"Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terpenting saat ini. Salah satu sumber penerimaan pajak terbesar adalah dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Buoyansi dan elastisitas pajak adalah ukuran umum yang digunakan untuk mengestimasi produktivitas penerimaan pajak. Konsep buoyansi digunakan untuk mengetahui tingkat responsivitas otomatis (built-in) penerimaan pajak terhadap basis pajaknya. Sedangkan konsep elastisitas berguna untuk mengetahui rsponsivitas penerimaan pajak, baik terhadap basis pajaknya maupun terhadap perubahan kebijakan. Untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan tersebut secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, harus dipisahkan antara elastisitas dan buoyansi. Salah satu cara untuk memisahkan elastisitas dengan buoyansi adalah metode Indeks Divisia. Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983, termasuk di dalamnya reformasi PPN dan PPnBM. Sampai dengan tahun 2012, Undang-Undang PPN telah mengalami amandemen sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, dan tahun 2009. Dengan menggunakan Indeks Divisia selama tahun 1984 sampai dengan 2012, koefisien buoyansi sebesar 0,99 dan koefisien elastisitas sebesar 0,82. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPN/PPnBM relatif uniter buoyant, akan tetapi kurang elastic terhadap basis pajaknya. Sedangkan dengan menggunakan basis PDB sektoral tahun 2005 sampai dengan 2012, penerimaan PPN juga inelastis terhadap perkembangan basis pajaknya dengan koefisien 0,632 dan relatif buoyant terhadap PDB keseluruhan dengan koefisien 1,076. Penerimaan pajak yang inelastis akan memaksa pemerintah untuk terus melakukan perubahan-perubahan kebijakan, baik dalam basis pajak maupun tarif pajaknya atau keduanya, agar mampu menyeimbangkan dengan peningkatan belanja publik. Akibatnya, perubahan-perubahan kebijakan pajak yang terus menerus akan berdampak buruk pula pada investasi jangka panjang karena ketidakpastian dalam kebijakan pajaknya. Apalagi menggunakan elastisitas titik menunjukkan bahwa sektor yang buoyancy fluktuatif ditunjukkan oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan yang merupakan sektor-sektor kunci penerimaan PPN, dan sektor yang relatif stabil dan buoyant adalah sektor perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan-kebijakan PPN baik mengenai basis maupun struktur PPN, khususnya untuk sektor industri pengolahan dan pertambangan.
Tax revenue is the most important source of state revenue nowadays. One of the largest sources of tax revenue is Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods. Tax buoyancy and elasticity is a common measure used to estimate tax revenue productivity. Concept of elasticity is used to determine the level of responsiveness of automatic (builtin) of tax revenue to the tax base. While the concept of buoyancy is useful to know responsiveness of tax revenue, both to the tax base as well as to changes in policy. To determine whether the policy changes significantly affect tax revenues, it should be separated between elasticity and buoyancy. One way to separate the elasticity with buoyancy is Divisia index method. Tax reform initiated in 1983, including the reform of VAT and Sales Tax on Luxury Goods. Until 2012, the VAT Act has been amended as many as three (3) times, namely in 1994, 2000, and 2009. By using the Divisia index during 1984 to 2012, amounting to 0.99 and buoyancy coefficient of elasticity coefficient of 0.82. It shows that the PPN / PPnBM (VAT and Sales Tax on Luxury Goods) relatively unitary buoyant, but less elastic to the tax base. While using the basis of sectoral GDP from 2005 to 2012, VAT revenues also inelastic with respect to the development of the tax base with a coefficient of 0.632 and a buoyant relative to GDP overall with a coefficient of 1.076. Inelastic tax system forces governments to continuously make discretionary changes, either in the tax bases or in the tax rates or both, in order to be able to keep up with increasing public expenditures. Furthermore, a tax system that is subject to constant adjustments by policy-makers generates greater uncertainties and has adverse effects on long-term investments, as the private sector delays its investment decisions, due to uncertainties in the tax system. Moreover using the point elasticity indicates that manufacturing and mining sectors are fluctuating as the VAT key sector, and the trade sector is relatively stable and buoyant. Therefore, the government needs to review the policies of both the base and the VAT structure, in particular for the manufacturing and the mining sector."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
