Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahma Mulya Agustiani
Abstrak :
ABSTRACT
Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Transjakarta meluncurkan bus tingkat Jakarta Explorer sebagai salah satu alternatif transportasi wisata di kota Jakarta. Bus tingkat yang dilengkapi dengan tour guide didalamnya ini tidak dipungut biaya, tujuannya adalah sebagai pendorong para wisatawan untuk berwisata di Kota Jakarta. Pada masa pengoperasiannya,  jumlah pengguna bus tingkat Jakarta Explorer kian meningkat tiap tahunnya sehingga menarik minat peneliti untuk menganalisis kualitas pelayanan bus tingkat Jakarta Explorer dalam perannya sebagai salah satu moda transportasi wisata kota Jakarta. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan melakukan survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang keseluruhannya dikaitkan dengan konsep Perceived Quality yang dikemukakan oleh Gronroos yang memiliki tiga dimensi, yaitu outcome-related dimension, image-related dimension, dan process-related dimension dan tujuh indikator, diantaranya yaitu professionalism and skill, reputation and credibility, attitudes and behavior, accessibility and flexibility, reliability and trustworthiness, service recovery, dan serviscape. Setelah penelitian dilakukan dengan menggunakan 100 sampel, hasil dari penelitian ini berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan sebagai instrumen penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan bus tingkat Jakarta Explorer adalah sangat baik. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya dengan menambah jumlah armada bus untuk mengurangi jumlah antrian yang seringkali ditemukan di beberapa rute, melakukan perawatan dan pengecekkan fasilitas yang disediakan pada tiap bus, penambahan rute yang tidak hanya berpusat di tengah kota Jakarta, dan penambahan Bus Attendant khususnya untuk posisi Tour Leader, agar tugas tersebut tidak dibebankan sepenuhnya kepada satu petugas.
ABSTRACT
The Regional Government in collaboration with one of the Regional-Owned Enterprises (BUMD), PT Transjakarta, launched the Jakarta Explorer as alternative tourist transportation in the city of Jakarta. This double decker bus equipped with a tour guide in it is free of charge, the aim is to encourage tourists to travel in the city of Jakarta. During its operation, the number of Jakarta Explorer users increased every year so that it attracted the interest of researchers to analyze the quality of Jakarta Explorers services in its role as one of the citys tourist transportation. The study was conducted using quantitative methods with quantitative data collection techniques by conducting surveys and qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with informants, observations, and documentation, all of which were associated with the concept of Perceived Quality proposed by Gronroos which has three dimensions, outcome-related dimension, image-related dimension, and process-related dimensions and seven indicators, including professionalism and skill, reputation and credibility, attitudes and behavior, accessibility and flexibility, reliability and trustworthiness, service recovery, and serviscape. After research conducted using 100 samples, the results of this study are based on the indicators used as research instruments indicate that the quality of Jakarta Explorer services is very good. Based on the translation and research that has been done, the recommendations that can be given include increasing the number of bus fleets to reduce the number of queues which are often found on several routes, maintaining and checking the facilities provided on each bus, adding routes that are not only centered in the center of Jakarta , and the addition of a special Bus Attendant for the position of the Tour Leader, so that the task is not fully charged to one officer.
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zhafira Marsha Adara
Abstrak :
Pengelolaan sistem sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat termasuk sekolah merupakan salah satu wujud Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, pelaksanaan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Indonesia diatur dalam beberapa kebijakan. Meskipun begitu, persentase sekolah yang memiliki akses sanitasi sesuai standar kebijakan masih rendah khususnya pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (Dapodik, 2017). Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sistem sanitasi sekolah di Kota Depok yang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan siginifikan dalam pengelolaan sistem sanitasi sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan oleh Edwards III (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lansgung objek studi kasus dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada berbagai stakeholder utama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan isu-isu kompleks dalam implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya 9 dari 12 subdimensi, yaitu kejelasan, konsistensi, sumber daya manusia, fasilitas, sumber daya keuangan, sikap birokrat, insentif, SOP dan fragmentasi. Dengan begitu, pemerintah perlu untuk membuat aturan yang lebih jelas untuk pelaksanaan kebijakan serta memastikan kebijakan dilaksanakan dengan baik. ...... Healthy sanitation management system in society, including school sanitation is one form of Human Rights. Therefore, Indonesia has several policies governing implementation of the school sanitation management system. Nevertheless, the percentage number of schools that have access to sanitation in accordance with policy standards is still low, particularly at the Elementary School Education Level (Dapodik, 2017). This research analyzes the implementation of a sanitation school management system in Depok City which is one of the areas with significant development in the school sanitation management system. This research was conducted by issuing the theory of policy implementation by Edwards III (1980). The research approach used is post-positivist with data collection techniques through literature study, direct observation, case studies, and in-depth interviews conducted with various stakeholders, including the central government, regional governments and the school. The results of this study indicate that complex issues found in implementation process that greatly affect the failure to fulfill 9 of the 12 indicators measured, namely clarity, consistency, human resources, facilities, financial resources, bureaucratic attitudes, incentives, Standard Opearating Procedures and fragmentation. With the fornamed problems, the government needs to make clearer regulation for implementing policies and make sure the implementation process run effectively.
Depok: Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadyanti Ghassanie
Abstrak :
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPTSP) Kelurahan Sunter Jaya. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori The Flower of Services menurut Lovelock (1994). Penelitian ininmerupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis mix metodh dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survei kuesioner dengan skala likert, observasi, dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan UPPTSP Kelurahan Sunter Jaya termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal pemohon masih merasa kualitas UPPTSP Kelurahan Sunter Jaya termasuk buruk yaitu pada dimensi konsultasi sehingga perlu diperbaiki. Saran yang dapat diberikan untuk Kepala Unit PTSP Kelurahan Sunter Jaya dan Lurah Sunter Jaya agar dapat segera merealisasikan pengadaan ruang konsultasi untuk kebutuhan pemohon PTSP serta juga untuk petugas UPPTSP Kelurahan Sunter Jaya agar dapat menyelesaikan permintaan dengan tepat waktu.
ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the quality of service at the One Stop Integrated Service Implementation Unit (UPPTSP) of Kelurahan Sunter Jaya. The theory used in this research is The Flower of Services theory according to Lovelock (1994). This research is a quantitative study using mix method analysis with quantitative and qualitative approaches. The instrument used in this study was by conducting a questionnaire survey with a Likert scale, observation, and in-depth interviews with several speakers. The results showed that the majority of respondents stated the service quality of UPPTSP Kelurahan Sunter Jaya was included in the good category. However, in some cases the applicant still felt that the quality of the UPPTSP K Kelurahan Sunter Jaya was poor, namely in the consultation dimension so it needed to be improved. Advice can be given to the Head of PTSP Unit in Kelurahan Sunter Jaya and Head of Kelurahan Sunter Jaya in order to immediately realize the procurement of consultation space for the needs of PTSP applicants as well as for UPPTSP Kelurahan Sunter Jaya officials in order to be able to complete the request on time.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Octaini Widy
Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja di Ombudsman masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman. ...... The goal from this research is to explain the efforts which Ombudsman Republic of Indonesia do for improve their performance accountability. This Research by using qualitative approach with the method was using the literature research and field research. The result of the research showed that Performance Accountability in Ombudsman Republic Indonesia still have many lack, so they needs improve their performance accountability.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55092
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daffa Bahy Putra Aulia
Abstrak :

Pemerintah merupakan aktor besar yang memiliki tugas dan fungsi penting demi keberlangsungan roda pemerintahan disuatu negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 138 ayat (2) dan 139 ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa angkutan umum tersedia di seluruh wilayah mereka. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengadaan barang dan/atau jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Patriot di Kota Bekasi. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2018 hingga 2022 pengelolaan keuangan Trans Patriot dirasa belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembiayaan layanan perkotaan Trans Patriot di Kota Bekasi Tahun 2018 2022 menggunakan teori Public Finance Management (PFM) oleh Olander. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan post-positivist, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 6 narasumber yang menjadi informan, meliputi 4 pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pengamat ITDP, dan akademisi Universitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya masalah ketidakpastian dalam pengelolaan pembiayaan layanan Trans Patriot, keterbatasan sumber pembiayaan yang hanya mengandalkan subsidi dan penyertaan modal, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat memutuskan dan memberikan kepastian terkait pengelolaan pembiayaan Trans Patriot, mengkaji dan mencari sumber pembiayaan lain, serta mencerminkan sikap transparansi dan akuntabilitas melalui LKPD maupun LK BUMD. ......The government is a major actor who has an important duty and fuction for the sustainability of the wheel of government in a country. The Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 138, paragraphs (2) and article 139, paragraphs (3) stipulate that district/city local governments are responsible for ensuring that public transport is available throughout their territory. In order to meet these demands since 2017, the Government of Bekasi City carried out the procurement of goods and/or services of the Trans Patriot’s financial management has not seemed optimum. Therefore, this study aims to analyze the management of the financing of Trans Patriot urban services in Bekasi City 2018-2022 using Public Finance Management (PFM) theory by Olander. The research is carried out in the district of Bekasi Government using a post-positivist approach, data collection through in-depth interviews and literature studies, as well as qualitative analysis. There were six sources who became informants, including four officials of the Government of Bekasi City, observers of the ITDP, and academics of the University of Indonesia. The results of the study indicate uncertainty in the management of the financing of Trans Patriot services, a limited source of financing that relies solely on subsidies and equity capital, as well as a lack of transparency in the use of budgets. Therefore, the Government of Bekasi City is expected to be able to decide and provide assurance regarding the management of Trans Patriot financing, research and find other sources of funding, as well as reflect the attitude of transparency and accountability through LKPD and LK BUMD.

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luthfi Ammar
Abstrak :
Penurunan kinerja PNS penyebab utamanya yaitu pemberian gaji dan tidak adanya tunjangan kinerja yang mencukupi. Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 serta Keputusan Ketua MA No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tunjangan kinerja (Remunerasi) dalam peningkatan kinerja pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan Kuantitatif, dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan menyebarkan Kuesioner didalam Instansi Badan Pengawasan Mahkamah Agung - RI.Skala yang digunakan adalah skala likert. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rank Spearman.hasil penelitian ini yaitu remunerasi yang diberikan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berhubungan secara signifikan terhadap kinerja PNS. ...... The decline in the performance of civil servants are the main cause of salaries and the absence of adequate performance benefits.Remuneration for aparratur MA and judicial bodies under came into effect on September 1, 2007, based on Presidential Decree No. 19 of 2008 and Decree No. Chief Justice 128 / KMA / SK / VIII / 2014 on Special Benefit Performance in the Environment Servants Supreme Court and the Courts are Being Underneath. The purpose of this research is to analyze the effect of alimony (Remuneration) performance improvements on the supervision of the Supreme Court of Indonesia. This research uses a Quantitative approach to the study, with data collection methods with the interview Questionnaire and spread in the body of the Supreme Court's Oversight Agencies-RI. The scale used is Likert scale.Data analysis technique used in this research is the method of Spearman Rank. the results of this research that remuneration Supervisory Board of the Supreme Court significantly related to the performance of civil servants.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64560
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Irene
Abstrak :
Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal. ......The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christa Thresia Zefanya Rut Vaalova
Abstrak :
Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan. ......The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sandra Gisela Tandiono
Abstrak :
Istora-Senayan merupakan kawasan yang didaulat dengan basis transit-oriented development oleh Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2020 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Istora dan Senayan. Tidak lupa, kawasan Istora-Senayan berhasil mendapatkan TOD Index sebesar 0,68 yang berada di atas rata-rata overall TOD Index kategori MRT Jakarta. Namun, di balik pencapaian tersebut, masih diperlukan peningkatan dalam ranah kualitas, seperti dari segi aksesibilitas, keandalan, tarif, dan lain sebagainya. Penilaian kualitas layanan transit transportasi antarmoda perlu dilakukan sebagai landasan evaluasi sehingga tercipta kawasan TOD yang mengedepankan kenyamanan pengguna. Penelitian ini merupakan penelitian univariat dengan menggunakan teori transit service quality oleh Eboli dan Mazzula (2011) yang dielaborasi oleh teori Nathanail (2008). Terdapat delapan dimensi pada teori transit service quality, yakni route and service characteristics, reliability, comfort and cleanliness, fare, information, safety and security, customer service, dan environmental protection. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei, observasi langsung, dan wawancara. Survei dilakukan secara daring menggunakan Google Form dengan menjaring sebanyak 130 responden. Selain itu, dilakukan pula wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan transit transportasi antarmoda di kawasan Istora-Senayan, seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, operator layanan transit transportasi antarmoda, ahli atau pengamat transportasi publik, praktisi, dan responden pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengguna jasa transit transportasi antarmoda terhadap kualitas layanan transit transportasi antarmoda di Istora-Senayan berada dalam kategori “tinggi”. Namun, terdapat beberapa temuan mengenai kualitas transit transportasi antarmoda di kawasan Istora-Senayan yang patut mendapat perhatian, seperti aksesibilitas (dimensi rute dan karakteristik wilayah), peningkatan manajemen waktu tempuh (dimensi reliabilitas), manajemen kepadatan penumpang (dimensi kenyamanan dan kebersihan), dan keberadaan petugas yang sigap melayani pengguna di jam sibuk (dimensi pelayanan pelanggan). ......Istora-Senayan is an area designated as a transit-oriented development based on Governor Regulation Number 99 of 2020 on the Guidelines for the Design of the Istora and Senayan Transit-Oriented Development Area. It is worth noting that the Istora-Senayan area has achieved a TOD Index of 0.68, which is above the average overall TOD Index for the MRT Jakarta category. However, behind this achievement, there is still a need for improvement in terms of quality, such as accessibility, reliability, fares, and others. The assessment of intermodal transit service quality needs to be conducted as a basis for evaluation to create a TOD area that prioritizes user comfort. This research is a univariate study that utilizes the transit service quality theory by Eboli and Mazzula (2011), elaborated by Nathanail's theory (2008). There are eight dimensions in the transit service quality theory, namely route and service characteristics, reliability, comfort and cleanliness, fare, information, safety and security, customer service, and environmental protection. This study uses a mixed-method data collection technique, obtaining quantitative and qualitative data through surveys, direct observations, and interviews. The survey was conducted online using Google Forms, capturing 130 respondents. In addition, in-depth interviews were conducted with relevant parties involved in the provision of intermodal transit transportation services in the Istora-Senayan area, such as the Ministry of Transportation, local government, intermodal transit transportation service operators, public transportation experts or observers, practitioners, and service users. The research findings indicate that the perception of intermodal transit transportation service quality by users in the Istora-Senayan area falls into the "high" category. However, there are several findings regarding the quality of intermodal transit transportation in the Istora-Senayan area that deserve attention, such as accessibility (route and service characteristics), improving travel time management (reliability), passenger density management (comfort and cleanliness), and the presence of responsive staff during peak hours (customer service). 
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrahman
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko dalam mewujudkan smart mobility di Provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini menggunakan teori kepuasan masyarakat yang dikemukakan oleh Gao Lu, Yu Yao, dan Liang Wu (2016) dengan delapan dimensi, yaitu fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, dan comfortability. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mixed method melalui survei, observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan kepada 204 responden masyarakat moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko sejak bulan Mei-Juni 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat berada tingkat puas sebesar 80,88%. Seluruh dimensi menyatakan bahwa masyarakat merasa puas terhadap moda transportasi yang terintegrasi Jak Lingko. Meskipun sebagian hasil wawancara mendalam dan observasi juga menunjukkan pendapat yang berbeda dari keseluruhan hasil penelitian, karena setiap kondisi armada transportasi Jak Lingko berbeda tergantung pada situasi dan kondisi di jalanan. ......This study discusses public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province. This study aimed to determine public satisfaction with Jak Lingko's integrated mode of transportation in realizing smart mobility in DKI Jakarta Province using a positivist approach. This study uses the theory of community satisfaction put forward by Gao Lu, Yu Yao, and Liang Wu (2016) with eight dimensions, namely fare, wait and travel time, cleanliness, customer service, accessibility, safety, crowdedness, and comfortability. The data collection technique used is a mixed method through surveys, observations, in-depth interviews, and literature studies. Data was collected on 204 respondents using the Jak Lingko integrated mode of transportation from May to June 2023. The results of this study indicate that community satisfaction is at a satisfaction level of 80.88%, with the best service quality conditions being the MRT and LRT modes of transportation. Quality The worst service is on the Mikrotrans mode of transportation. All dimensions state that the community is satisfied with the Jak Lingko integrated mode of transportation. However, some of the results of in-depth interviews and observations show differences from the study's overall results due to differences in the conditions of each Jak Lingko transportation fleet based on the situation and conditions on the road.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>