Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Hendrik Gozali, author

Analisis yuridis pelaksanaan sumpah pelengkap / suppletoir sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian di pengadilan agama (Studi putusan no. 155/PDT.G/2013/MS.LSK dan putusan no. 83/PDT.G/2012/PA.PDN) = Judicial analysis of implementation suppletoir oath as additional evidence in the process of evidence in religious court (Court verdict no.155/PDT.G/2013/MS.LSK and court verdict no. 83/PDT.G/2012/PA.PDN)

Skripsi ini membahas mengenai konsep dan pelaksanaan alat bukti tambahan berupa sumpah pelengkap (Suppletoir) yang digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama. Penulisan ini dilatar belakangi oleh penemuan penulis dalam beberapa putusan yang memperlihatkan kesulitan bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti selama proses pembuktian terutama dalam perkara perceraian. Penulisan...

2014

S53655

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Ahsanal Zamakhsyari, author

Karakter militeristik dalam menangani kesalahan tindakan penyidikan oleh anggota kepolisian (studi kasus Robin Napitupulu, Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor SKEP/91/X/2013) = Character militeristic in error handling measures investigation by members of the police (case study Robin Napitupulu, Discipline Penalties Decree No. SKEP/91/X/2013)

Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam...

2015

S62124

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nusrofan Adi Prasetyo, author

Analisis terhadap pembuktian usia anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana: studi kasus putusan pengadilan no. 08/PID.B/2013/PN-GST = Analysis of of evidence age kids as crime murder actors planning: case study Court Judgment No. 08/PID.B/2013/PN-GST

ABSTRAK
Minimnya penerapan konsep fair trial menyebabkan rasa keadilan dan kepastian hukum menjadi berkurang selama proses pra-ajudikasi hingga ajudikasi, terbukti melalui Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GST dengan memvonis anak dengan hukuman mati. Minimnya penerapan asas fair trial menyebabkan pembuktian usia Terdakwa menjadi tidak diperhatikan sehingga asas admisibilitas dan asas hukum acara lainnya dihilangkan, termasuk asas in dubio pro...

2016

S64856

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rose Angel Alexandra Wantah, author

Kedudukan berita acara pemeriksaan bap penyidik di persidangan (analisis kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan no. 1131/pid.an/pn. jkt sel) = The Admissibility of minutes of investigation in the child trial (case study south Jakarta distric court case no. 1131/pid.an/pn. jkt sel sel) / Rose Angel Alexandra Wantah

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di persidangan dan kedudukan saksi verbalisan sebagai pengganti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dicabut dalam persidangan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas inkuisitorial modern yang memfokuskan pemeriksaan pada tahap penyidikan, namun tetap harus mengingat prinsip nonself incrimination dan hak-hak Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik...

2016

S64844

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Banjarsari, author

Kewenangan hakim dalam menetapkan status justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi = A judge authority in determining justice collaborator status which has been established by Corruption Eradication Commission

ABSTRAK
Skripsi ini membahas kewenangan hakim dalam penetapan justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S65771

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Aditya Brahma Esmondo, author

Pembuktian tindak pidana penipuan yang semula merupakan hubungan kontraktual: studi kasus 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008 = Proving of criminal fraud, originally a contractual relationship: case study 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008

ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang membuat perikatan...

2017

S65829

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Kusumaningrum, author

Multitafsir saat gugurnya Praperadilan dan Perlindungan Hukum pemohon setelah Gugurnya Praperadilan = Multi interpretation of the pretrial s decision and legal protection of the applicant after the pretrial s abort decision

Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafael Alfin Pradana, author

Analisis Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penetapan Tersangka Oleh Pejabat Penyidik (Studi Kasus Chat Whatsapp Habib Rizieq) = Analysis About Probable Cause as The Base of Suspect Determination by Investigator Officials (Case Study Habib Rizieq's WhatsApp Chat)

ABSTRAK
Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak Asasi Manusia dirasakan tidak lagi diutamakan dalam proses hukum pidana. Penetapan tersangka sebagai dasar pengenaan upaya paksa terhadap seseorang dalam proses hukum pidana tidak mengutamakan hak asasi manusia dan tidak sesuai asas due process of law. Bukti permulaan yang cukup sebagai...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Teddy Cipta Lesmana, author

Status kepemilikan barang bukti setelah adanya putusan pengadilan (Studi putusan kasus illegal logging putusan no. 427/Pid.b/2012/PN.Tsm dan putusan no. 710/Pid.B/2011 /PN.Mkt = The ownership status of evidence after being the court verdict (The study verdict of illegal logging criminal act cases. Verdict No. No. 427/Pid.Sus/2012/PN.Tsm and verdict No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt

Skripsi ini membahas tentang status kepemilikan barang bukti setelah putusan pengadilan, studi putusan kasus illegal logging Putusan No. 427/Pid.b/2012 /PN.Tsm dan Putusan No. 710/Pid.B/2011/PN.Mkt. Selain itu penulis juga menganalisis tentang putusan pengadilan terhadap barang bukti milik pihak ketiga dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang...

Universitas Indonesia, 2014

S53674

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fachrul Kardiman, author

Pembuktian aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menggunakan rezim pencucian uang; studi kasus putusan Mahkamah Agung No 1066 K/ PID.sus/ 2008 dengan terdakwa Widjokongko Puspoyo dan putusan Mahkamah Agung No 1454 K/ PID.SUS/ 2011 = Evidance of assets as proceeds of corruption using the regime of money laundering case studies Mahkamah Agung decision No 1066 K/ PID.SUS/ 2008 with the convicted Widjokongko Puspoyo dan Mahkamah Agung decision No 1454 K/ PID. SUS/ 2011 current law enforce

ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang sudah semakin kompleks penegakan hukumnya, dengan semakin canggih cara pelaku dengan dibarengi oleh tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu otomatis mengalami kesulitan pada tahap pembuktian di sidang pengadilan. Kebanyakan hanya dengan beban pembuktian biasa yang kebanyakan diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi jarang bisa mendapatkan kembali...

2014

S54438

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian