Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali.

---

The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."

"ABSTRAKKartu Jakarta Sehat adalah salah satu program jaminan kesehatan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari program ini maka peneliti melakukan penelitian untuk mencari apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kartu Jakarta Sehat selama dilaksanakan dengan menggunakan teori tentang Faktor Pendorong dan Penghambat dari Donald P. Warwick. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada faktor penghambat yang muncul dalam

---

ABSTRAKKartu Jakarta Sehat is one of the health assurance program which is owned by the provincial Government of DKI Jakarta. This program has been implemented since the year 2012 To know the advantages and weaknesses of the program then researchers do this research to look for anything that becomes supporting factors (facilitating conditions) and disturbance factors (impending conditions) to the implementation of Kartu Jakarta Sehat program based on theory of Donald P.Warwick. Approach research used is post-positivist with data collection method qualitative .The result of this research is that there is still had disturbance factors which appeared in this program so that it can be constrained the development of the program became bette."

"ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap penerapan kebijakan wajib verifikasi kosmetik impor sebagaimana yang telah dilakukan berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Perdagangan No.73/M-DA/PER/12/2014 tentang ketentuan impor produk tertentu. Penerapan kebijakan verifikasi sebagai sistem proteksi beredarnya produk ekspor dan impor untuk mendorong perekonomian negara dengan penetapan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan. Penerapan verifikasi meliputi administrasi dan verifikasi teknis yang pada akhirnya dikecualikan bagi kosmetik impor oleh surveyor. Penerapan verifikasi dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan dengan dokumen impor dan fisik barang sehingga menimimalisir masuknya produk yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan. Skripsi ini memberikan gambaran mengenai evaluasi terhadap penerapan kebijakan verifikasi yang telah dilakukan oleh berbagai regulator sebagai upaya dalam pengendalian impor. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi penerapan kebijakan terhadap pemenuhan asas-asas perlindungan konsumen.

---

ABSTRACTThis research explains the evaluation of the implementation of mandatory import verification policy of cosmetics as has been done based on the Decree of Minister of Trade No.73 M DA PER 12 2014 on the provision of certain imported products. Implementation of verification policy as a protection system for the circulation of export and import products to encourage the country 39 s economy by stipulating the simplification of trade licenses. The implementation of verification includes administrative and technical verification which is ultimately excluded for imported cosmetics by surveyors. Implementation of verification is intended to ensure compliance between licensing documents with import documents and physical goods so as to minimize the entry of products that do not comply or do not meet the provisions. This thesis provides an overview of the evaluation of the implementation of verification policies that have been done by various regulators as an effort in import control. This research includes qualitative research with descriptive design. The result of the research shows evaluation of policy implementation toward fulfillment of consumer protection principles."

"Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur yang terdiri dari PTSP Kelurahan Pulo Gebang, PTSP Kelurahan Klender, PTSP Kelurahan Utan Kayu Utara, PTSP Kelurahan Cililitan, dan PTSP Kelurahan Ciracas. Hal tersebut karena wilayah Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah perizinan terbanyak dan memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertinggi di antara 5 wilayah lainnya di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa masalah pada unsur-unsur tertentu dalam penilaian kualitas pelayanan dan keluhan dari masyarakat, sehingga dalam penelitian ini kualitas pelayanan menjadi fokus dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas pelayanan perizinan pada unit PTSP tingkat kelurahan di Jakarta Timur berada dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori SERVQUAL, perbandingan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan memiliki gap yang kecil yaitu sebesar -1%. Hal ini membuktikan bahwa layanan yang diterima pada pelayanan perizinan unit PTSP tingkat kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur hampir memenuhi layanan yang diharapkan oleh para pengguna layanan.

---

This study discusses the quality of service for the Licensing Service at Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta. The purpose of this study is to analyze the service quality of the Licensing Services at the Urban Village level in East Jakarta consisting of PTSP Pulo Gebang, PTSP Klender. PTSP Utan Kayu Utara, PTSP Cililitan, and PTSP Ciracas. It is due to the East Jakarta area is one of the areas which has the greatest number of licensing and the highest Community Satisfaction Index (IKM) score among the 5 other regions in DKI Jakarta. However, there are still some problems found with certain elements in assessing the service quality and complaints from the public, so that this service quality is the focus of this research. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The research results show that based on the whole of the service quality of the Licensing Service at the Urban Village level in East Jakarta is in the good category. Based on the result of an analysis using the SERVQUAL theory, the comparison between the expected service and the perceived service by users has a small gap of -1%. This proves that the perceived service of licensing service at the Urban Village level of One Stop Integrated Service (PTSP) in the Administrative of East Jakarta almost meet the service expected by users"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gaya kepemimpinan situasional yang diterapkan oleh Lurah Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Lurah Menteng Atas, bagaimana tingkat kematangan pegawai Kelurahan Menteng Atas, dan bagaimana kesesuaian antara gaya kepemimpinan Lurah dengan tingkat kematangan pegawai Kelurahan Menteng Atas. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa Lurah Menteng Atas menerapkan gaya kepemimpinan Participating dan tingkat kematangan pegawai Kelurahan Menteng Atas berada pada M4 atau tinggi. Hal ini menggambarkan cenderung adanya kesesuaian antara gaya kepemimpinan yang diterapkan dengan tingkat kematangan karyawan. Hal ini sejalan dengan gaya kepemimpinan yang ada pada organisasi publik seperti Kelurahan Menteng Atas, yaitu terdapat kebijakan yang hanya dapat diputuskan oleh Lurah itu sendiri, atau suatu kewenangan yang hanya dimiliki olehnya. Sehingga pemimpin disektor publik lebih menerapkan gaya kepemimpinan yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

---

This study aims to analyze the situational leadership style adopted by the Setiabudi subdistrict headman Menteng Upper South Jakarta. The question in this research is how the leadership style headman Menteng Atas, how the level of maturity of Menteng Upper Village employees, and how the fit between leadership style village chief with the maturity level employees Menteng Upper Village. The approach used for this research is quantitative research and the purpose of this research is descriptive. Based on the results of the study, showed that the headman Menteng Atas apply leadership style and level of maturity Participating employees Menteng Top village located on the M4 or higher. This illustrates tend compatibility between leadership style that is applied to the maturity level of the employee. This is in line with the style of leadership that exist in public organizations such as the Village Menteng Atas, that there are policies that can only be decided by the village chief himself, or an authority that belongs only to him. So that more public sector leaders apply leadership style that is appropriate to the situation and conditions."

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penanganan pengaduan melalui Sigap! Depok. Aplikasi atau layanan Sigap! Depok merupakan sebuah layanan pengaduan yang diluncurkan pada tahun 2017 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Kota Depok dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan saran kepada pemerintah Kota Depok secara real-time. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah complaint handling oleh Razali & Jaafar (2012). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke beberapa narasumber terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan pengaduan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo Kota Depok dan Dinas terkait belum maksimal dan terdapat beberapa kekurangan, seperti: belum terdapatnya SOP dalam penanganan pengaduan, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi Sigap!, dan pengembangan aplikasi yang masih belum maksimal.

---

This research aims to determine the implementation of complaint handling through Sigap! Depok. Application or Service Alert! Depok is a complaint service launched in 2017 which aims to make it easier for the people of Depok City to convey their complaints, aspirations and suggestions to the Depok City government in real-time. The theory used in this research is complaint handling by Razali & Jaafar (2012). This research approach is post-positivist with data collection techniques of in-depth interviews with several related sources and literature studies. The results of this research show that the handling of complaints carried out by the Depok City government through the Depok City Diskominfo and related agencies is still not good and there are several shortcomings, such as: there is no SOP for handling complaints, there is still a lack of socialization to the public regarding Sigap! applications, and application development that is still not optimal."

"Transportasi adalah wadah yang vital dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Sistem transportasi yang baik akan memudahkan masyarakat dan sumber daya lainnya untuk melakukan mobilitas. Stasiun Manggarai menempati posisi tersibuk di antara stasiun-stasiun yang termasuk dalam jaringan kereta komuter Jabodetabek. Stasiun Manggarai sebagai salah satu stasiun tersibuk yang ada di Jabodetabek perlu untuk memberikan kualitas layanan terhadap penggunanya setiap hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan Stasiun Manggarai sebagai Rute Transit KRL Jabodetabek dari Sisi Pengguna. Dalam melakukan analisis kualitas layanan pada penelitian ini menggunakan Transit Capacity and Quality of Service Manual Third Edition (2013) yang terdiri dari 2 dimensi, yaitu Availability (keterediaan) & Comfort and Convenience (Keamanan dan Kenyamanan) yang terdiri dari 11 subdimensi yang menjadi turunan kedua dimensi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data campuran yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 112 responden dengan kriteria yang telah ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Layanan Stasiun Manggarai berada dalam kategori memadai. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu untuk diperbaiki dalam kualitas layanan Stasiun Manggarai.

---

Transportation is a vital means of supporting activities related to socio-economics and regional development. A good transportation system will make it easier for people and other resources to carry out mobility. Manggarai Station occupies the busiest position among the stations included in the Jabodetabek commuter train network. Manggarai Station, as one of the busiest stations in Jabodetabek, needs to provide quality service to its users every day. This research aims to analyze the service quality of Manggarai Station as a KRL Jabodetabek Transit Route from the User's Perspective. In analyzing service quality in this research, we used the Transit Capacity and Quality of Service Manual Third Edition (2013) which consists of 2 dimensions, namely Availability & Comfort and Convenience which consists of 11 subdimensions which supports those 2 dimensions. This research uses a quantitative approach with mixed data analysis methods carried out by distributing questionnaires to 112 respondents with predetermined criteria and in-depth interviews. The research results show that Manggarai Station Service Quality is in the adequate category. Based on the research results, there are several aspects that need to be improved in the service quality of Manggarai Station."

"Pemerintah melalui kementerian BUMN telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Perhutani sebagai salah satu BUMN ikut melaksanakan peraturan tersebut. Namun pada penerapannya, terdapat penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip-prinsip GCG pada Perum Perhutani. Penelitian menggunakan prinsip-prinsip GCG dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) yang kemudian diadaptasi kedalam Pedman Pelaksanaan GCG yang disusun oleh KNKG. Penelitian menggunakan metode post-positivist yaitu membandingkan kondisi ideal dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi indikator-indikator penerapan GCG. Akan tetapi perlu ditingkatkannya peran serta komitmen dari para top management dalam mendukung terlaksananya GCG dengan baik.

---

Government through Ministry of State-Owned Enterprises has issued Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Perhutani as one of the SOEs participates in implementing these regulations. However, in the implementation process, there are irrelevance from the principles of Good Corporate Governance. Therefore, this study aims to examine the application of GCG principles and the obstacles in the Implementation. This study used the principles of GCG which was developed by the Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) which later adapted into by KNKG into Implementation Guidelines of GCG.This study uses the post-positivist method to compare ideal condition and real actual condition. The data used in this study were sourced from depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the principles of GCG have been implemented properly. However, it is necessary to increase the commitment from the top managements in supporting the implementation of GCG."