Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan di jurusan Administrasi Niaga program studiAdministrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan menganalisis pengaruh baik secara sendiri-sendiri maupunsecara simultan variabel independen yaitu budaya, kelas dan status sosial,pribadi, keluarga, situasi, sumber daya konsumen, keterlibatan dan motivasi,pengetahuan konsumen, sikap dan kepribadian, nilai dan gaya hidup terhadapvariabel dependen keputusan mahasiswa dalam memilih program studi.Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang bersifat deskriptifanalitis. Teknik analisis data menggunakan korelasi dan regresi. Metodepengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dataprimer diperoleh melalui kuesioner berskala Likert 1-5, sedangkan data sekunderdiperoleh dari hasil laporan Politeknik Negeri Medan.Hasit penelitian secara regresi ditemukan bahwa seoara simultan budaya,kelas dan status sosial, pribadi, keluarga, situasi, sumber daya konsumen,keterlibatan dan motivasi, pengetahuan konsumen, sikap, dan kepribadian, nitaidan gaya hidup memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilihprogram studi. Analisis secara sendiri-sendiri menunjukkan bahwa yang memilikipengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih program studi adalahkelas dan status sosial, pribadi, sumber daya konsumen, keterlibatan danmotivasi, pengetahuan konsumen dan sikap. Budaya, keluarga, situasi, dankepribadian, nilai dan gaya hidup tidak berpengaruh terhadap keputusanmahasiswa dalam memilih program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan."

"Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I adalah kantor pabean tempat pemasukan hampir seluruh barang impor yang mendapatkan fasilitas jalur prioritas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persepsi pengguna jalur prioritas Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori disampaikan oleh Valeria A. Zeithaml (1990) bahwa terdapat dimensi kualitas pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa untuk dapat menilai kualitas pelayanan yang diberikan yaitu bahwa pelayanan tersebut reliability (dapat dipercaya), responsiveness (cepat tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati) dan tangibles (berwujud). Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan dengan indikator : reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan tangibles. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas pelayanan yang dirasakan (perceive performance) dengan harapan (expectation) kepuasan perusahaan penerima fasilitas jalur prioritas pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey. Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert. Analisis terhadap variabel yang diteliti dilakukan dengan menggunakan Teknik Analisis Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah importir/perusahaan yang telah mendapatkan fasilitas jalur prioritas dan telah melakukan importasi dengan fasilitas tersebut sejumlah 80 perusahaan. Sedangkan sampel sejumlah 30 responden diambil dengan metode convinience sampling. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas pelayanan yang dirasakan (perceive performance) dengan harapan (expectation) kepuasan perusahaan penerima fasilitas jalur prioritas pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I.

---

Regional Office VII of Directorate General of Customs and Excise Jakarta I is the customs office where generally the incoming traffic of priority channel imported goods. The objective of this research is to identify and analyze the perception of the priority channel company on Regional Office VII of Directorate General of Customs and Excise Jakarta I. This research based on Valeria A. Zeithaml (1990) : there are five dimension of service quality that must be carry out by service provider to measure service quality: that are the service must be reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangibles. Variables of research is service quality with indicators : reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangibles. The hypothesa of this research is : There is no significant difference between perceive performance of service quality and the expectation of satisfaction by priority channel company on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I. The population of this research is importers/companies that obtained the priority channel facility and have import through this facility on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I. This population are 80 companies. Meanwhile sample are 80 respondents that is taken by convenience sampling. The methods used in this research are survey method and analysis by Descriptive Analysis Technique by quantitative approach. The study result that : There is no significant difference between perceive performance of service quality and the expectation of satisfaction by priority channel company on Regional Office VII Directorate General of Customs and Excise Jakarta I."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran mengenai bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Sabang dalam mengelola sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan study lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sektor pariwisata dalam beberapa aspek masih berjalan lambat, terlihat dari belum adanya penambahan jumlah fasilitas pendukung pariwisata seperti penginapan. Belum adanya penambahan dan peremajaan terhadap sarana transportasi umum dan kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Sabang.Jenis pariwisata andalan Kota Sabang adalah jenis pariwisata bahari, sedangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Sabang cukup berfariasi, ada wisata alam dan sejarah yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi, tetapi sayangnya belum adanya pengelolaan yang maksimal dari pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan wisata tersebut. Dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan terdapat unsur utama yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah setempat, faktor utama yaitu daya tarik wisata, prasarana, fasilitas dan lembaga pariwisata. Mengelola sektor kepariwisataan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, partisipasi masyarakat dan pelaku industri pariwisata menjadi bagian penting dalam perkembangan wisata disuatu daerah.

---

This research was aims to explain how the efforts of local governments to manage Sabang Town tourism sector. This study uses Post positivist approach, with data collection through interviews and field study. These results indicate the efforts of local governments to manage the tourism sector in some aspects is still running slow, seen from the lack of increase in the number of tourism support facilities such as lodging. There’re no addition and renovation of public transportation, and lack of community participation in tourism management in Sabang.

Sabang City mainstay tourism type is a type of marine tourism, while tourism potential which is owned by the City of Sabang is quite a variation, there are natural and historical attractions that are not less interesting to visit, but unfortunately the management of the local government to develop the tour is too slowly. Management and development of the tourism sector are the main elements that should be a concern for the local government, and the main factors are tourist attraction, infrastructure, facilities and tourism agencies. Managing the tourism sector is not only the responsibility of the regional government, but also public participation and the tourism industry have an important part in the development of tourism sector in the region."

"Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI.Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan key informant yang berkompeten dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen.Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah belum berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil kuisioner dan wawancara yang berhasil dikumpulkan ketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI. Selain itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya kecendrungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HKI berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination and documentation. The objective of this MoU are to support the work of both parties in Based on the above mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four factors: communication, resources, attitudes and organizational structure.disseminating and increasing the public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information.Based on the experts opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication, resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors. This research is descriptive research, using survey and questionnaire. The population and sample in this research were all of 35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature.In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It could be seen from the returned questionaires and conducted interviews that the communication between echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on IPR. Another factor was the lack of goal achivement level. For attitude of staffs, there was tendency that they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least, the increase of coordination and structural beaurocrates."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas pelayanan publik di Stasiun Manggarai bagi kelompok lanjut usia sebagai pengguna aktif KRL Commuter Line Jabodetabek dan aktif mengakses Stasiun Manggarai. Pendekatan penelitian yang digunakan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak dan dengan dilakukan observasi objek-objek yang diteliti dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan adalah pelayanan publik, aksesibilitas, konsep aksesibilitas dalam transportasi publik perkotaan dan transportasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis aksesibilitas pelayanan publik di Stasiun Manggarai bagi kelompok lanjut usia adalah baik. Hal ini dapat dilihat bahwa dua belas dari dua puluh satu indikator dari konsep aksesibilitas yang digunakan, menunjukan hasil baik, tujuh indikator menunjukan cukup baik dan dua indikator menunjukan kurang baik.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the accessibility of public services at Manggarai Station for elderly groups as active users of Jabodetabek Commuter Line KRL. The research approach used post-positivist with qualitative research methods. Data collection method is done through depth interviews with several parties and by object observation and documentation studies. The theories used are public services, accessibility, accessibility concepts in urban public transportation and public transportation itself. The results showed that the analysis of the accessibility of public services at Manggarai Station for the elderly group was good. It can be seen that twelve of the twenty-one indicators of the accessibility concept used, showed good results, seven indicators showed quite good and two indicators showed less good. "

"Megatrends merupakan kekuatan-kekuatan yang mendorong adanya permintaan untuk mereorganisasi dan mendesain ulang masyarakat, bisnis, lembaga, dan pemerintah. Salah satu bidang kehidupan yang akan terkena dampak dari Megatrends yakni bidang ketenagakerjaan. Akibat kemajuan teknologi dan perubahan demografi yang pesat, maka akan menyebabkan pergeseran pasar kerja yang tadinya menggunakan tenaga manusia menjadi memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Adapun kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih rapuh dan cenderung akan mengalami kekalahan persaingan jika dihadapkan dengan adanya perubahan di lingkungan strategis atau Social Megatrends. Apabila kondisi ketenagakerjaan Indonesia seperti ini tidak diperbaiki, maka pekerja yang minim keterampilan akan terancam akibat hadirnya Megatrends bonus demografi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak yang dihasilkan oleh Megatrends bonus demografi dan digitalisasi terhadap ketenagakerjaan dan menggambarkan arah kebijakan ketenagakerjaan yang relevan digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis dan melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumen dan studi literature sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Megatrends bonus demografi dan digitalisasi akan berdampak kepada pemerintah, organisasi swasta, tenaga kerja, kondisi ketenagakerjaan, dan kebijakan publik yang ada. Hal ini menyebabkan kebijakan ketenagakerjaan menjadi tidak relevan untuk digunakan. Pemerintah harus menyusun regulasi ketenagakerjaan terbaru yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah dengan tetap memperhatikan kebutuhan dari organisasi swasta dan tenaga kerja, sehingga dampak yang mungkin dihasilkan dari hadirnya Megatrends bonus demografi dan digitalisasi ini nantinya dapat di manfaatkan semaksimal mungkin untuk dijadikan peluang.

---

Megatrends are the forces that drive demand to reorganize and redesign society, business, institutions, and government. One area of life that will be affected by Megatrends is the field of employment. As a result of technological advances and rapid demographic changes, it will cause a shift in the labor market that used human power to take advantage of existing technological advances. The Indonesian employment conditions are still fragile and tend to experience competition defeats if faced with changes in the strategic environment or Social Megatrends. If Indonesia's labor conditions like this are not improved, then workers with minimal skills will be threatened due to the presence of Megatrends demographic and digitalization bonuses. This study aims to describe the impact generated by Megatrends on demographic bonuses and digitalization of employment and describes the direction of relevant employment policies used. This research was conducted with a post-positivist approach and conducted data collection by conducting in-depth interviews and using literature documents and studies as secondary data. The results of this study indicate that Megatrends of demographic bonuses and digitalization will have an impact on government, private organizations, labor, employment conditions, and existing public policies. This causes employment policies to be irrelevant to use. The government must compile the latest labor regulations that are in accordance with changing environmental conditions while taking into account the needs of private organizations and labor, so that the possible impact of the presence of Megatrends on demographic bonuses and digitalization can be utilized to the maximum extent possible."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelayanan perizinan berbasis online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kota Depok: studi kasus Pelayanan Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pelayanan berbasis online ini muncul dikarenakan terdapat  kesulitan pada pelayanan terdahulu, antara lain prosedur yang berbelit-belit, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang tidak menentu. Pemerintah di tuntut untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan perizinan. Untuk itu, pemerintah Kota Depok  menerapkan pelayanan perizinan berbasis online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan di Kota Depok. Skripsi ini menjelaskan penerapan pelayanan perizinan berbasis online dan apa saja hambatan yang terdapat dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan positivist. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Teori yang digunakan adalah teori pelayanan publik dan e-government, dimana pada tahap analisis akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip e-government.

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelayanan perizinan berbasis online khusus IUP dan TDP sudah baik. Penerapannya sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip e-government. Adapun hambatan dalam penerapnnya adalah masalah waktu, sosialisasi, dan infrastruktur (jaringan internet). Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki infrastruktur (jaringan internenet).

---

This study discusses the Analysis of Online Licensing Services in the One-Stop Integrated Services and Investment Services of Depok Government: A Case Study of Trading Business Permit Services and Company Registration. This online-based service arises because there are difficulties in previous services, including complicated procedures, length of time needed, and uncertain costs. The government is demanded to make improvements to the licensing service system. For this reason, the government applies online-based licensing services to facilitate the public in accessing licensing services in Depok.

This thesis explains the application of online-based licensing services and the obstacles in its implementation. This research is a descriptive study with a positivist approach. The technique of data collection is done through interviews, observation, and literature studies. The theory used is the theory of public services and e-government, where at the analysis stage will be adjusted to the principles of e-government.

The results of the study showed that licensing services based online specifically IUP and TDP were good. The implementation has been carried out in accordance with the principles of e-government. The obstacles to implementing it are the problems of time, socialization, and infrastructure (internet network). The recommendations given are to improve infrastructure (internet network) and improve socialization to the community."