Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori-teori dari studi regionalisme telah menjelaskan bagaimana dan mengapa kawasan berintegrasi. Salah satu perkembangan termutakhir dari studi ini adalah bahwa variabel interaksi sosial merupakan variabel kunci yang dapat meningkatkan kerekatan sebuah kawasan (regionness). Akan tetapi, penelitian yang ada masih belum mampu menjelaskan seperti apa dan dalam kondisi apa interaksi sosial yang diperlukan untuk mendukung integrasi kawasan. Dalam rangka menutupi kesenjangan teoritik tersebut, tesis ini membahas kemungkinan untuk mendesain integrasi kawasan dengan menginkorporasi pendekatan dari disiplin psikologi sosial. Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode metateori untuk mengidentifikasi intertekstualitas antara teori tentang regionness dan teori pemahaman sosial. Temuan utama yang diperoleh dari upaya ini adalah bahwa konvergensi dan divergensi dalam integrasi kawasan tidak perlu dilihat sebagai oposisi biner, melainkan sebagai dua elemen yang memiliki fungsi esensial dalam menjamin integrasi kawasan. Dengan kata lain, peningkatan signifikan dari tingkat regionness di suatu kawasan hanya dapat dicapai dalam kondisi yang memungkinkan setiap aktor di kawasan untuk menjalani proses konvergensi dan divergensi dalam mengimajinasikan hasil akhir regionalisasi yang hanya dapat terbayangkan melalui proses kolektif tersebut.

---

Theories of regionalism have explained how and why regions are integrated. One of the most recent developments in this study is that social interaction is a key variable that can increase the regionness of a region. However, existing research has not been able to explain what kind of and under what circumstances social interactions are needed to support regional integration. In order to cover the theoretical gap, this thesis discusses the possibility of designing regional integration by incorporating approaches from social psychology. In particular, this study uses metatheory method to identify intertextuality between theories about regionness and theory of social understanding. The main finding of that approach is that convergence and divergence in regional integration need not be seen as a binary opposition, but rather as two elements that have an essential function in ensuring regional integration. In other words, a significant increase in regionness can only be achieved under a circumstance in which every actor in the region can undergo the process of convergence and divergence in imagining the final results of regionalization which can only be imagined through the collective process."

"Sanksi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan ketika diplomasi tidak lagi efektif. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang sudah menggunakan sanksi sejak abad ke-19, salah satunya terhadap Kuba. Secara historis, AS dan Kuba merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, semua ini berubah ketika Fidel Castro memerintah Kuba pada tahun 1961 yang melancarkan Revolusi Kuba dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan  AS, yaitu mengikuti nilai-nilai liberal. Sebagai respon, AS memberlakukan sanksi ekonomi di bawah sepuluh pemerintahan yang berbeda. Kendati demikian, 17 Desember 2014 menjadi titik balik hubungan kedua negara dengan diumumkannya normalisasi hubungan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membawa AS pada keputusan normalisasi hubungan dengan Kuba. Penelitian ini pun menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah keputusan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba ditentukan oleh faktor sistemik dan domestik. Pada tingkat sistemik, distribusi kapabilitas relatif AS, sifat lingkungan strategis AS, dan  menentukan tekanan sistem bagi AS. Kemudian, pada tingkat domestik, keputusan tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik, polarisasi politik domestik dan tantangan politik pada pemerintahan Obama, serta respon pemerintahan Obama terhadap dinamika politik domestik terkait hubungan AS dan Kuba.

---

Sanction is a foreign policy tool used when diplomacy fails to be effective. The United States (US) is one of the countries that has been using sanctions since the 19 century, including against Cuba. Historically, US and Cuba had established relations, particularly in the economic field. However, this all changed when Fidel Castro became the leader of Cuba in 1961 and carried out the Cuban Revolution. Such action was not in line with the US interest which aimed to promote liberal values. In response, US imposed economic sanctions under ten different administrations. Nevertheless, December 17, 2014, marked a turning point of the relationship between these two countries with the announcement of the normalizations of relations. Therefore, this study aims to explain and analyze the factors that led US to the decision of normalizing relations with Cuba. This research utilizes a qualitative research methodology with a framework of neoclassical realism theory. The main argument of this study is that the decision of US to normalize relations with Cuba is determined by systemic factors that are intervened by domestic factors, resulting in the decision of normalization. At the systemic level, the relative distribution of power, the geographic proximity between US and Cuba, as well as the geopolitical context and international events, exert structural pressure on US. At the domestic level, the decision is influenced by domestic actors, political polarization and challenges within the Obama administrations, as well as the Obama administration’s response to the domestic political dynamics related to US-Cuba relations."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"ABSTRAKTulisan ini mengkaji literatur dengan menggunakan teknik analisis diskursus pada 26 literatur yang membahas interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor yang dipublikasikan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tulisan ini mengklasifikasikan literatur dengan membuat taksonomi isu utama dalam literatur yang terdiri dari isu diversifikasi pendanaan, mekanisme pendanaan, legitimasi NGO negara maju, dan mekanisme akuntabilitas.Kemudian di masing-masing isu, argumen penulis diklasifikasikan dengan menggunakan tipologi dependensi dan independensi.Temuan yang diperoleh dalam tulisan ini adalah 18 dari 26 literatur merepresentasikan pola interaksi NGO negara maju dependen terhadap negara pendonor.Interaksi NGO negara maju yang dependen dengan negara pendonor mendorong NGO melakukan konformitas pada sistem bantuan luar negeri negara pendonor dan mengurangi kekuatan NGO dalam pembangunan.Tulisan ini juga memberikan rekomendasi agenda riset agar diskursus interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor diteliti dengan menggunakan teori daridisiplin ilmu politik dan memandang interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor dari sudut pandang intervensi-otonomi.

---

ABSTRACTThis paper is a literature review that applies discourse analysis in reviewing literature about interaction between Northern NGOs and state-donor in foreign aid practice that were published in 1993 to 2015. This paper classifies the literature by making taxonomy of main issue discussed in the literature that comprised of diversification of funding, funding mechanism, Northern NGOs‟ legitimacy, and accountability mechanism. Then within each issue, each authors‟ arguments are classified using the typology of independency and dependency of NGO in the interaction with state-donor. 18 out of 26 literature reviewed in this paper showed that NGO are dependent to state-donor in the interaction. The dependency causes Northern NGO to conform to state-donor‟s foreign aid system and thus reduces NGO‟s strength in international development. This paper recommends further research that applies political theory on this issue and to see the interaction between Northern NGOs and state-donor using intervention-autonomy point of view."

"Anthropocene merupakan sebuah emerging issue yang berkembang sejak tahun 2000-an. Anthropocene sendiri didefinisikan sebagai sebuah era di mana manusia memiliki dampak yang signifikan dalam dunia secara global. Konsep ini penting untuk dikaji lebih jauh, karena anthropocene mendorong kemunculan pemikiran-pemikiran baru yang sesuai dengan situasi dunia saat ini. Tulisan ini akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana perspektif ilmu HI terhadap anthropocene. Terdapat tiga poin utama yang akan dikaji lebih lanjut, pertama, tulisan ini melihat bahwa pemikiran HI mengenai anthropocene masih didominasi oleh pemikiran-pemikiran keamanan dalam HI. Sedangkan, pemikiran HI lainnya seperti ekonomi dan politik juga penting untuk melihat anthropocene dan kaitannya dengan konsep seperti globalisasi, kapitalisme, dan kerjasama internasional dalam era ini. Kedua, tulisan ini juga melihat bahwa pemikiran mengenai anthropocene sendiri memunculkan berbagai kritik bagi ilmu HI seperti kritik terhadap asumsi dasar, paradigma, dan cara pandang HI terhadap dunia. Ketiga, anthropocene juga dapat dilihat dari dimensi politik dalam HI. Melalui perspektif ini, anthropocene dilihat sebagai sebuah fenomena politik global yang memiliki berbagai implikasi terhadap politik internasional. Sebagai kesimpulan, anthropocene merupakan sebuah konsep yang telah menjadi bagian dalam ilmu HI karena terdapat relevansi antara keduanya. Meskipun begitu, pembahasan mengenai kajian anthropocene dalam ilmu HI masih relatif terbatas dan masih didominasi oleh pemikiran keamanan dalam HI.

---

Anthropocene is an emerging issue which has been developed since 2000s. It is defined as an era where humans have significant impacts in the world globally. This concept is important to be reviewed further because anthropocene encourage new ideas that are compatible with the current world situation. This paper examine how IR rsquo s perspective to the anthropocene. There are three main points that are being examined, first, it sees that IR rsquo s perspective of anthropocene is dominated by security thinking in IR. Whereas, another IR thinking such as political economy, is also important to see anthropocene and its relation to concepts such as globalization, capitalism, and international cooperation in this era. Second, this paper also sees that the anthropocene itself emerge various criticisms for IR such as criticism of IR rsquo s core assumptions, paradigms, and IR rsquo s views to the world. Third, anthropocene is also seen from the political dimension of IR. Through this perspective, anthropocene is seen as global political phenomenon that has various implications for international politics. In conclusion, anthropocene is a concept that has become part of IR because of its relevance between the two. Nevertheless, the discussion of anthropocene in the IR is still relatively limited and still dominated by the security thinking in IR."

"ABSTRAKTulisan ini membahas Gereja Katolik Roma ldquo;Gereja rdquo; sebagai aktor dalam ilmu Hubungan Internasional. Dengan mempergunakan metode studi kasus jamak, penelitian ini mengamati dinamika perlawanan global Gereja terhadap International Humanist and Ethical Union ldquo;IHEU rdquo; di tiga negara. Perlawanan yang terjadi bersumber dari kontestasi gagasan antara kedua aktor tersebut dalam isu-isu perceraian di Chile, kontrasepsi di Filipina, dan eutanasia di Inggris. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, Gereja semesta melakukan perlawanan politik terhadap pengaruh IHEU dan agen-agen Humanisme tanpa melakukan mobilisasi terbuka, melainkan melalui jejaring gereja setempat yang dimilikinya. Gereja semesta tidak dapat mengadakan perlawanan politik terbuka karena terikat oleh Perjanjian Westphalia dan Perjanjian Lateran. Dengan mempergunakan sistem rantai komando yang kuat, Vatikan sebagai puncak otoritas gerejani mampu menggerakkan jejaring gereja lokal di bawah hierarkinya, termasuk untuk meresponi kebangkitan Humanisme.

---

ABSTRACTThis paper assesses the Roman Catholic Church ldquo the Church rdquo as a political actor in International Relations. By employing multi locus case study, this research observed the dynamics of political contention between the Church and International Humanist and Ethical Union IHEU in three countries. The contention revolves around the ideational contests between the two actors, in issues ranging from divorce in Chile, contraception in the Philippines, to euthanasia in England. This research found that the universal Church is unable to directly conduct en masse open mobilisation in order to oppose the rise of global Humanist movement led by IHEU, due to prior Treaties of Westphalia and Lateran. As such, the Church has to be more clandestine, that is by employing her extensive network of local churches. By using her well established internal chain of command, the Vatican as the highest ecclesiastical authority within the Church rsquo s system, is capable of ensuring dogmatic compliance down the hierarchy, including in how they should react towards the rise of Humanism."

"Program pendidikan merupakan salah satu wujud dari diplomasi Soft Power Amerika yang menargetkan kelompok minoritas di negara lain untuk memberikan pemahaman tentang Amerika serta mempererat hubungan kedua negara. Community College Initiative merupakan salah satu program yang dipromosikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pengelolaan program Community College Initiative di Indonesia merupakan hasil kemitraan antara AMINEF dan PT Freeport Indonesia yang berbentuk Public Private-Partnership dengan fokus pada peserta domisili Papua dan Papua Barat. Program Community College Initiative bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM daerah melalui enam pilarnya seperti: akademik (academic), magang (internships), layanan pembelajaran (service learning), pertukaran budaya (cultural exchange), kepemimpinan (leadership), dan perencanaan aksi (action planning). Output diplomasi soft power dari implementasi program Community College Initiative pada peserta domisili Papua dan Papua Barat, memiliki hasil beragam tergantung masing-masing individu. Penelitian ini menggunakan teori Soft Power Joseph Nye dan Reception Theory Stuart Hall. Hasil temuan pada penelitian ini antara lain, pertama: terdapat kesamaan antara visi dan misi PT Freeport Indonesia dan AMINEF yang mengedepankan social investment melalui program pendidikan untuk masyarakat daerah. Kedua: adanya pergeseran perspektif, ekspektasi, serta rencana masa depan peserta domisili Papua dan Papua Barat setelah mengikuti program di Amerika Serikat. Ketiga: terdapat kesesuaian awal output peserta dengan diplomasi soft power penyelenggara melalui visi dan misi dalam bidang peningkatan bidang karir serta soft skills. Keempat: adanya strategi diplomasi soft power Amerika menggunakan instrumen program beasiswa pendidikan meliputi intervensi melalui social investment dan nation branding Amerika pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

---

An education program is a form of America's Soft Power diplomacy that targets minority groups in other countries to understand America and strengthen relations between the two countries. Community College Initiative is one of the programs, which is promoted by the US Department of State. The management of the Community College Initiative program in Indonesia is a result of a partnership between AMINEF and PT Freeport Indonesia in the form of a Public-Private-Partnership with a focus on participants domiciled in Papua and West Papua.

The Community College Initiative program aims to improve the quality of human resources through six pillars, such as academic, internships, service learning, cultural exchange, leadership, and action planning. The output of soft power diplomacy from the Community College Initiative program's implementation for participants domiciled in Papua and West Papua has various results depending on each individual. This study uses Joseph Nye's Soft Power theory and Stuart Hall's Reception Theory.

The findings of this research include, first: there is a similarity between the vision and mission of PT Freeport Indonesia and AMINEF, which prioritizes social investment through education programs for local communities. Second: there is a shift in perspectives, expectations, and plans for participants who domiciled in Papua and West Papua after joining the program to the United States. Third: there is a match between the initial output of the participants and the organizers' soft power diplomacy through the vision and mission in career advancement and soft skills. Fourth: There are some soft power diplomacy strategies by America using educational scholarship programs as instruments, including intervention through social investment and American nation branding in developing countries such as Indonesia."

"ABSTRAKKrisis tahun 1997 merupakan sebuah critical juncture bagi reformasi kerjasamakeuangan di Asia. Krisis ini mendorong ASEAN untuk mengubah arsitekturkerjasama pada sektor keuangan di antara mereka dengan kemudian melibatkanCina, Jepang, dan Korea Selatan untuk bersama mendirikan institusi keuanganregional. Upaya ASEAN+3 ini membuahkan hasil ketika didirikan Chiang MaiInitiatives Multilateralization (CMIM) pada tahun 2009. Melihat fenomenapendirian CMIM tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan historicalinstitutionalism untuk menganalisis alur dan dinamika pertemuan-pertemuan yangdilakukan para menteri keuangan ASEAN+3 (AFMM+3) sampai keberhasilanpendirian CMIM. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa keberhasilanpendirian CMIM menjadi sebuah institusi keuangan regional tidak lepas dariterjadinya krisis keuangan tahun 1997 karena krisis tersebut menjadi penentu awalarah diskusi menuju institutionalisasi kerjasama keuangan Asia.

---

ABSTRACTAsian financial crisis in 1997 was a critical juncture that marked the beginning fora reformation in financial cooperation among Asian countries. The crisisencouraged ASEAN to change its cooperation architecture to then involve China,Japan, and South Korea. Together, they created an ASEAN+3 group and laterestablished a regional financial institution, Chiang Mai InitiativesMultilateralization (CMIM), in 2009. On that certain phenomenon, this researchwill use historical institutionalism approach to analyze the plots and dynamics ofthe ASEAN+3 Financial Minister Meetings (AFMM+3) until finally CMIM isestablished. The research will conclude that the success of the establishment ofCMIM is closely related to the Asian financial crisis in 1997. The reason isbecause of that crisis, AFMM+3 was able to focus in overcoming their commonconcern of the institutionalization of Asian financial cooperation."

"ABSTRAKTidak lazim bagi negara-negara berkembang untuk menjalankan program kebijakan luar negeri yang berfokus di bidang kesehatan, apalagi menyebarkannya secara global melalui misi internasional. Bagaimanapun, Kuba mungkin salah satu pengecualian paling dikenal dalam hal ini. Dengan mengusung gagasan mulia tentang kemanusiaan dan semangat solidaritas dunia ketiga, pada tahun 1998, Kuba meluncurkan Programa Integral de Salud (PIS) ? sebuah inisiatif misi internasional dalam bentuk kerjasama kesehatan yang diilhami dari amanah konstitusi serta kekhasan nilai komunismenya dan dilestarikan oleh pengalaman sebelumnya di masa Perang Dingin. Program ini mencuri perhatian dunia dengan memperoleh pengakuan luas lewat kerjasamanya yang ramah dan menjaga pertumbuhannya berdasarkan angka, sekaligus meningkatkan pengaruh Kuba di tataran global. Maka dengan menggunakan metode kualitatif berupa event-structure analysis, penelitian ini hendak mencari pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor pengendali dibalik prestasi-prestasi program tersebut. Konteks domestik dan internasional akan dianalisis untuk memahami bagaimana program itu sebenarnya diciptakan dan bagaimana pengimplementasiannya sejauh ini. Terakhir, penelitian ini berpendapat bahwa kesukesan PIS bisa menjadi model yang baik bagi upaya meningkatkan kembali kerjasama Selatan-Selatan.

---

ABSTRACTIt is uncommon for developing countries to run a foreign policy program that focused on health issues, let alone spreading it globally through international mission. However, Cuba might be the one of the most prominent exceptions on this regard. By endorsing the noble notion of humanity and the spirit of third-world solidarity, in 1998, Cuba launched the Programa Integral de Salud (PIS) ? an initiative of international mission in the form of extensive medical cooperation imbued by country‟s constitutional mandates as well as its distinctive communist values and nurtured by its previous experiences during the Cold War. This program has caught world‟s attention in positive senses, acquiring worldwide acknowledgement through its lenient partnerships and sustaining numerical growth while arguably bolstering Cuba‟s leverage in the global sphere. Using event-structure analysis method of qualitative research, this study seeks to comprehensively understand the driving components behind such feats of the program. Both domestic and international contexts will be analysed in order to comprehend how the program was actually constructed and how it has been implemented so far. In the end, this study suggests that the success of PIS can serve as a prudent model for the efforts of re-enhancing South-South cooperation."

"ABSTRAKKeberhasilan World Society for the Protection of Animals (WSPA) mengadvokasi Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) adalah kasus yang menarik karena belum pernah ada Masyarakat Sipil Transnasional yang berhasil mengadvokasi rezim lingkungan internasional untuk isu perlindungan hewan individual. Dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data, serta Grounded Theory sebagai metode analisis data, penelitian kualitatif Analytic Eclecticism ini menunjukkan bahwa keberhasilan WSPA dipengaruhi kekuatan diskursif yang terbangun atas basis interrelasi antara WSPA sebagai agen (modalitas material dan non material, strategi, dan taktik) dengan struktur. Adapun hasil penelitian ini mengisi kekosongan literatur Masyarakat Sipil Transnasional dan Politik Lingkungan Global dengan: 1) berangkat dari agen tanpa menafikan struktur, 2) menginkorporasikan Positivisme, Konstruktivisme, Interpretivisme, serta 3) mengeksplorasi kasus keberhasilan WSPA mengadvokasi UDAW yang jarang menjadi fokus pembahasan dalam berbagai literatur Hubungan Internasional.

---

ABSTRAKWorld Society for the Protection of Animals (WSPA)’s success in advocating the Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) marks an interesting case study because no Transnational Civil Society has managed to advocate environmental regimes for the protection of individual animals. With literature review, document study, and interview as the method for data gathering, as well as Grounded Theory as method for data analysis, this qualitative Analytic Eclectic research concludes that WSPA’s success is influenced by a discursive power founded on the basis of an interplay between WSPA as an agent (material and non material modalities, strategies, and tactics) as well as structure. The result of this research also fills a literature gap on Transnational Civil Society and Global Environmental Politics by: 1) focusing on agent without denying structure, 2) incorporating insights from Positivism, Constructivism, and Interpretivism, and 3) exploring the dynamics of WSPA’s advocacy for UDAW. "