Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Instrumen peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum, di samping faktor lainnya seperti aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Peraturan perundang-undangan kaitannya yang mengatur tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan beberapa kali, baik itu mengenai ketentuan formil maupun materilnya. Perubahan itu tentu saja bertujuan meningkatkan efektivitas guna tercapainya penegakan hukum dalam menangani kejahatan korupsi sesuai dengan apa yang diharapkan melalui saluran hukum positif yang ada. Salah satu perubahan yang ada yaitu pengaturan stelsel ancaman pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui bahwa dalam UU No. 3 Tahun 1971 memberlakukan stelsel ancaman pidana maksimum umum, sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 memberlakukan stelsel ancaman pidana minimum dan maksimum khusus. Dampak dari perubahan tersebut dapat dilihat dari disparitas tuntutan oleh jaksa penuntut umum maupun disparitas pemidanaan oleh hakim. Disparitas tersebut diukur dari pidana penjara dan denda baik yang dituntut oleh jaksa penuntut umum maupun yang dijatuhkan oleh hakim dengan memperbandingkan nilai kerugian antara perkara korupsi yang satu dengan perkara korupsi lainnya (pada studi kasus di Daerah Istimmewa Yogyakarta). Dengan memperbandingkan tingkat disparitas antara perkara yang didakwa dengan UU No. 3 tahun 1971 dengan perkara yang didakwa dengan UU No. 31 Tahun 1999, maka dapat dinilai apakah perubahan stelsel ancaman pidana pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi efektif dalam mengurangi disparitas yang ada. Yang kemudian hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak terhadap rasa keadilan dan efektivitas terhadap pencegahan korupsi secara umum."

"Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara jelasmengenai hukum acara bagi KPPU sehingga KPPU membuat danmenentukan hukum acaranya sendiri dengan menerbitkan SKKPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara PenyampaianLaporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5/1999. Untuk memperjelas hukum acara persainganusaha, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah AgungNo. 3/2005 yang mengatur mengenai keberatan atas keputusanKPPU. Kedua pengaturan proses beracara tersebut berbedadengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Selainitu, Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara rincimengenai alat bukti sehingga tidak ada kejelasan dalamproses pembuktian perkara persaingan usaha. Malalui metodepenelitian yuridis-normatif, yaitu suatu cara mengumpulkandata sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (libraryresearch) yang terkait dengan hukum, dan kualitatif, yaitusuatu metode yang menghasilkan penelitian yang bersifatanalitis deskriptif, tulisan ini akan mencoba menjawabbeberapa permasalahan, antara lain hukum acara apakah yangdigunakan dalam setiap proses penanganan perkara persainganusaha dan bagaimanakah beban pembuktian, alat bukti dansistem pembuktian yang digunakan dalam perkara persainganusaha. Secara implisit, proses di KPPU menggunakan HukumAcara Pidana yang terlihat pada dasar mengingat angka 1 SKKPPU No.5/2000, sedangkan pada proses keberatan diPengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung menggunakanHukum Acara Perdata. Dalam proses pemeriksaan di KPPUmenganut beban pembuktian biasa, dimana KPPU wajib untukmembuktikan dugaan terhadap pelanggaran Undang-UndangNo.5/1999. KPPU menggunakan alat-alat bukti, yakniketerangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen,petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Hukum persainganusaha menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undangsecara negatif, dimana Majelis Komisi dapat menjatuhkanputusan, jika paling tidak terdapat 2 (dua) alat bukti dankeyakinan dari Majelis Komisi atas terjadinya pelanggaranterhadap Undang-Undang No.5/1999. Majelis Komisi memperolehkeyakinan tersebut dengan cara-cara, yakni penjabaran unsurpasal dan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason"

"Maraknya trend melarikan diri ke luar negeri yang dilakukan oleh para tersangka pelaku kejahatan, termasuk diantaranya Hendra Rahardja tersangka korupsi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melarikan diri pada tahun 1997, tidak dapat dipungkiri semakin mempersulit aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia meminta bantuan untuk dilakukan penangkapan terhadap mereka kepada kepolisian negara lain melalui International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol) atau yang lebih dikenal dengan Interpol. Permintaan penangkapan terhadap mereka memerlukan persyaratan agar penangkapan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka. Hendra Rahardja yang ditangkap oleh Kepolisian negara Federal Australia atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia mengajukan gugatan praperadilan bahwa penangkapannya tidak sah dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim Praperadilan dalam Putusan No.07/Pid/Prap/2000/PN.JAK.SEL. Keabsahan suatu penangkapan terhadap seorang tersangka yang dilakukan oleh kepolisian negara lain atas dasar permintaan Kepolisian Republik Indonesia mensyaratkan adanya Surat Perintah Penangkapan yang sah berdasarkan Pasal 17 KUHAP jo Pasal 18 ayat (1) KUHAP jo Penjelasan Pasal 18 ayat (1) yang menjadi dasar diterbitkannya Interpol Red Notice. Persyaratan ini telah dipenuhi oleh Kepolisian Republik Indonesia sehingga Putusan No.07/Pid/Prap/2000/PN.JAK.SEL. adalah tidak tepat menurut peraturan perundang-undangan."

"Kasus Buloggate II bukanlah kasus yang istimewa, namun dalam kenyataannya mampu menyedot perhatian publik secara luas, sehinga publik pers/media massa cetak maupun elektronika turut meliputnya secara meluas pula. Hal ini disebabkan karena kasus ini melibatkan salah seorang terdakwa sebagai publik figur, yaitu Ir. Akbar Tandjung selaku Terdakwa I. Permasalahan kasus Buloggate II ini sebenarnya bermasalah hanya pada pelaksanaannya. Pihak yang paling bersalah dalam kasus ini sesungguhnya adalah Wimfred Simatupang, Dadang Sukandar dan orang yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap penyaluran sembako ini, yaitu Mensesneg Akbar Tandjung. Hal ini disebabkan pada mereka tersebut orang yang dipercaya namun tidak menjalankan tugasnya. Masalahnya juga, ini sangat sulit sebab Mensesneg Akbar Tandjung sebelum proses pembagian sembako ini selesai beliau sudah diganti dengan Muladi. Namun Muladi pun tidak tahu karena beliau mengatakan tidak pernah menerima laporan. Problem ini sebenarnya Akbar Tandjung tidak bersalah, bersalah dalam kapasitas dia tidak melakukan pengawasan secara administratif dia bersalah tetapi secara pidana dia tidak bersalah, tidak bisa dikatakan atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak menikmati keuntungan dan tidak mempunyai niat menguntungkan diri sendiri. Skripsi ini mencoba melakukan pembahasan mengenai kasus Akbar Tandjung ini dengan memberikan paparan mengenai bebasnya Akbar Tandjung dari segi hukum pidana dan mencoba untuk melakukan penelaahan terhadap sejumlah persoalan hukum yang muncul dalam kaitannya dengan hukum acara pidana di Indonesia. Untuk menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk Evaluatif-Preskriptif-Analitis."