Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik pekerjaan kreativitas dengan kinerja aparatur fungsional pemeriksa pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Jakarta Tiga. Karakteristik pekerjaan merupakan dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam pekerjaan dan dirasakan oleh pekerja serta dianggap dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pekerja terhadap pekerjaan, yang meliputi aspek: variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik.Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan sebelumnya dan memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru melalui aspek kelancaran, keluwesan, orisinalitas, elaborasi, dan redifinisi. Sementara Kinerja adalah penilaian diri terhadap prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi, ditinjau dari aspek-aspek: kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kreativitas, keterampilan berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi.Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan tergolong dalam jenis penelitian survei dengan melibatkan 50 sampel yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus korelasi Spearman Rank dan uji reliabilitas menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pejabat fungsional pemeriksa pajak. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan pejabat fungsional pajak, maka semakin baik kinerjanya; sebaliknya semakin tidak sesuai karakteristik pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa maka semakin buruk kinerjanya. Dengan demikian, kinerja pejabat fungsional dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki atau menyesuaikan karakteristik pekerjaannya. Kreativitas juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja pejabat fungsional pemeriksa pajak. Hal itu berarti bahwa semakin kreatif pejabat fungsional, semakin baik kinerja; sebaliknya semakin tidak keratif pejabat fungsional pajak, semakin buruk kinerjanya. Dengan demikian, kinerja pejabat fungsional pajak dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki kreativitas.Berdasarkan temuan tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan atas pelaksanaan karakteristik pekerjaan secara terus menerus dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi aparatur. Kreativitas pejabat juga perlu dikembangkan dengan cara memberikan keleluasaan untuk mengemukakan pendapat dalam berbagai forum dan dalam pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan pekerjaan. Pegawai juga perlu diberikan otonomi dan tanggung jawab penuh atas pekerjaan dan memberikan penghargaan atas ide atau masukan pegawai serta diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba dalam pemecahan masalah.

---

The research was aimed to examine the relationship between job characteristic and creativity with performance of examiner functional employee at Tax Inspection and Investigation Office (KARIPKA) Jakarta Three. Job characteristicsis is core dimension that contains specific task attribut and feel by employee and assumed influencing employee attitude and behavior that covered skill variety, task identity, task significance, autonomy and feeback.Creativity is ability of people in bearing new things both in idea or real work that relatively differend with before and posibility new appereance finding through fluency, flexibilitity, originality), elaboration), and edefinition. Whereas performance is self assessment to the labour capacity showed by someone in executing the duty to reach the organization purpose, evaluated from aspects: speed, quality of, service, value, interpersonal skill, successful mental, open to change, creativity, communication skill, initiative, organization and planning.The research used quantitative approach and pertained in the type of survey researh with involving 50 samples being taken with census method. Data collection was being done with questionnaires that its validity and reliability have been tested before. Validity test used Spearman Rank and reliability test used Spearman Brown formula. Data then were analyzed with Spearman Rank and t-test assisted with SPSS Version 13.The research result indicate that the job characteristic have positive relationship and significant with performance of examiner functional employee. Its mean that progressively according to job characteristic of examiner functional employee, hence progressively his performance; on the contrary, inappropriate progressively job characteristic of examiner functional employee hence worse progressively his performance. Thereby, examiner functional employee can be improved by improving or accomodate his job characteristic. Creativity is also have the positive relationship and significant with examiner functional employee. Its mean that more creative examiner functional employee, the better performance of examiner functional employee; on the contrary progressively less creative examiner functional employee, worse progressively his performance. Thereby, examiner functional employee can be improved by improve creativity.Based on the finding, job characteristic needed to improve through the completion of execution job characteristic continually by considering the individual aspiration and condition. Examiner creativity is also needed to develop by giving autonomy to giving opinion in the forum and in resolving various problems that related to work. Employee is also needed to give the full responsibility and autonomy on the job and giving the reward of idea or input and given opportunity to trial and error in the problem solving."

"ABSTRAKPenerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Pentingnya pendapatan dari pajak ini dapat dilihat dalam trend persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN. Pemeriksaan pajak sebagai salah satu bagian dari administrasi pajak , dalam tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, merupakan hal yang selalu dikritisi karena hubungannya yang sangat erat dengan masyarakat, dalam hal ini sebagai wajib pajak yang diperiksa. Masyarakat menilai cara kerja dan kualitas aparat Ditjen Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk membandingkan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan negara Amerika Serikat dan Jepang, menganalisa permasalahan yang timbul sehubungan dengan implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia, menguraikan prinsip- prinsip kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan dan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengurangi ketidaksetaraan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analistis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui participant observation dan wawancara dengan pihak pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh hal terdapat kesamaan kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang walaupun ada juga kelebihan dari kebijakan pajak di negara lain tersebut. Prinsip- prinsip yang dijadikan dasar dalam kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan antara lain prinsip kepercayaan publik (public trust), keadilan (fair play), penegakan etika, perlindungan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, penerapan good governance, pengawasan (controlling), dan kebijakan whistle blowing. Kritikan terhadap implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia timbul karena tidak diterapkannya kebijakan pajak secara utuh oleh pemeriksa pajak dan lemahnya pemberian sanksi kepada petugas pajak apabila melanggar peraturan . Ketidaksetaraan juga timbul kareana adanya kebijakan pemeriksaan yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang- undangan. Upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak telah banyak dilakukan seperti pemberlakuan administrasi perpajakan modern dan ketentuan pemeriksaan pajak yang baru seperti pembentukan Tim Pembahas dan Kuesioner Pemeriksaan Pajak. Upaya- upaya tersebut akan mengalami kelemahan kalau kurang didukung sosialisasi ketentuan- ketentuan pajak baru kepada wajib pajak. Pengawasan kepada petugas pajak juga bisa ditingkatkan dengan mempercepat pembentukan komite pengawasan di bidang perpajakan.

---

ABSTRACTTax revenue is improving from year to year. This improvement can be seen in percentage trend of tax acceptance donation for APBN. Tax Examining is one of tax administration part, related to increase tax payer obedience, thing that always be criticized because of the closest relation with society, in this case, as an examined taxpayer. Society evaluates the work and quality of officers at Tax General Directorate as non-professional and tends to count on power.The objective of this thesis writing is to compare examining tax in Indonesia with United States of America and Japan, analyzing problems relating to tax examining policy implementation in Indonesia, describing equality principles between tax payer and fescues in examining and describing the efforts which have been done by Tax General Directorate in handling inequality between tax payer and tax officer. Research approach is qualitative approach through analysis descriptive research. Data collecting technique through bibliography study and filed study by participants? observation and interview with related parties.From study, result obtains equality policy of tax examinig in Indonesia compared with USA and Japan, although there is also some advantageous of tax policy in those nations. Basis principles in equality between tax payer and fescues in the examinig such as public trust, fair play, etiquette, right, and duty protection of tax payer, good governance, supervising and policy of whistle blowing. Critics of tax examinig policy implementation in Indonesia appear because of tax policy is not implemented wholly by tax observer and weaknesses of sanction-given to tax officers who broke the rule. Inequality also appears because the existence of examining policy is not ruled specifically in the rule and regulation. Tax General Directorate has done many efforts such as implementation of modern tax administration and the newest tax examinig rules such as forming Observers Team and Tax Examinig Questioners. The efforts will face some weaknesses if it is not supported by socialization of the newest tax regulation to tax payer. Supervising to Tax officer can be improved by speedingup the form of supervising committee in taxation."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk melihat gambaran yang lebih konkret tentang konsep penghasilan menurut perpajakan atas selisih penetapan harga berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) dengan harga realisasi, menganalisis selisih penetapan harga tersebut dilihat dari prinsip netralitas dan revenue adequacy serta kendala-kendala yang ada atas implementasinya sebagai objek pajak.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan key informan yang terkait dengan penelitian ini.Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dilihat dari konsep penghasilan menurut perpajakan, atas selisih lebih penetapan harga berdasarkan ICP dengan harga realisasi merupakan tambahan kemampuan yang secara ekonomi diterima Kontraktor Production Sharing (KPS), sehingga dapat dikenakan pajak. Harga realisasi ini dapat juga merupakan harga penjualan berdasarkan harga pasar yang berlaku, apabila terdapat indikasi penjualan kepada perusahaan afiliasinya. Selanjutnya sesuai dengan prinsip netralitas, selisih lebih penetapan harga minyak mentah ini merupakan penghasilan yang berasal dari active income.Tarif pajak yang digunakan adalah tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan pada saat Production Sharing Contract ditandatangani dan tarif yang diatur dalam tax treaty untuk kepentingan menghitung pajak atas branch profit tax. Pajak dari penghasilan berupa selisih lebih penetapan harga minyak mentah berdasarkan ICP dengan harga realisasi dapat menjadi potensi penerimaan bagi negara dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan (revenue adequacy). Terdapat kendala atas implementasinya apabila atas selisih tersebut dijadikan objek pajak, yaitu kendala yuridis dan kendala administratif.Untuk mendapatkan potensi penerimaan pajak dari penghasilan berupa selisih lebih penetapan harga berdasarkan ICP dengan harga realisasi, maka pengenaan pajaknya harus dilakukan secara terpisah dengan pengenaan pajak dalam skema bagi hasil. Kendala yuridis dapat dihilangkan dengan menerbitkan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perpajakan atas KPS, sehingga mempunyai kepastian dan dasar hukum yang kuat. Kendala administratif dapat dihilangkan dengan cara mengembalikan wewenang pemeriksaan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan mewajibkan KPS melaporkan transaksi penjualan minyak mentah kepada DJP, sehingga dapat diketahui harga realisasi dari minyak mentah yang sebenarnya.

---

The objectives of the research in this thesis are to give a more concrete picture on the concept of incomes based on taxation from the difference between the price determination based on Indonesian Crude Price (ICP) with the realization price as well as to analyze the difference in such price determination as seen from the neutrality principle and revenue adequacy, as well as the existing obstacles in its implementation as a tax object.The approach used in this research is a qualitative approach to give a comprehensive and intensive picture on the phenomenon being researched. As regards approach, the descriptive approach has also been used by using data compilation in the form of library research and field research which is done through intensive interviews with key informants who are related to the research being conducted.The results of analysis indicate that if seen from the concept of incomes according to taxation, the difference in price determination between the ICP and the realization price constitutes an additional capacity which is both economically accepted by Production Sharing Contractors (PSC) and taxable. This realization price may also constitute a sales price based on prevailing market prices if indications exist of sales being made to a contractor?s affiliated companies. Further, in accordance with the neutrality principle, the difference in price determination of this crude oil constitutes income which is derived from active income.The tax tariff used is a tariff which both accords with the taxation provisions applicable at the time a PSC is signed and is regulated in a tax treaty for the interests of tax calculations on the profit tax branch. The tax on income in the form of difference in price determination of crude oil based on the ICP with the realization price may constitute potential income to the state in financing the needs of its development. (revenue adequacy). Should the above difference be made into a tax object, then obstacles on its implementation may arise, namely judicial and administrative obstacles.In order to receive tax income potential from income in the form of difference in price determination between the ICP and price realization, its tax imposition must be made separately from tax imposition in the scheme of profit sharing. In addition, the above judicial and administrative obstacles may be omitted by the issuance of implementing regulations relating to the taxation of PSC which lead to strong legal certainty and grounds. Administrative obstacles may be omitted by returning the tax inspection authority to the Directorate General of Taxation and by obliging PSC to report on their crude oil sale transactions to the Directorate General of Taxation, so that the realization price of the actual crude oil may be known."

"Tesis ini membahas pengaruh kompetensi pegawai pada sistem administrasi perpajakan modern terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dimana penelitian dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Konsep dasar administrasi perpajakan modern adalah "pelayanan prima" dan "pengawasan insentif" dengan pelaksanaan "good governance". Dalam upaya menuju konsep dasar tersebut maka proses peningkatan kompetensi pegawai DJP harus lebih cepat untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak.Kompetensi pada dasarnya memiliki pengertian yang tidak hanya sekedar kecakapan atau perubahan perilaku biasa belaka, melainkan meliputi faktorfaktor mendasar yang mempengaruhi seseorang dalam mendukung kinerja yang tinggi. Faktor-faktor dalam kompetensi memiliki cakupan yang luas tidak sekedar keterampilan teknis dan pengetahuan seperti dalam kecakapan namun mencakup hal yang lebih komprehensif seperti motif (motive), sifat (habit), citra diri (self image) dan peran sosial (social role).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai pada sistem administrasi perpajakan modern terhadap peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan paradigma positivisme. Penelitian dilakukan pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berbentuk Pratama dan Madya yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2009.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara kompetensi pegawai dengan peningkatan kualitas pelayanan. Khusus untuk kualitas layanan yang diberikan oleh semua Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur menunjukan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 94,5 %.

---

This thesis discusses the influence of employee competency in modern tax administration system to increase the quality of the service to the Obligation Number where research is done in the Tax Services Office in the Office of the DJP Jakarta. Basic concept of modern tax administration is "the prime" and "supervision of incentives" with the implementation of "good governance". In the efforts towards the basic concept is the process of increasing staff competency DJP be faster to provide services to the prime Obligation Number.Competence on the understanding that basically has not just skill or behavior changes quite normal, but include factors that affect a person in that support high performance. These factors have competence in a wide range of skills not just technical knowledge and skill as in the case include a more comprehensive like motif (motive), nature (habit), the image of self (self image) and social roles (social role). This study aims to determine the influence of employee competency in modern tax administration system to increase the quality of service to the Obligation Number.The approach used was the quantitative approach and positivism paradigm. Research done in the entire Office Service tax forms Madya and Pratama the environment in the Office of the Directorate General of Taxes in the East Jakarta starting from January until June 2009.Results of research indicate that there is a strong and significant between the employee with the competency of the improved quality of service. Especially for the quality of services provided by the Office of Tax Offices in the environment DJP Jakarta indicate the level of customer satisfaction 94.5%."

"Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biayabiaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak.Salah satu tujuan dari reformasi perpajakan adalah meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi distorsi ekonomi yang disebabkan oleh pajak. Untuk menanggulangi berbagai kelemahan administrasi, Caiden menyatakan perlu reformasi administrasi yang meliputi structure, readiness, responsiveness dan quickness pada organisasi di pemerintah untuk mencapai hasil yang lebih baik atau In Persuit of Betterment. Berdasarkan teori ada tiga bidang utama dalam organisasi yang dapat mengalami perubahan, yaitu: perubahan teknologi, perubahan struktural, perubahan sumber daya manusia.Pendekatan dalam tesis ini adalah pendekatan secara kuantitatif. Alasan utama memilih pendekatan ini adalah untuk menguji pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Ditinjau dari ragam tujuan penjelasan, tesis ini bersifat eksplanatory dalam arti penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yaitu untuk mengetahui hubungan variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat. Dibenarkan bahwa penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat menurunkan Biaya Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat.Saran dari penelitian adalah atas setiap kekurangan dan kelemahan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat terus dilakukan perbaikan dan dukungan komitmen dari pihak-pihak yang terkait sehingga tercipta administrasi perpajakan yang dipercaya.

---

One of the factors that determine the high-low level of compliance required in order to tax the income tax liability is the amount of costs that must be issued by taxpayer. Ideally, the costs incurred by taxpayer in the framework of fulfillment of tax obligations are not burdensome and is not assessable prevent in the fulfillment of tax obligations. Compliance costs arising as a result of tax rules and complexcity tax system and tax collection.One of the objectives of tax reform is to improve the efficiency of tax administration and reduce the economic distortions caused by taxes. To address the various weaknesses of administration, Caiden states need to reform the administrative structure includes, readiness, responsiveness and quickness on the organization of the government to achieve better results or in Persuit of Betterment. Based on the theory there are three main areas in which organizations can change, namely: changes in technology, structural changes, changes in human resources.The approach in this thesis is a quantitative approach. The main reason for choosing this approach is to test the effect of Modern Tax Administration System to Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta. Reviewed multiformity goal of explanation, this thesis is eksplanatory in terms of research that aims to understand the relationship between two or more variables, namely to know the influence of variables Modern Tax Administration System to Compliance Cost.From the results of the research that has been made known that there is a significant implementation of Modern Tax Administration System to Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta. That justified the implementation of Modern Tax Administration System can reduce Compliance Costs in the Middle Tax Office West Jakarta.Feedback from the research is the lack of any weaknesses and the implementation of Modern Tax Administration System in the Middle Tax Office West Jakarta continues to be improvements and support the commitment of the parties concerned, so that the administration of taxation that are trusted."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara). Dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Adanya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan prasyarat untuk dapat mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih etis dan transparan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh reformasi struktur organisasi terhadap peningkatan penerimaan pajak.Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh reformasi setruktur organisasi dengan peningkatan penerimaan pajak, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan dari reformasi struktur organisasi terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Timur. Signifikansi pengaruh dari reformasi struktur organisasi terhadap peningkatan penerimaan pajak menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah tepat di dalam merespon tuntutan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan juga dengan pengaruh yang sangat kuat dan sangat signifikans antara fungsi Pelayanan dan Pemeriksaan, Pendelegasian Otoritas, Sistem Pelaporan, Koordinasi terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak khususnya pada Kanwil DJP Timur.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar reformasi di Direktorat Jenderal Pajak agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhi reformasi administrasi perpajakan, struktur organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sangat diharapkan sekali terhadap perubahan struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak nantinya akan lebih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan pajak, khususnya pada Kanwil DJP Jakarta Timur lebih besar dalam peningkatan penerimaan Direktorat Jenderal dan juga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur demi tercapainya pelayanan yang prima dan professional.

---

The Directorate General of Tax (DGT) is the government institution under the Ministry of Finance, which is responsible to collect tax revenue. In order to achieve the increasing targeted tax revenue, the DGT needs to face the challenges of the changing social and economic situation. Good governance and healthy organization management are the basic requirements for the DGT to be able to perform continuously, including the effort to guarantee that the organization process is transparent and ethical. The research is aimed at explaining how significant the impacts of the structural organization reform are to the increasing of tax revenue.The research methodology used is the method of linear regression analysis, along with data collection, literature review and field study. The research is used as a quantitative analysis.The conclusion of the thesis? research is the structural organization reform has had positive and significant impacts on the increasing targeted tax revenue in the East Jakarta Regional Tax Office. The analysis shows there is a correlation between the variables of the Service Function and Examination (audit) and the variables of the Targeted Tax Revenue.The thesis? recommendation is the structural organization reform at the DGT in fact has had a positive and significant impact on increasing tax revenue. Therefore, the changes at the organization are expected to give a greater contribution to tax revenue collection, especially for the East Jakarta Regional Tax Office. In order to improve the service provided for the taxpayers and to build professional tax officials, it is also recommended that the DGT continuously develops the skills of tax officials in the Medium and Small Taxpayers offices through trainings and workshops. By doing so, the targeted tax revenue is expected to be achieved."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sunset policy dan pemilihan waktu perpanjangan pelaksanaan sunset policy sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan batas waktu sunsetpolicy bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, serta menganalisis hasil pelaksanaan sunset policy. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawacara mendalam dengan para informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan sunset policy adalah: Pertama, besarnya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan sunset policy di akhir masa berlakunya akibat terlambatnya penerbitan aturan pelaksanaan yang menyebabkan bank atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak wajib pajak di akhir masa berlakunya sunset policy tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia Ketiga, sunset policy sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Perpanjangan sunset policy bagi wajib pajak lama selama dua bulan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan di bulan Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan untuk memberi kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka pelaksanaan sunset policy. Jangka waktu pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak baru sampai dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, dan memahami peraturan perpajakan khususnya sunset policy. Hasil pelaksanaan sunset policy menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sesudah adanya perpanjangan sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sebelum adanya perpanjangan sunset policy. Saran yang diberikan terkait dengan kesimpulan yang diperoleh, adalah hendaknya Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan sebaiknya diterbitkan secepat mungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan sunset policy dibandingkan dengan wajib pajak yang melakukan sunsetpolicy.

---

The objectives of this research are to ascertain and analyze the background behind the government’s considerations in issuing the above extension to the term of implementation of the sunset policy and behind the extension of its implementation up to 28 February 2009 so there are difference in deadlines of such policy between old and young tax subjects, and to analyze the results of implementation of such sunset policy. The method used in this research is a qualitative research approach of a descriptive type. The methods of data collection used are library research and field research, the latter of which is carried out through intensive interviews with competent informants who represent the various groups related to the theme of this research.The results of research indicate that the basis of thought behind the government’s extension of the sunset policy is: First, the high enthusiasm of tax subjects in making use of the sunset policy at the end of its term because the latest of implementation regulation that has resulted in the inability of banks or post offices as payment recipients or tax Service offices (KPP) to effectively serve such subjects, so that many of them could not, at the end of the policy, make best uses of the same. Secondly, the global economic crisis which has swept over the world has also influenced the Indonesian economy. Thirdly, the sunset policy is extremely effective in strengthening the national taxation basis. The two-month extension to the policy for old tax subjects is intended to avoid a backlog of Services in the month of March 2009 due to there being many submissions of individual annual income tax notification letters during that month, and to give more opportunities to society to complete their taxation documents in order to implement such policy. The term for implementing the sunset policy for new tax subjects up to 31 March 2009 is intended to give such new subjects more opportunities to better know and understand taxation rules, in particular those which related to the policy itself. Results of implementation of the policy indicate that the tax subjects who have made good uses of the sunset policy in the term of extension implementation more than the tax subjects who have made good uses of the sunset policy before extension implementation. One of the suggestions given is therefore for the Government to be more careful in calculating the term of implementation of the policy so that its extension policy could not bring about a polemic in society. A taxation implementing regulation on the policy should also be issued as soon as possible after its effectiveness so that no confusion and doubt should arise as between the tax subjects. The Directorate General of Taxation should also place tighter supervision on tax subjects who have not made good uses of the sunset policy as compared to those who have already implemented the same."

"Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH, hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP.

---

Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design.

The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation, the results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor's FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP."