Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query
Halimah Humayrah Tuanaya, author
Proses kriminalisasi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana. Pada dasarnya proses kriminalisasi terhadap perbuatan ?penyalahgunaan kewenangan" bukan hal baru, sejak tahun 1957 terminologi ?penyalahgunaan kewenangan" telah digunakan pada beberapa perundang-undangan pidana, namun hingga saat ini unsur "penyalahgunaan kewenangan" belum memiliki pengertian yang jelas. Kemerdekaan hakim dalam menafsirkan unsur ?penyalahgunaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30591
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Beatrix Berlina Permata Sari, author
ABSTRAK
Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya adalah mengenai money laundering atau biasa disebut pencucian uang. Tesis ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pihak ketiga Yang Menerima Harta kekayaan...
2012
T31266
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Tahir Kamili, author
2003
T36460
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Riesa Susanti, author
ABSTRAK
Ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi
mengakibatkan kerugian negara tidak dapat dieksekusi dan terganggunya proses
penanganan perkara lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk itu Pasal
38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU TPK) mengatur tentang peluang dilakukannya pemeriksaan dalam
persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (peradilan...
2011
T28985
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Endro Riski Erlazuardi, author
ABSTRAK
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah sangatlah diperlukan. Hanya saja
Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang mengamanahkan sementara ini di ibu kota propinsi serta keberadaan
hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana di dalam Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi yang kemudian menurut penulis menimbulkan beberapa permasalahan.
Metode Penelitian yang digunakan adalah...
2012
T30271
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ristu Darmawan, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang peninjauan kembali yang diajukan oleh
Jaksa/Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas atau
putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun ketentuan pasal 263 ayat (1)
KUHAP menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat
mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan oleh
Jaksa/Penuntut Umum sebagai terobosan hukum dalam upaya memperoleh
keadilan...
2012
T 30375
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Toton Rasyid, author
ABSTRAK
Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara
dijembatani dengan prapenuntutan. Dalam prapenuntutan ini tidak ada batasan
berapa kali bisa terjadi bolak-balik hasil penyidikan antara penyidik dengan
penuntut umum. Dampaknya adalah menumpuknya perkara tindak pidana di
Kejaksaan. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupun
korban, hal inilah yang akan dilihat dalam perspektif hak...
2013
T35992
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Subhan, author
Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya.
Korporasi sebagai pelaku...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35720
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ni Nengah Gina Saraswati, author
ABSTRAK
Dalam mengatur pola hubungan antara Penyidik dan Penuntut umum, KUHAP
mengatur mengenai asas pemisahan fungsional (diferensiasi fungsional) yang
memisahkan secara tegas mengenai fungsi Penyidikan dan Penuntutan. Kedua
fungsi tersebutberdiri secara independenya itu bebas dari campur tangan institusi
lainnya. Menurut KUHAP hubungan fungsional antara Penyidik dan Penyidikdan
Penuntut Umum diselenggarakan melalui Prapenuntutan.Namun pada
pelaksanaannya hubungan fungsional tersebut...
2013
T35106
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Esha Satya Satwika, author
Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dengan baik karena mereka menjadi generasi penerus bangsa dan negara ini. Karena hal tersebut sangatlah penting maka dibutuhkan perhatian dari seluruh unsur bangsa, tidak hanya keluarga namun pemerintah, jaminan hukum, serta masyarakat. Dalam hal ini adalah jaminan di bidang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35290
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
