Hasil Pencarian

Ditemukan 142 dokumen yang sesuai dengan query

Winda Wijayanti

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap provider layanan jasa premium call yang tidak jujur

" ABSTRAK
Layanan jasa premium call merupakan salah satu penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam bentuk jasa nilai tambah teleponi melalui jaringan tetap lokal milik Penyelenggara jaringan telekomunikasi yaitu PT. Telkom, yang disediakan Provider Layanan Jasa Premium Call dengan nomor akses 0-809-1-XXX-3 dan tarif layanannya lebih mahal daripada tarif pulsa telepon biasa, karena jasa premium call dapat memberikan berbagai manfaat bagi para peneleponnya, antara lain informasi, konsultasi, hiburan, dan permainan, dan tagihannya dibebankan bersamaan dengan tagihan telepon biasa. Namun, ... "

2007

T18764

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zainy Fitri Hartanti

Perlindungan konsumen dalam kebijakan penetapan tarif tiket pesawat udara

" ABSTRAK
Berkembangnya industri penerbangan di Indonesia 10 tahun terakhir ini di satu sisi memberikan implikasi positif bagi masyarakat pengguna jasa penerbangan. Apalagi dengan masuknya maskapai asing yang berkonsep Low Cost Airlines ( LCA ) ke pasar domestik, membawa konsumen untuk menikmati jasa penerbangan dengan biaya murah dan juga membawa konsumen pada banyak pilihan atas maskapai penerbangan dengan berbagai ragam pelayanan. Para perusahaan penerbangan bersaing untuk menarik penumpang sebanyak - banyaknya dengan menawarkan harga tiket murah sampai ... "

2007

T18759

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Viola Fenty

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam likuidasi.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S23498

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nugraha Medica Prakasa

Hak merek sebagai jaminan kredit

" ABSTRAK
Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank juga harus menetapkan jaminan pada setiap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, bank wajib memperhatikan jaminan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan dalam pemberian kredit pada bank adalah jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian dan hukum, maka ... "

2007

T 17401

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwiyanto

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap jasa tenaga kesehatan khususnya dokter gigi

" Eksistensi Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, sebagai Undang-Undang yang mengintegrasi dan memperkuat hak-hak konsumen Indonesia, membawa dampak juga terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa kesehatan atau pasien. Karena, Undang-Undang ini, pasien semakin sadar akan hak-haknya. Beberapa kasus gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan kerap kita haca dan dengar di media massa. Hal ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai health receivers kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19307

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurmalita Malik

Keberadaan hak pencipta dan hak terkait atas lagu dalam ringback tone

" ABSTRAK
Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah menjadikan telepon selular sebagai salah satu perantara penyebaran karya-karya intelektual manusia. Musik atau lagu kini dapat dijadikan ring-tone baik hanya musik tanpa lirik (monophonic atau polyphonic) maupun beserta suara asli si penyanyi (realtone). Perkembangan terbaru adalah dengan adanya fasilitas dari operator selular yang dapat mengganti nada tunggu konvensional menjadi potongan lagu-lagu popular yang dapat dimintakan oleh konsumen selular dengan membayar sejumlah uang tertentu, yang disebut dengan Ringback Tone (RBT). ... "

2007

T19519

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lidia Rina Dyahtaryani

Tinjauan yuridis perjanjian kredit ekspor pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia = Legal aspect of goods/service procurement export credit agreement in around Department of Defense (Dephan) and Indonesian Armed Force (TNI)

" Export Credit represent one of alternative financings used for procuring goods/service in around Dephan/TNI. Basically, export credit loan represent a loan prepared by exporter states to the concerned state export and also for fulfilling good needs for importer state. Said loan represents the credit granted to importer state for settling good procurement bought from the exporter company of the concerned credit provider state and therefore it cannot be used feely. The requirements of export credit ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19598

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Daniel Alfredo

Definisi utang berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan permasalahannya = The definition of debt under act No. 37 year 2004 regarding bankruptcy and postponement of debt payment and its problems

" Hubungan bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya dalam dunia usaha dengan tujuan ekonomis, yaitu mendapatkan keuntungan. Dalam prakteknya perikatan yang dilakukan para pelaku bisnis tersebut terkadang menimbulkan masalah di saat perikatan yang disepakati oleh para pihak ternyata tidak dapat dilaksanakan, yang kemudian menimbulkan utang yang harus dipenuhi. Penyelesaian utang piutang itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur kepailitan melalui Pengadilan Niaga, apabila ternyata terdapat dua atau lebih pihak yang mempunyai piutang terhadap debitur ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19909

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Enny Purnomo Ahyani

Dampak disahkannya Konvensi Cafe Town 2007 terhadap pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha (Leasing) pesawat udara di Indonesia / Enny Purnomo Ahyani

" ABSTRAK
Konvensi Cape Town 2001 yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2007 bertujuan membentuk suatu perangkat hukum yang berlaku diantara negara peserta atas benda-benda bergerak pada umumnya dan terhadap pesawat udara, helikopter dan peralatan bergerak yang berhubungan dengannya. Tingginya biaya pengangkutan udara di Indonesia disebabkan besarnya biaya pengadaan pesawat udara sebagai akibat besarnya resiko yang ditanggung kreditur, lessor atau penjual dalam hal debitur, lessee atau pembeli cidera janji diantaranya kendala dalam melaksanakan penghapusan tanda daftar dan kebangsaan serta ekspor pesawat udara. Resiko ... "

2007

T37093

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diandra Nalawardani

Analisa yuridis pembatalan perjanjian pembiayaan yang berakibat pada pembatalan perjanjian jaminan fidusia studi kasus putusan pengadilan negeri surakarta nomor 105 pdt g bpsk 2012 pn ska = Juridical analysis of cancellation financing agreement which caused the cancellation of fiduciary agreement case study surakarta district court no 105 pdt g bpsk 2012 pn ska

" ABSTRAK
Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawa konsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminan tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusia yang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusi yang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran, pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan ketentuan mengenai wanprestasi dan juga keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya. Dalam hal terjadi wanprestasi, apakah wanprestasi yang demikian telah cukup untuk membatalkan perjanjian yang diwujudkan dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41790

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian