Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 54 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Budi Suryanto
Abstrak :
Tesis ini tentang penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, seperti kita ketahui bersama bahwa kehutanan telah memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan nasional Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana sumber daya hutan telah menjadi modal utama pembangunan nasional yang memberikan dampak positif antara lain peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dengan melakukan penebangan liar juga membawa dampak terhadap bencana alam dalam skala nasional, mengingat kegiatan illegal logging tidak saja hanya terjadi di kawasan hutan yaitu dengan melakukan penebangan liar yang juga perlu diperhatikan adalah illegal logging yang terjadi di tempat peredarannya, di mana salah satunya adalah di pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Jakarta Utara. Penanganan illegal logging di pelabuhan Kalibaru tidak dapat dilakukan sendiri oleh Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri, mengingat di pelabuhan tersebut terdapat beberapa instansi pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki tanggung jawab bersama dalam pemberantasan illegal logging.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17468
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Gultom, Parasian Herman
Abstrak :
Tesis ini membahas keamanan fisik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan fokus pada pengelolaan keamanan fisik khususnya yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas I Semarang. Lapas merupakan tempat melakukan pembinaan dan pengawasan bagi Narapidana, oleh karena itu lingkungan Lapas adalah lingkungan yang tertutup dan terisolasi dengan sistem pengamanan yang maksimum. Fisik Lapas merupakan pintu masuk yang menjadi benteng utama Lapas dalam mencapai tujuan pembinaan dan pengawasan tersebut. Disisi lain, Lapas harus memberikan pelayanan yang baik kepada Narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan sebagai aset penting yang harus dijaga keamanan dan keselamatannya, Lapas juga harus terbuka pada masyarakat dan keluarga Narapidana yang menjenguk. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengelolaan keamanan fisik di Lapas Semarang saat ini, selanjutnya mengidentifikasi dan menganalisa kendala-kendala dalam pengelolaan keamanan fisik tersebut, dan pada akhirnya menganalisa upaya mengatasi kendala yang dihadapi sehingga dapat dicapai pengelolaan keamanan fisik yang ideal di Lapas Semarang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan eksplanasi deskriptif yang merupakan hasil analisa deduktif dari data yang dikumpulkan berupa data dokumen, hasil wawancara dan hasil obervasi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan masih ada kekurangan dalam pengelolaan keamanan fisik, khususnya penyelenggaraan pengamanan yang dilakukan oleh dua bidang yang berbeda yang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disamping itu rendahnya kualitas personil, dan sarana prasarana akibat ketidakterdukungan anggaran. Masih ada kendala pengelolaan keamaan fisik yaitu tidak dilaksanakannya cara manajemen sekuriti yang benar dan tidak dipenuhinya aspek fisik yang bersifat strategis dalam pengelolaan keamanan fisik di Lapas Semarang. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan Pertama, Perlu dilakukan menyatukan dua bidang penyelenggara fungsi pengamanan di Lapas kedalam satu bidang pada struktur organisasi Lapas. Kedua, Perlu meningkatkan kemampuan pengamanan dan pejagaan petugas Lapas dengan cara memberi pelatihan. Ketiga, perlu dipenuhi secara ideal seluruh aspek fisik dan alat keamanan petugas jaga, terutama memprioritaskan pemenuhan aspek fisik yang bernilai penting dan strategis. Keempat. Perlu disusun program-program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan ketrampilan narapidana, tapi juga harus berorientasi mengisi waktu kosong narapidana, Kelima. Perlu diberikan pembedaan perlakukan pada narapidana pengguna atau bandar narkoba yang ada di Lapas umum. dan Keenam perlu meningkatkan pengelolaan keamanan fisik yang mengacu pada caracara manajemen sekuriti yang benar.
This thesis discusses the physical security prisons with a focus on physical security management specifically organized by the Prison Class I, Semarang. In one hand, prison is a place to conduct training and supervision for inmates, because of it the prison environment is enclosed and isolated with maximum security system, so it can be say that prison is the main physical fortress in achieving the objectives of the guidance and supervision. On the other hand, prisons must provide good services to inmates who become prisoners, they also as an important asset that must be maintained security and safety. Prisons should also be open to the public and families to visit prisoners. The research in this thesis aims to describe and analyze the physical security management in Semarang Prison nowadays, then to identify and analyze the constraints in the physical security management, and ultimately analyze the efforts to overcome the obstacles faced so as to achieve ideal physical security management in prisons Semarang. This research is a descriptive qualitative explanation, which is the result analyzed with deductive way of the collected data documents, interviews and observation results in the field. The study concluded there are still deficiencies in physical security management, particularly the implementation of safeguards that performed by two different fields often give rise to overlapping authority, in addition to the low quality of personnel, and infrastructure as a result of budget inexistences. There is still the security management of the physical constraints that do not implement the correct way of security management and compliance with the physical aspects that are strategic in the management of physical security in prisons Semarang. Therefore, this study suggests Firstly, a need to unify the two fields of security in prisons organizer functions into one area on the organizational structure of prison. Secondly, need to improve capacity of prison officers by giving training. Thirdly, it should be ideally fulfilled all aspects of the physical and guard security tool, particularly prioritizing the fulfillment of the physical aspects of value and strategic importance. Fourthly. It should be structured coaching programs that are not only oriented on improving the skills of prisoners, but also must be oriented to fill the empty time inmates, Fifthly. Distinction needs to be given to the treatment of prisoners users or drug dealers that exist in the public prisons. and Sixth. need to improve physical security management refers to the ways that true security management.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parembang, Yaved Duma
Abstrak :
Thesis ini tentang Penyidikan yang Dilakukan Dengan Cara Sains Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Perhatian utama thesis ini adalah penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Sat Gas Bom Polri. Fokus penelitiannya adalah tentang unit analisa (analytical unit) yang dipergunakan dalam rangka upaya memahami fenomena sehubungan tindakan penyidik dalam penyidikan tindak pidana terorisme, aktlvitas atau dapat pula disebutkan dengan kinerja dari unit kerja dalam Polri yang melakukan kegiatan penyidikan. Unit kerja itu kemudian dikenal pula sebagai Sat Gas Bom Polri. Dengan demikian, unit analisa penelitian ini bukanlah kegiatan individu masing-masing personil Polri, melainkan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh unit tersebut dan tingkatan-tlngkatan legitimasl kerja yang dilakukannya. Dalam hal ini, keglatan yang dilakukan oleh Sat Gas Bom Polri sebagai suatu kerja tim (team work). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualititaif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, dan wawancara dengan pedoman, untuk mengungkapkan kegiatan penyidikan tersebut. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kegiatan penanganan terhadap tindak pidana terorisme dilakukan dengan melakukan kegiatan penyidikan yang didukung penggunaan teknologi canggih. Bentuk teknologi canggih yang digunakan adalah dengan memanfaatkan direction finder, GA 900, analysis note book, ion scane, dan gas chromatography mass spectrometer. Penggunaan teknologi canggih ini mulai dilakukan pada saat pengungkapan kasus Bom Bali. Dalam pengungkapan kasus Born Bali, bantuan juga didapat dari agency atau institusi polisi negara-negara sahabat. Ini merupakan apresiasi yang sangat besar dalam penanganan kasus bom di Indonesia. Sat Gas Bom Polri melakukan kegiatannya dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia melalui metode yang didapat dari kegiatan penyidikan dan proses selama kegiatan itu berlangsung. Tehnik-tehnik dan cara-cara lama seperti penggunaan informan, mulai ditinggalkan dan diganti dengan penggunaan teknologi canggih. Hal ini tidak langsung mengubah teknik penyidikan yang sudah ada, akan tetapi, dengan bentuk kegiatan penyidikan yang didukung scientifc Investigation, sangat berperan dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14910
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zopfan Aseanata Bayudhita
Abstrak :
Terjadinya perubahan cara manusia dalam berkomunikasi saat ini merupakan buah dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dalam berkomunikasi, manusia tidak perlu lagi melakukan tatap muka dan penyampaian pesan dapat dilakukan secara cepat dan menjangkau banyak orang. Oleh sebab itu, aplikasi perpesanan instan dan media sosial sangat populer digunakan. Dari berbagai aplikasi perpesanan instan yang populer tersebut, Telegram adalah aplikasi perpesanan instan yang banyak digunakan. Kepopuleran Telegram dengan berbagai fiturnya yang menarik, turut dimanfaatkan oleh teroris untuk menyebarkan propaganda terorisme. Penggunaan Telegram dianggap efektif dan mampu menyasar berbagai kalangan dalam satu waktu. Telegram juga dapat mengamankan pemberi propaganda dari kemungkinan dilacak oleh aparat penegak hukum, karena sifatnya yang anonymous sehingga mereka nyaman dalam menyebarkan propaganda. Maraknya pelaku teror yang melakukan aksi teror setelah sebelumnya teradikalisasi melalui Telegram menjadi permasalahan utama saat ini. Masifnya penyebaran propaganda di Telegram, memberikan andil terhadap timbulnya pemasalahan ini. Oleh sebab itulah, penelitian ini akan membahas bagaimana Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani permasalahan terorisme, menangani propaganda terorisme melalui aplikasi Telegram ......Changes in how people communicate is a result of technology developing that grow so fast. Nowadays, when communicate, people do not need to meet directly and the message can spread quickly and reach any social class. That's why, messenger and social media are popular. From various social media and messenger that exists, Telegram is one of the most popular messenger used by people. Telegram popularity with it features, attract terrorist to spread terrorism propaganda through it. Telegram is considered effective and can reach any people in one time. Telegram also can secured the terrorist who give propaganda because Telegram is anonymous so it secure them from being trace by law enforcement and give them convenience to spread the propaganda. The massive number of terrorism propaganda spread through Telegram made the problem for national security. That's why, this research will explain how Detachment 88 Anti Teror as the stakeholder for terrorism, handling this problem.
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T55471
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syam Ramadhan Putra
Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh Elektronik Manjemen Penyidikan (EMP) terhadap efektivitas kinerja dari penyidik SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Kemudian penelitian ini juga akan menguku secara empirical mengenai implementasi EMP dengan substansi visi dan misi kepolisian Republik Indonesia atau POLRI yang tertuang dalam program PROMOTER. Analisa awal menunjukkan bahwa dengan adanya EMP penyidik di SUBDIT JATANRAS Pola Metro Jaya dapat menyelesaikan proses penyidikan lebih efisien dan meningkatkan kinerja penyidik. Namun demikian, belum terdapat indikator yang diukur secara empirik mengenai factor yang menyebabkan EMP menjadi pendorong dalam efektivitas kinerja penyidik. Selain itu, penerapan IT merupakan hal yang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat modern yang sangat kompleks. Oleh karenanya, perlu diuji apakah EMP merupakan tuntutan perubahan zaman yang dibutuhkan oleh penyidik, dan apakah EMP telah merepresentasikan kebutuhan POLRI dalam visi misi yang tertuang secara komprehensif pada PROMOTER. Penelitian ini menggunakan mix-method research yang mana data kuantitatif melalui kuesioner akan diukur secara numerical dan menemukan indikator yang perlu di gali lebih jauh mengenai implementasi EMP. Penelitian ini menggunakan tiga teori yang spesifik menjelaskan pengaruh implementasi IT di kepolisian, teori efektivitas kinerja di departemen kepolisian yang membahas manajemen system informasi, dan konseptual mengenai strategi manajemen strategis, yang mana akan menjawab indikator-indikator dalam kuesioner. Penelitian ini akan menemukan factor yang spesifik terhadap efektivitas kinerja penyidik melalui penerapan EMP. Hal ini akan menunjang perbaikan system dan improvisasi kelembagaan jika peneliti menemukan indikator yang kurang memenuhi tujuan dari program PROMOTER dan efektivitas kinerja penyidik. ......This research is a descriptive explanatory to answer how the impact of IT implementation that represented by Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) towards the effectivity performances of investigator personnel at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Furthermore, this research will examine the effectiveness indicators through perspective of PROMOTER agenda and examines that with empirical evidence that found by field study through this research. The initial findings that became this research foundation for research questions found that the EMP implementation shows its effectiveness by examine through job performances quality of the investigators at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. However, this IT implementation among the investigation has been never evaluate yet or even reviewed by recent research. Moreover, the EMP implementation was not the only factor that could works to examine investigators performance. There are several factors that could be another reason why the effectivity of SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya increasing, such as the line goals of PROMOTER that complemented the EMP implementation. Therefore, this research will not only measure the EMP implementation, yet the other factors such as PROMOTER agenda. Since EMP was implemented while the PROMOTER also pushed by the POLRIs structure which one of the agenda is to answer the society complexity that also has effects to the police performance. This research employs several theories and concept that usually also employed by recent research about measuring IT implementation among police officers. Those theory and concepts such as IT implementation for law enforcement, data management, theory of police effectivity, and the management strategic concept. This research also will employ mixed-method research, where the quantitative will answer this research by numerical measurement, and the qualitative will completing and explaining what numerical data has found. From comprehensive data gathering, this research aims to evaluate the EMP implementation among SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya and found the most and the lowest indicators that could improving the EMP implementation.
Jakarta: Sekolah kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T55502
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Asyma Detty Agustinaa
Abstrak :
ABSTRAK
Narkoterorisme sebagai sebuah bentuk ancaman bukan merupakan hal baru dalam isu keamanan internasional Pada perkembangannya Narkoterorisme tidak hanya tidak hanya dipahami sebagai aksi aksi teror yang digunakan oleh kelompok narkotika tetapi juga sebagai suatu bentuk kerjasama yang terjalin antara kelompok teror dan kelompok narkotika untuk mencapai tujuan kelompok teror Di Indonesia tindak kejahatan Narkoterorisme masih tergolong baru Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk menemukan faktor faktor pendorong dan penghambat Narkoterorisme di Indonesia yang nantinya akan bermanfaat dalam formulasi kebijakan atau strategi keamanan di masa yang akan datang Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Analisis Faktor sebagai metode analisa data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara elisitasi terhadap 20 praktisi mengenai variabel variabel pendorong dan penghambat Narkoterorisme di Indonesia dan penyebaran kuesioner terhadap 422 responden yang berasal dari berbagai lembaga penegakan hukum dan pendidikan tinggi Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kunci Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 tujuh faktor pendorong dan 5 lima faktor penghambat Narkoterorisme di Indonesia Faktor lemahnya fungsi negara krisis nilai ideologis dan pemahaman ancaman lemahnya pranata sosial dan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan dan peluang pendanaan berkontribusi kuat dalam mendorong Narkoterorisme di Indonesia Sementara faktor peningkatan fungsi negara dan perbaikan sistem hukum peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat dan peningkatan pemahaman Narkoterorisme dan pengembangan kemitraan lembaga strategis berkontribusi kuat dalam menghambat Narkoterorisme di Indonesia Dengan demikian rekomendasi yang dapat dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Badan Narkotika Nasional BNN Kepolisian RI dan lembaga terkait lainnya disarankan terfokus pada faktor faktor tersebut Kata kunci Narkoterorisme teror narkotika.
ABSTRACT
Narcoterrorism as a form of threat is not a new thing in international security issues In its development Narcoterrorism is not only to be understood as the acts of terror used by the narcotic groups but also as a form of cooperation that intertwined between the terror groups and narcotic groups to achieve the goal of a group of terror In Indonesia Narcoterrorism crime is still relatively new Therefore this study aimed to identify the driving and inhibiting factors of Narcoterrorism in Indonesia which will be useful in the formulation of policy or security strategy in the future This research was conducted through a quantitative approach using factor analysis as a method of data analysis Data collection techniques performed by way of elicitation of 20 practitioners on the driving and inhibiting variables of Narcoterrorism in Indonesia and distributing questionnaires to 422 respondents from various law enforcement agencies and higher education Further analysis was conducted based on interview with key informants The results indicate that there are 7 seven driving factors and 5 five inhibiting factors of Narcoterrorism in Indonesia Factors of the weak functioning of the State the crisis of ideological values and the understanding of the threat the weak of social institutions and economic inequality and the needs and funding opportunities have strong contributions in encouraging Narcoterrorism in Indonesia While the factor of increase the state functions and the improvement of the legal system increase the social and economic welfare of the community and increase the understanding of Narcoterrorism and strategic agencies partnership development have strong contribution to inhibiting the Narcoterrorism in Indonesia Thus the recommendations that can be developed by the National Agency for Combating Terrorism BNPT National Narcotics Agency BNN the National Police and other relevant agencies advised to focus on those factors
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ike Krisnadian
Abstrak :
Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, modus pencucian uang yang dilakukan dari tindak pidana asalnya korupsi, serta penanganan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Tujuan daripada tesis ini untuk menjelaskan dan menganalisa penanganan dan penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang dengan pokok tindak pidana korupsi, menjelaskan dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam menjaga keamananpada system perbankan, serta untuk menjelaskan solusi yang dapat digunakan untuk dapat mengantisipasi keamanan system perbankan. Metode yang digunakan adalah metode mormatif yuridis yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian kepustakaan guna menemukan pasal-pasal dan konsep-konsep yang berisi kaedah hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh adanya kelemahan-kelemahan pada system perbankan Bank Mandiri, sehingga menimbulkan peluang terjadinya kejahatan. Sistem keamanan yang harus mengutamakan kerahasiaan user id belum ditingkatkan atau dikaji secara periodik, sehingga dapat meninmbulkan potensi kerawanan berupa pembobolan melalui illegal akses. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih terdapat kelemahan pada system keamanan perbankan Bank Mandiri.
This test analyzed on Handling and Law Enforcement of Money Laundering Criminal Offense from the Corruption Criminal Offense Proceeds (Case Study of Ruling of Central Jakarta Court Number 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst and Ruling of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 137PK/PID.SUS/2010). The issues are to know about relations between corruption criminal action and money laundering criminal offense, modus of money laundering from the corruption criminal offense, and handling of law enforcement towards money laundering criminal offense from the corruption criminal offense proceeds. The aims of this test are to clarify and analyze handling and law enforcement for money laundering criminal offense with the main corruption criminal offense, to clarify and analyze constraints encountered to keep security in the system of banking, and solution that can be used to anticipate banking system security. The method used is the qualitative normative juridical method. Technique of data collection is by means of bibliography research to find articles and drafts containing criteria of laws, which is then connected to the issues in process and systematize thereby producing the uniform classification with this research. Furthermore, data obtained will be analyzed inductive-facultative until the conclusion. Result of the research was obtained the weaknesses to the banking system of Bank Mandiri, thereby arising from opportunity for the occurrence of crime. Security system that shall prioritize the confidentiality of user id not yet developed or analyzed periodically, so that it arises from potential susceptibility competency in terms of piercing through illegal access. Based on research, there are still weaknesses to the banking security system of Bank Mandiri. An effort taken to keep technology and information system security conducted by the banking in a certain period of time. In addition, it should be any caution in the process of personnel recruitment that will supervise and serve IT at Bank Mandiri.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roger Johnson Piri
Abstrak :
Tesis ini mencoba menganalisis penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh di wilayah hukum Polresta Bekasi yang menutup jalan tol Cikampek. Penutupan jalan tol yang dilakukan oleh buruh mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat pengguna jalan tol ini serta pihak perusahaan yang menggunakan fasilitas ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipasi aktif, wawancara mendalam, studi dokumen dan trianggulasi. Kasus yang diteliti adalah penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa buruh yang gagal dilaksanakan oleh Polresta Bekasi dan mengakibatkan buruh dapat menutup jalan tol Cikampek. Penelitian menunjukan bahwa buruh menutup jalan tol akibat gagal runding dalam penetapan upah minimum kabupaten dan Apindo Kabupaten Bekasi menggugat ke PTUN. Dewan Pimpinan Apindo Kabupaten Bekasi melakukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat. Faktor yang mempengaruhi kegagalan ini adalah pertama, personil Polresta Bekasi yang masih kurang paham hukum ketenagakerjaan sehingga takut mengambil risiko dan takut bermasalah. Kedua, serikat pekerja memanfaatkan kelemahan pengawas ketenegakerjaan dan kelemahan Polresta Bekasi. Ketiga, masyarakat dengan adanya aksi perlawanan yang dapat menyebabkan konflik dengan buruh. Keempat, pengusaha dengan kelalaiannya melalukan pembinaan kepada pekerja dan serikat pekerjanya. Kelima, penyelesaian permasalahan industrial di Kabupaten Bekasi yang tidak dapat terselesaikan dengan baik akibat kurangnya pengawas tenaga kerja. Penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa yang ideal dengan mengetahui fenomena sebenarnya dibalik unjuk rasa yang terjadi bahwa selama ini seringnya terjadi unjuk rasa dikarenakan adanya oknum serikat pekerja yang mencari keuntungan dengan memperoleh success fee serta pengambil alihan kekuasaan. Upaya yang paling tepat adalah mengaplikasikan tindakan preemtif melalui kegiatan pemolisian masyarakat secara aktif dan berkesinambungan.
This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously.;This thesis tries to analyze the organization of labor protests in securing jurisdiction Bekasi Police shut Cikampek toll road. Highway closures made by the workers resulted in many losses experienced by the users of this highway as well as the companies that use this facility. This study used a qualitative approach to data collection techniques using observation of active participation, in-depth interviews, document studies and triangulation. Cases studied is organizing labor protests security has not carried out by the Bekasi Police and resulted in labor can occlude Cikampek. Research shows that workers closed the highway for failing negotiator in the minimum wage and Apindo Bekasi district sued to the administrative court. Leadership Council Apindo Bekasi suing West Java Governor's decision. Factors affecting this is the first failure, internal Bekasi Police still do not understand employment law so afraid to take the risk and fear of troubled. Second, take advantage of the weakness of trade unions labor inspectors and Bekasi Police weaknesses. Third, the public with an insurgency that could lead to conflict with workers. Fourth, employers with guidance to workers pass negligence and workers unions. Fifth, the settlement of industrial problems in Bekasi that can not be resolved properly due to lack of labor inspectors. Operation of security ideal demonstration by knowing the actual phenomena that occur behind the protests that during these frequent rallies due rogue unions that seek profits by obtaining the success fee as well as the takeover of power. The effort is to apply the most appropriate preemptive action through community policing activities are actively and continuously.
Depok: Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ruly Indra Wijayanto
Abstrak :
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Mega Bekasi Hypermall. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagai pusat perbelanjaan, Mega Bekasi Hypermall pernah mengalami beberapa tindak kejahatan dan gangguan keamanan dan mempunyai potensi terhadap terjadinya gangguan keamanan yang lebih besar dan terkini yakni ancaman terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan teknik pengumpulan data dan dokumen serta metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada para petugas satpam terkait dengan pelaksanaan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan di Mega Bekasi Hypermall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Mega Bekasi Hypermall memang dalam rangka melaksanakan manajemen sekuriti fisik, telah melakukan pemasangan alat pencegahan kebakaran, pemasangan kamera CCTV, pemakaian alat metal detector, penggunaan alat borgol dan penggunaan alat komunikasi Handy Talkie (HT). Namun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan manajemen sekuriti fisik yang dilakukan tersebut belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: (1) Kamera CCTV yang dipasang belum menjangkau seluruh ruangan yang ada; (2) Tenaga Satpam yang masih mengandalkan tenaga outsourcing; (3) Jumlah personil Satpam masih terbatas; (4) Penggunaan alat metal detector tidak dilakukan sebagaimana mestinya; (5) Kualitas dan pendidikan Chief Sekuriti masih rendah; (6) Belum tersedianya ruangan server data; dan (7) Lokasi bangunan Mega Bekasi Hypermall yang berdekatan dengan Kali Bekasi, sehingga rentan terhadap bencana banjir.
This thesis describes the results of research on the implementation of the Physical Security Management at Mega Bekasi Hypermall. The fact is that as a shopping mall, Mega Bekasi Hypermall has experienced some crime and security threats and has the potential for a greater security threats, such as current threat of terrorism. This research was conducted by field observation supported by data and document collection techniques as well as interview method. Interviews were conducted to the guards associated with the implementation of physical security management at Mega Bekasi Hypermall. The results showed that Mega Bekasi Hypermall management physical security management, has improved the installation of fire prevention tools, installation of CCTV cameras, the use of metal detectors, the use of handcuffs and the use of communication tools Handy Talkie (HT). However, actual physical security management activities are not optimally carried out, it is influenced by several factors, including: (1) CCTV cameras installed not yet reached all the existing space; (2) Personnel security unit (guard) still relies on the Outsourced stafs; (3) Number of safety personnel are limited; (4) The equipment metal detector is not done properly; (5) The low quality and education of the Chief of Security; (6) Not available data server room; and (7) Location of Mega Bekasi Hypermall building is adjacent to the river Bekasi, making it vulnerable to flooding.
Jakarta: Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>