Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 226 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tuti Rastuti
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36553
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soraya
Abstrak :
ABSTRAK Dalam era globalisasi dimana kemajuan teknologi yang pesat telah menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karenanya kemajuan teknologi harus disikapi dengan pendekatan yang rasional dan ilmiah. Hal ini termasuk penerapan teknologi yang terkait dengan keanekaragaman hayati, dimana setiap hal perlu dicermati dengan kehatihatian yang serius. Karena jika tidak dampaknya juga akan serius terhadap lingkungan hidup serta masa depan kehidupan manusia.^ Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi Rekayasa genetika yang gencar dikembangkan seiring dengan pesatnya perdagangan lintas batas Negara. Produk Rekayasa genetika dianggap mampu meningkatkan produktivitas hasil yang diperoleh, meningkatkan kualitas pangan dan tentu saja menghemat biaya produksi. Namun ditengah gembar-gembor keunggulan produk Rekayasa genetika, muncul opini yang berkembang bahwa produk Rekayasa genetika ini banyak dampak negatifnya antara lain menimbulkan gangguan ekosistem dalam lingkungan hidup, ancaman terhadap kesehatan manusia,hewan dan tanaman serta yang tak kalah penting adalah merusak keanekaragaman hayati yang ada. Meski sampai saat ini belum satupun pengkajian yang valid membahas hal tersebut, namun ada hal penting yang harus segera dilakukan yakni memberitahukan pada Konsumen produk apa yang mereka gunakan. Hal ini menjadi suatu tindakan yang minimal untuk melindungi Konsumen agar dapat memilih, karenanya pelabelan adalah suatu yang sangat penting mengingat Konsumen sebagai unsur terpenting dalam perdagangan terutama dalam perdagangan lintas batas.
2005
T36552
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simatupang, Raymond
2005
T36541
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Armand
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36547
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adiwoso
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T36585
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Fadhly
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis terhadap proses pendaftaran Desain Industri Tempat Bedak Dua Kamar Opal. Penulis berusaha untuk mengupas tentang kendala yang ditemukan dalam implementasi Undang-Undang-Nomor 31 Tahun 2000, yang memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa Desain Industri. Selanjutnya penulis akan mengkaji tentang penerapan syarat kebaruan dalam suatu pemeriksaan Desain Industri, telah diterapkan sepenuhnya oleh pengadilan niaga. Dengan data-data yang disajikan, penulis akan mengkaji apakah putusan Pengadilan Niaga pada kasus Tempat Bedak Dua Kamar Opal sudah sesuai dengan prinsip dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan TRIPs. ...... This thesis discusses the analysis of the process of registration of industrial designs of The Two Rooms Oval Powder Box The author tried to peel about constraints in the implementation of Law No. 31-2000, which has the potential to give rise to disputes Industrial Design. Furthermore, the authors will examine the application of the requirements of novelty in an examination of industrial design, has been fully implemented by the commercial court. With the data presented, the authors will examine whether the decision of the Commercial Court in the case of The Two Rooms Oval Powder Box is in conformity with the principles contained in Law No. 31 of 2000 on Industrial Design and TRIPs.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42291
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alya Anindita Maheswari
Abstrak :
Transaksi melalui e-commerce lintas negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional, hal tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat selaku konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan seperti karena informasi produk yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) telah mengatur mengenai transaksi melalui e-commerce baik dalam negeri dan luar negeri tetapi undang-undang tersebut hanya terbatas pada e-commerce luar negeri yang memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai referensi bagi konsumen mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang bertransaksi jual beli melalui e-commerce luar negeri yang tidak memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). ......Transactions through cross-border e-commerce have different characteristics from conventional buying and selling, this certainly provides an opportunity for business actors to seek profit by harming the community as consumers. In practice, consumers are often the aggrieved parties, such as product information that does not match the actual goods. Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (PP PMSE) has regulated transactions through e-commerce both domestically and abroad but the law is only limited to overseas e-commerce that has representatives (branch offices) in Indonesia. The purpose of this paper is as a reference for consumers regarding the protection provided to consumers who transact buying and selling through e-commerce abroad who do not have representatives (branch offices) in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a comparative approach.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Wakhyuni
Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya perluasan definisi perjanjian dalam UU Persaingan Usaha agar dapat memperkuat usaha perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana sejalan dengan tujuan dasar UU Persaingan Usaha itu sendiri dan dalam memutuskan suatu perkara persaingan usaha, Majelis Komisi perlu pula mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hukum terhadap konsumen akhir. ...... The focus of this study is to discuss about the Commission for the Supervision of Business Competition Decision related to Triple Play Indihome service viewed from law of consumer protective aspect. This research is analytic descriptive. The researcher suggest there should be an extension of the definition of agreement in the business competition law in order to strengthen consumer protection business in Indonesia as well as the basic objectives of the business competition law itself and in deciding a business competition case, the Commission Panel should also consider the interests and legal protection of the final consumer.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irma Istihara Zain
Abstrak :
Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan Socio Legal Research. Setelah terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor jasa keuangan, atas amanat OJK yang didasari oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak menghilangkan kewenangan BPSK dalam melaksanakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, karena pilihan atas lembaga mana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, baik BPSK ataupun LAPS merupakan pilihan sukarela para pihak dan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dari analisis 7 (tujuh) putusan, mayoritas hakim menolak permohonan keberatan pemohon, karena terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan. Debitur telah wanprestasi, menurut hakim wanprestasi merupakan kewenangan Peradilan Umum bukan BPSK. Selain itu, terhadap beberapa putusan hakim tidak menerapkan hukum dengan baik, hakim tidak konsisten dalam menjatuhkan putusan, dimana para pihak telah sepakat menentukan pilihan lembaga penyelesaian sengketa, namun hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pertimbangan tersebut. Oleh karena itu dikatakan bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menangani sengketa di sektor jasa keuangan akibat ingkar janji/wanprestasi karena UUPK tidak menentukan batas-batas sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, sepanjang terkait dengan sengketa atas peredaran barang dan jasa. Seharusnya, pemerintah merevisi pasal di UUPK terkait sengketa apa saja yang menjadi kewenangan BPSK, agar tidak terjadi disharmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Hakim sbelum menjatuhkan putusan sebaiknya membuat pertimbangan hukum dengan benar dan bersikap konsisten dalam menjatuhkan putusan. ......The Dispute Settlement Board (BPSK) in carrying out consumer dispute resolution in the financial services sector. This type of juridical normative research with Socio Legal Research. After the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) through the Financial Services Authority Regulation (POJK) in the financial services sector, as mandated by the OJK which is based on the Financial Services Authority Law, it does not diminish the authority of BPSK in carrying out dispute resolution in the financial services sector, by choice. on which institution is used in dispute resolution, either BPSK or LAPS is a voluntary choice of the parties and on the agreement of the parties in dispute. From the analysis of the 7 (seven) decisions, the majority of judges rejected the petitioner for objection, because there was a legal relationship in the form of a financing agreement. The debtor has defaulted, according to the judge, default is the authority of the General Court, not BPSK. In addition, for several judges' decisions that did not apply the law properly, the judges were inconsistent in making decisions, where the parties had agreed to determine the choice of dispute settlement institutions, but the judges in their legal considerations did not include these considerations. Therefore, it is said that BPSK has the authority to handle disputes in the financial services sector due to broken promises /or defaults because the UUPK does not determine the boundaries of what disputes are the authority of BPSK, as long as they are linked to disputes over the circulation of goods and services. The government should have revised the articles in the UUPK regarding any disputes that fall under the authority of BPSK, so that there is no disharmony with existing laws. Before making a decision, the judge should make proper legal considerations and be consistent in making the decision.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jessica Kirana
Abstrak :
Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) hal yakni bagaimana tingkat pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen terkait Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial, bagaimana kesesuaian isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dengan ketentuan peraturan yang ada dan yang terakhir apa saja kendala dan solusi untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah tingkat pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen terkait Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dianggap cukup baik, walaupun masih memiliki kelemahan. Lalu tidak adanya kesesuaian isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial dengan ketentuan peraturan yang ada. Perlindungan konsumen terhadap isi Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial harus mampu mengatur mengenai aspek transparansi atau akuntabilitas. Lalu juga harus mampu mencerdaskan konsumen dengan cara pemberian edukasi, literasi dan sosialisasi kepada konsumen mengenai Privacy Policy pada Terms and Conditions di jejaring sosial. Kendala yang dihadapi di sini juga berkaitan dengan pelaku usaha yang belum memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, domain dari pengawasan klausula baku, tidak adanya badan usaha jejaring sosial di Indonesia dan kerja sama internasional yang belum tentu sesuai dengan ketentuan peraturan di Indonesia. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan disahkannya RUU PDP dan penyegaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. ......The three major issue of this thesis are: the level of consumer’s knowledge about consumer protection related to Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks, the suitability of the contents of Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks with the existing regulations, the constraints and it solutions for consumer’s protection against Privacy Policy on Terms and Conditions on the social networks. This thesis is using normative-empirical legal research method. The conclusion: the consumer’s knowledge level about consumer protection related to Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks is considered quite good, although it still has weaknesses. There is no correlation between contents Privacy Policy on Terms and Conditions on social networks with the existing regulations. Consumer’s protection to the contents Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks must be able to regulate aspects of transparency or accountability. Then also must be able to educate consumers by providing literacy and socialization to consumers about Privacy Policy in Terms and Conditions on social networks. The emerging constraints that can be described are business actors who have not complied with Government Regulation No. 71 of 2019, the domain of standard clause supervision, the absence of social networking business entities in Indonesia, international cooperation which are not necessarily suit with rules in Indonesia. The solution that can be given is by passing the PDP Bill and refreshing Law No. 8 of 1999.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>