Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, terkait dengan konsepsi perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum nasional. Kedua, mengenai konfigurasi kelembagaan yang meliputi prinsip, bentuk kelembagaan, serta kewenangan yang perlu dimiliki lembaga nasional hak anak berdasarkan pedoman yang direkomendasikan dalam instrumen hukum internasional. Masih di bagian kedua, dibahas pula mengenai konsep lembaga nasional hak anak di Norwegian, Thailand, India, dan Mauritius. Ketiga, terkait dengan perbandingan bentuk kelembagaan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga nasional hak anak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konfigurasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia masih belum mengikuti pedoman konfigurasi lembaga nasional hak anak yang dikemukakan dalam instrumen internasional. Dari segi kelembagaan, fungsi, dan kewenangan tidak memadai sebagai sebuah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sudah ada terlebih dahulu.

---

This research will focus on three main problems. First, related to the conception of child protection in international law and national law. Secondly, the institutional configuration including principles, institutional forms, as well as the authority needed by a national child rights body based on guidelines recommended by international instruments. Still in the second part, also discusses the concept of national child rights institutions in Norwegian, Thailand, India, and Mauritius. Thirdly, related to the comparison on institutional forms, functions, authority, and working mechanism of the Indonesian Child Protection Commission and the National Commission on Human Rights.

This research was conducted with the juridical-normative method which aims to analyze the institutional configuration of the Indonesian Child Protection Commission as a national child rights institution in Indonesia.

The results shows that the configuration of the Indonesian Child Protection Commission has not followed the configuration guidelines on national child rights institutions set out in international instruments. In terms of institutions, functions, and authority were inadequate as a national human rights institution in comparison to the National Human Rights Commission who has existed first."

"[Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan gagasan kedaulatan lingkungan hidup dengan konsepsi penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini berfokus pada materi konstitusi yang mengatur mengenai hak menguasai negara dan hak atas lingkungan hidup, yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai materi undang-undang yang mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, khususnya kehutanan. Penelitian ini ingin melihat pergeseran penguasaan negara atas hutan, yakni dengan melihat pergeserannya dalam peraturan hukum yang mengatur mengenai kehutanan. Penelitian ini menjelaskan mengenai anatomi peraturan kehutanan dengan menggunakan perspektif hak menguasai negara. Terhadap konsepsi hak menguasai negara itu sendiri, Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi undang-undang dibidang perekonomian dan sumber daya alam, termasuk UU Kehutanan. Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi melalui putusan atas uji materi atas penguasaan negara atas hutan. Penelitian ini tidak hanya melihat dari penguasaan hutan dalam aspek ekonomi tetapi juga aspek kelestarian hutan. Untuk itu, penelitian ini membuat narasi dari peraturan pelaksana UU Kehutanan mengenai pemanfaatan hutan, yang mengatur tiga komoditas kehutanan, yakni kayu melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan, serta komoditas kehutanan yang dimainkan oleh kepentingan global yaitu melakukan mekanisme perdagangan karbon.;The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset.;The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset., The purpose of this research is trying to linking ecocracy and state control of forest. This research focus on constitutional contain about state control and environmental rights, those constitutional contain obligate to applied to the sectoral acts about natural resources, particularly on this research is the state control of forest. This research is begin with shifting of the state control of forest concepts in the positive law about forest. This research explain those shifting concept with the anatomy of regulation with the state control perspective. To the state control concept itself, Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review of economic acts and natural resources acts, including forest act. Mahkamah Konstitusi was making corrections through judicial review about state control of forest. This research not noly seen the problem of state control of forest from economic aspects, but also with the preservation aspects. For those reason, this research is making narration about forest regulations, which are about Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) for mininng, and forest comodity with global interest which is carbon offset.]"

"Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemunculan Hak UP2DP serta menganalisis keterkaitan Hak UP2DP tersebut dengan Fungsi yang dimiliki oleh DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mengacu kepada teori pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Proses kemunculan Hak UP2DP merupakan bentuk pengejawantahan Fungsi Representasi DPR dan sarana untuk merealisasikan Sumpah/Janji yang diucapkan oleh Anggota DPR. Selain itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa Hak UP2DP yang dimiliki Anggota DPR sejalan dengan Fungsi Pengawasan DPR dan juga dapat menjadi formula baru dalam pengelolaan aspirasi rakyat yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh DPR.

---

The thesis is about The Rights of Member of DPR RI to propose and to struggle for Electoral District Development Program (UP2DP Rights). UP2DP Rights is a kind of rights of member of DPR RI that give an opportunity for every member of DPR RI to propose and to struggle a development program for their Electoral District through Government Action Plan. The purpose of this thesis is to explain the process of the emergence of and also to analyze the relationship between UP2DP rights and the functions of DPR. The writer uses the juridical-normative research method alongside bibliographic study refers to separation of power theory and the principle of checks and balances. From this study it can be concluded that the emergence of rights UP2DP as a form of manifestation of Representative Function of DPR and Oath / Promise Member of Parliament (DPR). In addition, it can also be concluded that the UP2DP Rights is in line with the Control Function of DPR and also can be a new formula in the management of the aspirations of the people that had not maximized by the Parliament. "

"Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat ini, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis materi UU No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim di Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang terdapat pada UUD 1945 dan instrumen-instrumen internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilengkapi dengan pendekatan sejarah, perbandingan dengan negara lain dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 48 Tahun 2009 telah memiliki norma-norma yang mengatur kemerdekaan hakim, namun tetap masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan dari materi UU No. 48 Tahun 2009 dalam melindungi kemerdekaan hakim, sehingga perlu diadakan perbaikan terhadap UU No. 48 Tahun 2009.

---

Article 24 of The 1945 Amended Constitution of Republic of Indonesia stated that "The judicial power branch shall be independent". In here, judge has a central role on the judiciary, that judge as the personification of judiciary, therefore judge's status and independence shall be secured by law. Now, the judicial power is regulated on Act No. 48 Year 2009 (The Judical Power Act), so then the purpose of this writing is to analyze the substance of Act No. 48 Year 2009 in accomodating judge's independence in the Republic of Indonesia based on the judicial principles on the 1945 Constitution and international instruments. This is a normative study and also be improved by historical approach, comparative approach and case study method. The result of this study showed that the Act of No. 48 Year 2009 has contained the general norms to protect judge?s independence, but still has to be revised because of its material incompleteness in order to protect judge's independence."

"Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan BP Migas dan SKK Migas sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan dan pengendalian kegiatan hulu di bidang minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif. Penulis akan menjelaskan lebih dalam berdasarkan bahan-bahan yang ada, atau disebut juga tipe penelitan eksplanatoris. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membuktikan konstitusionalitas keberadaan SKK Migas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SKK Migas telah inkonstitusional dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

---

This study contains the ?right of the State to control?, in terms management of the sources of prosperity which include oil and gas through an executive agency. This legal research will be focused on the concept and the basic right of the State to control the sources of prosperity and purpose based on Article 33 of the Constitutional Law of 1945 and a comparison of the role of BP Migas and SKK Migas as implementing management and control of upstream activities in the field of oil and gas. The author use juridical-normative method. The author will explain deeper based on existing materials, also called explanatory type of research. This legal research?s purpose is to prove the existence and constitutionality of SKK Migas. The result of this research shows that the SKK Migas has unconstitutional with Article 33 of the Constitutional Law of 1945."

"Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga Non Struktural. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan Lembaga Non Struktral di Indonesia pasca era reformasi yang lebih spesifik menganalisa tentang kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Lembaga Non Struktural.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Lembaga Non Struktural di Indonesia berkembang sangat pesat setelah adanya perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembahasan mendalam mengenai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia agar lembaga lembaga baru yang bersifat independen ini tidak semakin menjamur, salah satunya dengan dibuat peraturan yang jelas menerangkan bagaimana ciri, syarat, dan urgensi untuk membentuk Lembaga Non Struktural. Dalam menganalisa, Komnas Perempuan dapat dikatakan sebagai LNS yang memiliki fungsi sebagai National Human Right Institution yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dari hak-hak perempuan agar tidak terjadi pengabaian, pelanggaran HAM warga negara, serta melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM.

---

A phenomenon that is very important after the amendment of the Constitution of 1945 is the rapid growth of independent state institutions (state auxiliary agencies) in the state system of Indonesia. These institutions formed by different legal basis, it can be formed with the constitutional mandate, acts, and some have formed by presidential decree only. These institutions are often called as non-structural institutions. This thesis will discuss about the development of Non Structural Agencies after reformation in Indonesia, specifically analyzing in the position of National Commission Anti Violence Against Women as an Non Structural Agencies.This research is using normative juridical method, with qualitative data analysis. Non Structural institutions in Indonesia is rapidly growing after the amandement of 1945 constitution in 2002. Therefore, further research about Non Structural Agencies in Indonesia is necessary to be done. In order to reduce excessive independent agencies, which have been established earlier, we need to make an explicit regulation that explains characteristic features, and also the requisite urgencies in creating a new Non-Structural Agencies. In analyzing, Komnas Perempuan can be regarded as LNS that has a function as a National Human Rights Institution that watch the implementation of women's rights in order to avoid negligence, violation of human rights of citizens, and the efforts to protect and promote of human rights as well."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

ABSTRACTThis paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections"

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."

"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa lembaga negara baru, yang antara lain Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Realitas pembentukan legislasi dalam kerangka hubungan kelembagaan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah belum begitu mendapatkan tempat yang semestinya seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945. Tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah yang sebelumnya direkduksi oleh UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini membawa angin segar bagi Dewan Perwakilan Daerah, yang mana selama ini Dewan Perwakilan Daerah hanya menjadi bayangbayang dominasi Dewan Perwakilan Rakyat. Dominasi berlebihan yang dilakoni Dewan Perwakilan Rakyat ini mencederai sistem bicameral yang terbentuk untuk tujuan mulia yaitu terciptanya sistem check and balances yang baik.

---

Amendments Act of 1945 has given rise to some new state institutions, which include the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Reality creation of legislation within the framework of the institutional relationship between the House of Representatives and the Regional Representative Council not quite get the appropriate places as indicated in the Constitution of 1945., But after the decision of the Constitutional Court No. 92/PUU-X/2012 has restored the authority of the Board of Representatives areas that were previously reduced by the Law no. 27 of 2009 on the MPR, DPR, DPD and DPRD and Law. 12 Year 2011 on the Establishment of legislation. It brings fresh air for the Regional Representatives Council, during which the DPD is only a shadow of the dominance of the House of Representatives. Excessive dominance of the House of Representatives acted this bicameral system formed injured for a good cause, namely the creation of a system of checks and balances is good."

"Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai tersebut akan dihasilkan melalui pembentukan aturan hukum yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai representative politik rakyat, sementara Dewan Perwakilan Daerah diilhami sebagai regional representative yang akan memperjuangkan kepentingan daerah dalam tataran nasional. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai peran dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan prinsip check and balances antar kedua lembaga. Selama ini Dewan Perwakilan Daerah dijadikan sebagai co-legislator Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan bersama rancangan undang-undang terbatas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu Dewan Perwakilan Daerah secara konstitusional tidak mempunyai hak untuk memberikan persetujuan, hanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berwenang memberikan persetujuan atas setiap rancangan undang-undang.

---

Indonesia is a rechtstaat that upholds the values of the rule of law, justice, and legal expediency. In order to fight for these values will be generated through the establishment of the rule of law involving legislative branches that the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia in view as the political representative of the society, while the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia was inspired as a regional representative who will fight for the interests of the region in the national level. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia has a role in carrying out the functions of legislation, oversight, and budgetary functions. However, these powers are not balanced with the principle of checks and balances between the two institutions. During the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serve as co-legislator of Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, but after the issuance of the decision Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Number 92/PUU-X/2012 has interpreted the constitutional authority of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia to be involved in the discussion of the draft law is tripartite between the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, and the President. The involvement of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia in discussion with a bill limited to draft legislation relating to local autonomy, central and local relations, the establishment and expansion and merging of regions, management of natural resources and other economic resources, as well as relating to financial balance of central and local. In the discussion of a particular bill is constitutionally, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia doesn't have the right to give approval, only the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the President that have authorized to give approval of any draft legislation."