Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kualitatifdeskriptif. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kedudukan bank sebagaiagen penjual Reksa Dana; bagaimana hubungan antara bank dengan nasabahpembeli Reksa Dana serta pengaturan dan pengawasan yang dilakukan olehotoritas pengawas bank dan pasar modal; serta bagaimana perlindungan hukumterhadap konsumen pembeli Reksa Dana melalui bank? Untuk meningkatkan feebased income, Bank sebagai lembaga intermediasi selain mengembangkanpelayanan produk perbankan, bank juga mengembangkan pelayanan produk nonperbankan yang salah satunya adalah bank bertindak sebagai agen penjual ReksaDana. Reksa Dana sebagai bentuk investasi yang saat ini sedang bergairah, selainmemberikan tingkat keuntungan yang kompetitif, juga mengandung risikosehingga nasabah perlu memininalisir risiko dengan cara meminta informasi secaralengkap dan transparan kepada bank. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalaminteraksi yang demikian intensif antara bank sebagai agen penjual Reksa Danadengan nasabah pembeli Reksa Dana, da pat menimbulkan sengketa. Untuk itumaka otoritas pengawas perbankan dan pasar modal telah mengeluarkan berbagaiketentuan terkait perlindungan nasabah bank dan mengawasi implementasiketentuan tersebut agar tercipta sistem perbankan yang sehat dan mampumelindungi kepentingan nasabah dengan baik. Perlindungan hukum yangditekankan dalam Tesis ini adalah perlindungan hukum secara implisit (implicitdeposit protection ) melalui pengetatan pengaturan dan pengawasan terhadap bankyang bertindak sebagai agen penjual Reksa Dana agar menerapkan prinsip kehatihatian(prudential banking principles) sehingga kepentingan nasabah dapatterlindungi. Terkait hal tersebut, maka bank perlu menginformasikan kepadanasabah antara lain mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat padaproduk Reksa Dana serta pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap bank yangtidak prudent terhadap ketentuan yang ada.

---

ABSTRACTThis Thesis is written by using normative and descriptive-qualitative legal researchmethods. Problems arise as objects in this Thesis are; how is the legal position ofbank as an agent of Mutual Fund; how is the relation between bank and customerof Mutual Fund; how banking regulations are regulated and how is the supervisionconducted by the banking and capital market authority; and how is the legalprotection prevailed for customer who purchase Mutual Fund from the bank. Toincrease its fee based income, bank as an intermediation institution besidesdeveloping its banking product services, also develop services for its non-bankingproducts such as providing services as agent of Mutual Fund. Mutual Fund, as aninvestment that is now booming, offers a very competitive profit, but also containshigh risks of which customer should be aware and minimize those risks by askingthe bank to provide complete and transparent information. However, it cannot beavoided that during intensive interaction between bank, as an agent or a seller ofMutual Fund, and customer, the dispute may arise. With regards to that, bankingand capital market authority have enacted various regulations that aim to protectcustomers and also supervise the implementation of such regulations in order tocreate a sound banking system so that would enable to protect customers. The legalprotection that is emphasized in this Thesis is the implicit deposit protectionthrough tightening regulations and supervision to the banks as agents of MutualFund in order to ensure their compliance of prudential banking principles so theprotection to customers could be established. In relation to that, ba nk needs toinform customer on, among others, the benefits, risks, and costs of Mutual Fund.Sanction will be given to banks which are not comply with the prevailedregulations"

"Pada awalnya leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan untuk penyediaan barang modal, namun dalam perkembangannya dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha misalnya mobil, motor. Hal tersebut dikarenakan belum ada pegaturan yang jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud barang modal dalam leasing. Kegiatan leasing pada PT. Federal International Finance dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam perjanjian tersebut terdapat pencantuman klausula-klausula baku yang dirasa memberatkan konsumen antara lain mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak, mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa, mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru dan/atau tambahan, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan pembebanan hak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi pencantuman klausula baku dalam perjanjian mengenai isi, bentuk dan letaknya. Upaya hukum bagi konsumen apabila menemukan hal tersebut berdasarkan UUPK ada dua yaitu: penyelesaian melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Dan akibat hukumnya apabila terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK , maka klausula baku tersebut batal demi hukum. Hingga saat ini pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK masih tetap ada, bahkan pelaku usaha menerapkan prinsip ?take it or leave it? terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku tersebut."

"Perkembangan teknologi yang pesat belakangan ini menghasilkan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (“AI”) yang semakin canggih dan memasuki kehidupan manusia secara ekstensif. Saat ini telah bermunculan teknologi AI yang dapat membuat karya-karya seni seperti lukisan dan tulisan. Tidak jarang masyarakat kemudian memanfaatkan karya-karya seni buatan AI tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan komersial yang menimbulkan manfaat ekonomi. Peristiwa ini menyebabkan timbulnya diskusi mengenai kedudukan karya seni yang dibuat oleh AI menurut Hukum Kekayaan Intelektual, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, seperti apakah karya tersebut dapat dilindungi Hak Cipta dan siapa Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. Penelitian ini menganalisis peristiwa pemanfaatan ekonomi atas karya seni buatan AI serta pihak-pihak yang berhak atas manfaat ekonomi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan mempertimbangkan teknologi AI terdiri dari dua komponen yaitu data dan program, maka sejauh ini pemrogram yang memiliki kendali atas pemanfaatan ekonomi karya-karya seni yang dibuat oleh AI.

---

Recent rapid technological advancements have result in Artificial Intelligence (“AI”) technology becoming increasingly sophisticated and entering human life extensively. Currently, AI technology has emerged that can create works of art such as paintings and writing. It is not uncommon for people to use works of art created by AI, both for personal interests and for commercial purposes that generate economic benefits. Such happening has led to discussions regarding the status of works of art created by AI according to Intellectual Property Law, both in Indonesia and in other countries, such as whether these works can be protected by copyright and who the creator or copyright holder is. This research analyzes the economic use of AI-made works of art as well as the parties entitled to these economic benefits. This research is normative research. In this research it was found that considering AI technology consists of two components, namely data and programs, so far the programmer has control over the economic use of AI-made works of art."

"Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang dibelakangi oleh adanya permohonan uji materil atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia serta hak parate eksekusi yang dimiliki Penerima Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengabulkan permohonan uji materil untuk sebagian dan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) tidak mengikat apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan Fidusia sehingga eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur namun harus berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur atau adanya upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji (wanprestasi). Penelitian ini akan berfokus kepada pengaturan mengenai pelaksanaan hak parate eksekusi yang melekat dalam setiap bentuk jaminan kebendaan dan implikasi/dampak dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia. Untuk dapat menjelaskan permasalahan pokok dari penelitian ini maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan kepada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yaitu norma peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan analisis diketahui bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan beberapa dampak seperti hilangnya hak khusus yang dimiliki jaminan Fidusia, hilangnya kepercayaan kreditur untuk menyalurkan kredit, adanya potensi biaya eksekusi yang besar, timbulnya kemungkinan adanya itikad tidak baik dari debitur, Pengadilan Negeri akan terbebani dengan banyaknya permohonan gugatan wanprestasi yang diajukan, dan menjadi tidak berlakunya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

---

In this research, the author will discuss the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 based on the request for a judicial review of the provision of Article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guaranty, which regulates the executorial power of the Fiduciary Guaranty Certificate and parate execution right owned by the Fiduciary Recipient. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has granted a partial judicial review request and stated that the provision of Article 15 paragraph (2) and (3) are not binding if there is no agreement on breach of contract (default) and the debtor refuse to voluntary hand over the object of Fiduciary Guaranty, therefore the execution shall be carried out and apply the same as the execution of court decision which already obtain a permanent legal force, and also a breach of contract (default) shall not be determined unilaterally by the creditor but must be based on the agreement of the debtor ad creditor or there is a legal remedy which determines that there has been a breach of contract (default). This study will focus on the regulation regarding the implementation of the parate execution rights in every form of secured transaction and the implications/impacts of the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 on the execution of Fiduciary Guaranty. To be able to explain the main problems of this research, a normative judicial research method is used, which emphasizes the use of written legal norms, namely the statute approach and the case approach based on Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. Based on the analysis, it is known that the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 has caused several impacts such as the loss of special rights held by Fiduciary Guaranty, namely the loss of creditor trust to give credits, the potential for large execution costs, the possibility of bad faith from the debtor, the District Court will be burdened with many lawsuit filled for default, and the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 8 of 2011 on the Safeguarding of the Execution of Fiduciary Guarantee."

"ABSTRAKPasal 41 Ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Trademark Law Treaty. Akan tetapi, di dalam proses pelaksanaannya terjadi banyak kerancuan dan pertentangan, khususnya dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2016, mengatur mengenai hak eksklusif atas merek, dimana hak atas merek baru muncul atau terbit ketika suatu merek terdaftar, bukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Terhadap hal ini, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 41 ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogafis.

---

ABSTRACTArticle 41 Paragraph 8 of Law No. 20 Year 2016 Regarding Trademark and Geographical Indications regulates the transfer of trademark right at the application of trademark registration process. This rule is intended as a form of adjustment to the Trademark Law Treaty. However, in the process of implementation there has been a lot of confusion and conflict, especially with Article 1 paragraph 5 jo. Article 3 of Law No. 20 of 2016. Article 1 paragraph 5 of Law No. 20 of 2016, regulates the exclusive rights of the brand, where the rights to a new brand appear or are issued when a brand is registered, not when the process of applying for a trademark registration. Regarding this, amendments to Article 41 paragraph (8) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications"

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebagai perlindungan hukum atas pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi (mengacu pada Best Practice di Jepang Dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Lembaga Penjaminan polis Asuransi Jiwa di Jepang dan di Inggris dapat memberikan perlindungan hukum atas hak pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi melalui lembaga masing-masing LIPPCJ dan FSCS. 2) Urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi untuk memberikan kepastian hukum bilamana terjadi kondisi gagal bayar Perusahaan Asuransi. 3) Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sangat bermanfaat untuk melindungi Pemegang Polis dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Penulis memberikan saran Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sebagai Lembaga Independen yang mempunyai mekanisme kelembagaan tersendiri dan mengikutsertakan produk asuransi yang memiliki risiko gagal bayar paling utama yaitu Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.

---

This thesis discusses the Insurance Policy Guarantee Corporation as legal protection for policyholders in state of Insurance Company Default (referring to Best Practice in Japan and UK). This research uses the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. The results of this study are 1) Life Insurance Policy Guarantee Corporations in Japan and the UK can provide legal protection for the rights of policyholders in the state of insurance company default through their respective institutions, LIPPCJ and FSCS. 2) The urgency of establishing an Insurance Policy Guarantee Corporation to provide legal certainty in state of Insurance Company Failure to pay. 3) The establishment of a Insurance Policy Guarantee Corporation in Indonesia is very beneficial to protect policyholders. It will increase public confidence in the insurance industry. The author suggests that the Policy Guarantee Corporation in Indonesia is possible as an independent institution which has independent institutional mechanism and includes all insurance products that have main risk of default namely General Insurance and Life Insurance.

"

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada Perlindungan Hak Cipta Terkait Dengan DistribusiKarya Sinematografi (Studi Kasus: Peluncuran Film X-Men Origins: Wolverine DanAyat-Ayat Cinta). Seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini distribusikarya sinematografi banyak yang menyimpang. Dimana terdapat banyak karyasinematografi yang didistribusikan dengan tidak memenuhi hukum yang berlaku,dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut. Daripenelitian ini, para produser sebagai pemegang hak cipta atas karya sinematografidapat mengetahui pentingnya perjanjian lisensi dalam hal distriusi karyanya dan jugahak terkait sehubungan dengan para pelaku yang ikut berpartisipasi dalam karyatersebut.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the Protection of Copyright Related to the Distribution of WorkCinematography (Case Study: Launching Movie X-Men Origins: Wolverine AndAyat-Ayat Cinta). Along with the development of technology, the current distributionof cinematographic works much distorted. Where there are a lot of cinematographicworks are distributed to not meet the applicable law, because there is no strict legalregulation on the matter. From this research, the producers as the holder of thecopyright in a cinematographic work to determine the importance of the licenseagreement in terms of the distribution of his work and related rights in connectionwith the actors who participated in the work."

"ABSTRAKIndonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai warisan budaya yang beragam.Warisan budaya tersebut merupakan kekayaan tidak berwujud bagi Indonesiakarena sifatnya yang tradisional dan turun temurun. Salah satu warisan budayaIndonesia adalah batik motif parang rusak. Pemeliharaan dan pelestarianpengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional atau folklor Indonesiasaat ini diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yangmenjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu,kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dan Di dalamPasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwauntuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orangyang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dariinstansi yang terkait dalam masalah tersebut. Perlindungan folklor yang dimaksuddalam tulisan ini adalah pengumuman atau perbanyakan Ciptaan folklor olehorang yang bukan Warga Negara Indonesia. Hal ini untuk mencegah pemanfaatanoleh pihak asing tanpa izin dari instansi yang terkait dalam masalah ini. Dengandiakuinya batik sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tanggal 2Oktober 1999, Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi bagaimana apabila adapihak lain (asing) yang akan melakukan pengumuman ataupun perbanyakan daribatik motif parang rusak untuk kepentingan komersial mereka sendiri. Tulisan inimembahas perlindungan Hak Cipta batik motif parang rusak menurut UndangundangNomor 19 Tahun 2002, upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintahRepublik Indonesia dalam rangka melindungi folklor terutama Batik Motif ParangRusak dan Efektifitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptadalam memberikan perlindungan atas Batik Motif Parang Rusak. Untukmenjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif terhadap UndangundangNomor 19 Tahun 2002. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukanwawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengolahandata dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukandengan menggunakan metode deduktif.

---

ABSTRACTIndonesia is known as a country that has a diverse cultural heritage. The culturalheritage is intangible property for Indonesia because it is traditional andhereditary. One of the cultural heritage of Indonesia is batik motif parang rusak.The maintenance and preservation of traditional knowledge and traditionalcultural expressions or folklore in Indonesia is regulated in Article 10 paragraph(2) of Act Number 19 of 2002, The State holds the Copyright on folklore and folkculture results that belong together, like the story, saga, fable, legend, chronicle,songs, crafts, choreography, dance, calligraphy and other works of art and inArticle 10 paragraph (3) of Act Number 19 of 2002 states that in order to publishor reproduce the works referred to in paragraph (2) , people who are notIndonesian citizens must first obtain permission from the institution related to theproblem. The protection of folklore are referred to in this paper is the creationfolklore announcement or multiplication by non Indonesian citizen. This is toprevent the use by a foreign party without the permission of the institution relatedto this issue. With the recognition of batik as an Intangible Cultural Heritage ofHumanity on October 2, 1999 , the Indonesian government must anticipate what ifthere is another party (foreign) who will do the announcements or reproduction ofdefective parang motif for their own commercial interests. This paper discussesprotection parang motif Copyright damaged by Act Number 19 of 2002, the lawattempts to do the Indonesian government in order to protect folklore especiallyBatik Motif Parang Rusak and Effectiveness of Act Number 19 of 2002 onCopyright in giving protection of Batik Motif Parang Rusak. To answer theseproblems carried normative study of the Law Number 19 of 2002. In addition tocomplement the interviews were conducted by the Directorate IntellectualProperty Right. Data processing is done qualitatively, while the deduction is doneby using the deductive method."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual khususnya Perlindungan Paten bagi Peneliti di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan Kebijakan yang mengatur mengenai Peneliti di Perguruan Tinggi. Serta dibahas pula mengenai status kepemilikan Kekayaan Intelektual terhadap hasil penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi. Hasil Penelitan menyimpulkan dan menyarankan bahwa kerena ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang berjalannya peraturan perundangan di bidang HKI, maka perlu ditambahkan peraturan Pendukung serta diperlukan adanya Lembaga khusus pengelola HKI yang lebih bersifat teknikal dibidang HKI. Serta dibahas juga peraturan mengenai pembagian royalti yang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the protection of intellectual property rights, especially patent protection for Researcher in University. The study was conducted with the normative juridical methods to perform research paper on the legislation in the field of IPR, and governing policies for Research in University. As well as also discussed about the status of intellectual property ownership from the results of research in the university. Result of Research was concluded and suggest, it is necessary to add rules and required the presence of Institutions Supporting special IPR managers that are more technical in the field of IPR, because there are several factors that cause less efective legislation in the field of IPR. Also discussed about a regulation regarding the distribution of royalties associated with activities that generate Intellectual Property in Higher Education."

"ABSTRAKMerek merupakan hak atas kekayaan intelektual yang semakin mempengaruhi percepatan pembangunan nasional dalam era globalisasi. Merek merupakan salah satu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan, sehingga berusaha mencegah mereknya digunakan oleh perusahaan lain. Walaupun telah ada instrumen hukum, namun, perlindungan merek berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: (i) apakah merek AQUA dapat didaftarkan berdasarkan UU Merek; (ii) bagaimana isi Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003 mengenai perkara hak atas merek terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek QUARITAS, INDOQUA, dan AQUALIVA; (iii) bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Agung: No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003 berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian ini menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; dan No. 014K/N/HaKI/2003, mengenai perkara hak atas merek terkait dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Berdasarkan analisis dapat diketahui, pertama, Merek AQUA bertentangan dengan UU Merek, karena kata “AQUA” yang secara harfiah berarti ”air” berpotensi besar untuk ditiru oleh merek-merek air mineral kemasan lain, mengandung kata yang merupakan keterangan barang, dan tidak memenuhi syarat pembeda. Kedua, pada ketiga Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat disparitas terkait kriteria unsur-unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek “AQUA”. Ketiga, Putusan Mahkamah Agung seharusnya tidak memberikan perlindungan kepada pemilik merek “AQUA”, karena akan menimbulkan monopoli merek. Berdasarkan analisis, disarankan kepada para hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap merek, juga mempertimbangan upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha disarankan melaksanakan kewenangan melakukan penelitian dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat oleh PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK.

---

ABSTRACTBrand is an intellectual property rights are increasingly affecting the acceleration of national development in the era of globalization. Brand is one very valuable asset for a company, thus trying to prevent the brand used by other companies. Although there have been legal instruments, however, brand protection potentially results in monopolistic practices or unfair business competition. This study aimed to answer three questions: (i) whether the brand AQUA suitable with trademark regulation, (ii) how the contents of the Supreme Court Decision No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003; and No. 014K/N/HaKI/2003 mark rights on matters related to the cancellation lawsuit of a trademark registration “QUARITAS”, “INDOQUA”, and “AQUALIVA”; (iii) how the suitability Supreme Court this week. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003, and No. 014K/N/HaKI/2003 under the provisions of the Act and the Trademark Law of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research is normative, ie study using secondary data or literature data. This study analyzes the Supreme Court of Cassation Decision No. 308 K/Pdt/2002; No. 017K/N/HaKI/2003, and No. 014K/N/HaKI/2003, concerning matters related to the rights to the trademark lawsuit trademark registration cancellation. Based on the analysis, it can be seen, first, Brand “AQUA” does not suitable with trademark regulation, because the word "AQUA" which literally means "water" has great potential to be replicated by brands other bottled mineral water, which contains a word description of the goods, and not eligible differentiator. Second, in the three Supreme Court decisions, there are disparities in criteria elements equation substantially or entirely on the brand "AQUA". Third, Supreme Court ruling provides may not protection to the owner of the famous brand "AQUA" . Based on the analysis, the judges are suggested that in giving legal protection of the brand, also consider efforts to create a conducive business climate through fair competition. Business Competition Supervisory Commission is suggested use its authority to carry out research alleged monopolistic practices and or unfair business competition by PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK."