Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tarik menarik kepentingan dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tarik menarik kepentingan dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan melihat faktor pembubaran HTI oleh pemerintah dan reaksi HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis dengan memakai teori fundamentalis dari R.Scott Appleby yang menjelaskan tiga tipologi penyebab kemunculan fundamentalisme agama, kemudian teori konflik dari Ralp Dahrendorf, serta teori negara menurut Harold J.Laski. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah membubarkan HTI dikarenakan pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana, ketiga aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Sedangkan reaksi HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah, melakukan aksi perlawanan politik, hukum dan menyebarkan opini publik.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the attraction of interest in the dissolution of Hizb ut Tahrir Indonesia. The purpose of this study is to describe and analyze the interest of interest in the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia. By looking at the factors of HTI 39 s dissolution by the government and HTI reaction after being dissolved by the government.The research was conducted using qualitative research method, case study type. Data collection techniques were conducted with interviews and documentation. Analysis by using fundamentalist theory from R. Scott Appleby which explains three typologies causing the rise of religious fundamentalism, then the conflict theory of Ralp Dahrendorf and state theory according to Harold J.Laski. The results show that the reason for the government to disband the HTI is because firstly, as a legal body, HTI does not carry out a positive role to take part in the development process in order to achieve the national goals. Secondly, activities carried out by HTI indicated strongly against the objectives, principles and characteristics based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as stipulated. Finally, HTI activities are considered to have caused a collision in the community that could threaten the security and public order and endanger the integrity of the Unitary Republic of Indonesia NKRI . While HTI reaction after dissolved by the government, take action of political resistance, law and spread public opinion.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pengurangan pajak mobil dengan spesifikasi ramah lingkungan yang diberlakukan di Indonesia dan Jepang. Indonesia mengeluarkan kebijakan ini untuk membantu industri mobil dalam negeri agar tidak kalah saing dengan industri luar negeri. Jepang mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan membantu industri mobil negaranya agar penjualan mereka kembali normal karena terkena krisis ekonomi tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penyajiannya, dan didukung oleh studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dalam hal pembentukan, bentuk, dan dampak dari kebijakan diantara kedua negara. ...... This thesis discusses tax cut policy for eco-friendly car in Indonesia and Japan. Indonesia issued this policy to help domestic car industries to be able to compete with foreign car industries in the matters of national production. Japan signed the policy in order to help domestic car industries sales that affected by 2008 global crisis. This research uses qualitative with descriptive analytic method, and supported by the relevant literature. It argues that there are a differences of characteristics in formulation, form and outcomes from the policy between two countries.

Abstrak :
ABSTRAK Bantuan luar negeri, sebagai sumber pendanaan pembangunan, sampai saat ini menimbulkan dua perdebatan utama mengenai model distribusi bantuan luar negeri: kepentingan pendonor dan kebutuhan negara penerima donor. Dengan studi kasus bantuan luar negeri Jepang dan Amerika Serikat ke Indonesia tahun 2000-2016, peneliti menganalisis variasi motif dalam pemberian bantuan luar negeri yang bersifat kepentingan donor, yaitu kepentingan ekonomi dan politik-strategis. Mengacu pada operasionalisasi teori dari Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen, fokus penelitian ini akan mengonfirmasi bahwa bantuan luar negeri merupakan sebuah alat komersil dan politik bagi negara pemberi bantuan luar negeri. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri adalah sebagai strategi perdagangan dan investasi di negara penerima donor, juga untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman.

---

ABSTRACT Foreign aid, as a source of development funding, recently sparks some debate regarding two main models of foreign aid distribution whether it is because of the donor rsquo s interest, or the recipient need. With the case study of Japan and United States rsquo foreign aid to Indonesia 2000 2016 , this thesis analyzed the variation of motives regarding donor rsquo s interest economic interest and political and political strategic interests of donor countries. Referring to the operationalization of foreign aid motive theory by Degnbol Martinussen and Engberg Pedersen, the focus of this thesis will confirm that foreign aid is a commercial and political tool for foreign aid countries, as trade and investment strategy in donor countries as well as safeguard national security from threats.

Abstrak :
Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong. ......This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution. This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi Kebijakan Impor Film Asing Cina yang diatur dalam Film Industry Promotion Law sebagai upaya pemerintah Cina dalam mempertahankan ideologi sosialis dari invasi budaya dan ideologi Barat yang masuk melalui film Hollywood. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori Cultural Policy dan konsep Core Value System of Socialist, penelitian ini mencoba mengghubungkan penerapan Film Industry Promotion Law dengan upaya pemerintah Cina dalam mempertahankan ideologi sosialis. Berangkat dari asumsi bahwa terdapat keterkaitan antara Film Industry Promotion Law dengan upaya mempertahankan ideologi sosialis, penelitian ini juga menunjukan bahwa keberhasilan penerapan Film Industry Promotion Law berimplikasi dengan hilangnya budaya dan ideologi Barat yang terkandung dalam film Hollywood dan dominasi nilai-nilai sosialis dalam film-film yang beredar di Cina. Dengan begitu melalui kebijakan ini masyarakat Cina tidak terpapar dengan budaya dan ideologi Barat yang berpotensi menggeser budaya dan ideologi Cina. ...... This thesis discusses the implementation of the Chinese Foreign Film Import Policy that regulated in the Film Industry Promotion Law as an effort to defend the socialist ideology from the Western cultural and ideology invasion that entered through Hollywood movies. This study used qualitative research methods. Using the Cultural Policy theory and The Core Value system of Socialist concept, this research attempts to link the implementation of the Film Industry Promotion Law to the efforts of the Chinese government in maintaining socialist ideology. Based on the assumption that there is a connection between Film Industry Promotion Law and the effort to maintain socialist ideology, this study also shows that the successful implementation of Film Industry Promotion Law has implications for eliminate Western culture and ideology contained in Hollywood movies and the dominance of socialist values in movies circulating in China. In this way, through this policy, Chinese society not exposed to Western culture and ideology which has the potential to shift Chinese culture and ideology.

Abstrak :
Sekuritisasi kerap kali menjadi faktor penentu bagi aktor politik untuk memformulasikan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan keamanan negaranya. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat tema kebijakan imigrasi dan kaitannya dengan sekuritisasi dan geopolitik, yang mengambil studi kasus Kebijakan Imigrasi Zero-Tolerance pada masa pemerintahan Donald Trump di tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sekuritisasi dan teori geopolitk perbatasan. Temuan dari penelitian ini adalah tata letak geografis antara Amerika dan Meksiko membangkitkan sekuritisasi pemerintah Amerika untuk mempertahankan wilayahnya dari imigran ilegal yang terus berdatangan dari Meksiko. Sekuritisasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menghasilkan sebuah kebijakan imigrasi yang mengatur hal tersebut demi mempertahankan keamanan dan stabilitas Amerika. Sehingga dapat dilihat bahwa sekuritisasi dan tata letak geografis sebuah negara terhadap negara lainnya menjadi faktor pendorong dari sebuah formulasi kebijakan. ......Securitization is often a determining factor for political actors to formulate policies aimed at maintaining the security of their country. On this basis, this thesis raises the theme of immigration policy and its relation to securitization and geopolitics, which takes the case study of Zero-Tolerance Immigration Policy during Donald Trump's reign in 2018. The theory used in this research is the theory of securitization and border geopolitical theory. The findings of this study are that the geographical layout between America and Mexico evoked securitization of the American government to defend its territory from illegal immigrants who continued to arrive from Mexico. This securitization is an encouragement for the government to produce an immigration policy that regulates this in order to maintain American security and stability. So, it can be seen that the securitization and geographical layout of a country against other countries are the driving factors of a policy formulation.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas proses keberhasilan Koalisi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (KNPDI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI selaku kelompok kepentingan. Strategi politik yang dilakukan oleh KNPDI dijelaskan dengan menggunakan Konsep Kelompok Kepentingan. Selaku kelompok kepentingan KNPDI juga memberikan pengaruh dalam proses pembentukan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa strategi yang diterapkan oleh KNPDI terbukti efektif terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. ...... This final assignment discusses the success of the National Disability Coalition of Indonesia (KNPDI) in the formation of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities. This success can not be separated from the political strategy undertaken by KNPDI as interest groups. The political strategy undertaken by KNPDI is explained using the Concept of Interest Groups. As an interest group KNPDI also has an influence in the process of policy formation. The research method used is qualitative by using primary and secondary data obtained through in-depth interview and document study. The results of the research show that the strategies implemented by KNPDI proved to be effective seen from the enactment of Law No. 8 of 2016 on persons with disabilities.

Abstrak :
Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI pada pemilu 2019 menjadi kontroversi tersendiri di tubuh Partai Gerindra. Dalam prosesnya masih ada permasalahan yang belum terselesaikan. Terlepas dari penunjukan Mulan Jameela fenomena keterlibatan selebritis di dalam dunia politik khususnya di partai politik sudah berlangsung sejak era reformasi. Kesadaran selebritis mulai berubah dari sekedar hanya sebagai penghibur politik tetapi sudah mulai ikut lebih dalam yaitu melaksanakan peran politik entah itu sebagai legislatif maupun eksekutif. Hal ini, pula yang merubah faktor-faktor terjadinya selebritis terlibat dalam partai politik. Penunjukan Mulan Jameela menjadi Anggota DPR RI tidak terlepas juga dari partai politik yang menaunginya. Polemik yang terjadi juga berimbas pada calon lainnya yang seharusnya menjadi Anggota DPR RI. Permasalahan ini yang pada akhirnya menyebabkan permasalahan di tubuh Partai Gerindra sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penunjukan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra dan juga bagaimana proses penunjukan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI oleh Partai Gerindra tahun 2019-2024. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa lokasi yakni DPP Partai Gerindra dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif.

---

The appointment of Mulan Jameela to become a Member of the Indonesian Parliament in the 2019 elections has become a controversy in the Gerindra Party. In the process, there are still unresolved problems. Apart from the appointment of Mulan Jameela, the phenomenon of celebrity involvement in politics, especially in political parties, has been going on since the reform era. Celebrity awareness has begun to change from just being a political entertainer to become deeper, namely carrying out political roles whether it is as a legislative or executive. This, too, changes the factors for celebrities to become involved in political parties. The appointment of Mulan Jameela to become a member of the Indonesian Parliament was also inseparable from her political party. The polemic that occurred also had an impact on other candidates who should have become a member of the DPR RI. This problem ultimately is caused by the problems within the Gerindra Party itself. This study aims to determine what factors led to the appointment of Mulan Jameela as a member of the Indonesian Parliament by the Gerindra Party and also how the process of appointing Mulan Jameela as a member of the Indonesian Parliament by the Gerindra Party in 2019-2024. The research took the research location in DKI Jakarta Province with several locations, namely the Gerindra Party DPP and the General Election Commission. In this study using a qualitative research approach

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi proses revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang tidak kunjung selesai pada periode DPR tahun 2009-2014. Adanya relasi kepentingan politik dan ekonomi membuat revisi UU ini terpaksa dilanjutkan oleh DPR periode selanjutnya. Terhambatnya proses tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dalam sektor migas di Indonesia karena BP Migas dibubarkan pada tahun 2012 yang lalu. Kemudian pengganti BP Migas yakni SKK Migas dianggap merupakan perwujudan lain dari BP Migas. Selain itu, salah satu rekomendasi panitia angket BBM tahun 2009 menyebutkan agar revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas diselesaikan oleh DPR periode 2009-2014. Unit analisa dari penelitian ini adalah proses revisi UU Migas oleh Komisi VII yang juga melibatkan asosiasi pengusaha dan masyarakat sipil. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi literatur, dan wawancara. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori elit, teori pilihan rasional, teori perumusan kebijakan, teori politik kebijakan dan teori otonomi relatif negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses revisi UU Migas sehingga menyebabkan proses revisi UU tersebut menjadi terhambat. Selain itu, pada proses perumusaan kebijakan yang strategis seperti migas, intervensi dan kepentingan pelaku bisnis sulit untuk dihindarkan. Kelompok elit juga berperan terhadap terhambatnya proses revisi UU Migas di DPR pada periode 2009-2014. Kesimpulan dari penelitian ini ialah selalu ada relasi antara kepentingan politik dan bisnis pada sektor-sektor strategis, tidak terkecuali migas. Kepentingan elit baik politik maupun bisnis untuk membentuk badan pengusahaan menjadi salah satu indikasi lain munculnya relasi di antara kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, tarik-menarik kepentingan dalam isu kelembagaan sektor migas merupakan faktor utama yang menghambat proses revisi UU Migas.

Abstrak :
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik kewenangan antara Badan pengusahaan Batam dan Pemerinta Kota Batam. Latar belakang dari dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih kewenangan di daerah pasca desentralisasi di Indonesia merupakan gejala umum yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah. Dalam mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam digunakan teori konflik, desentralisasi dan pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik serta hubungan pusat dan daerah. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dijabarkan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Sehingga untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder dari Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, Kamar Dagang Indonesia Kota Batam dan Provinsi Riau. Disamping itu, dilakukan observasi langsung pada dua institusi serta didukung dengan data-data literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan website resmi BP Batam dan Pemko Batam. Untuk mencapai objektifitas penelitian, digunakan teknik triangulasi dengan mengklarifikasi pada Pemerintah Pusat, Akademisi, LSM, Pengusaha dan Masyarakat. Data yang dikumpulkan direduksi dan disajikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam merupakan akibat dari ketidaktegasan regulasi yang mengatur hubungan antar instansi di daerah serta hubungan pusat dan daerah. Besarnya kepentingan ekonomi politik pusat di Kota Batam. Sehingga, desentralisasi sebagai amanat UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan baik di Kota Batam. Untuk dapat mengatasi persoalan di Kota Batam, diperlukan ketegasan sikap politik pusat untuk mengakhiri konflik antar dua institusi ini dan melalui penelitian ini disarankan agar pemerintah pusat memberikan desentralisasi asimetris sebagai reorganisasi stuktur untuk mewujudkan Kota Industri Batam. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan politik, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam penelitian terkait desentralisasi dan konflik kepentingan antara pusat dan daerah. ......This research describes and analyze a dualism of authority in Batam that provoke a conflict of authority between BIFZA (Batam Indonesia Free Zone Authority) and Batam city government. This dualism of authority caused by overlap regulation that organize Batam city and legal reform, which control centralization & decentralization in Soeharto era, is not working. This conflict of authority in decentralization area in Indonesia is a general symptoms that trigger conflict of interest in a district. Describing and analyzing dualism of authority in Batam city is using theory of conflict, decentralization, and state-based approach in politic economy and the relation between the capital & district. This research is a study case using qualitative research method. Thereby in collecting the data need to do a deep interview with a stakeholder from BIFZA, Batam city government, Riau Province government, DPRD, Chamber of Commerce in Batam & Riau Province. Direct observation to these two institutions which is supported by literature such as books, legislation, journal & official website of BIFZA & Batam city government. To obtain the objectives of this research, researcher use triangulation techniques that clarifying information from capital government, academics, NGO, enterpreneur, and society. The collected data is reducted and presented. The conclusion is, dualism authority between BIFZA & Batam city government happens from indecision regulation; that control the relation between institutions in a district, the relation between capital and district, and how much politic economy central interest in Batam city. Thereby, decentralization as a mandate from UUD 1945 (State constitution of 1945) cannot work properly in Batam city. To overcome the conflict in Batam city, politic assertiveness from the capital is needed. From this research conclude a reccomendation that capital government give asymmetry decentralization as structur reorganization to gain Batam industry city. Thereby, this research can be a reference for the next research, especially in research about decentralization and conflict of interest between capital government and district.