Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Savitri Puspitaayu
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan ecotourism yang terjadi di Thailand. Seiring perkembangan pariwisata dunia dan dengan telah dimasukkannya sektor pariwisata dalam agenda 21, membuat pemerintah Thailand semakin giat untuk membangun sektor pariwisatanya. Apalagi sektor pariwisata adalah sektor andalan bagi pemasukan negara dan telah melampaui komoditas ekspor tradisional mereka. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai pelaksanaan ecotourism dalam industri pariwisata intemasional di Thailand. Dalam upaya untuk mengeliminasi dampak negatif akibat pariwisata massal (mass tourism), kemudian muncul apa yang disebut sebagai pariwisata alternatif. Pariwisata alternatif ini kemudian menjadi suatu solusi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih buruk. Bentuk pariwisata dengan memperhatikan unsur lingkungan ini kemudian dikenal dengan Ecotourism. Jenis wisata ini termasuk suatu bentuk pariwisata alternatif yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan dalam pengembangan nilai-nilainya. Ecotourism merupakan istilah berkonotasi pariwisata berwawasan lingkungan alam, yaitu sebagai perjalanan wisata ke area alam yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Demikian juga dengan Thailand, yang memiliki potensi wisata alam yang bermasa depan cerah, pemerintah kemudian menggiatkan bentuk pariwisata ini. Dalam menjalankan ecotourismnya, pemerintah memerlukan suatu jalinan kerjasama, baik dengan investor lokal maupun asing (MNCs). Peran MNCs dalam penulisan ini adalah untuk melihat sejauh mana MNCs memahami perkembangan ecotourism di Thailand, dengan kata lain apakah MNCs tersebut mendukung atau tidak mendukung ecotourism tersebut. Dari hal tersebut diharapkan akan dapat terlihat kekuatan sebagai keuntungan dan kelemahan sebagai tantangan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menemukan beberapa definisi mengenai ecotourism, dari beberapa pendapat, yaitu yang dikemukakan oleh Ceballos-Lascurain, David Fennel dan Eagles, The International Ecotourism Society, dan The Commonwealth Department of Tourism of Australia, kemudian ditanik kesimpulan yaitu, ecotourism adalah suatu jenis pariwisata yang berpijak dan berdasar pada ketertarikan alam yang masih asli, menjadi suatu perjalanan yang bertanggung jawab dengan menikmati dan menghargai alam, mempromosikan dan menggalakkan konservasi, dengan mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi sekaligus mempertahankan dan melestarikan kebudayaan setempat. Dan dalam menjawab permasalahan, penulis kemudian memaparkan apakah ecotourism itu, dan bagaimana peran pemerintah, peran MNCs dilihat dari pembangunan pariwisata di negara berkembang, yaitu Thailand dan implementasi dari ecotourism dengan memasukkan peran MNCs dan menghubungkannya dengan komponen-komponen yang ada dalam ecotourism. Pada akhirnya, hasil dari pembahasan ini adalah bahwa ecotorism yang telah dijalankan di Thailand dapat berjalan dengan baik dengan melihat keberadaan MNCs sebagai salah satu faktor pendukung dari suksesnya pelaksanaan ecotourism.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T13345
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wicaksono
Abstrak :
IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF.

Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut.

Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik.

Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Grata Endah Werdaningtyas
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berbicara mengenai kebijaksanaan Inggris terhadap Uni Ekonomi dan Moneter, dengan fokus kebijaksanaan Inggris terhadap mata uang tunggal Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Euro. Pembentukan mata uang tunggal Eropa sebagai tahap akhir uni ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam integrasi kawasan. Integrasi kawasan Eropa Barat yang dimulai semenjak paska PD II, kini telah mencapai tahap integrasi antar negara yang paling mendalam di dunia, dengan dibentuknya mata uang tunggal Eropa/Euro, sebagai tahap akhir dan uni moneter dan ekonomi Eropa. Uni moneter diharapkan akan membuka jalan bagi langkah -langkah lebih maju ke arah uni politik.

Namun dalam atmosfir integrasi yang sudah cukup dalam ini, tetap terdapat beberapa hambatan di antara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Penulis memilih untuk membahas lebih lanjut berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan Inggris tersebut. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya. Besarnya peran, pentingnya peran dan komitmen pemerintah nasional dalam suatu proses integrasi juga menjadi bagian dari kajian Robert Keohane dan Stanley Hoffman, Keohane dan Hoffman berargumentasi bahwa fokus awal yang tepat bagi analisa adalah tawar-menawar yang terjadi pada tingkat antar pemerintahan (intergovermental).

Di balik berbagai teori yang berupaya menjelaskan fenomena kerjasama antar negara di Eropa Barat, satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa selama ini terdapat berbagai kekuatan yang menyatukan maupun memecah belah Eropa (unifying and dividing forces). Kekuatan-kekuatan ini bermunculan pada tingkat regional dan nasional, serta mempengaruhi prospek masa depan integrasi Eropa. Dalam kasus Inggris, proses pengambilan kebijaksanaan terhadap EMU dipengaruhi oleh Kekuatan Negara (Statism) dan Kekuatan Pasar (Market Forces). Di satu sisi kekuatan pasar cenderung menciptakan dan mendorong interdependensi serta tidak menghiraukan kedaulatan. Di sisi lain, walaupun Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota EC, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi dalam komunitas Eropa.

Dua variabel yang dianggap melatarbelakangi keputusan Inggris untuk menunda keanggotaannya dalam mata uang tunggal Eropa, yaitu Sentimen Nasionalisme di kalangan masyarakat Inggris dan berbagai pertimbangan dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris. Variabel yang pertama berkenaan perdebatan mengenai apakah uni moneter memang dapat mendorong ke arah integrasi politik, sementara uni moneter tidak dapat sukses tanpa dukungan dan komitmen politik masyarakat negara anggota Eropa. Bergabung dengan mata uang tunggal Eropa memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijaksanaan moneter nasional. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal perlucutan kebijaksanaan nasional di bidang lainnya, sehingga makin merongrong kedaulatan nasional suatu bangsa. Dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris, juga menjadi pertimbangan mendasar mengenai kebijaksanaan terhadap mata uang tunggal. Singkatnya negara Uni Eropa, terutama Inggris belum memenuhi tingkat integrasi yang diperlukan untuk mencapai suatu uni moneter yang sukses. Sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang dikhawatirkan sistem uni moneter menjadi tidak efisien, dan dalam sejarah telah terbukti bahwa suatu sistem perekonomian yang tidak efisien usianya tidak akan bertahan lama.

Kombinasi dari pertimbangan politis dan ekonomis mengenai berbagai dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya. Namun keputusan ini tidak menutup peluang Inggris untuk menjadi anggota, bila suatu saat nanti keanggotaan dalam euro dianggap penting untuk mencapai kepentingan nasional Inggris.
2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Muslimin Ikbal
Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai efektivitas bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Indonesia dalam program Reformasi Birokrasi dengan studi kasus di Kementerian Dalam Negeri periode 2010 - 2014. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektif-tidaknya bantuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan sumber data dari literatur, hasil penelitian, laporan, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan Pemerintah Jerman dalam program reformasi birokrasi di Kementerian Dalam Negeri tidak efektif. Melalui analisis terdapat indikasi bahwa bantuan Pemerintah Jerman berusaha untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.
ABSTRACT
The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia's dependency.;The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia?s dependency. , The focus of this study discusses the effectiveness of German Government Aid to the Government of Indonesia in the Bureaucratic Reform program in case study at Home Affairs Ministry period 2010 - 2014. In the analysis, this thesis uses the viewpoint of the Paris Declaration and its five basic principles and twelve indicators to determine whether or not the aid was effective. This majority of data in the study is qualitative research, which is collected through literatures, research, reports, documents, and interview. The results of this study concluded that the German government aids to bureaucratic reforms programs in Home Affair Ministry are not effective. Through the analysis there are indications that the German government aid seeks to create Indonesia’s dependency. ]
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44391
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erik Faripasha S.
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.
This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26745
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sally Texania
Abstrak :
Tesis ini membahas diplomasi publik Amerika Serikat di Eropa pada masa perang dingin dana pengaruhnya terhadap nilai ekonomi seni Amerika Serikat. pengaruh ini dilihat dari interaksi diplomasi publik dengan agen agen seni Amerika Serikat dan bagaimana sinerginya dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi seni lukis asal Amerika dan film Hollywood. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam melihat permasalahan ini penelitian berikut menggunakan pendekatan soft power dan keterkaitannya dengan diplomasi publik. Dalam pembahasan berikut, seni dalam konsep kenegaraan Amerika Serikat dapat berkembang karena kaitannya dengan pengolahannya sebagi sumber soft power di ranah domestik yang kemudian bersinergi dengan elemen diplomasi publik, diplomasi ekonomi dan situasi politik dunia ditengah perang dingin. ......This thesis analyzes United States public diplomacy during cold war operated in the Europe and it?s influence on american art?s economic value. This operation is examined from United States public diplomacy interactions with artworld agents and how this cooperation impacts the economic value of Unites States Abstract Painting dan Hollywood Movies. This research is a qualitative research with descriptive approach and using soft power in public diplomacy as theoritical approach. A strong foundation in ideological factor in American Art grew into a strong competence to expand in the global scene during the cold war with multiagent support from public diplomacy, economic diplomacy and private agencies.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T30566
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Deska Natalia
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peranan Ukraina dan Belarus dalam hubungan perdagangan Rusia dan Uni Eropa di sektor energi selama periode 2004-2009. Peranan Ukraina dan Belarus dilihat dari fungsinya sebagai negara transit di dalam struktur perdagangan energi di kawasan, fasilitas infrastruktur dan jalur transportasi yang dimiliki, dan juga diplomasinya di sektor energi dinilai dapat menunjukkan peranan kedua negara tersebut terhadap perdagangan energi Rusia dan Uni Eropa. Penelitian ini adalah penelitian penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa fasilitas infrastruktur dan jalur transportasi energi transit yang dimiliki oleh Ukraina dan Belarus sangat berperan terhadap perdagangan energi Rusia dan UE. Selain itu, peranan Ukraina dan Belarus juga didukung oleh kondisi sistem politik, fasilitas energi transit, dan keadaan pasar energi domestik di kedua negara. Selanjutnya, diplomasi energi di antara negara-negara transit (Ukraina dan Belarus) dengan negara pemasok energi (Rusia) juga sangat berperan dalam kelancaran pengiriman pasokan energi dari Rusia ke UE. Konflik-konflik energi yang terjadi di antara keduanya dapat berpotensi menimbulkan gangguan-gangguan terhadap kelancaran perdagangan energi Rusia dan UE. ......This thesis analyses the role of Ukraine and Belarus in the energy trade between Russia and EU in the period of 2004-2009. Ukraine and Belarus are viewed based on their functions as the transit energy country within the regional energy trade structure, their energy infrastructures and transportation routes, and also their diplomacies in the energy sector are considered to be able to describe the role of the two countries on the energy trade between Russia and EU. This theis is using qualitative research with descriptive method. As the result of this thesis, it is concluded that energy infrastructure facilities and transportation routes play significant roles within the regional energy trade. Moreover, the roles of Ukraine and Belarus as energy transit countries are also supported by their political systems, domestic energy transit facilities, and also their domestic energy markets. Furthermore, energy diplomacies between transit energy countries (Ukraine and Belarus) and energy supplier country (Russia) also play an important role in ensuring the reliability of energy supply from Russia to EU. Energy conflicts that have happened show potential energy disturbances toward the regional energy trade.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T30616
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Poeti Fatima
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas dampak European Neighborhood Policy (ENP) sebagai smart power Uni Eropa (UE) terhadap demokrasi di negara-negara Commonwealth of Independent States (CIS) yang menjadi mitra ENP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi smart power UE di dalam ENP yang dibentuk sejak tahun 2004 dapat mempengaruhi demokrasi di negara-negara CIS mitra ENP, yakni Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova dan Ukraina. Strategi smart power dalam action plan ENP dan besaran bantuan yang dialokasikan untuk mendukung promosi demokrasi di negara-negara eks-Soviet memberikan pengaruh terhadap kemajuan yang terjadi di sektor demokrasi. Keterbatasan strategi smart power terlihat dalam kasus Ukraina yang justru mengalami penurunan terkait demokratisasi pasca diberlakukannya ENP. Penurunan yang dialami Ukraina dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Abstract
This thesis studies the impact of the ENP as the EU's smart power on democracy in the CIS countries that are ENP's partner. This is a qualitative research based on the study of literature method. The result of this research concludes that the EU's smart power strategy in the ENP which was established in 2004 could influence democracy within the CIS countries who are partners of the ENP, i.e., Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, and Ukraine. The smart power strategy in ENP's action plans and the amount of assistance allocated to support the promotion of democracy in ex-Sovyet countries have impacted the progresses of democracy sector in those countries. The limitation of the smart power strategy can be seen in the case of Ukraine, which in fact experienced deterioration regarding democratization after the ENP was established. The deterioration of democracy in Ukraine was caused by various internal and external factors.
2012
T31761
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library