Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perubahan atas the Anti Dumping Agreement yang diusulkan dalam chairman's text dilihat dari kepentingan negara berkembang dan peraturan domestik Indonesia. Penelitian ini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perubahan tersebut tidak merepresentasikan kepentingan negara berkembang dan oleh karenanya perlu adanya perubahan yang dapet memfasilitasi kepentingan negara berkembang. Penelitian ini juga menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam perundingan masalah anti dumping, guna memiliki ketentuan anti dumping yang adil bagi mereka.

---

The focus of this study is to critize the amendment of WTO's anti dumping agreement. in the context of chairman 's text, from a view of developing country members and Indonesia's domestic regulation. This research uses a qualitative approach with normative meiliodology. The outcome of this research shows that such proposed amendment does not represent the interest of developing country members. Thus, developing country members insist a better revision which reflecting their needs. This research also suggests developing country members to actively participate in the current anti dumping negotiation, in order to have a fair anti dumping agreement.

"

"Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait dengan adanya penerapan prinsip National Treatment. Akan tetapi masih terdapat pengaturan yang secara khusus melakukan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis ini membahas pula mengenai akibat hukum dari berlakunya UUPM terhadap peraturan perundang-undangan lain di bidang investasi. Penulisan tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisis norma hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Menolak kerangka investasi multilateral secara total adalah tidak realistis. Arus Foreign Direct Investment dapat menjadi indikator dari iklim persaingan usaha yang sehat, dimana kelompok Negara Berkembang lebih mudah mempeijuangkan kepentingannya dalam kerangka multilateral daripada bilateral. Lahirnya UUPM memberikan pengaruh dengan terciptanya iklim investasi baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat internasional dalam bidang investasi secara trans-nasional. Konsekuensi logisnya banyak peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi harus disingkronisasikan agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang- undangan positif sesuai dengan kepentingan nasional yang berdaulat berdasarkan UUD 1945. Cukup beralasan jika berbagai pihak mengharapkan UUPM dijadikan sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dalam bidang investasi.

---

This thesis study is regarding the applying of national treatment principal in Law of The Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Conceming Investments. The law have owned as according TRIMs related to existence of applying National Treatment principal. However, there are still arrangement which peculiarly conduct discrimination in rule of its sections. This thesis study also regarding legal consequences from going into effect it to other law and regulation in invesment area. This writing of thesis use methodologies research of juridical normative which relate at law norm analysis. This research have the character of preskriptive addressed to get suggestion regarding what must be done to overcome certain problems. Refusing multilateral invesment framework totally is not realistic. Current foreign direct investment can become indicator from emulation climate of good compete, where easier for developing countries group to fight for its importance in multilateral framework than bilateral. The bom of this law was give influence with new invesment climate creation which expand as according to International society demand in the field of invesment by trans-national. Logical consequence of it, many regulation which related to invesment area have to appropriate in order not to get oposition among positive law and regulation as according to importance of sovereign national pursuant to UUD 1945. It is well founded if various party expect this law made as rule of special law (lex specialist) in the field of invesment."

"Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan pustaka dan didukung dengan wawancara ahli perlindungan sumber daya genetika, berupa spesimen virus Flu Burung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam upaya perlindungan sumber daya genetika terkait dengan benefit sharing atas kepemilikian spesimen virus Flu Burung strain Indonesia. Beberapa pokok permasalahan adalah apakah spesimen virus Flu Burung sebagai sumber daya genetika memerlukan perlindungan hukum ? Bagaimana status spesimen virus Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh Indonesia sebagai negara berkembang ? Apakah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya rezim paten dapat melindungi kepemilikan sumber daya genetika ? Bagaimana upaya perlindungan sumber daya genetika atas kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia ? Penyelesaian masalah ini adalah perlindungan spesimen virus Flu Burung perlu mendapat perlindungan hukum. Status spesimen Flu Burung dalam konteks kepemilikan oleh Indonesia sebagai negara berkembang, yang dianggap oleh negara-negara maju sebagai public domain, berdasarkan “common heritage ofhumankiruF, tetapi berdasarkan CBD, kedaulatan negara membatasi “common heritage of humankind’. Oleh karena ketidakmampuan rezim paten untuk melindungi spesimen virus Flu Burung, maka dperlukan upaya perlindungan lain. Dalam melindungi spesimen virus sebagai sumber daya genetika melalui peraturan WHO, peraturan nasional Indonesia dan sistem kontrak, sehingga mendapatkan benefit sharing. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat perbedaan nilai dan budaya hukum antara negara maju dan negara berkembang, yang menyebabkan misappropriation dalam penggunaan sumber daya genetika, terkait dengan kepemilikan spesimen virus Flu Burung strain Indonesia.

---

The research method for this study is a law-normative juridical study, by using literature and interview expert, who know the protection of genetic resources, especially in form of avian influenza virus speciment The aim of this issues of the research to leam complication to protect the genetic resources concem in related to benefit sharing of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia as a Property.

There are apparently important compilcation: Is Avian Influenza virus speciment as the genetic resources need law protection? How is the status of Avian Influenza virus speciment in context property of Indonesia as developing country? Can Intellectual Property Rights, especially patent to protect the ownership of Avian Influenza virus speciment? How to protect genetic resources on ownership of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia?

The insistent solved maiter: The Avian Influenza Virus Speciment need to be protected with law. The status of Avian Influenza virus speciment in context property of Indonesia as developing country is defined by the developed country as public domain, base on “common heritage of humankind'. Convention on Biological Diversity declare that “common heritage of humankind’ is restricted by the sovereignty of the country. Due to Patent cannot protect Avian Influenza virus speciment, that why the altemative offer should be provided as WHO mechanism, contract mechanism, and Indonesian national rules as the effort to protect virus speciment as genetic resources to gain benefit sharing.

The result of the research, there are very different value and cultural of law for developed countries and developing countries, that make misappropriation in use of genetic resources, that connect as owner of Avian Influenza virus speciment strain Indonesia."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai substansi manakah dari Peraturan Perundang-undangan mengenai investasi yang belum mencerminkan kepastian hukum? Aparatur hukum bagaimanakah yang bisa menghambat penanaman modal? Budaya hukum yang bagaimana yang bisa mendatangkan ketidakpastian hukum? Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalain rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang besar dan waktu yang tepat. Modal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penanaman modal. Agar dapat mendorong penanaman modal dibutuhkan syaratkepastian hukum. Berkaitan dengan kepastian hukum setidaknya ada tiga kualitas yang perlu diciptakan oleh Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu stability, predictability dan fairness. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan dukungan aparatur hukum yang professional dan bermoral dengan didukung oleh budaya masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kepastian hukum, substansi hukum Undang-undang Penanaman Modal yang memuat insentif dan pembatasan dalam kegiatan penanaman modal sudah dapat menciptakan stability, predictability dan fairness. Sedangkan aparatur hukum pelaksana Undang-undang Penanaman Modal dan budaya hokum msayarakat Indonesia dalam kegiatan Penanaman Modal belum dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan untuk memberikan kepastian hukum sebagai syarat datangnya penanaman modal asing ke Indonesia

---

This study uses a normative juridical research method using secondary data consisting of primary legal sources, secondary sources and tertiary sources. The problem in this thesis is about which substance of the legislation regarding investment does not reflect legal certainty? What kind of legal apparatus can hinder investment? What legal culture can create legal uncertainty? The implementation of development in Indonesia which is carried out in order to encourage economic growth requires large capital and the right time. This capital can be obtained through investment activities. In order to encourage investment, legal certainty is required. In relation to legal certainty, there are at least three qualities that need to be created by the Investment Law, namely stability, predictability and fairness. To ensure consistency in the implementation of regulations, it is necessary to support professional and moral legal apparatus supported by community culture. It can be concluded that from the aspect of legal certainty, the legal substance of the Investment Law which contains incentives and restrictions in investment activities has been able to create stability, predictability and fairness. Meanwhile, the legal apparatus implementing the Investment Law and the legal culture of the Indonesian people in investment activities have not been able to meet the quality required to provide legal certainty as a condition for the arrival of foreign investment to Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2009 tentang Pra notifikasi Penggabungan, Peleburan, yang kemudian dibandingkan dengan pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, dan menjadi jalan keluar bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, namun merger juga dapat berdampak negatif dan mengurangi persaingan apabila merger mengakibatkan perusahaan mempunyai market power dan menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha yang baru untuk masuk ke pasar bersangkutan. Untuk mengurangi dampak negatif merger, diperlukan suatu pedoman yang dapat digunakan untuk menilai apakah merger yang dilakukan berdampak negatif terhadap persaingan usaha atau tidak. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana perbandingan pedoman merger di Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana analisa terhadap ketentuan Pra notifikasi dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009. Sebagaimana diketahui Pra notifikasi merupakan notifikasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada lembaga persaingan sebelum merger dilaksanakan. Mayoritas negara-negara di dunia menggunakan sistem Pra notifikasi karena dianggap lebih efektif mencegah terjadinya transaksi merger yang dapat berdampak negatif terhadap persaingan usaha. Pra notifikasi berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 bersifat sukarela, dan untuk melakukan Pra notifikasi maka harus memenuhi syarat yaitu memenuhi definisi merger, dan memenuhi notification threshold.

---

This thesis criticize guideline constitutes an inseparable part of Commission Regulation Number 1 Year 2009 on Merger, Consolidation and/or Acquisition Pre Notification., and which compared to guidance of merger in United State, Uni Europe, and Japan. Merger became one of the business strategies, but merger also may potentially harm and lessening competition if merger make company have market power and reject or impede certain other business actors from conducting the same business activities in the relevant market. Merger need a guidelines to reduce the negative impact.

Therefore the problem which is discussed in this thesis that how guidance of merger in United States, Uni Europe, anda Japan, and how comparison of guidance of merger in Indonesia with United States, Uni Europe, anda Japan, and how analysis of Commission Regulation Number 1 Year 2009. Pre notification is a voluntary notification given by bussiness actor to commission on a proposed merger. Majority of nations in the world use Pre notification system becaus more effective to prevent the negative impact of merger. Pre notification in Commission Regulation Number 1 Year 2009 is voluntary , and Pre notification should be fullfilled the essence of merger and notification threshold."

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Apakah pemberian izin pendirian pasar modem dapat mematikan usaha pasar tradisional (usaha kecil) dilihat dari aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipahami dengan bei lakunya Prinsip- prinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 adalah harmonisasi hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat, kondusif dan seimbang sehingga terwujud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat mensejahterakan konsumen. Penataan hukum perpasaran swasta di DKI Jakarta telah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar. Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia. Sehingga diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playing field yang seimbang. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 secara substansi belum dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kecil dan cenderung masih melindungi kepentingan pelaku usaha besar. Demikian Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 belum selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu di bidang perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukum Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pemberian izin pendirian pasar modem.

---

The research method for this study is a juridical-nonnative study, while using literature or secondary documents. The issues of this study are the determination on Regulation of the President the Republic of Indonesia No. 112 of 2007 concerning Organization and Directions of Traditional Market, Shopping Centers, and Modem Stores suited with the principles of unfair business competition, and whether the permission of the modern market can harming a traditional market enterprise (small business) according to competition law aspect. Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the regulation of president No. 112 of 2007 is a harmonization of law so that can provide a guarantee and legal certainty in creating the fair competition, conducive, balance, and equity among small enterprise, micro, large, and creating a consumer’s welfare. In building the private market’s atmosphere in DKI Jakarta, the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of District No. 2 of 2002, which normatively regulate about zoning, licencing, and determining business hour. The development of retail also increasing the interest of investors to develop business in the Indonesia’s retail sector. Therefore, there is a need to create regulation about small enterprise protecting particularly in licencing sector to creating an equal level playing field. As a result of this study, The Regulation of President No. 112 of 2007 substantially not yet accomodate the interest of small business enterprise and still tend to protect the interest of large business. Therefore the Regulation of President No. 112 of 2007 has not been consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of licencing sector is related to the legal culture of Regional Government who have an authority in giving licency to establish a modem market."

"Penulisan ini dilatarbelakangi dengan begitu banyaknya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang persaingan usaha termasuk di dalamnya terkait dengan Monopoli. Hingga pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU ini menimbulkan pertanyaan pertama, bagaimana konsistensi putusan- putusan KPPU terhadap praktek monopoli. Kedua, metode apa yang diterapkan dalam pembuktian penyalahgunaan praktek monopoli dan ketiga, bagaimana penerapan pasal mengenai monopoli pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terhadap pnyalahgunaan praktek monopoli. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan memutus perkara tersebut. Adapun data sekunder yang digunakan terbagi menjadi 2(dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang meliputi produk lembaga legislatif, dalam tulisan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan putusan KPPU sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi artikel, tulisan ilmiah atau majalah hukum. Dari metode yang digunakan dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya ketidakonsistenan majelis komisi dalam merumuskan pengertian pelaku usaha, penguasaan alas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, ditemukan juga adanya penerapan putusan tanpa pemeriksaan pasar dan pemeriksan terhadap hambatan persaingan. Namun demikian dapat dikatakan bahwa penerapan monopoli berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU sudah cukup konsisten, namun terkadang tidak sejalan dengan putusan pengadilan.

---

Because a lot of regulation in antitrust include monopoly. At least, in 1999 there are Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), whereas the absent inviles some question, flrst, consistency of KPPU decision consider in monopoly. Second, the method that applicalion to prove abuse of monopoly and third, application of monopoly rule that use for abuse of monopoly. To answer the questions, yuridis- normtive method is used. Yuridis-normative method refers frorn both normalive law in regulation and decision that made by legal institution. This reset use primary data from legislative institution such as Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 and KPPU decision, while secondary data such as article, journal. From the method that use, knowing that there are inconsistency in KPPU decision such as eriteria of from pelaku usaha, penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau jasa dan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Next, there is no investigation in market and behavior in antitrust of KPPU decision. Finally, among KPPU decisions are consisten, but belween KPPU decisions and court decisions are not consisten."

"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Mengenai Non-Independent Leasing Company di Indonesia, Untuk Mengetahui praktek bisnis yang dijalankan oleh Non-Independent Leasing Company bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dalam memperoleh data sekunder dari hasil studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian membuktikan bahwa di Indonesia tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Non-Independent Leasing Company, dan Non-Independent Leasing Company tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis proved about Non-Independent Leasing Company i n Indonesian Law and Non-Independent Leasing Company is contrary with Indonesian Law No 5/ 1999 on Prohibitions Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition. This research is a normative juridical research and analytical descriptive . The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for Non-Independent Leasing Company and Non Independent Leasing Company is suitable with Indonesian Law No 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic Practice And Unfair Business Competition as long as it is not contradicted with Indonesian Law Number 5/1999 on Prohibition Of Monopolistic And Unfair Business Competition."

"Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Dalam hai ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung arti ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.Di dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP diatur mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal inilah yang akan dikaji apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi syarat-syarat kepastian hukum dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata lain, isi dari Pasal tersebut tidak tepat, tidak jelas, menimbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP juga tidak sesuai dengan sef assessment syslem yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifatnya sangat subyektif.

---

Self Assessment System gives trustful to tax payers in doing their taxation obligation by themselves. Fiscus act bolh as a counsellor and a supervisor on it. They have to make sure that the tax payers have done their taxation obligation and acquired their taxation rights well.

The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax Regulation, have to agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be clear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equity can’t be reached. Certainty and equity must be given to the tax payers so they won’t fell doubtful in doing their taxation obligation and acquiring their taxation rights. Tax must be written and arranged in the Tax Regulation. It must be able to create certainty and equity.

In practice, it is difficult to get equity. Tax payers have right to get and to look for equity. Tax payers have right to acquire the subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong. This research will analyze whether the rule can give certainty and equity to tax payers.

According to the result of this research can be concluded that the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong doesn’t give certainty and equity to tax payers. The rule is not suitable with certainty principle and equity principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has ambiguous. The rule doesn’t agree with the goals of Tax Regulation to give certainty and equity to tax payers. In the implementation the rule about subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax payers’ neglect or not because of tax payers’ wrong is not suitable with Self Assessment System in Indonesia because certainty and law enforcement become exlinct."