Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lubis, Vebry Haryati
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis kelayakan dari pelayanan Laboratorium Klinik yang direncanakan akan dikelola sendiri oleh RS Ichsan Medical Centre Bintaro, dengan melihat kelayakan aspek pasar, manajemen, aspek teknik, hukum / legalitas, dan keuangan. Dari aspek pasar memperlihatkan potensi pasar yang mendukung kelayakan Instalasi Laboratorium Klinik di RS IMC. Ditinjau dari aspek keuangan dengan menggunakan metode analisa kriteria kelayakan investasi menggunakan proyeksi cashflow, didapatkan nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp 721,759,353 , nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 20.78% dan Payback Priode (PP) selama 2 tahun 2 bulan. Dari hasil penelitian didapat bahwa Laboratorium Klinik di RS Ichsan Medical Centre cara Swakelola sudah layak untuk dilaksanakan ditinjau dari berbagai aspek kelayakan yang diteliti termasuk pada aspek keuangan menunjukkan nilai NPV positif, nilai IRR diatas suku bunga dan pengembalian modal (Payback Priode) yang dapat diterima
ABSTRACT
This thesis analyses the feasibility of Clinic’s Laboratory service to be self managed by RS Ichsan Medical Centre Bintaro, through observing the characteristics of market feasibility, organization management, technicalities, legalities, and finances. The market indicates the economical potential supporting the feasibility of Clinic’s Laboratory Installation at RS IMC. Through the financial trait using the method of investment feasibility criteria analysis that applied the cash flow projection, the value of Net Present Value (NPV) Rp 721,759,353, Internal Rate of Return (IRR) 20.78% and Payback Priode (PP) were obtained for a 2.2 year period. The result of the research indicates that the characteristics of the feasibility of Clinic’s Laboratory service at RS Ichsan Medical Centre is feasible to be conducted, proved by the positive value of NPV, the value of IRR above the interest rate and acceptable Payback Period, thus the Clinical Laboratory services management is feasible to be applied.
2013
T35496
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yaslina
Abstrak :
RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit. Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit. ......The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation. The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T35408
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sendy Agita
Abstrak :
Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan sistem dan insfrastruktur kesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai provider BPJS untuk mengimplementasikan progam universal health coverage dalam SJSN. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan tempat tidur di Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi program SJSN. Metode penelitian yaitu penelitian operasional yang membuat estimasi dan proyeksi kebutuhan tempat tidur, Pendekatan kualitatif dengan indepth interview (wawancara mendalam) kepada informan tertentu juga dilakukan agar dapat gambaran strategi kebijakan. Hasil penelitian yaitu estimasi jumlah TT tahun 2013 antara ketersediaan TT dan kebutuhan TT mencukupi. Proyeksi jumlah TT tahun 2018 dan tahun 2023 yaitu kebutuhan TT meningkat tetapi ketersediaan kurang. Strategi kebijakan yaitu pemerintah daerah membangun RS tipe C dan akan mengembangkan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan. Hasil penelitian ini lebih lanjut diarahkan kepada pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. .....The Indonesian government has to reform the health system and infrastructure in particular hospitals and health centers as providers BPJS for implementation universal health coverage program in the Social Security System. Research purposes to determine the bed needs in Bolaang Mongondow Regency North Sulawesi Province in SJSN program implementation. Research methods that operational research to make estimates and projected needs bed, qualitative approach with indepth interview to specific informants also done in order to overview policy strategy. The results are estimates of the number of beds in 2013 between the availability of beds and beds needs sufficient. Projected number of beds in 2018 and in 2023 the need for beds increased but the availability is less. Policy strategies that local governments establish hospitals type C and will develop PHC Non Care into Care PHC. Results of this study further directed to government Bolaang Mongondow Regency.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yanuar Hamid
Abstrak :
Jasa Pelayanan adalah suatu imbalan atau kompensasi yang diterima oleh pelaksana pelayanan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikannya kepada klien atau pasien. Oleh karena belum ada aturan baku yang mengatur pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD Sumatera Barat, khususnya RSUD Kelas C, sehingga dijumpai variasi pola pembagian Jasa Pelayanan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pola pembagian Jasa Pelayanan di Unit Rawat inap RSUD Kelas C dcngan pendekatan kualitatif. Suatu studi komparatif dilakukan pada 3 (tiga) RSUD Kelas C yang hampir sama kinerjanya. Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan dengan pola pembagian Jasa Pelayanan, dicari dokumen/arsip dan beberapa orang informan yang mengetahui tentang pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pola Pembagian Jasa Pelayanan di RSUD yang diteliti masih bervariasi, tergantung dari kebijakan Direktur masing-masing dan secara garis besar masih mengacu pada SK Menkes No.66/II/1987. Faktor tenaga profesional terutama Dokter Spesialis mendominasi pola pembagian Jasa Pelayanan di ketiga RSUD. Dokter spesialis mengusulkan pola fee for service, sedangkan lainnya dapat dibuat berdasarkan bobot. Peneliti menyarankan agar pihak manajemen selalu mensosialisasikan pemahaman tentang kerja tim di rumah sakit sehubungan dengan pembagian Jasa Pelayanan. ...... The Analysis of Health Service Incentive Patterns at Inpatients Unit of General District Hospital (RSUD) Class C West Sumatra (A Comparative Study) Health services incentive are compensations accept by the administration of services at hospitals for the treatment they give to the client or patients. There have not been any fixed rules regulating the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) in West Sumatra, especially those categories in Class C. The research is conducted to obtain some patterns of health services incentive at Inpatients Unit of RSUD Class C by employee qualitative approach. A comparative study was conducted at 3 (three) District Hospitals (RSUD) Class C whose performance are nearly similar. Having some internal and external factors related to health services incentive patterns, some documents/ file and some informants knowing the patterns of health service incentive at RSUD were searched. The result of this study is found that the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) investigated is still widely varied, depending on the policy of respective directors. In generally, it still refers to the regulation of health ministry No.66/II/1987. The factor of professional, especially medical specialist, dominates the patterns of health services incentive at the three District Hospital. It is recommended that the health services incentive for medical specialist is separated based on fee for services, while for the others a pattern of health services incentive can be made based on score system. The conclusion of thus study is that the pattern of health services incentive still varied, medical specialist want to fee for services and there have not been fixed rules regulation the patterns of health services incentive.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T2521
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahlil
Abstrak :
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) merupakan suatu varian asuransi kesehatan yang dimodifikasi dari konsep Health Maintainance Organization (HMO). Konsep ini menjadi bentuk penyelenggaraan pembiayaan kesehatan di Indonesia dan telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23/1992 pasal 66. Kehadirannya selama 8 tahun baru diperkirakan mampu mencakup satu juta orang dari 173 juta orang yang tidak terlindungi oleh jaminan (asuransi) kesehatan lainnya. Berbagai kebijakan untuk memperluas cakupan belum juga mampu meningkatkan jumlah kepesertaan tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana peranan kebijakan JPKM dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dilakukan. Adapun fokus utama studi ini adalah bagaimana perhatian kebijakan sekarang dan yang akan datang mencerminkan elemen pemerataan (equity), mutu (quality), efisiensi (efficiency), dan kesinambungan (sustainnabilty) untuk mencapai cakupan universal. Untuk melaksanakan studi ini telah dilakukan penelitian kualitatif sejak akhir September 1999 sampai akhir Desember 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, telaah kebijakan, dan telaah literatur. Wawancara mendalam dilakukan pada informan yang mewakili regulator (Departemen Kesehatan), pakar akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, wakil badan penyelenggara, wakil dari pemberi pelayanan kesehatan, dan wakil dari lembaga peserta. Demikian juga telaah kebijakan (Permenkes 57111993 dan 527/1993 serta Draft RUU PKM), telaah literatur luar negeri (negara Eropa, Amerika, dan Asia), dan telaah literatur dalam negeri yang menerapkan model managed care terhadap aplikasi elemen-elemen tersebut. Setelah diperoleh berbagai alternatif yang termuat dalam setiap elemen equity, quality, efficiency, dan sustainability dengan melihat strength, weakness, opportunity, dan threats dari setiap alternatif itu, akhirnya diajukan usulan pokok kebijakan JPKM yang ideal. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa JPKM yang sedang berlaku bertitik tolak pada sistem mekanisme pasar yang tidak banyak berbeda dengan asuransi kesehatan komersial. Sementara JPKM yang akan datang (RUU JPKM) mulai mengarah ke asuransi sosial karena kepesertaannya bersifat wajib. Refleksi equity dalam paket tidak jelas dan dalam premi bersifat libertarian. Demikian juga refleksi equity dalam akses belum diperhatikan. Sedangkan elemen quality terlihat belum lengkapnya definisi yang dianut, tidak ada instrumen, belum jelas pengontrol, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mutu. Elemen efisiensi terlihat dengan menempatkan PPK dalam kondisi yang menanggung resiko melalui pembayaran kepada PPK harus dengan praupaya dan kapitasi. Aspek sustainability dari program makin tidak terjamin karena belum jelas model premi dan Bapel yang pluralistik. Selain sifat kepesertaan, maka konsep-konsep lain tidak berbeda dengan Permenkes yang ada sehingga terkesan hanya meningkatkan status hukum dari Permenkes ke Undang-Undang. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan JPKM yang sedang berlaku dan yang akan dilansir tidak mampu mencapai univesal coverage karena konsep-konsep equity, quality, efficiency, dan sustainability tidak dapat diakomodir dengan baik dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk dapat mencapai universal coverage maka cukup penting untuk dikaji ulang RUU JPKM secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait dengan jaminan pemeliharaan kesehatan atau asuransi kesehatan. Disamping itu disarankan untuk membentuk tim khusus dan ahli dalam konsep-konsep asuransi kesehatan yang bebas dari kepentingan sektoral atau kelompok tertentu.
Policy Analysis of the Public Health Maintenance of Assurance 1999 Public Health Maintenance of Assurance (JPKM) is a variance of health insurance scheme modified from managed care concept. This concept is adopted as a model for health care financing and delivery in Indonesia as stated in Health Act of 23/1992 article 66. Along it 8 years of existence the scheme cover no more than 1 million people of 173 millions uninsured. Many policies aimed at expanding coverage have been unable to increase membership. To understand how far the policy can achieve its stated goals, this study was performed. The main focus of this study is how the existing and coming policies reflect equity, quality, efficiency, and sustainability objectives. This study has been conducted September 1999 to December 1999. This study was a qualitative study in which depth interview, policies review, and literature review have been performed. In depth interview is conducted to informants who are representative of regulator (Health Department), academic experts in Public Health Faculty University of Indonesia, representative of PT. Askes and PT. Jamsostek, representative of providers, and representative of consumers. Literature review on Europe, USA and Asia as well as in country experience was also performed. All information gathered is analyzed using strength, weakness, opportunity, and threats analysis. Then, some recommendations are prescribe. Result of this analysis to shows that a current JPKM policy is a market mechanism similar to these of commercial health insurance. While the new draft of JPKM is based on social insurance concept representing by compulsory membership. The equity concept is unclear and the premium is set based on libertarian concept. The quality element shows incomplete, lack of quality measures, and no indication of quality emphasize. The efficiency will be achieved by contracting providers on capitation payment system. Aspect of sustainability is unclear because the mechanism of collecting premium is unclear too and the pluralistic model of sickness funds. Only membership is different from the existing JPKM, the other concepts are not different from Permenkes, this creates impression the policy aims at increasing the status from Permenkes to Act. It can be summarized that JPKM policies can not achieve universal coverage because equity, quality, efficiency, and sustainability concept are not accommodated. To achieve universal coverage it needs a comprehensive review involving other sectors and health insurance experts.
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T4487
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosani Azwar Syukriman
Abstrak :
Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK. Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita. Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi. Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%). Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan. ...... Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others. During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system. This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services. Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T7958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syafrian Naili
Abstrak :
Puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya saat ini, membutuhkan biaya opernsional yang cukup banyak, pembiayaan puskesmas selama ini sebagian besar berasal dari pemerintab pusat dan daerah, seperti diketahui bahwa dana pemerintah dirasakan tidak mencukupi, hal ini juga disebahkan oleh pihak puskesmas khususnya dan dinas kesehatan kota umumnya tidak mampu menghitung kebutuhan biaya normative untuk masing-masing program, kekurangan dana tersebut tidak dapat diketahu seberapa kebutuhannya karena tidak pernah dilakukan analisis. Tingkat kecukupan pembiayaan kesehatan biasanya dinilai dengan Cost Recovery yaitu perbandingan antara kontriusi biaya oleh pengguna pelayanan kesehatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan tersebut. Informasi ini dirasakan semakin penting dengan salah satu persyaratan / kriteria puskesmas dijadikan unit swadana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan Cross Sectional.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T4968
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurbaiti
Abstrak :
Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong PT. Askes untuk mencari altematif pembiayaan yang dapat mengeiisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah Sistem Kapitasi Total dimana provider dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungnya. Penerapan sistim kapitasi total tersebut perlu dipantau efektifitasnya dengan melihat kecendelungan angka kunjungan, angka rujukan menurut pesena terdaiiar dan angka rujukan menumt kunjungan. Penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana keoenderungan tersebut dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Pcnelitian dilakukan di Jakarta Pusat dengan rancangan cross sectional, jumlah sampel 37 puskesmas, menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam, menggunakan data sekmmdcr tahun 1999-2000 , analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan selamzr 2 tahun, angka kunjungan cendenmg menurun, begitu pula angka rujukan menurut jumlah peserta terdatiar sedangkan angka nrjukan menunrt kunjungan oendenmg meningkat. Tingkat puskesmas dan besamya jasa yang diterima dari PT. Askes ternyata berhubungan dengan angka kunjungan, sedangkan status kepegawaian kepala puskesmas dan pengetahuan kepala puskesmas teniang kapitasi total berhubungan dengan angka mjukan menurut kunj ungan Disarankan agar kapitasi total disosialisasikan kepada provider maupun kepada pwert; sistem pendataan pesqrta diyrerkuat., dilakukan pemantauan langsung oleh PT. Askes ke puskesmas dan kemungkinan agar PT.Askes dapat kontrak langsung dengan puskesmas,
The increasing tendency of the health care cost had forced PT.Askes to seek an alternative in iinancing system , without decreasing the quality of services. One of the system used is the total capitation where the providers are paid based on the amount of members registered The effectiveness of the capitation system should be monitored through visit rates, referrals rates per member registered and refenal rates per visit. 'I'hc objective of the study is to describes the rates and factors influencing them. The study is conducted in Central Jakarta , using cross sectional design, involving 37 primary care facilities as unit amalysis. The Structured and in-depth interview were used as well as the 1999- 2000 secondary data, quantitative analysis has been done using SPSS. The result of the study showed that after 2 yeais of implementation, the visit rates had a tendency to decrease, similar result can also be seen on the referral rates per member registered, while the number of referralrates per visit tended to increase. The referral rate is related to' the grade of primary health care facility and the amount of payment received from PT. Ashes The study revealed that the referral per visit rate is related to employment status and the knowledge of the total capitation of the head ofthe primary health care facilities. The study suggested that capitation system should be socialized to the providers and the members. The membership data base system should be improved, PT. Askes should conduct direct monitoring to primary health care facilities and finally to review the possibility of direct contract with the primary health C818 facilities.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T5069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Enizarti
Abstrak :
Mulai luhun 2006 Departemen Kesehatan mengalokasikan dana dekonsentrasi: Kabupatcn/Kota untuk menunjang program upaya kesehatan masyarakat, yang salah saw diantaranya adalah pelayanan kesehatan ibu. Sebenamya tahun 2004 dan 20055 jugu suduh ada dana APBN namun namanya bukan dckonsemrasi. Sejauh ini belum ada penelitian khusus tentang dampak pengalokasian dana dckonsentrasi tersebut terhadap peningkatan kinerja program kesehatan ibu. Atazr dasar ini pcnulis tertarik untuk mclakukan penelitian sejauhmana kontribusi dana dckonsenlrasi ini membcrikan dampak terhadap peningkatan kincrja program keschatan ibu. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan crosecsional untuk melihat gambaran pembiayaan kesehatan ibu di Kabupaten/Kota sc Jawa Barat tahun 2006~2006, sclain itu dalam pcnclitian ini juga akan dilihat hubungan antara peningkatan besarau anggaran dengan kincrja program kesehatan ibu. Setelah dilakukan penelilian didapalkan hasil sebagai berikul ada Liga macam sumber anggaran keschatan ibu di Kabupaten/Kota yailu APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupatcn/Kota. Kinerja program kcsehatan ibu (cakupan Kl,K4 dan Linakes) antara tahun 2005 dan tahun 2006 bervariasi, Cakupan K1 meningkat di 13 Kabupatcn/Kota dan mcnurun I2 Kabupaten/Kota Untuk cakupan kunjungan lengkap ibu hamil (K4) ada li! Kabupatcn/Kota yang meningkat dan I3 Kabupaten/Kota yang mcnurun. Bcgitupun untuk cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ada 17 Kabupaten/Kota yang meningkat dan 8 Kabupaten/Kota yang menurun. Pengalokasian dana dekonsentrasi temyata mempengaruhi kebijakan pcngalokasian anggamn untuk kesehatan oleh pemcrintah Kabupaten/Kota, ada upaya untuk... ......Since 2006. Ministry of Health (MOH) is allocating deconcentration linance into Regency/City to subsidy public health elTort program. Which one of it is mother health program. So far, there is no specific research concerning those deconcentration finance allocation impact toward performance improvement of mother health program../\ctually since 2004 and 2005 was budgeting APBN, but however deconcentration yet.bjkb. After conducted research obtained result such as; three kind of mother health budgeting source in Regency/City, which are APBN, Province APBD and Regency/City APBD. Perfomiance of mother health program (coverage of Kl, K4 and Linakes) in 2005-2006 was varying, for 2005 K1 coverage or Pregnancies Mother Complete visitation (K4) there are 12 Regency/City increased and I3 Regency/Town decreased, even also give birth coverage by health employees have I7 Regency/T own increased and 8 Rcgcncyf I` own decreased. This research make kuantitative mctode and croscectional design to see budgeting vigure mother health program and that relation with coverage of of Ki, K4 and Linakes. Deconcentration linance allocation actually affecting budgeting allocation for health by government of Regency/T own, there are effort to decrease budgeting allocation for health APBD Regency/Town sourced, proved 17 Regency/T own decreasing budget allocation for health alter deconcentration finance arrived in 2006. Impact of deeoncentration finance allocation toward entire performance improvement of mother health program (coverage of Ki, K4 and Linakes) before giving maximal impact proved fiom program coverage that not increased entirely and from statistic test result proved there is no relation between improvement of mother health budgeting allocation sourced from APBN/Deconcentration with program coverage improvement. In order to make health budgeting more effectively as increasing level of public health and especially mother, it is better direct deconcentration budgeting to Regency/T own that actually has limited APBD.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007
T34506
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Wayan Sri Astuti
Abstrak :
Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat harus dapat menjaga mutu dan kualitas. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah melalui akreditasi. Akreditasi wajib dilakukan dan merupakan syarat ijin operasional sesuai aturan pemerintah. Rumah Sakit Prima Medika melakukan persiapan akreditasi KARS 2012 yang terdiri dari 4 sasaran pokok, namun penelitian ini pada dua sasaran yaitu sasaran keselamatan pasien dan Milenium Development Goals. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tahapan, masalah dan monitoring dalam proses persiapan akreditasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melibatkan partisipan sebanyak 7 orang yang terlibat dalam kelompok kerja akreditasi. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen, dianalisis menggunakan content analysis. Hasil wawancara persiapan akreditasi dimulai komitmen dari seluruh jajaran rumah sakit, kelompok kerja akreditasi ditetapkan direktur, penyusunan dokumen sesuai elemen penilaian akreditasi, sosialisasi pada staf medis maupun non medis, implementasi sangat penting karena penilaian lebih terfokus pada pelaksanaan dilapangan, monitoring dan evaluasi dengan laporan monev, indikator mutu dan turun langsung ke lapangan. Kesimpulan tahapan persiapan yang penting adalah komitmen seluruh jajaran rumah sakit, melakukan pendekatan kepada dokter spesialis secara formal maupun informal, menambah pelatihan internal.
Hospitals in providing public health services should be able to maintain quality of services. One of the government's efforts to improve the quality of home services through accreditation, which is compulsory and required by government regulation. This study focus on two goals of Prima Medika Hospital in preparation of KARS 2012 accreditation: International Patient Safety Goals and Millennium Development Goals. The purpose of this study is to determine the stages, problems and monitoring in the preparation process of accreditation on the patient's safety goals and the Millennium Development Goals. This research uses qualitative method by involving 7 participants working group of accreditation. Data collected by in-depth interview technique and document tracing, then analyzed using content analysis. The results of the interviews show that the preparation phase begins with the commitment of all hospitals, the accreditation working group established by the director, the compilation of documents of the assessment elements according to the accreditation standards, program dissemination to medical and non-medical staff, then the implementation. The next stage are monitoring and evaluation, through monev report, quality indicator and field inspection. In conclusions, the very important stages in preparation process are: commitment from all level of hospital, approaches to the specialist doctors formally or informally, more internal training.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
T49872
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>