Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK. DIAH IRAWATI. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (1960-1965). (Di bawah bimbingan Moela Marboen, S.S). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) yang dibentuk berdasarkan Pen-Pres No. 4 tahun 1960 merupakan kelanjutan dari DPR hasil Pemilihan Umum 1955 yang telah dihentikan kegiatannya berdasarkan Pen-Pres No. 3 tahun 1960. Sidang Konstituante yang gagal menetapkan Undang-Undang Dasar serta dikeluar_kannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 meru_pakan salah satu sebab dibentuknya DPR-GR. Susunan keanggotaan DPR-GR ini tidak berdasarkan suatu Pemi_lihan Umum melainkan berdasarkan penunjukkan Presiden Soekarno, sehingga banyak pihak-pihak yang pro dan kontra baik dari perseorangan atau yang mewakili partai politiknya. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut, bergantilah sistim Demokrasi Liberal dengan De_mokrasi Terpimpin. Tindakan-tindakan setelah Dekrit ternyata memberi peluang besar pada Presiden untuk menjalankan kekuasaannya di tangan Presiden sendiri. Perombakan dan retooling dilakukan di semua bidang. Hal ini berakibat dirugikannya partai-partai politik yang terkena perombakan itu. Namun di pihak lain Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapat keuntungan lebih besar dengan bertambahnya jumlah kursi di DPR-GR. Sidang-sidang DRP-GR banyak dipengaruhi oleh pemikiran Presiden, dengan banyaknya surat-surat masuk dari Presiden kepada DPR-GR untuk disidangkan dan men_dapat pengesahan. Akhirnya karena tugas dan wewenang DPR-GR masa Demokrasi Terpimpin telah banyak didomina_si oleh Presiden, maka praktisnya DPR-GR masa ini hanya sebagai pengesah atau stempel untuk meng-ia-kan lahir_nya suatu Undang-undang. Hal yang demikian ini telah menyimpang dari tugas dan wewenang DPR yang sebenarnya menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Abstrak :
ABSTRAKSI. Rita Ria Kadir Hadi. Masalah Kepemimpinan Nasional Setelah peristiwa 30 September 1965 Hingga Penyerahan Kekuasaan 20 pebruari 1967. Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 1987. Skripsi ini mencoba menjelaskan permasalahan yang mun_cul setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965 hingga penyerahan kekuasaan 20 Pebruari 1967, khususnya mengenai masalah pimpinan negara Republik Indonesia. Akibat peristi_wa 30 September 1965 telah membawa negara Republik Indone_sia dalam keadaan kacau, berhubungan dengan sikap Presiden Soekarno yang tidak pernah memberikan penyelesaian politik terhadap masalah Gerakan 30 September 1965. Upaya ke arah itu segera dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Soeharto setelah ia menerima mandat berupa Surat Pe_rintah 11 Maret dari presiden Soekarno. Berdasarkan instruk_si pemulihan ketertiban dan keamanan, dilakukan usaha mem-bubarkan PKI, menahan para menteri yang dinilai terlibat da_lam peristiwa. 30 September dan kemudian memberikan peranan yang sesungguhnya pada lembaga pemerintahan, Majelis Permu_syawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Hak tersebut mengakibatkan timbulnya 2 kepemimpinan pe_merintahan, yaitu presiden Soekarno yang masih menjabat se_bagai presiden, di pihak lain Letnan Jenderal Soeharto se_laku pengemban Supersemar. Pendekatan secara pribadi terha_dap presiden menghasilkan Penyerahan Kekuasaan tanggal 20 pebruari 1967.

Abstrak :
Penelitian mengenai peran Radio Republik Indonesia Jakarta pada masa awal revolusi 1915-1947 memperlihatkan bahwa ternyata RRI Jakarta sangat besar peranannya sebagai corong suara rakyat Jakarta. Diketahui bahwa pada awal kemerdekaan RI radio merupakan jembatan yang paling efektif untuk menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Hadirnya tentara Sekutu di Jakarta yang diikuti tentara Belanda mempersulit sepak terjang siaran radio Jakarta. Peran RRI Jakarta sebagai pendukung pemerintah terutama baru nampak setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Belanda memakai juga sarana radio untuk melancarkan propaganda yang tujuannya untuk menyudutkan Republik di mata dunia internasional. Oleh sebab itu RRI Jakarta sebagai ujung tombak suara Republik di Jakarta harus bertindak menetralisir propaganda Belanda tersebut. Tindakan RRI Jakarta tegas, yaitu membantah propaganda itu dengan menyiarkan berita-berita yang sebenarnya. Akibatnya Belanda jengkel, sehingga bertekad untuk merebut studio RRI Jakarta dengan berbagai cara. Kegiatan Belanda mencapai puncaknya pada saat Agresi Militer I, dengan menyerbu dan akhirnya menduduki studio itu. Akibatnya, siaran RRI Jakarta terhenti. Namun RRI Jakarta telah membuktikan betapa besarnya peran mereka sebagai lambang eksistensi RI di Jakarta.

Abstrak :
Penelitian mengenai Cirebon Di Masa Revolusi ; Dari Linggarjati Hingga Pengakuan Kedaulatan ini dilakukan dari tahun 1985-1987, bertempat di Jakarta, Bandung dan Cirebon. Tujuannya adalah untuk mengetahui peristiwa-peristiwa serta peranan Cirebon selama periode revolusi (1946-1949). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara, serta peninjauan ke lokasi dimana peristiwa itu terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan yang terjadi di daerah Cirebon memegang peranan penting dalam menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara RI. Kerjasama antara pihak Angkatan Bersenjata, Badan-Badan Perjuangan/ Laskar, dan dukungan rakyat telah berhasil mengusir musuh (Belanda). Walaupun semula Cirebon sempat diduduki Belanda namun semangat perjuangannya tidak pernah padam, bahkan kemudian bangkit dan menjadi pelopor pengembalian negara Pasundan ke pangkuan RI.