Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 63 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Noorman Effendi
Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah bahwa liberalisasi di bidang pertanian yang merupakan mandated agenda dan dilakukan melalui serangkaian perundingan multilateral serta tertuang dalam Agreement on Agriculture (AoA) menuntut Indonesia sebagai anggota WTO untuk mematuhinya. Permasalahan yang timbul adalah bahwa Indonesia belumlah mempunyai kebijakan yang adaftif dan tepat dengan komitmen Indonesia terhadap AoA tersebut dan juga mampu mengedepankan kepentingan nasional melalui peningkatan ekspor produk pertanian Indonesia di pasar intemasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kebijakan/strategi yang tepat bagi pemerintah Indonesia dalam perundingan lanjutan WTO bidang pertanian dalam upaya mendukung pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional dari D. Neuchterlein, yang perumusan kebijakan suatu negara haruslah didasarkan pada ide-ide dasar dari kepentingan nasionalnya. Lebih lanjut Morgenthau menunjuk bahwa kepentingan nasional merujuk pada sasaran politik, ekonomi atau sosial yang ingin dicapai oleh suatu negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data penelitian adalah melalui studi pustaka dan internet berupa data-data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlu diperjuangkannya prinsip Special and Differential Treatment (S&D) oleh Indonesia sebagai bagian integral dari perundingan WTO di bidang pertanian. Prinsip ini sangat panting diperjuangkan sebagai pembeda dalam tingkat pembangunan ekonomi antar negara berkembang dan negara maju. Bagi Indonesia, S&D harus mencakup akses pasar, dukungan domestik dan tingkat subsidi ekspor. Selain itu juga, dengan prinsip S&D juga, masalah non trade concern yang dapat diangkat oleh Indonesia adalah perlu diberikannya fleksibilitas dalam menetapkan alat kebijaksanaan yang mendukung tercapalnya program ketahanan pangan wilayah pedesaan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pertanian Indonesia memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap peraturan internasional yang ada dan dapat mengedepankan kepentingan Indonesia. Kebijakan agribisnis yang berdaya saing haruslah diupayakan oleh pemerintah guna memperbaiki kondisi pertanian nasional sekaligus merupakan arah pembangunan sistem dan usaha pertanian yang berdaya saing dalam upaya memasuki pasar dunia dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T1683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jaka Sutisna
Abstrak :
Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap dampak kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengaturan dan Pengelolaan Kewenangan di Bidang Perhubungan Laut di kabupaten/kota Cilegon. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah: 1) Ketidaksamaan persepsi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 2) Adanya Peraturan yang tidak sejalan atau bertentangan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan Peraturan pelaksanaannya. 3) Khusus di bidang perhubungan laut lahirnya PP 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang materinya tidak sejalan dengan jiwa UU No. 22 Tahun 1999, 4) Lahirnya Peraturan Daerah No. I Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang ditetapkan pemerintah kota Cilegon yang materinya bertentangan dengan PP 69 Tahun 2001. Analisis Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Pelaksanaanya di bidang Perhubungan Laut Pada Pemerintah Kota Cilegon diangkat 6 (enam) hal pokok, yakni Desentralisasi dan otonomi Daerah. Kewenangan Pemerintah Desentralisasi di Bidang Perhubungan laut, Aspek Kepelabuhanan. Aspek Keselamatan Pelayaran. Aspek Lalu Lintas dan. Angkutan Laut. Hubungan Kebijakan Otonomi Daerah dengan Ketahanan Nasional. Hasil Penelitian menemukan: 1) Pelabuhan laut merupakan potensi yang membedakan secara signifikan Kota Cilegon dengan daerah lainnya di Indonesia, 2) Masalah krusial ketidaksinkronan antara Perda dengan PP adalah pengertian pelabuhan khusus, pengelompokan pelabuhan, pengelolaan kepelabuhanan, 3) Secara rill di wilayab Kota Cilegon tetjadi perebutan kewenangan pengelolaan wilayah Kepelabuhanan antara PT Pelindo dengan Pemda Cilegon , sebagai akibat adanya dualisme Peraturan di bidang Kepelabuhan yang menimbulkan kondisi ketidakpastian hukum, 4) Pelabuhan sebagai pusat pengembangan mempunyai multiplier efek yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di Kota Cilegon, 5) Sikap yang masih sentralistik dari Pemeritah Pusat, 6) Sistem legislasi kepelabuhan harus disempurnakan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dan pada otonomi daerah serta ketentuanketentuan dan konvensi internasional. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada Pemda, tetapi dalam pelaksanaannya masih memerlukan penyesuaian karena masih banyak ketentuan yang bertentangan dengan jiwa dan maksud dan pada otonomi daerah. Pelabuhan Laut memegang peranan yang penting dalam menunjang perekonomian daerah dan perekonomian nasional, karena pelabuhan merupakan tempat mobilitas penduduk dan distribusi barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pemda diharapkan dengan kebijakan otonomi daerah dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Begitu pula pengelolaan pelabuhan di Kota Cilegon supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, industri dan mengurangi pengangguran. Untuk menunjang Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kepelabuhanan, agar disempurnakan sesuai dengan jiwa Otonomi Daerah. This research is an, valuation on the impact of Regional Autonomy policy on port authority management and maritime regulations in the regency/city of Cilegon. The focal point of the thesis is: 1) Different perceptions of regional autonomy implementation between the central/provincial government and the regiona4lmunicipal government; 2) Contradictory regulations between Law No 22 Year 1999 and its lower implementing regulations; 3) Particularly in the field of maritime, the Government Regulation No 69 Year 2001 on the port management in which the content is contradicting with the spirit Law No 22 Year 1999; 4) The Regional Regulation No I Year 2001 on port management stipulated by the municipal government of Cilegon City in which the material conflicts with the Government Regulation No 69 Year 2001. The analysis of the decentralization and regional autonomy and their implementation in the field of sea transportation in the municipal government of Cilegon discusses 6 (six) main points: i.e. decentralization and regional autonomy, the authority of decentralized government in the field of sea transportation, the aspect of the port, the safety aspect in sailing, the aspect of traffic and sea transportation, the relationship between the regional autonomy policy and national defense. The finding of the research shows that: 1) The port has made significant difference between Cilegon City and other cities in Indonesia; 2) The crucial discrepancy between the Regional Regulation and the Government Regulation situates on the perception of particular port, grouping the ports, and port management; 3) In Cilegon City, there are two managerial authorities on port management, between PT Pelindo and Cilegon Municipal Government, as a result of dualistic regulations, which in turn bringing to the inconsistency of laws; 4) The port as the development center has a multiplied effects which greatly influences the economy and growth of Cilegon City; 5) Centralistic attitude of the Central Government; 6) Port legislation system needs to be improved considering the aim and goal of regional autonomy and the international laws and conventions. The policy on the regional autonomy has given authority to the regional government. However, at the implementing level, there are many aspects that need to be modified/revised due to the many regulatory instruments conflicting with the spirit and aim of the Regional Autonomy. A seaport plays a very important role in supporting the regional and national economy because it is the place of people mobility and the goods distribution needed by the society. It has been expected that the Regional Government with regional autonomy policy can benefit the resources of the region so that the people welfare can be improved. It has also been expected that the port management in Cilegon City can improve the economic growth, trade, and industry and decrease unemployment. In order to support the regional and national defense, all legal instruments regulating port management should be revised and adapted with the spirit of regional autonomy.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11384
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bimo Aji
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pinjaman IMF terhadap Indonesia serta peran Amerika Serikat sebagai salah satu anggota pemegang hak suara terbesar di IMF. IMF sebagai lembaga keuangan internasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kerja sama moneter internasional, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memperluas perdagangan internasional. Terjadinya krisis yang melanda Indonesia yang memperburuk perekonomian dimana Indonesia adalah juga sebagai anggota IMF turut menjadi sorotan dunia internasional. Hubungan antara Indonesia dengan IMF yang selama ini identik dengan kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat yang dikarenakan Amerika Serikat mendominasi keputusan yang diambil IMF menjadikan hubungan Indonesia dengan IMF lebih banyak ditangani oleh Amerika Serikat.

Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana Amerika Serikat mempengaruhi kebijakan IMF, khususnya terhadap pinjaman IMF kepada Indonesia dalam mengatasi krisis finansial dan ekonomi. Yang diteliti adalah sejauh mana pengaruh dan peran Amerika Serikat sebagai anggota IMF terhadap pengambilan keputusan pinjaman IMF dan juga faktor-faktornya.

IMF disini adalah sebagai organisasi internasional yang merupakan non-state actor. Menurut Cardoso, peranan faktor intern dan kekuatan ekstern merupakan faktor yang saling berkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan sumber-sumber dari studi kepustakaan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian ini menggambarkan sejarah perkembangan dan hubungan Indonesia - Amerika Serikat sejak Orde Baru hingga krisis yang melanda Indonesia dimana IMF sebagai pihak pemberi pinjaman.

Krisis moneter ini juga menyebabkan timbulnya ledakan pengangguran, kesenjangan sosial, naiknya harga-harga jauh di atas rata-rata, dan sebagainya. Munculnya uluran tangan IMF tentu saja merupakan hal yang sangat menolong untuk mengatasi krisis di Indonesia, namun kritik-kritik tajam banyak pula berdatangan karena IMF pasti memberikan pinjaman tersebut dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh Indonesia.
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aidil Fitri M. Hatta
Abstrak :
Pertahanan adalah aspek yang sangat penting dari keamanan karena berkaitan dengan ancaman yang tergawat bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa, yaitu perang. Oleh karena itu salah satu upaya negara yang sangat vital adalah membangun kemampuan pertahanan nasional. Nama Pindad identik dengan perangkat militer karena perusahaan yang berdiri sejak zaman Belanda ini adalah satu-satunya pabrik senjata militer di tanah air. Sejak 1983 perusahaan yang berpusat di Bandung, Jawa Barat ini, memproduksi sejumlah peralatan non-militer (komersil). Tahun 2000, produksi komersial itu menyumbang lebih dari 30 persen dari total keuntungan perusahaan. PT. Pindad memiliki enam divisi yang menghasilkan bcrbagai peralatan/ senjata militer maupun komersial (non-militer). Guna mendukung produksi nonmiliter (komersil) PT Pindad memiliki empat divisi yaitu divisi mekanik, divisi elektrik, divisi tempa dan cor, serta divisi rekayasa industri dan jasa. PT. Pindad juga bekerja lama dengan sejumlah perusahaan acing, di antaranya Simens Indonesia untuk produk jasa dan permesinan, GHH Borsik South East Asia untuk proyek jasa konstruksi dan perawatan turbin gas uap, serta NV-Belgia dalam proses pembangkit listrik. Produktivitas PT. Pindad perkaryawan setiap tahun terus meningkat, tahun 1998 sebesar Rp. 40,9 juta/ karyawan, menjadi Rp. 65 juta/lkaryawan pada tahun 1999 dan tahun 2000 meningkat lagi sebesar Rp. 71,13 juta/karyawan. PT. Pindad turut berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan analisis peneliti, prosentase PT. Pindad dalam menyumbang PDB tahun 2001 scbcsar 0,24%. Walaupun proscntasenya relatif kecil PT Pindad berperan dalani menunjang tumbuhnya industri baru sehingga pertumbuhan ekonomi di sektor industri akan terus meningkat. PT Pindad juga berperan dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia. Melalui alih teknologi ini diharapkan dapat meinbawa bangsa Indonesia menuju masyarakat industri karena nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa hanya dapat dilingkatkan dengan penguasaan Iptek.
Defense is a very important aspect from security, because it goes together with threat in a serious condition for continuity of state and nation, which is war. Therefore one of the state's vital efforts is to develop the ability of national defense. Pindad's name is a representative of military peripheral, because this company, which builds since colonial time, is the only military factory in Indonesia Since 1983 the company, which centered in Bandung, West Java, produced a number of non-military (commercial) equipments. In the year 2000, those commercial productions contribute more than 30 percentages of all the company advantages. PT. Pindad has six divisions that produce various military weapons and also commercial (non-military) equipments. Four of them are to support non-military (commercial) productions. Those are mechanical division, electrical division, forging and casting division, and also industrial and service engineering division. PT. Pindad also cooperate with a number of foreign companies, for example Siemens Indonesia for service and machinery products, GHH Borsik South East Asia for construction service project and treatment of gas condense turbine, and also NV-BELGIA in power plan building. Annual productivity of PT. Pindad each employee increases every year. In 1998, it was equal to Rp. 40,9 million per employees, becoming Rp. 65 million per employees in the year 1999 and mounting again in the year 2000 that was equal to Rp. 71,13 million per employees PT. Pindad partakes in improving national economic defense. Pursuant to researcher analysis, in the year 2001 PT Pindad contributed National Domestic Bruto equal to 0,24%. Although the number of percentage relative small, PT Pindad still has a part in to support the new industry growing, so that the economic growth in industrial sector will be increase. PT Pindad also plays a part to improve national science and technology. Through technology exchanges is expected would bring Indonesian peoples to the industrial society because the added value in yielding goods and service can only be improved with science and technology.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T13378
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suwarno Putra R.
Abstrak :
Sebagai pola dasar pembangunan nasional, ketahanan nasional Indonesia yang tangguh akan lebih mendorong laju pembangunan nasional, dan berhasilnya pembangunan nasional akan lebih meningkatkan ketahanan nasional (Lemhan.nas 1993: 25). Ini berarti terdapat kaitan timbal balik antara pembangunan dan ketahanan nasional, Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (national-building) (Siagian 1985 : 3). Proses pembangunan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini berkaitan satu dengan yang lain membentuk sistem pembangunan, yang dikelola dalam administrasi pembangunan. Mengingat kemungkinan kekeliruan dan dalam keseluruhan proses pembangunan itu, maka dilakukanlah pengawasan pembangunan. Pengawasan dalam pembangunan sangat penting, karena bila tidak, maka tidak mungkin dilakukan koreksi/perbaikan manajemen (administrasi) pembangunan. Tanpa pengawasan maka pembangunan tidak akan berj,alan sebagaimana mestinya. Dengan demikian pengawasan pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan merupakan produk hukum yang akan diimplementasikan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bentuk pengawasan pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan saat ini adalah oleh atasan langsung (Pengawasan Melekat) dan oleh aparat pengawas (pengawasan fungsional).Pengawasan.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T5610
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdullah Puteh
Abstrak :
Pendahuluan Latar Belakang Di dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa bangsa Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah propinsi, dan daerah-daerah propinsi terbagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil yang masing-masing bersifat otonom. Implikasi dari ketentuan tersebut dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kemudian untuk tingkat yang lebih rendah diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 yang mengatur Pokok-Pokok Pemerintahan Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa merupakan bagian yang integral dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T 5609
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mardety
Abstrak :
Perekonomian Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama ( PJPT I) telah mengalami berbagai perubahan, baik perubahan di dalam sistem pengelolaan maupun perubahan dalam strategi dan kebijaksanaan. Berbagai kebijaksanaan ekonomi yang telah diterapkan, telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur perekonomian nasional yang diikuti oleh perubahan social. Sejak Pelita I ( Pembangunan Lima tahun), yang dimulai pada tahun 1969, melalui Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1969, terlihat beberapa kebijaksanaan ekonomi yang dirumuskan dan diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Berbagai kebijaksanaan yang telah diterapkan tersebut bila dilihat dari sudut kharakteristik pembangunan ekonomi dapat diajukan tiga tahap kebijaksanaan. Tahap pertama, merupakan tahap rehabilitasi. Strategi kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi pada masa pertama Orde Baru memberi prioritas kepada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 1. Rehabilitasi ini ditandai dengan memulihkan?
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akhmad Junaidi
Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia is grouped in a small country, as Indonesia's market share of milk commodity is less than 0.05 7 in the world market (1987), and Indonesia cannot influence the world price of milk. From 1978 until now, Indonesia has been conducting inward looking policy by controlling milk imported by the milk industry. The government regulates local content requirement for the industry's milk raw material. Every milk raw material imported by the industry must be guaranteed by local fresh milk, it is known by Ratio Policy. Restriction of raw material milk imported by the industry has a tendency more tight than 10-year ago, and it caused milk scarcity in the domestic market. Coefficient of income elasticity of milk demand in Indonesia is 2.3, it said that each increasing one percent of income, demand for milk must increases 2.3 percent. In fact GNP per head has a tendency increasingly, but it is contradiction that rate of milk consumption per head has a tendency decreasingly. It is as a description for milk consumption, an Indonesian consumes milk is about 4.23 kg/year in 1978 and compared to 1990 is about 4.08 kg/year. Government of Indonesia also protects the domestic milk industry through instrument of tariff and non-tariff barriers. Average of rate of nominal tariff for final goods between 30 until 40 percent, and intermediate input is about 22.84 percent.

In other side, the government controls local content requirement (semi quota) through the Ratio Policy. By using the Ratio Policy, average of rate of real nominal tariff approach 270 percent. The fact, domestic milk price is higher than world milk price. The effective rate of protection (ERP) received by the milk industry is almost 345 %. The rill ERP is higher than nominal tariff, and it indicates protection of milk commodity in Indonesia is aimed to protect final goods and milk industry not farmers as suppliers? local fresh milk. 19 medium and large milk factories control a large number of final goods, and the market structure is oligopoly. Variable of dairy cows correlates and influences significantly the supply side of milk production, that means the rate of productivity a dairy cow from 1978 - 1990 increase sharply. But the productivity of dairy cow in Indonesia is still less than in the United Stated. Variables of GNP per head and Ratio Policy, and Price of milk influence significantly to the demand side.

Study recommends 1) The Real Effective Rate of Protection for milk industries must be decreased by relaxing or Ratio Policy; 2) Productivity of dairy cows have to increase through improving management at farmers level and nutrient for the cows; 3) In conducting Ratio Policy needs considering national growth of population and rate of consumption of people; 4) The milk industries must keep to obligate to absorb all local fresh milk produced by the farmers.
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marihuruk, Walfred Tagor
Abstrak :
Tesis ini dimotivasi oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan SK No. 397/KMK.01/2004 tanggal 6 September 2004 yang berisi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor Carbon Black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan. Pengenaan BMAD berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SK Menteri Keuangan ini. Akan tetapi, keputusan pengenaan BMAD atas impor carbon black ini mendapat kecaman dari industri ban, yang merupakan industri hilir dari produk carbon black tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap nilai impor carbon black di Indonesia dari India, Thailand, dan Korea Selatan serta dampaknya bagi industri hilir dari carbon black tersebut di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu produk dapat dikategorikan melakukan praktik dumping. Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah dengan variabel impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1), besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD), dan nilai tukar nominal (NER) dengan menggunakan pendekatan analisis data panel. Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien dilakukan melalui uji spesifikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian uji Hausmann untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). Dalam penelitian ini, ternyata model yang efisien untuk analisis dampak pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor carbon black di Indonesia adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black, variabel besarnya persentase BMAD yang dikenakan kepada ketiga negara tersebut (AD) ternyata tidak berpengaruh negatif terhadap impor carbon black, dan variabel nilai tukar nominal (NER) berpengaruh secara positif terhadap impor carbon black. Impor carbon black dari ketiga negara yang dikenakan BMAD setahun sebelumnya (IM1) berpengaruh positif terhadap impor carbon black tahun ini secara signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Variabel nilai tukar dan negara yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap impor carbon black di Indonesia. Variabel AD (besarnya BMAD) ternyata tidak mampu menurunkan impor carbon black di Indonesia, melainkan menyebabkan meningkatnya impor carbon black di Indonesia. Hal ini disebabkan karena supply yang tersedia tidak mampu memenuhi demand yang ada. Setelah dilakukan penelitian, pengenaan BMAD tidak mampu menurunkan nilai impor carbon black di Indonesia. Maka itu, sebaiknya Menteri Keuangan mencabut SK yang dikeluarkan tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor carbon black dari India, Thailand, dan Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu, perlunya Pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada dunia usaha untuk mendirikan perusahaan yang memproduksi carbon black di Indonesia. Kemudahan itu dapat berupa pengucuran kredit dengan bunga rendah dan tidak mempersulit dalam pembuatan izin untuk mendirikan pabrik yang memproduksi carbon black.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T32042
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuki Wurianti
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang dampak integrasi ekonomi dan moneter di Uni Eropa terhadap perubahan iklim dunia usaha di Jerman. Adanya perbedaan yang kompleks di dalam Uni Eropa mengharuskan setiap perusahaan yang beroperasi di dalamnya untuk mentaati directives yang telah diterbitkan oleh Komisi Eropa. Adapun IHK sebagai kamar dagang dan industri yang memiliki wewenang terhadap jalannya roda dunia bisnis di Jerman juga harus tunduk kepada directives ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus terhadap sebuah perusahaan moulding di Jerman yaitu perusahaan Schnurr GmbH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya integrasi ekonomi dan moneter terdapat perubahan iklim dunia usaha di Jerman, baik yang terjadi antar perusahaan maupun IHK sebagai badan yang memiliki otoritas untuk mengatur jalannya roda dunia usaha di Jerman. ......This thesis explains about the impact of economic and monetary integration of the European Union on changes of business environment in Germany. There are many differences in European Union, so the companies in this circumstance should obey the regulation set up in directives which published by European Commission. IHK as the chamber of trade and industry in Germany that has authority to the flow of business environment in Germany should also obey these directives. This is a qualitative research with case study of company Schnurr GmbH. The result shows that there are changes in business environment in Germany after economic and monetary integration of European Union. It happens among the companies and also to IHK as chamber of trade and industry which has authority to manage business environment in Germany.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2010
T33247
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>