Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewi Utari Hadi
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.
ABSTRACT
This study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Retno Diah Wiyat Apriliyani
Abstrak :

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 


The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratu Alam Nugraheni
Abstrak :
Dampak keterbatasan pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 membuat Pemerintah Kota Semarang menginisiasi Program Kampung Siaga Candi Hebat (KSCH) sebagai pendekatan terpadu untuk membangun ketahanan, meminimalkan biaya, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun, masyarakat diorganisasikan untuk dapat membantu sesama sebagai langkah penanggulangan Covid-19 di tingkat terendah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan masyarakat Kecamatan Semarang Utara pada aspek Kesehatan Program KSCH melalui mekanisme co-production sekaligus menjadi keterbaruan literatur co-production pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist dengan tujuan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan dua aktor pemerintah, lima aparat pemerintah, dua elemen masyarakat, serta tiga masyarakat penerima manfaat. Studi kepustakaan dengan dokumen Dinas Kesehatan Kota Semarang, Laporan Kinerja Relawan Program KSCH, dan sumber artikel berita. Teknik analisis data yang digunakan adalah illustrative method. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam co-production Program KSCH, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan inisator, sedangkan masyarakat Semarang Utara secara sukarela telah beperan dalam seluruh proses co-production, yaitu: co-commissioning, co-design, co-delivery, dan co-assesment. Adapun, penyelenggaraan aspek kesehatan Program KSCH terbukti memberikan manfaat baik masyarakat maupun pemerintah. Untuk itu, peran dari pemerintah dan masyarakat dalam co- production aspek kesehatan Program KSCH mampu mengurangi dampak dari pandemi Covid- 19 di Semarang Utara......The impact of limited health services due to the Covid-19 pandemic has prompted the Semarang City Government to initiate the Kampung Siaga Candi Hebat (KSCH) Program as an integrated approach to build resilience, minimize costs, and increase community participation. Meanwhile, the community is organized to be able to help others as a step to overcome Covid-19 at the lowest level. Therefore, this study aims to analyze the role of the North Semarang District community in the Health aspect of the KSCH Program through a co- production mechanism as well as being an update of the Covid-19 pandemic co-production literature in Indonesia. This study uses a post-positivist paradigm with descriptive purposes. The data collection technique is through in-depth interviews with two government actors, five government officials, two community elements, and three beneficiary communities. Literature study with documents from the Semarang City Health Service, KSCH Program Volunteer Performance Reports, and news article sources. The data analysis technique used is the illustrative method. The results of this study indicate that in the co-production of the KSCH Program, the government acts as a facilitator and initiator, while the people of North Semarang voluntarily have a role in the entire co-production process, namely: co-commissioning, co- design, co-delivery, and co-assessment. Meanwhile, the implementation of the health aspect of the KSCH Program has been proven to provide benefits to both the community and the government. For this reason, the role of the government and the community in the co- production of the health aspect of the KSCH Program is able to reduce the impact of the Covid- 19 pandemic in North Semarang.
Depok: Fakultas Ilmu Admnistrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Azami Nasri
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah. ......This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Mansur
Abstrak :
Dalam beberapa dekade terakhir, dampak perubahan iklim terus meningkat secara signifikan dan menimbulkan kerusakan pada sektor infrastruktur transportasi. Hal ini disebabkan oleh peristiwa bahaya iklim seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Salah satu daerah yang paling terdampak adalah wilayah pesisir dan perkotaan seperti Jakarta di mana bahaya iklim telah mengancam keberlanjutan pembangunan akibat rusaknya infrastruktur jalan/jembatan. Oleh karena itu, institusi tata kelola adaptif merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas lokal sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism untuk menganalisis bagaimana institusi tata kelola adaptif dapat mendukung adaptasi jalan dan jembatan di Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan dan tinjauan pustaka seperti peraturan, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen kebijakan adaptasi perubahan iklim. Hasil penelitian ini adalah bahwa institusi tata kelola adaptif telah mendukung upaya adaptasi perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi di Jakarta. Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk mencapai ketahanan, adaptasi infrastruktur transportasi masih belum terintegrasi. Pasalnya, beberapa indikator yang dikembangkan institusi tersebut belum terpenuhi, di antaranya keterlibatan aktor yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan, tidak adanya regulasi pendanaan, insentif, dan pembelajaran institusi. Padahal itu penting untuk menghasilkan kebijakan dan regulasi adaptasi perubahan iklim melalui keterlibatan aktor yang lebih luas dan pembelajaran institusi yang baik.  Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat kerja sama yang telah terbentuk dan mengintensifkan upaya adaptasi yang konkret dan spesifik, khususnya pada infrastruktur jalan dan jembatan. ......In recent decades, the impact of climate change has continued to increase significantly and inflict damage on the transportation infrastructure sector. This is caused by climate hazard events such as floods, extreme weather, and sea-level rise. One of the most affected areas is coastal and urban areas such as Jakarta where climate hazards have threatened the sustainability of development due to the destruction of road/bridge infrastructure. Therefore, the institution of adaptive governance is the right strategy for increasing local capacity as well as effort to adapt to climate change in the transportation infrastructure sector. This study used a post-positivism approach to analyze how the institution of adaptive governance could support the adaptation of roads and bridges in Jakarta. This research used qualitative methods through in-depth interviews with ten informants and literature reviews such as regulations, government performance reports, and climate change adaptation policy documents. The results study is that institution of adaptive governance has supported climate change adaptation efforts in the transportation infrastructure sector in Jakarta. There are various policies have been implemented to achieve resilience, but the adaptation of transportation infrastructure is still not integrated. It is because several indicators that developed the institution have not been fulfilled, such as the involvement of the multilevel actors in policymaking, the absence of funding regulations, incentives, and institutional learning. Whereas those are important to generate policies and regulations on climate change adaptation through the broader involvement of actors and good institutional learning. Therefore, the Jakarta Capital City Government needs to strengthen the cooperation that has been formed and intensify concrete and specific adaptation efforts, especially on road and bridge infrastructure.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasha Anggana Pratama
Abstrak :
Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif. ......Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rannatya Farahdilla Quriyah
Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 sesuai dengan indikator perencanaan strategis. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah post-positivist. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur dengan menggunakan dokumen seperti Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga 2016-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019 sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami beberapa masalah terutama dalam perencanaan strategis sehingga hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP yang diperoleh masih kurang baik. Beberapamasalah dalamrencana strategis yaitu sasaran yang tidak berorientasi hasil dan indikator kinerja yang tidak terukur. Permasalahan lain dalam perumusan rencana strategis yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kemitraan, kurangnya pemahaman dalam merumuskan rencana strategis, dan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sektor kepemudaan.
This study aims to observe the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 in accordance with strategic planning indicators. The method used in this research is post positivist. The data were collected through in depth interviews and literature studies using documents such as the Strategic Plan of the Ministry of Youth and Sports 2016-2019 and the Medium Term Development Plan RPJMN 2015 ndash 2019 as secondary data. The results of this study found that Ministry of Youth and Sports experienced some problems, especially in the strategic planning phase where the evaluation results of Performance Accountability System of Government Institutions SAKIP obtained is still not good. Some of the problems in the strategic plan are goals that are not result oriented and performance indicators that are not measurable. Other problems in the formulation of the strategic plan are the lack of governing partnerships regulation, lack of understanding in formulating strategic plans, and the absence of clear indicators of youth sector.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salsabila Annisa Adkika Ichwan
Abstrak :
Pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta dilakukan dengan menerapkan kolaborasi antara Dispora DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta dan pihak swasta. Kolaborasi yang dilakukan antar lembaga tersebut mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance. Peran yang dimiliki masing-masing lembaga tidak selalu menghasilkan kolaborasi yang baik, sebagai salah satu contoh pada tahun 2017 terdapat konflik antara Dispora DKI Jakarta dan KONI DKI Jakarta. Melihat permasalahan yang ada sebelumya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan collaborative governance Ansell & Gash dan juga faktor yang mempengaruhi collaborative governance. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta terdapat penerapan collaborative governance sebagaimana pendekatan yang dikemukakan oleh Ansell & Gash, sebab terpenuhinya indikator-indikator dari setiap dimensi proses kolaboratif. Dari analisis faktor yang mempengaruhi diketahui bahwa desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif merupakan faktor yang juga mempengaruhi collaborative governance dalam pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta.
Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta is carried out by implementing collaboration between Dispora DKI Jakarta, KONI DKI Jakarta and the private sector. Collaboration between these institutions indicates the application of collaborative governance. The role of each institution does not always result in good collaboration, as one example in 2017 there was a conflict between Dispora DKI Jakarta and KONI DKI Jakarta. Looking at the previous problems,, this thesis aims to analyze Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta using collaborative governance approach by Ansell & Gash and investigate factors that influences the collaborative process. The research is conducted through post-positvist approach with descriptive objectives by utilizing in-depth interview and literature studies as a data collection technique. The result indicates that the application of collaborative governance can be seen on Achievement-oriented Sports Coaching in DKI Jakarta, because the fulfillment of indicators from each dimension of the collaborative process. From the analysis of influencing factors, it is known that institutional design and facilitative leadership are factors that also influence collaborative governance in fostering achievement sports in DKI Jakarta.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syafira Sakti Meidiana
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak.  ......The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alexander Roni Kusumo Atmojo
Abstrak :
Knowledge Management merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan sistem pengelolaan pengetahuan. Implementasi KM di sektor publik mulai diterapkan sejak munculnya permenPANRB No. 14 tahun 2011 mengenai pedoman implementasi manajemen pengetahuan. Menindaklanjuti peraturan ini, Bappenas berupaya untuk menerapkan Knowledge Management System di dalam organisasinya. Namun sejak 2011 hingga saat ini, belum adanya penerapan yang terstruktur dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil persepsi dari pegawai Bappenas Bagaimana implementasi KM seharusnya dijalankan. Penelitian ini menggunakan teori model Knowledge Management Inukshuk sebagai landasan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penyebaran kuesioner secara online dan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber penting. Berdasarkan hasilnya diketahui bahwa mayoritas pegawai Bappenas berpendapat bahwa dalam elemen proses, Bappenas perlu menciptakan sistem KM yang terintegrasi dengan adanya aksesibilitas untuk semua pegawai. dalam elemen budaya, mayoritas pegawai setuju bahwa diperlukannya budaya yang mendukung kebiasaan Knowledge Sharing. Mayoritas pegawai juga setuju bahwa diperlukannya peran dari pimpinan untuk menciptakan budaya Knowledge Sharing. pada elemen teknologi, mayoritas pegawai setuju bahwa diperlukannya sistem KM yang berbasis aplikasi namun juga menggunakan alat intranet yang dapat menghubungkan semua repository. Dalam elemen Measurement, mayoritas pegawai setuju bahwa diperlukannya strategi evaluasi untuk mengukur pengaruh KM terhadap kualitas kinerja Bappenas. ......Knowledge Management is a science that is used to create a knowledge management system. The implementation of KM in the public sector has been implemented since the emergence of Permen PANRB No. 14 of 2011 regarding guidelines for the implementation of knowledge management. Following up on this regulation, Bappenas seeks to implement a Knowledge Management System within its organization. However, since 2011 until now, there has been no structured and integrated implementation. This study aims to obtain perceptions from Bappenas employees on how KM implementation should be carried out. This study uses the Inukshuk Knowledge Management model theory as the research foundation. This study uses a quantitative approach with online questionnaire distribution techniques and in-depth interviews with several important sources. Based on the results, it is known that the majority of Bappenas employees think that in the process element, Bappenas needs to create an integrated KM system where there is accessibility for all employees. In terms of cultural elements, the majority of employees agree that a culture is needed that supports Knowledge Sharing habits. The majority of employees also agree that the leadership role is needed to create a Knowledge Sharing culture. On the technology element, the majority of employees agree that there is a need for a KM system that is application-based but also uses an intranet tool that can connect all repositories. In the Measurement element, the majority of employees agree that an evaluation strategy is needed to measure the influence of KM on the quality of Bappenas' performance.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>