatif seseorang yang ingin melakukan investasi. Selain itu, skripsi ini akan membahas tentang pendapatan Pemberi Pinjaman atau pemodal pada layanan atau lembaga pembiayaan. Hasil atau pendapatan dari investasi yang dilalukan oleh Pemodal berkontribusi dalam penambahan kemampuan ekonomis Pemodal sehingga dapa dijadikan objek Pajak Penghasilan, metode penelitian yang saya gunakan berbentuk Yuridis Normatif, menggunakan data sekunder dan juga data kualitatif. Dalam penelitian dan juga penulisan skripsi ini, memiliki simpulan yaitu bagi hasil yang diterapkan pada FinTech Syariah dengan kesepakatan ppihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang didasarkan pada presentase keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Penerapan perpajakan bagi hasil dengan mengacu pada ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penulis melakukan penelitian dan juga penyusunan skripsi ini, dengan Latar Belakang adanya aspek pembeda dalam hal sistem keuntungan yang dijalankan pada masing-masing perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan Syariah. Seiring dengan berjalannya zaman, dan juga berkembangnya teknologi dimanfaatkanm oleh masing-masing bank, pemanfaatan teknologi tersebut dijadikan sebagai suatu sarana untuk melakukan kegiatan perbankan dalam hal ini melakukan pembiayaan dalam bentuk investasi. Sehingga lahirlah Financial Technology berdasarkan prinsip Syariah berbentuk peer-to-peer landing.  Maka saya mempunyai sebuah pokok masalah yang dijadikan dasar masalah dalam penelitian dan juga penyusunan skripsi yaitu bagaimana penerapan Bagi Hasil pada kegiatan usaha syariah berbasis Teknologi Informasi kemudian dalam aspek pajak bagi hasil yaitu pemungutan pajak penghasilan terhadap keuntungan atas Bagi Hasil  pada mekanisme pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.  Skripsi ini akan membahas tentang sistem keuntungan bagi hasil antara para pihak yang melakukan perikatan yang diterapkan didalam kegiatan usaha syariah berbasis Teknologi Informasi pada Lembaga Pinjam Meminjam Uang Berdasarkan Prinsip Syariah berbasis Teknologi Informasi, yang saat ini menjadi salah satu alternatif seseorang yang ingin melakukan investasi. Selain itu, skripsi ini akan membahas tentang pendapatan Pemberi Pinjaman atau pemodal pada layanan atau lembaga pembiayaan. Hasil atau pendapatan dari investasi yang dilalukan oleh Pemodal berkontribusi dalam penambahan kemampuan ekonomis Pemodal sehingga dapa dijadikan objek Pajak Penghasilan, metode penelitian yang saya gunakan berbentuk Yuridis Normatif, menggunakan data sekunder dan juga data kualitatif. Dalam penelitian dan juga penulisan skripsi ini, memiliki simpulan yaitu bagi hasil yang diterapkan pada FinTech Syariah dengan kesepakatan ppihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang didasarkan pada presentase keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Penerapan perpajakan bagi hasil dengan mengacu pada ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

 

---

The author conducts research and also the preparation of this thesis with the background of the differentiating aspects in terms of the profit system that is run on each bank, which is conventional banking and Islamic banking. Along with the times and also the development of technology utilized by each bank, the utilization of the technology is used as a means to conduct banking activities, in this case financing in the form of investment. There for Financial Technology has born based on Sharia principles in the form of peer-to-peer landing. However,  I have a problem that the basis of this problem in this research is also the preparation of the thesis, namely how the application of Revenue Sharing in sharia business activities based on Information Technology then in the aspect of profit sharing tax, namely the collection of income tax on profits for Revenue on the mechanism of peer-to-peer landing money based on Technology Information. This thesis will discuss the profit-sharing system between the parties that make an agreement which is implemented by Information Technology-based on sharia business activities in Lending and Borrowing Money Institutions Based on Information Technology-based Sharia Principles, which is currently one of the alternatives for someone who wants to invest. In addition, this thesis will discuss the income of the Lender or financier in the services or financial institutions. The return on investment made by the Investor contributes to the addition of the economic capability of the Investor, there for that it can be used as an Income Tax object, the research method that I use is Normative Juridical, using secondary research and qualitative research. In this research and also the writing of this thesis has a conclusion that the profit sharing is applied to Financial Technology Syariah with an agreement between the lenders and the loan recipients, based on the percentage of profits agreed by both parties. Application of taxation of profit sharing by referring to the provisions in article chapter 4 verse number (2) of Law no. 36 of 2008 concerning Income Taxes.

 

"

"

Abstrak

Kebudayaan merupakan bentuk kehidupan berkembang serta dijadikan sebagai jati diri setiap masyarakat. Kebudayaan terbagi dalam beberapa unsur, salah satunya unsur bahasa. Penggunaan bahasa dapat disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Bahasa dalam bentuk tulisan salah satunya melalui lirik lagu. Lirik lagu mengandung bahasa-bahasa kiasan dan mempunyai makna tertentu pada tiap kata. Dalam penelitian ini, membahas estetika dan makna lagu lullaby karya Sujiwo Tejo. Estetika dalam lagu ini terlihat dari Purwakanthi dalam Puisi Jawa dan Majas. Makna dalam lagu lullaby karya Sujiwo Tejo mengandung nilai moral yaitu sebuah doa dan harapan orang tua kepada anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini ditemukan bahwa budaya jawa yang menggunakan simbol atau pasemon untuk menyampaikan sesuatu secara implisit di berbagai seni kehidupannya, termasuk dalam seni musik yang mengandung unsur bahasa yang digambarkan dari lagu Lullaby karya Sujiwo Tejo yang mengandung nilai estetika dan nilai moral yaitu berisi doa dan harapan orang tua kepada anak.

---

Abstract

Culture is a total way of life that progressively develop and defines an identity for many societies. There are several elements of culture, one of which is language element. The use of language can be delivered in the form of oral and written language. One of the examples to analyze written language is by using song lyrics. Within the lyrics, there are figures of speech and deeper meaning behind the certain words to be examined further. This research analyzes the aesthetic value and meaning of the song Lullaby by Sujiwo Tejo. The aesthetic value in this song lyrics can be examined by using Purwakanthi in Javanese Poetry and Majas. Also, the meaning of the song Lullaby by Sujiwo Tejo points out the moral values, such as a prayer and hope from parents to their own child. This study employs a descriptive qualitative method. In this study, the findings show that Javanese culture utilizes symbols or pasemon to deliver the implicit message in the various artworks in recounting life, one of which is song lyrics, depicted in the Lullaby song by Sujiwo Tejo which represent aesthetics and moral values regarding the prayer and hope from parents to their own child. Kata kunci : Song, Javanese culture, aesthetic values, moral

"

"Penelitian ini membahas nilai welas asih dalam lagu Kidung Gaza “Palestina” ciptaan Pancal15 yang dinyanyikan oleh Sindy Purbawati. Lagu Kidung Gaza “Palestina” merupakan lagu berbahasa Jawa yang dirilis pada 21 Mei 2021. Penelitian terhadap lirik lagu Kidung Gaza “Palestina” dilakukan untuk mengkaji makna yang terkandung dalam lirik lagu dan menjelaskan nilai welas asih dalam lagu Kidung Gaza “Palestina”. Tulisan ini dapat membantu pembaca memahami pesan yang terkandung dalam lirik lagu Kidung Gaza “Palestina”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai welas asih yang digambarkan dalam lagu dan makna apa saja yang terkandung dalam lirik lagu Kidung Gaza “Palestina”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori semiotika Roland Barthes (1915-1980) yang mengembangkan dua tingkatan pertanda, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna yang terkandung dalam tiap lirik lagu merupakan gambaran situasi yang terjadi di Gaza, Palestina dan nilai welas asih yang terdapat dalam lagu Kidung Gaza “Palestina” mengarah kepada doa dan harapan pengarang tehadap peristiwa yang terjadi di Gaza, Palestina. Kesimpulan berlandaskan hasil penelitian ini adalah lagu Kidung Gaza “Palestina” merupakan lagu yang menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi di Gaza, Palestina. Lagu ini juga merupakan bentuk dukungan dan harapan yang disampaikan pengarang terhadap warga Palestina agar masalah atau konflik yang terjadi segera berakhir. Nilai welas asih dari lagu ini diwujudkan dalam bentuk doa yang disampaikan pengarang kepada Tuhan sebagai entitas Ilahiah agar penderitaan rakyat Palestina segera berakhir dan mendapat kemerdekaan.

---

This study discusses the value of welas asih in the song Kidung Gaza “Palestina” by Pancal15 sung by Sindy Purbawati. Kidung Gaza "Palestina" is a Javanese song released on May 21, 2021. Research on the lyrics of Kidung Gaza "Palestina" was conducted to examine the meaning contained in the lyrics of the song and explain the value of welas asih in the song Kidung Gaza "Palestina”. This paper can help readers understand the message contained in the lyrics of Kidung Gaza “Palestine”. The problem raised in this research is how the value of welas asih is described in the song and what meanings are contained in the lyrics of Kidung Gaza "Palestina". This study uses a qualitative descriptive method with the semiotic theory of Roland Barthes (1915-1980) which develops two levels of signs, namely the level of denotation and connotation. The results of this study indicate that the meaning contained in each song's lyrics is a description of the situation that occurs in Gaza, Palestine and the value of welas asih contained in the song Kidung Gaza "Palestina" leads to the author's prayers and hopes for the events that occurred in Gaza, Palestine. The conclusion based on the results of this study is that Kidung Gaza “Palestina” is a song that describes the situation and conditions that occur in Gaza, Palestine. This song is also a form of support and hope that the author conveys to the Palestinian people so that the problems or conflicts that occur will end soon. The welas asih value of this song is manifested in the form of a prayer that the author conveys to God as a divine entity so that the suffering of the Palestinian people will end soon and gain independence."