Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS mewajibkan secara bertahap Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Depok masih terdapat 664 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait keikutsertaan pada program jaminan kesehatan nasional di kota depok tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka dan Parasuraman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan bervariasi, baik dari pelayanan kantor maupun pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Badan Usaha sudah mendaftar BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan. Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik, belum tersedia anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan belum tersedia waktu bagi Badan Usaha untuk mendaftar. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah meningkatkan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjut, meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kinerja pegawai BPJS kesehatan.

---

ABSTRACTBuilding on Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 About Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS requires enterprises to become a BPJS?s participants gradually. However, based on data obtained by researchers, there are still 664 enterprises which have not registered as participants of BPJS Kesehatan. The objectives is knowing description of the factors that influence enterprises become participant of BPJS Kesehatan Depok 2015. This research is qualitative study by using in-depth interview techniques on key informants, such as HRD enterprises or representative enterprises who are used to deal with BPJS Kesehatan. Variabels use theory of three atributes of customer satisfaction by Dutka and Pasuraman. This result showed that the participation of enterprises is influenced by perception entreprises. The perception of the business entity BPJS good health varies from ministry office and service in health care facilities. such as BPJS Kesehatan is mandatory and compulsion, not good services, Its budget haven?t created, and there is no time for enterprises to register. Some suggestions from researcher are improving quality of services from health facilities in first level and advance level, increasing the number of health facilities that make collaboration with BPJS Kesehatan, and improving employees performance of BPJS Kesehatan."

"Perencanaan sumber daya manusia merupakan fungsi utama yang harus dilakukan dalam organisasi, guna menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Salah satu metode dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di instansi adalah dengan metode Workload Indicators of Staffing Needs (WISN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dokter umum dengan menggunakan metode Workload Indicators of Staffing Need (WISN) melalui observasi menggunakan tehnik work sampling di Poli Umum Puskesmas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018. Sampel penelitian ini adalah tiga orang dokter umum di Poli Umum Puskesmas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa waktu kerja tersedia bagi dokter umum di Poli Umum Puskesmas Kecamatan Pademangan adalah 76.620 menit/tahun di Poli Umum. Dengan standar beban kerja terbesar dokter umum di Poli Umum per tahun sebesar 29583,01 pelayanan medik dengan waktu penyelesaian kegiatan pelayanan medik adalah 2,59 menit per satu kali layanan. Standar tugas penunjangnya adalah 1,82. Hasil perhitungan WISN didapatkan kelebihan tenaga satu orang dokter. Diperlukan peningkatan kualitas layanan dengan mengevaluasi standar mutu layanan.

---

Human resource planning is the main function that must be carried out in the organization, to ensure the availability of the right workforce to regulate various positions, positions and the right job at the right time. One of methods in planning the needs of health workers in institutions is the Workload Indicators of Staffing Needs (WISN) method.

This study discusses the needs of general practitioners by using the Workload Indicators of Staffing Needs (WISN) through observation using work sampling technique at the General Poly of the Public Health Center of Pademangan District, North Jakarta in 2018.

This study uses a qualitative type of research with descriptive design. This research was conducted in December 2018. The sample of this study were three general practitioners at the General Poly District Health Center of Pademangan District, North Jakarta.

The results of this study indicate that the working time for general practitioners at the General Police of Pademangan District Public Health Center is 76,620 minutes / year at General Poly. With the workload standard of the practitioner at General Police per year was 29583.01 medical services with medical service approval time was 2.59 minutes per one time service. The supporting task standard was 1.82. The results of the WISN calculations obtained were by the strength of one doctor. Improved service quality is needed by evaluating service quality standards."

"Pendahuluan: Instalasi gawat darurat (IGD) sebagai unit yang sangat penting di rumah sakit memiliki banyak masalah terkait indikator mutu antara lain peningkatan 20,9% length of stay (LOS), adanya 2,2% pasien yang tidak mendapatkan triase, 8,6% pasien yang mendapatkan kejadian medis yang dapat dicegah dan angka kematian sebesar 14,6%. Permasalahan ini harus diselesaikan agar tidak menganggu kinerja IGD dan rumah sakit, salah satu caranya adalah menggunakan lean thinking. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lean tools yang paling banyak digunakan dan dampaknya pada indikator mutu di IGD. Metode: Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan penelusuran studi melalui database PubMed, Scopus dan EBSCO yang menghasilkan 19 studi terinklusi dari tahun 2011-2021. Hasil: Penelitian ini menemukan sebagian besar IGD di studi terinklusi berhasil meningkatkan indikator mutunya melalui implementasi lean thinking. Lean tools yang paling banyak digunakan adalah Value Stream Mapping (VSM) pada fase define dan kaizen pada fase improve, sedangkan indikator mutu yang paling banyak digunakan adalah door to doctor time sebagai luaran primer dan length of stay (LOS) sebagai luaran sekunder.

---

Introduction: The emergency department (ED) as a very important unit in the hospital has many problems related to quality indicators, including an increase of 20.9% length of stay (LOS), 2.2% of patients who did not receive triage, 8.6% of patients who get preventable medical events and the mortality rate is 14.6%. This problem must be resolved so as not to interfere with the performance of the ED and hospital, one of the solutions is to use lean thinking. Therefore, this study aims to determine the most widely used lean tools and their impact on quality indicators in the ED.

Methods: This study used a literature review method by tracing studies through the PubMed, Scopus and EBSCO databases which resulted in 19 included studies from 2011-2021.

Results: This study found that most of the ED in the included study succeeded in improving their quality indicators through the implementation of lean thinking. The most widely used lean tools are Value Stream Mapping (VSM) in the define phase and kaizen in the improve phase, while the most widely used quality indicators are door to doctor time as the primary outcome and length of stay (LOS) as the secondary outcome."

"Tujuan khusus dari penulisan ini Memahami cara pembuatan laporan PTAP di PT Harsen Laboratories sesuai dengan Protap dan persyaratan CPOB dan Mengetahui profil mutu salah satu produk obat yaitu M Kaplet salut selaput yang diproduksi oleh PT Harsen Laboratories selama periode tahun 2019. Pengkajian mutu produk umumnya dilakukan setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen Pengkajian Mutu Produk (PMP) atau Product Quality Review (PQR), yang dimana merupakan suatu bagian dari evaluasi

---

The specific purpose of this paper is to understand how to make PTAP reports at PT Harsen Laboratories in accordance with the Protap and CPOB requirements and to know the quality profile of one of the medicinal products, namely M membrane coated caplet produced by PT Harsen Laboratories during the period of 2019. Assessment of product quality is generally carried out every time. years and set forth in a Product Quality Review (PQR) document, which is a part of post-production evaluation that analyzes medicinal products within 1 year. The scope of this PTAP report includes procedures for reviewing each product manufactured in one year. The minimum number of batches that a PTAP report can generate is 3 batches. This is based on the number of 3 batches which is the minimum amount of data that can be analyzed statistically validly. QA staff collects batch records consisting of Batch Processing Records (BMR), Batch Packaging Records (BPR), In Process Control (IPC) Reports and Product Analysis Reports that have been released or rejected disposition and ensure the batch is accompanied by the QA Manager initials. The QA staff creates a PTAP attachment template on Microsoft Excel by inputting the data listed in the BMR, BPR, IPC Report and Product Analysis Report according to the predetermined format. The IPC is processed and the results of product analysis are carried out using statistical methods and interpreting the statistics. The results obtained by PTAP made at PT Harsen Laboratories are in accordance with the CPOB requirements, the data displayed is adjusted to the type of product preparation, and the method of making reports has been listed both in the Protap and Production M of film coated caplets in the 2019 period meeting the requirements of the quality specifications that have been determined. It is necessary to record batch record pasca produksi yang menganalisa produk obat dalam jangka waktu 1 tahun. Ruang lingkup dari laporan PTAP ini meliputi prosedur untuk pengkajian setiap produk yang dibuat dalam satu tahun. Jumlah batch minimum yang dapat dibuat laporan PTAP adalah sebanyak 3 batch. Hal ini didasari jumlah 3 batch merupakan jumlah minimum data yang dapat dianalisis statistika secara valid. Staff QA mengumpulkan batch record yang terdiri dari Catatan Pengolahan Batch (BMR), Catatan Pengemasan Batch (BPR), Laporan In Process Control (IPC) dan Laporoan Analisa Produk yang telah dilakukan disposisi rilis atau ditolak serta pastikan batch tersebut sudah disertai dengan paraf Manager QA. Staff QA membuat template Lampiran PTAP pada Microsoft Excell dengan cara menginput data-data yang tercantum dalam BMR, BPR, Laporan IPC dan Laporan Analisa Produk sesuai format yang telah ditetapkan. Dilakukan pengolahan terhadap IPC dan hasil analisa produk dengan menggunakan metode statistik dan melakukan interpretasi terhadap statistika. Hasil yang diperoleh PTAP yang dibuat di PT Harsen Laboratories sudah sesuai dengan persyaratan CPOB, data yang ditampilkan disesuaikan dengan jenis sediaan produk, serta cara pembuatan laporan sudah tercantum baik dalam Protap dan Produksi M kaplet salut selaput pada peroide tahun 2019 memenuhi persyaratan spesifikasi mutu yang telah ditentukan. Perlu pencatatan peminjaman batch record dengan menginput data di sistem komputer untuk mencegah kehilangan batch record dan perlu dilakukan peningkatan mutu secara bertahap mulai dari kualifikasi dan validasi alat produksi.

---

The specific purpose of this paper is to understand how to make PTAP reports at PT Harsen Laboratories in accordance with the Protap and CPOB requirements and to know the quality profile of one of the medicinal products, namely M membrane coated caplet produced by PT Harsen Laboratories during the period of 2019. Assessment of product quality is generally carried out every time. years and set forth in a Product Quality Review (PQR) document, which is a part of post-production evaluation that analyzes medicinal products within 1 year. The scope of this PTAP report includes procedures for reviewing each product manufactured in one year. The minimum number of batches that a PTAP report can generate is 3 batches. This is based on the number of 3 batches which is the minimum amount of data that can be analyzed statistically validly. QA staff collects batch records consisting of Batch Processing Records (BMR), Batch Packaging Records (BPR), In Process Control (IPC) Reports and Product Analysis Reports that have been released or rejected disposition and ensure the batch is accompanied by the QA Manager initials. The QA staff creates a PTAP attachment template on Microsoft Excel by inputting the data listed in the BMR, BPR, IPC Report and Product Analysis Report according to the predetermined format. The IPC is processed and the results of product analysis are carried out using statistical methods and interpreting the statistics. The results obtained by PTAP made at PT Harsen Laboratories are in accordance with the CPOB requirements, the data displayed is adjusted to the type of product preparation, and the method of making reports has been listed both in the Protap and Production M of film coated caplets in the 2019 period meeting the requirements of the quality specifications that have been determined. It is necessary to record batch record lending by inputting data in a computer system to prevent loss of batch records and it is necessary to gradually increase the quality starting from the qualification and validation of production equipment."

"[ABSTRAK

Diabetes Mellitus merupakan penyakit epidemik yang menjadi ancaman global.

Selain tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, juga menyebabkan sebagian

besar negara di dunia mengeluarkan anggaran kesehatan yang besar. Penelitian ini

bertujuan untuk menghitung besarnya biaya langsung medis dan faktor-faktor

yang mempengaruhinya pada penderita rawat jalan diabetes mellitus tipe 2.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari ? Pebruari 2015 di RSUD dr. Abdul

Aziz Singkawang, Kalimantan Barat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif

analitik dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan secara

retrospektif berdasarkan data tahun 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 200.

Hasil analisis multivariat, terdapat perbedaan yang signifikan biaya langsung

medis pada setiap tipe penatalaksanaan, lama sakit dan komplikasi yang dialami

penderita. Upaya promotif dan preventif perlu ditingkatkan untuk mencapai

efektivitas dan efisiensi pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup penderita.

---

ABSTRACT

Diabetes mellitus has epidemic diseases that seriously global threated. Except,

hight level of morbidity and mortality, its also caused most countries in the world

spend a lot of money for health care. This study purpose to count direct medical

costs and factors of influence on type 2 diabetes mellitus outpatient care. This

study conduct on January to February 2015 in RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang

at West Kalimantan. Design study used cuantitative analysis by secondary data

that retrospectively collected on 2013 data and number of samples are 200. Result

of multivariate analysis, there were significant difference means of direct medical

costs of type 2 diabetes mellitus outpatient care on type of care, diseases duration,

and complication. Health promotion and prevention on type 2 diabetes mellitus

intervention must be increasingly to achieve effective and efficient cost of care

and to increase patient?s quality of life., Diabetes mellitus has epidemic diseases that seriously global threated. Except,

hight level of morbidity and mortality, its also caused most countries in the world

spend a lot of money for health care. This study purpose to count direct medical

costs and factors of influence on type 2 diabetes mellitus outpatient care. This

study conduct on January to February 2015 in RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang

at West Kalimantan. Design study used cuantitative analysis by secondary data

that retrospectively collected on 2013 data and number of samples are 200. Result

of multivariate analysis, there were significant difference means of direct medical

costs of type 2 diabetes mellitus outpatient care on type of care, diseases duration,

and complication. Health promotion and prevention on type 2 diabetes mellitus

intervention must be increasingly to achieve effective and efficient cost of care

and to increase patient’s quality of life.]"

"Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan Puskesmas 25,62 %. Bedasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

---

Health expenditure is a type of regional expenditure used to fund the implementation of government initiatives and programs in the health sector that fall under the jurisdiction of provinces or districts/cities. This research aims to provide a comprehensive overview of public health expenditure in order to inform the allocation of resources and evaluate the effectiveness of these expenditures in improving health outcomes. This research employs a descriptive research design, using data on government funding for health initiatives. The results of the study show that the source of financing is from the amount allocated by the APBD, the funds spent are adequate, this can be seen from the percentage of the amount obtained by 12.8% in 2019. Managers in the health sector show that there are managers who are dominated by hospitals amounting to 39, 94%, Health Office 34.44% and Health Center 25.62%. Based on the type of curative service function only reached 24.5%.. Overall, this research finds that a significant proportion of health spending is directed towards indirect expenditures, resulting in low levels of equity in funding for curative programs."

"Rumah sakit memiliki tujuan memberikan pelayanan yang merata tanpa memandang status ekonomi, untuk pemerataan pemberian layanan dan kemudian pemerintah membentuk JKN yang selanjutnya dikelola oleh BPJS kesehatan. Pasien peserta BPJS yang sudah dilayani akan dilakukan penagihan klaim kepada BPJS. Apabila berkas klaim yang diterima BPJS tidak lengkap maka pembayaran akan ditunda sampai rumah sakit melengkapi adanya kesepakatan antar  rumah sakit dan BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian observasional atau non-eksperimental dengan menggunakan metode kualitatif melalui telaah dokumen berkas klaim pending tahun 2021 dan wawancara mendalam terhadap informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab klaim pending di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nabasa tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah dari total 5380 klaim yang diajukan, ada 1599 kasus klaim pending. Dari hasil penelitian juga didapatkan ada tujuh faktor penyebab klaim pending dan tiga kasus terbanyak adalah resume medis tidak lengkap, koding tidak sesuai serta konfirmasi USG pada rawat jalan. Penyebab kasus klaim pending tersebut karena tidak ada pengecekan dahulu berkas klaim sebelum berkas tersebut diajukan, human error, serta petugas koder dan verifikator rumah sakit yang tidak kompeten.

---

The hospital aims to provide equal services regardless of economic status, leading to establishment of the National Health Insurance (JKN) managed by the Health Insurance Administration Agency (BPJS Kesehatan). Patients who are participants of BPJS will have their claims billed to BPJS after receiving treatment. If the claim documents obtained by BPJS are incomplete, the payment will be postponed until the hospital completes the necessary agreement between the hospital and BPJS. This research is an observational or non-experimental study conducted using qualitative methods through the review of claim document files pending in 2021 and in-depth interviews with informants. The goal is to obtain information about the factors causing pending claims at the Nabasa Mother and Child Hospital in 2021. The results of this study show that out of a total of 5,380 claims submitted, there were 1,599 cases of pending lawsuits. The research also identified seven factors causing pending claims, with the top three being incomplete medical resumes, incorrect coding, and lack of confirmation for outpatient ultrasound examinations (USG). The causes of these pending claim cases are attributed to the need for prior verification of claim documents before submission, human error, and incompetent hospital coders and verifiers."

"Total hip arthroplasty (THA) adalah tindakan ortopedi popular, yaitu prosedur mengganti secara keseluruhan sendi panggul yang mengalami kerusakan dengan implan atau prosthesis. Utilitas THA diperkirakan akan terus tumbuh dimasa yang akan datang. enhance recovery after surgery (ERAS) diperkenalkan sebagai pendekatan multidisiplin yang bertujuan untuk mengoptimasi dan mempercepat proses penyembuhan berdasarkan praktik berbasis bukti. Berdasarkan literatur, implementasi ERAS pada THA terbukti mampu mengurangi jumlah hari rawat dan menghembat biaya perawatan. Evaluasi ekonomi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas/luaran intermediate yang terdiri dari length of stay dan persen sukses operasi serta biaya yang dikeluarkan antara THA protokol ERAS dan konvensional. Studi ini menggunakan desain studi potong lintang dengan perspektif penyedia layanan kesehatan. Data dikumpulkan mulai Januari 2020 hingga Mei 2023. Hasil uji bivariat dengan SPSS menujukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada efektivitas. Evaluasi radiografi menunjukkan persentase sukses 100% pada kedua protokol, sedangkan persentase LOS ≤5 hari menunjukkan hasil sebesar 88% pada THA ERAS dan 75% pada THA konvensional. Hasil perhitungan ACER menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu nilai ACER untuk THA ERAS lebih rendah dibandingkan Konvensional (Rp47.187.729 dan Rp54.460.322). Berdasarkan nilai ACER, THA ERAS berpotensi lebih efisien dibandingkan THA Konvensional dengan efektivitas yang lebih baik. Namun, hasil CMA menunjukkan bahwa biaya rata-rata satu tindakan dengan pendekatan Konvensional lebih rendah daripada ERAS, yaitu Rp40.845.242 dibandingkan Rp41.525.202. Efektivitas ERAS dapat lebih ditingkatkan lagi dan memiliki efektivitas biaya dibandingkan Konvensional bila dapat diperoleh data yang lebih besar sampelnya, prosedur yang lebih jelas untuk pemulangan pasien dan clinical pathway yang tersusun baik.

---

Total hip arthroplasty (THA) is a widely performed orthopedic procedure involving the complete replacement of a damaged hip joint with an implant or prosthesis. With its increasing popularity, the utilization of THA is expected to grow in the future. Enhance recovery after surgery (ERAS) has emerged as a multidisciplinary approach aimed at optimizing and expediting the healing process through evidence-based practices. Literature supports the implementation of ERAS in THA, as it has been shown to reduce hospitalization duration and treatment costs. This economic evaluation aims to analyze the effectiveness in the form of intermediate outcomes, including length of stay (LOS) and the success rate of the operation, as well as the costs associated with ERAS and conventional THA protocols. The study employs a cross-sectional design from the perspective of healthcare providers, collecting data from January 2020 to May 2023. Bivariate tests conducted using SPSS demonstrate no significant difference in effectiveness. Radiographic evaluation indicates a 100% success rate in both protocols, while LOS ≤5 days is observed in 88% of THA ERAS cases and 75% of conventional THA cases. Calculated ACER values show that THA ERAS has a lower cost (Rp. 47,187,729) compared to Conventional (Rp. 54,460,322), suggesting greater potential in efficiency and effectiveness. However, the cost-minimization analysis (CMA) reveals that the average cost of a single action using the Conventional approach (IDR 40,845,242) is lower than that of ERAS (IDR 41,525,202). To further enhance the effectiveness of ERAS and ensure cost-effectiveness relative to Conventional THA, obtaining a larger sample size, establishing clear patient discharge procedures, and implementing well-organized clinical pathways are recommended"

"Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.

---

Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants."