Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang Konflik yang terjadi antara Etnik Batak Toba dan Mandailing berhadapan dengan Etnik Minangkabau di Kinali Kabupaten Pasaman yang meletus pada bukan Juli tahun 2000. Konflik Kinali bukan merupakan konflik agama karena pihak yang bertikai adalah orang Batak yang Kristen dan orang Mandahiling yang Islam berhadapan dengan orang Minangkabau yang juga beragama Islam. Konflik di Kinali ini disebabkan oleh beberapa faktor budaya sehingga memunculkan kurangnya toleransi dalam hubungan antar etnik, pola interaksi yang cenderung disertai dengan stereotype, prejudice, kebencian dan dendam. Pola interaksi yang buruk yang dijalani selama ini sebenarnya disadari oleh masing-masing etnik tetapi tidak ada usaha untuk melakukan konsolidasi menjadikan hubungan yang ada menjadi lebih balk lagi. Maka konflik yang masih berupa tension dan disagreement ini akhirnya pecah menjadi konflik kekerasan.Tesis ini juga menemukan fenomena baru tentang sikap orang Batak yang tidak adaptif dalam pola hubungannya dengan kebudayaan dominan yang ada di Kinali padahal beberapa penelitian oleh para ahli sebelumnya menganggap bahwa orang Batak adaptif terhadap kebudayaan dominan. Berdasarkan basil penelitian ini, hal ini disebabkan oleh sikap diskriminatif orang Minang Kinali terhadap orang Batak dalam berbagai segi kehidupan yang mereka jalani selama ini yang akhirnya berbuah keengganan untuk membaur dan bergaul secara normal dan wajar.Konflik Kinali juga telah menyadarkan orang dan kelompok yang bertikai tentang berbahayanya kandungan konflik yang apabila muncul dan meletus menjadi konflik kekerasan akan mendatangkan kerugian yang begitu besar kepada semua pihak. Keadaan setelah konflik membuktikan hal tersebut dimana interaksi yang terjadi diantara pihak yang pernah bertikai menunjukkan keteraturan sosial yang berlaku yang ditandai oleh sikap saling menghargai dan toleransi. Tetapi seperti dipercayai oleh para penganut teori konflik bahwa keadaan harmoni adalah sesuatu yang temporer dan konflik akan selalu muncul menyertai keadaan yang harmoni. Maka tugas kita semualah untuk mampu menjaga keadaan harmoni sehingga tidak meletus menjadi sebuah konflik kekerasan."

"Permasalahan pokok penelitian ini meliputi tiga hal. Pertama, bagaimana keikutsertaan wanita dalam industri kerajinan batu aji. Kedua, bagaimana pembagian kerja antara pria dan wanita dalam rumah tangga dan pada pengolahan batu aji yang menyebabkan perubahan nilai gender tradisional. Ketiga, bagaimana perubahan peran wanita dalam industri kerajinan dapat menjelaskan kemandirian wanita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif wanita, khususnya studi kasus wanita pengrajin batu aji di Kelurahan Keraton, Kabupaten Banjar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan 34 orang responden. Kemudian, tujuh di antaranya dipilih untuk wawancara mendalam. Selain itu, dilakukan juga pengamatan dan pengumpulan data sekunder dari dokumen yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Kantor Kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan wanita pengrajin batu aji hanya lulusan SD. Sebagian kecil lulusan SLTP dan SLTA. Yang terakhir ini bukan penduduk asli Kelurahan Keraton, namun merupakan pengrajin batu aji terbaik. Mengenai komposisi keluarga, kebanyakan berbentuk keluarga batih. Keikutsertaan wanita dalam industri batu aji disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mereka ingin dan memutuskan sendiri untuk menjadi pengrajin batu aji. Kedua, mereka memiliki keterampilan yang diperoleh dari orang tua karena usaha itu turun-temurun. Ketiga, mereka menikah dengan pengrajin batu aji lalu mengikuti langkah suami. Keempat, mereka diajak suami yang berasal dari keluarga pengrajin batu aji untuk pindah ke Kelurahan Keraton dan menjadi pengrajin batu aji. Kelima, adanya inisiatif wanita itu sendiri untuk mengajak suaminya menjadi pengrajin batu aji. Keterlibatan wanita dalam industri kerajinan batu aji tidak mengubah pembagian kerja antara pria dan wanita di sektor rumah tangga: pada umumnya hanya wanita yang mengerjakan tugas reproduktif. Sebaliknya, pada sektor industri kerajinan, wanita dan pria sama-sama terlibat. Dengan demikian, waktu yang dipergunakan untuk bekerja di rumah tangga dan industri kerajinan lebih banyak wanita dibanding pria. Meskipun demikian, peran mereka di sektor publik mempengaruhi kemandirian mereka, terutama dalam hal pengambilan keputusan di bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan politik.

---

The independence of Agate Craftswomen (Case Study in Keraton Village, Banjar Regency, South Kalimantan Province).This research discusses about three main topics. First, how women participation in agate handicraft industry. Second, how job allotment between men and women in the family and in the agate fabrication which can cause a change in traditional gender value. Third, how the change of women role in the handicraft industry can describe on women independence.

This research applies women perspective qualitative method, especially in the case study on agate craftswomen in Keraton Village of Banjar Regency. Data collection was carried out through structured interview on thirty four respondents. Subsequently, of thirty four respondents, seven were selected to carry out a more detailed interview. In addition, it was also performed an observation and secondary data collection based on the documents available at the Regional Office of Industry Department and Village Office.

The result of this research reveals that most of agate craftswomen graduate from elementary school. Some of them graduate from junior high school and senior high school. The latter are not the indigenous people of Keraton Village, but they belong to the best agate craftsmen. Regarding the family composition, most of them are nuclear families.

The women participation in the agate industry are motivated by some causes. First, they wish and decide by their own to become agate craftsmen. Second, they possess a competency obtained from their parents because the industry is hereditary in nature. Third, they follow the step taken by their husbands because they marry to agate craftsmen. Fourth, they are asked by their husbands who come from agate craftsmen families to move to Keraton Village and become agate craftsmen there.

The women involvement in agate handicraft industry does not change the job allotment between men and women in the family sector. Generally, the reproductive duties are only performed by women. On the contrary, in handicraft industry sector, both women and men are involved. Therefore, total time used by women for working in the family and in the industry is longer than men. Nevertheless, women's role in public sector can influence their independence, especially in decision making relating to the economy, community and politics."

"Studi ini bertolak dari anggapan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi nilai-nilai gender yang diwujudkan dalam pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak yang diterapkan dalam suatu etnis ditentukan oleh budaya dalam etnis itu dan telah membawa dampak yang tidak selalu positif pada anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Studi ini bermaksud menyibak tabir yang menyelimuti pola pengasuhan anak perempuan. Dalam masyarakat yang menjunjung budaya siri' pendekatan kualitatif berperspektif perempuan digunakan untuk memahami permasalahan budaya itu. Maka, teori belajar sosial, dan pandangan feministik digunakan untuk dapat menjelaskan nilai-nilai budaya yang terwujud dalam pengasuhan anak. Hasil studi menunjukkan bahwa pola pengasuhan anak dalam budaya siri', Etnis Bugis Wajo, dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hal itu telah melahirkan ketidakadilan gender terhadap anak perempuan yang berwujud marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, para perempuan yang patuh pada budaya siri', dilihat dari sisi budaya, dianggap pantas, tetapi dirugikan karena hak-haknya terpasung. Kedua, perempuan yang memberontak pada budaya siri' dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya, tetapi memperoleh keuntungan, karena mampu menentukan kehidupannya sendiri.

---

Bugisnese Women in Siri’ Culture : A Study on Child Rearing and Its Impact on Wajo Bugisnese Women in South Sulawesi Province. The study is based on the assumption that family is a significant agent to socialize gender norms through child rearing practices. The child rearing practiced in an ethnicity is influenced by the culture held by the community, and the practices may not always bring positive effect to the children grow in the culture.

The study aims to discover the closed curtain covering rearing practices to girl child. In a society glorifies Sir/ culture, a qualitative-feministic approach of research needs to be used for that purpose. The study uses social learning theories and feministic ideas in comprehending how the culture and socialization practices might implant stereotypical self-concepts of women. Strong with patriarchal norms, the Siri culture maintains gender inequality to women - manifested in marginalization, subordination, stereotypes, multiple burdens and violence.

Specifically, the study points to two situations. Firstly, women who were submissive to the culture are seen culturally as those who were 'decent'. But actually they were shackled, their rights were denied. Secondly, women who resisted the culture were seen as 'indecent'. Yet, or however, they gained benefits, since they have their own selves. They were able to take stand and decide for her own lives."

"Penelitian ini menggambarkan bagaimana birokrasi arus utama menempatkan perempuan, lalu menjelaskan penyebab dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan karier seluas-luasnya. Kerangka pikir menggunakan teori femininisme eksistensialis, birokrasi arus umum dan birokrasi berperspektif ferminis. Dengan pendekatan kualitatif; dan extended case method penelitian ini memperoleh data dari dua belas perempuan yang bekerja di instansi pemerintah di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi birokrasi arus utama adalah buta gender.Dari perspektif perempuan terlihat dua ketimpangan representasi perempuan, pertama ketimpangan perempuan dalam struktur organisasi dan kedua ketimpangan representasi perempuan pada posisi yang marginal. Hal ini dilihat dari rendahnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan ketika menjabat, masih pada posisi subordinat dengan jenis pekerjaan sebagai "pembantu" atau "pelengkap". Pengembangan karier lebih diutamakan pada laki-laki ketimbang perempuan. Upaya yang dilakukan perempuan adalah melakukan rencana kehidupannya untuk urusan karier atau keluarga secara bergantian. Oleh karena itu, perlu reformasi struktur birokrasi agar menjadi Iebih women friendly melalui kebijakan yang peka gender dan dispensasi pada perempuan dengan affirmative actions.Women in Bureaucracy: A Study Case on Women's Carrier Development in Several Governmental InstitutionsThis study attempts to shed light on women's carrier development within mainstream bureaucracy, and seeks to identify causes and efforts to overcome obstacles women face in their carrier. Concepts of bureaucracy within mainstream paradigm as well as feminist, and feminist existentialism are employed as theoretical framework. Using qualitative approach and extended case method, data gathered from twelve subjects working in government institutions in the Province of DKI Jakarta.

Results lead to a conclusion that mainstream bureaucracy is gender blind. Tackling the results from feminist perspectives, it has been identified that women are underrepresented in organizational structure and managerial position. Carrier development path are mainly reserved for men. It is therefore recommended to start reforming the structure of bureaucracy to accommodate women's best interests by means of gender-sensitive policies as well as affirmative actions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implikasi penebangan liar dan konversi lahan terhadap Perempuan Orang Rimba. Penelitian ini menggunakan metode etnograh dan depth interview, dalam melakukan pengumpulan data--hasil-hasil yang ditemukan bahwa akibat penebangan liar dan kegiatan perladangan, perempuan kehilangan akses dan kontrol terhadap lahan yang selama ini menjadi tempat mereka bergantung. Di sisi lain, perempuan tidak punya akses dan kontrol terhadap sumber daya yang di luar hutan, karena hal-hal yang menyangkut dunia di luar rimba, perempuan Orang Rimba mewakilkannya kepada laki-laki. Penebangan liar dan kegiatan perladangan dan semakin tingginya pembukaan hutan, menyebabkan akses jalan yang baik ke hutan, telah mengancam keamanan perempuan Orang Rimba. Hal ini menyebabkan perempuan terpaksa berpindah tempat ke wilayah yang jauh masuk ke dalam hutan untuk mencari pemukiman yang Baru. Perempuan Orang Rimba yang selama ini sangat bergantung kepada hutan dalam seluruh aspek kehidupannya, terutama hak-hak reproduksi mereka, ketika mereka kehilangan hutan, kiamatlah dunia mereka.

---

This research aims to describe the implication of illegal logging or land conversion to women forest. Using ethnographic method and depth interview to collect data, it is found that due to illegal logging and farming, women have lost their access and control to land that used to be the source of their livelihood. On the other hand, they have no access and control sources outside the forest as it is men that are assigned to represent their interest outside the forest. Illegal logging and farming and frequent land clearing resulted in better access to forest have threathened the security of forest women. This forces women to move into the deeper part of the forest to look for new settlemen area. Women forest are heavily dependent on the forest in every aspect of their lives including their reproductive rights. When their lost their forest, they lost their "lives"."

"Penelitian ini membahas tentang perkawinan sirri dalam budaya hukum masyarakat Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Perkawinan sirri diinterpretasikan, dirasionalkan dan dilegalkan oleh para kyai, yang kemudian saya temukan dan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan ideologis dan deskriptif mengenai hukum perkawinan yang benar-benar nyata berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Informan penelitian ini terdiri dari perangkat desa, pegawai KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama (dalam hal ini kyai), tukang ojek dan individu-individu atau pasangan yang telah atau sedang melakukan kawin sirri. Data diperoleh dan informan dengan kegiatan observasi partisipant dan indept interview.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan para kyai melakukan tafsiran tentang perkawinan pada hukum agama, diadopsi oleh hukum adat berdampak terhadap perkawinan sirri. Para kyai menginterpretasikan hukum agama untuk melegitimasikan perkawinan sirri daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Para kyai mempunyai kepentingan (sub-budaya) sosial, budaya dan politik. Selain itu ada kelompok lain seperti tukang ojek, pemasok, wanita itu sendiri dan orang tua pihak wanita juga mempunyai kepentingan ekonomi.Ada dua versi perkawinan sirri. Pertama, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki Kalisat. Kedua, kawin sirri yang dilakukan oleh laki-laki dari luar desa Kalisat dan menunjukkan adanya indikasi bentuk trafficking in women di mana terdapat sebuah jaringan yang dimainkan oleh mereka yang berfungsi sebagai perantara.Perkawinan sirri yang terjadi di desa Kalisat menvebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang tersubordinasi karena masyarakat Kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Demikian juga hukum agama dan hukum negara memperlihatkan adanya integrasi (sating mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksploitasi, tersubordinasi dan termaginalisasi."

"Studi ini ingin memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk sekuritas sosial yang dapat dialcses oleh perempuan di Desa Blra yang ditinggal migrasi oleh suaminya °daIam rangka menjamin diri dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan. Penelitian dilakukan di Desa Bira, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Subyek penelitian berjumlah tujuh orang, perempuan yang telah menikah, dan ditinggal migrasi oleh suaminya.Hasil penelitian menunjukkan hahwa budaya masyarakat di Desa Bira yang patriarkal, mengakibatkan percmpuan yang ditinggal migrasi oleh suaminya mengalami berbagai bentuk ketimpangan gender seperti subordinami, marginalisasi, beban ganda dan tidal: memiliki akses dan kontrol atas dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial masyamkat, dimana perempuan di Desa Bira yang ditinggal migrasi oleh suaminya tidak dapat menentukan nasibnya sendiri dan kehidupan keluarganya. Di samping itu, perempuan yang ditinggal migrasi oleh suaminya bergantung pada sekuritas sosial yang diselenggrakan oleh orang tua, kerabat, tetangga, dan kepala desa, Menenun sarung sebagai aktivitas penyelenggaraan sekuritas sosial perempuan yang ditingga] migrasi oleh suaminya sebagai pekerjaannya, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomis.

---

This study describes types of social securities accessible to women whose husbands are immigrant workers. This study empirical qualitative method with Women?s perspective and was conducted in Bira village, Bulukumba district, South Sulawesi Province. Seven married women Ieli by their migrating husbands are selected as research subjects.Results of the study show that paniarchal culture of society in Bira village has left the subjects with variant gender inequalities such subordination marginalization, dual burden, and no access and control of their own source. This can be seen fiom social phenomenon ofthe society of which women by migration husbands can not on control their own left and their family. Apart from that these women are dependent on the social security provided by parents, relatives, neighbours and head of district. So weaving the sarong is a kind of social securities available for them to make them hnancially independent."

"Alasan untuk menulis judul ini adalah karena masih kurangnya penelitian yang secara spesifik menyorot persoalan perempuan dalam dunia politik Islam, secara lebih spesifik dalam dunia kepartaian Islam di Indonesia, Tulisan ini disusun sebagai hasil analisis penelitian dari 5 partai politik Islam peserta pemilu 2004 di Indonesia dan wawancara yang dilakukan kepada 9 orang subjek penelitian yang terdiri dari politisi perempuan dari kelima partai tersebut. Kelima partai politik Islam yang dimaksud adalah PBB, PPP, PAN, PKB, dan PKS.Terdapat 6 pertanyaan penelitian yang diharapkan dapat dijawab di akhir penelitian ini. Yaitu : (1) Bagaimanakah pandangan yang berkembang di dalam komunitas muslim mengenai perempuan berpolitik? (2) Alasan apa sajakah yang membuat para politisi perempuan ini memilih partai Islam? (3) Seperti apakah representasi perempuan di berbagai partai politik Islam di Indonesia? (4) Bagaimanakah konsep atau pencitraan perempuan yang ditawarkan oleh partai-partai politik ini berdasarkan rumusan platform dan programnya? (5) Apa dampak pencitraan tersebut terhadap berbagai agenda politik perempuan? (6) Bagaimana politisi muslim perempuan memaknai kehadiran mereka di kancah politik melalui partai-partai Islam yang dipilihnya ?Sejumlah konsep yang membabas tentang partai politik Islam, representasi, dan politik Islam mengantarkan berbagai kajian yang dipandang dari beberapa kombinasi teori polar feminis. Representasi politik perempuan tergambarkan dalam jumlah keterwakilan perempuan di dalam partai politik di parlemen, isu-isu dan kepentingan perempuan yang terumuskan dalam agenda, platform, dan program partai; seria penghayatan pribadi subjek sebagai politik yang bertindak "atas nama" dan "untuk kepentingan" kaum perempuan dan sebagai muslim.Dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat 2 jenis kategorisasi partai Islam dalam merespon berbagai persoalan perempuan. Yaitu adanya partai yang merniliki sikap yang limitatif ierhadap hak-hak perempuan yang diwakili oleh partai-partai yang menyebut diri secara formal sebagai partai Islam seperti PBB, PPP, dan PKS. Selain itu juga terdapat partai-partai yang memiliki sikap liberatif terhadap hak-hak perempuan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh partai yang bersifat lebih inklusif dalam menafsirkan pemahaman mereka tentang Islam maupun lebih dikategorikan sebagai partai yang mengandalkan basis massa Islam seperti PAN dan PKB. Dan perempuan, selalu berjuang untuk memperbaiki posisi politik maupun menyuarakan berbagai kepentingan mereka melalui strategi pemberdayaan perempuan melalui sayap-sayap organisasi yang dibentuk di dalam partai maupun mencoba menembus batas di lintas partai, tennasuk pada partai-partai yang tidak memiliki kepentingan primordial yang sama pada identitas Islam mereka.

---

The reason of choosing this topic is the lack of research which specifically talking about women in Islamic political world, especially in Islamic political parties in Indonesia. This study investigates Islamic political parties which participated in General Election 2004 by interviewing of 9 moslem women politicians from five Islamic parties. who become subjects of the research. Those five parties are: PBB, PPP, PAN , PKS.

There are 6 research questions that I hope will be answered at the end of the research. Those questions are : (I) how are the developing concepts in moslem community about women and politics (2) what are the reason's of Moslem women politician in choosing Islamic political parties (3) how are women represented in Islamic political parties (4) what kind of concept about "women" which are constructed by those parties through their agenda, platform and program (5) what is the impact of that to women political agenda (6) and what the moslem women politicians mean their existence in political world within the political parties they had chooses.

Several concepts which talk about Islamic political party, representation, and Islamic politics have developed several discourses that we can see from the various feminist political theories. Women political representation has been described in the amount of women representation in political parties or as parliament members, in the women issues and interest that will be implemented in the political parties' agendas, platforms, and programs. The reflection of subject as a politician that always "stand for" and "act for" both moslem and women.

From this research, the writer tries to elaborate 2 categories of Islamic political party in responding women issues. First the limitative party in responding women's rights, that are represented by the Islamic political party that call themselves as "Islamic parties" like PBB, PPP, PKS. Second, we can also find the liberalize party in responding women's rights. These kind of parties are represented by the inclusive interpretation of Islam that becomes guidance for party. We can call this type as a moslem organization based party like PAN and PKB. And in those two kinds of party, women try to advocate their interest through raising higher political position, using women's wings of the party as their strategies and engage in inter parties .women network. Including parties without primordial connection to them, in using "Islam? as a political identity."

"Dalam kehidupan bermasyarakat, biologis dan sosiologis saling mempengaruhi. Pada awalnya, perbedaan memang lebih bersifat alamiah, nature, fitrah. Kemudian melalui kebudayaan, kehidupan manusia dikembangkan, direkayasa, dipaksa, dicegah atau bahkan diberlakukan secara berlawanan (kontradiksi) dengan yang dasar alamiah tadi. Seseorang menjadi kelompok jenis, ras, golongan, suku, agama, dan kelompok yang lain, adalah akibat dari sosialisasi. Kontruksi ini mengurung pola pikir seseorang tanpa disadari karena perkembangan emosi dan nalar seseorang sebagian besar diperoleh dari sosialisasi ini.Hubungan laki-laki dan perempuan yang 'telah rusak' akibat kontruksi sosial budaya dapat dipulihkan melalui pertobatan bersama, memulihkan hubungan menjadi lebih adil. Masing-masing pribadi dituntut untuk mendengarkan. Relasi dalam keluarga yang dikontruksi vertikal, diubah menjadi relasi horizontal. Hubungan horizontal akan menciptakan situasi demokrasi. Demokrasi akan menciptakan keadilan. Melihat perempuan Bongas yang `agresif dan `aktif seoalah memberikan jawaban bahwa: proses perubahan dan pertobatan kearah itu akan dengan cepat terlaksana.Bersamaan dengan itu Pemerintah RI mencoba membuat program yang berakar dari faham feminis liberal dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk mengaktualisasikan potensinya. OLeh karena itu ketika perempuan dapat merespon program (Program Pengembangan Kecamatan) ini dengan baik tampaknya akan hadir sebagai media perubahan pada ketimpangan struktur yang ada. Namun, di balik keagresifan dan keaktifan perempuan Bongas itu temyata ada penggerak lain di belakangnya sehingga tampaknya seolah perempuan-perempuan Indramayu dan perempuan Bongas pada khususnya hanya bertindak `untuk orang lain' saja? Dirinya dilupakan dan tidak dipedulikan, sehingga ketimpangan pun terus berjalan dan lestari.Begitu pun halnya dengan respon mereka terhadap Program Pengembangan Kecamatan menjadi 'sernu' karena tidak sedikit perempuan Bongas menganggap bahwa: Program Pengembangan Kecamatan tidak berbeda dengan program-program lainnya yang pada akhirnya selalu didominasi oleh laki-laki sehingga perempuan pada akhirnya tidak lebih dari sekedar pelengkap prosedur pembangunan belaka.Proses penyadaran memerlukan momentum katarsis, yakni ketika seseorang mengalami perubahan cara pandang secara radikal, mengalami revisi dalam dirinya. Pembebasan membutuhkan conversion, perubahan total, pertobatan radikal. Perubahan itu mesti dilakukan oleh suami, isteri beserta anak-anak, dan siapapun yang terlibat dalam keluarga, masyarakat dan program ini. Penelitian melalui pendekatan studi kasus terhadap beberapa perempuan ini mencoba mengungkapkan proses itu berjalan sehingga sekaligus dapat menjelaskan bagaimana respon perempuan terhadap PPK yang ada di Bongas ini."

"Semua untuk kaum laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk kaum perempuan, itulah hukum dan ajaran kami” merupakan cuplikan kalimat dalam surat Kartini kepada Stella M. Zeehandelaar tanggal 6 November 1899 ketika beliau mencoba untuk menggambarkan kondisi hukum dan kebudayaan yang berlaku di Indonesia saat itu. Ternyata setelah lewat lebih dari seabad kondisi hukum di Negara ini tidak kunjung mengalami perubahan. Hukum masih tetap untuk kaum laki-laki dan kondisi hukum yang demikianlah yang melegitimasi penindasan terhadap kaum perempuan, termasuk dalam bentuk prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender dan ketidakadilan itu sudah melembaga bahkan sampai ke hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pengalaman perempuan pekerja seks komersial tidak dipertimbangkan dalam rangka pembentukan hukum. akibatnya, hukum gagal memberikan perlindungan yang perempuan pekerja seks perlukan untuk melawan penindasan. Penelitian ini menerapkan inti gagasan dari pendekatan hukum berperspektif perempuan untuk menganalisa Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai salah satu dasar dilakukannya razia terhadap pekerja seks komersial, dan Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, khususnya Pasal 4 Perda tersebut. Dengan demikian akan terlihat bahwa kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mampu memberikan keadilan bagi perempuan pekerja seks komersial, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya kasus pengalaman perempuan pekerja seks komersial, yang diperoleh dari wawancara, digunakan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kerangka analisis yang dipergunakan untuk memfokuskan analisa pengalaman perempuan pekerja seks komersial adalah kerangka yang dibentuk dari teori-teori yang disampaikan oleh Louise Brown dalam bukunya yang berjudul Sex Slaves, yang merupakan hasil penelitiannya terhadap sindikat perdagangan perempuan di Asia. Dengan menarik pengalaman perempuan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, maka diketahui bahwa upaya memutus mata rantai suatu jaringan prostitusi tidak tepat sasaran jika menyerang pekerja seks komersial yang tidak lain hanya sekedar komoditas industri seks, yang perannya mudah tergantikan, dan mengabaikan aktivitas para pengelola dan konsumen industri seks. Hukum yang tepat sasaran adalah hukum yang berpihak kepada perempuan pekerja seks komersial bukan hanya sekedar hukum yang netral dan tidak berpihak, yang sesungguhnya malah melakukan legitimasi penindasan terhadap perempuan."