Hasil Pencarian

Ditemukan 150 dokumen yang sesuai dengan query

Meyrinda Rahmawati Hilipito

Meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen melalui Undang-undang politik di era reformasi

" ABSTRAK Secara yuridis formal partisipasi perempuan di bidang politik telah dijamin konstitusi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Disamping itu terdapat komitmen resmi pada konvensi-konvensi internasional menyangkut partisipasi politik perempuan yang sudah diratifikasi yakni Konvensi tentang Hak-hak politik perempuan (The Convention on Political Rights for Women) melalui Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (the Convention on Elimination of all ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19536

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fiana Basauli

Prinsip Perlindungan HAM Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 (Studi Kasus: Kasus di Tangerang, Bandung, dan Martapura) = Human Rights Principle To Child of Violence of Victim Based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022 (Case In Tangerang, Bandung, and Martapura)

" Tesis ini membahas mengenai HAM mengatur tentang prinsip hak asasi manusia maupun bentuk perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 baik korban di Tangerang, Bandung, maupun Martapura antara lain prinsip non diskriminasi, prinsip perlindungan khusus, prinsip pemeliharaan terhadap anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan yang sama, prinsip perlindungan dari kekerasan dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Risna Ismail Suny

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme hubungan antar lembaga negara

" Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dengan posisi yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berfungsi melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawdl konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai pelindung hak asasi manusia dan sebagai pengimbang demokrasi. Fungsi-fungsi tersebut diterapkan dalam melaksanakan empat wewenangnya dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD RI ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19665

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Machmud M. Serbo

Efektifikasi keberatan dan banding dalam upaya penyelesaian pajak

2005

T25255

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nindra Wahyu Hapsari

Kebakaran hutan dan lahan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, lingkungan, dan good governance (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3555K/Pdt/2018 di Kalimantan Tengah) = Forest and land fires viewed from the perspective of human rights, environment and good governance (Study of Supreme Court Decision Number: 3555K/Pdt/2018 in Central Kalimantan)

" Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak 1997, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah mulai meningkat. Kebakaran hutan yang paling banyak dan terparah sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2015. Sejak itu, kebakaran besar terjadi setiap tahun. Kenyataan itu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan penghormatan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peristiwa karhutla dan kabut asap memberikan kerugian yang besar dan menjadi potret buruknya tata ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Martini

Kedudukan dan Fungsi Lembaga Penasehat Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia / Martini

2003

T36522

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zulfan

Gagasan perumusan syariat Islam dalam konstitusi Indonesia (studi tentang perubahan pasal 29 UUD 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 1999 - 2002)

2003

T37699

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

A. Ahsin Thohari

Komisi yudisial susunan dan kedudukannya di berbagai negara serta pelembagaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

2004

T37721

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Syahrizal

Peradilan konstitusi suatu studi tentang adudikasi konstitutional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif / Ahmad Syahrizal

" ABSTRAK
Dalam konstruksi Negara Hukum yang demokratis hak menguji produk hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama negara yang diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Karena hakikat negara berdasarkan hukum adalah meletakkan segala perbuatan masyarakat dan negara ke dalam rangkaian pengawasan hukum- Pada konstruksi negara berdasarkan hukum keberadaan berbagai norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat guna mencapai suatu ketertiban merupakan karakter umum dari Negara Hukum. Keberadaan sistem norma pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem formal suatu sistem pemerintahan. Norma hukum memiliki sumber ... "

2004

T36702

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

A. Syamsul Zakaria

Konvensi nasional pemilihan Presiden: studi perbandingan konvensi nasional Partai Golongan Karya di Indonesia dengan konvensi nasional Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat / A Syamsul Zakaria

" ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan hukum dan mekanisme konvensi nasional pemilihan calon presiden yang dianut oleh Partai Golongan Karya 2003-2004 serta mengetahui bagaimana pelaksanaan reknitmen Konvensi Nasional pemilihan calon presiden Partai Golongan Karya. Selain itu, tesis ini juga bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Konvensi Nasional pemilihan calon presiden yang dilaksanakan Partai Golongan Karya dengan konsep Konvensi Nasional pemilihan calon presiden di Amerika Serikat, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik. Secara metodologi, penelitian ini cenderung bersifat kualitatif dengan kategori deskripsi analitis. ... "

2004

T36693

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian