Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 315 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wesky Putra Pratama
Abstrak :
ABSTRAK
Anggaran dasar suatu badan hukum baik yang berbentuk perseroan maupun perseroan terbuka merupakan hal yang fundamental. Tesis ini membahas suatu bentuk pengaturan pokok-pokok anggaran dasar yang wajib untuk dimuat dalam anggaran dasar suatu perseroan terbuka. Pembahasan disini terutama mengenai sifat pengaturan dan penerapan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyesuaian anggaran dasar. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga pelaksaanan ketentuan yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus dijalankan secara tepat dan diawasi secara tegas. Beralihnya fungsi Bapepam- Lk kepada OJK seharusnya dapat memberi perubahan yang terintegrasi menuju kea rah yang lebih baik, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terdapat hal tersebut.
ABSTRACT
The articles of association of a legal entity in the form of either the company or the public company is fundamental. This thesis describes a form of regulation of key points to the articles of association which shall be published in a publicly held articles of association of public company. The discussion here is mainly on regulating attributes and application of sanction for the violations of obligations to adjust the articles of association. Capital markets have an important role in the Indonesian economy, thus imple provisions contained in various legislations must be executed appropriately and monitored strictly. Shift function from Bapepam-LK to the OJK should be given to the integrated change toward the better, the discussion in this thesis are expected to contribute to that.
Universitas Indonesia, 2013
T35416
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Femmi Andarini
Abstrak :
ABSTRAK
Perseroan terbatas sebagai suatu subjek hukum mempunyai tanggung jawab yang dibatasi, sebagai subjek hukum perseroan diangap bertanggung jawab atas segala kegiatan termasuk terhadap kerugian yang ditimbulkan. Tindakan ultra vires Direksi pada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan Direksi yang merupakan wakil perseroan dan melaksanakan pengurusan dalam merealisasikan maksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Tindakan tersebut dapat merugikan perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga yang sangat berperan dalam menunjang kelangsungan usaha perseroan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban Direksi PT Tedco Resources yang melampaui kewenangannya kepada pemegang saham dan pihak ketiga. Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian menitikberatkan pada studi kepustakaan pada data sekunder. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemegang saham maupun pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan Direksi PT Tedco Resources yang melampaui kewenangannya dapat meminta pertanggungjawaban dengan mengajukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri. Adapun pemegang saham dapat mengajukan derivative suit berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun gugatan langsung (direct suit). Sedangkan pihak ketiga yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, dimana selanjutnya untuk dapat meminta pertanggungjawaban Direksi secara pribadi diperlukan suatu pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perseroan untuk membuktikan bahwa kerugian terjadi akibat tindakan kesalahan Direksi sebagaimana pasal 138 ayat 1 huruf (b) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
ABSTRACT
Limited liability company as a legal subject has limited responsibilities, considered as a subject of company law are responsible for any activity including against losses incurred. Ultra vires act of the Directors is basically any action that is beyond the authority that has been granted the Directors who represent the company and carry out the maintenance in the realization of the purpose, objectives and business activities of the company. Such actions may cause financial loss to the company, shareholders and third parties who play an important role in supporting the company's business continuity. The issue in this research is how legal responsibility of Directors of Tedco Resources which exceeded its authority to shareholders and third parties. This research method is a normative research, where research focuses on the study of literature in the secondary data. From this study, it was concluded that the shareholders or third parties harmed by the actions of PT Tedco Resources Board who exceeded his authority can compensate such loss by filing a tort lawsuit filed to the District Court. The shareholder may fill derivative suit based on Article 97 paragraph (6) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and lawsuits (direct suits). While the third party may fill a tort lawsuit to compensate their loss as the provisions of Article 1365 Civil Code, which in turn for Director to be liable fully personally, required an inspection prior to the company to prove that the loss occurred due to mistakes of Directors acts as Article 138 paragraph 1 subparagraph (b) of Act No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Universitas Indonesia, 2013
T36114
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Luh Gde Notaria Perdana Dewi
Abstrak :
ABSTRAK
Kepailitan suatu perusahaan sudah tentu membawa dampak, baik terhadap perusahaan itu sendiri maupun terhadap para krediturnya. Dengan dipailitkannya suatu perusahaan maka harta perusahaan tersebut akan diurus oleh kurator dan dibagi rata kepada para krediturnya. Tetapi pembayaran kepada kreditur ini didasarkan pada urutan kreditur. Kreditur separatis memegang hak jaminan dari debitur, sehingga kreditur tersebut dapat langsung mengeksekusi jaminan yang ada di tangannya. Kreditur preferren adalah kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang, misalnya saja utang pajak. Dan yang terakhir adalah kreditur konkuren yang akan mendapatkan pembagian jika setelah dibagi dengan kreditur separatis dan konkuren harta debitur pailit masih ada. Jika dilihat dalam kasus kepailitan Batavia airlines, konsumen masuk kedalam kreditur konkuren, padahal kebutuhan akan tiket pesawat adalah kebutuhan yang real time. Dengan tidak didahulukannya pembayaran kompensasi tiket kepada konsumen hal ini tentu sangat merugikan konsumen. Konsumen membutuhkan tiket dengan segera, karena mereka pasti telah memiliki kepentingan untuk bepergian pada hari yang telah mereka tentukan tersebut. Undang- undang kepailitan harus disinkronkan dengan undang-undang perlindungan konsumen, sehingga ketentuan perlindungan konsumen dapat diterapkan pada saat terjadi kepailitan.
ABSTRACT
Bankruptcy of a company is certainly an impact to both the company itself and to its creditors. Bankrupted a company with the assets of the company will be taken care of by the curator and equally distributed to its creditors, but the payments to creditors is based on the order of creditors. Secure creditor holds a security interest of the debtor, so that the lender can directly execute the guarantee that is in hand. Creditors Prefferen are creditors that since the law was given a higher level than other creditors solely based on the nature of receivables, such as tax debt. And the last is that unsecured creditors will get a share if after split with separatists and unsecured creditors bankrupt debtors assets are still there. If seen in the case of bankruptcy Batavia airlines, consumers enter the unsecured creditors, but will need is a plane ticket that needs real time.With no ticket in the earlier compensation payments to the consumers it is certainly very detrimental to consumers. Consumers need a ticket immediately, because they certainly have an interest in traveling on the day that they had determined it. Bankruptcy laws must be synchronized with the consumer protection laws, so that the consumer protection provisions could be applied in the event of bankruptcy.
2013
T35400
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hayati Diyan
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan imbalan jasa kurator dari suatu kasus kepailitan yang dihadapkan pada dua peraturan, di mana dua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi yang saling bertolak belakang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipologi penelitian Preskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dua peraturan yang memiliki beberapa perbedaan substansi tersebut sama-sama menerapkan sistem hourly sehingga seharusnya penetapan imbalan jasa kurator harus dihitung berdasarkan jam kerja kurator. Sedangkan pihak yang wajib membayar imbalan jasa kurator adalah pemohon pailit dan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan tersebut adalah kasasi.
ABSTRACT
This thesis deals with the curator’s service fee of a bankruptcy which has two different rules and substantial. It uses a normative method and prescriptive. The result of this research conclude that those two different rules use the same method which apply hourly systems so that a curators service fee should be calculated based on how many hours he has worked. The one who has the obligation to pay a curators service fee is the one who filing the petition and debtor. The legal remedy of the judgment is cassation.
2013
T35057
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Suseno
Abstrak :
Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut. ......In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy. To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35841
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Armellia Denetta
Abstrak :
Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur. ...... Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35243
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agustiyan Eko Setyanto
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekening penampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atau tidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlah benda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasuk benda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan juga metode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa rekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehingga Surat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagai objek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwa rekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karena rekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun hak sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
ABSTRACT
This thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account can be used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of General Law Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regarding Standardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is an object with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratory research and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bank account is an agreement, and the agreement is not an object, so that the Surat Edaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object of fiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is a personal right is not correct, because the bank account is not an object either in the form of goods or rights referred to Article 499 of Indonesian Civil Code.
2013
T35830
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Firmansyah
Abstrak :
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post bidding activity. Majelis Komisi kemudian dalam putusannya memutus untuk menghukum para Terlapor atas terjadinya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atas dasar salah satu dugaan yang ada, yaitu post bidding activity.. Dengan melihat persoalan tersebut, maka kemudian perlu untuk menjabarkan lebih jelas unsur dari post bidding activity dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 demi terciptanya penegakan hukum persaingan yang sehat di Indonesia. ......Procurement of Government's good/services can't be separated from the provision of the Presidential rule no. 54 year 2010. The mecanism of selecting the good/servies provider is clearly stipulated witihin the provision. In the case of electronic citizenship card procurement in directorate general of occupation and civil registar, Ministry of domestic affairs budjet year 2011-2012. There are several issues under the Commission's desicion number 03/KPPU-l/2012 that leads to bid rigging in which post post bidding activity is one of the issues. In the Commission in comission's desicion adjudicat to punish the defendant's upon the bid rigging activity which are dealt with Law number 5 year 1999, especially for the post bidding indication. Acknowledging the issues, it is necessary for us to clearly define the elements of bid rigging and post bidding activity set forth in Law number 5 Year 1999 in order to execute a fair business law in Indonesia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Octaviana Pramustika Puteri
Abstrak :
Dalam pemerintahan suatu negara termasuk pada sektor pendidikan pengadaan akan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan sistem tender Begitu juga dengan Univesitas Indonesia UI yaitu salah satu instansi pendidikan negara yang selalu berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan aset aset yang ada guna memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kepentingan warga universitas Di mana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan UI Pada era Gumilar pihak UI bersepakat menunjuk PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL untuk mengembangkan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat dengan pola Bangunan Guna Serah BGS Akan tetapi penunjukkan PT NNL tidaklah melalui proses tender melainkan dengan penunjukan langsung Dari hasil penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa pihak UI telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelanggaran atas pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini disebabkan karena pihak UI telah memberikan perlakuan istimewa kepada PT NNL Di mana proyek pembangunan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat tersebut di dapatkan oleh PT NNL tanpa melalui proses tender Sementara itu dugaan persekongkolan Pasal 22 UU Noor 5 Tahun 1999 tersebut tidaklah tidak terbukti karena penunjukan langsung tidak termaksud dalam ruang lingkup tender Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa norma hukum tertulis. ......On the Government of a country including education sector construction service procurement are being carried out using the bidding system As one of the educational state institutions Universitas Indonesia UI is always put efforts to optimize its existed assets utilization to provide high added value for the benefit of the University citizens One of the means is to improve the facility and the supporting means in UI environment During Gumilar rsquo s era UI is agreed to appoint PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL to develop a four star hotel and residence on Jl Pegagsaan Timur 17 Central Jakarta with Build Operate Transfer BGS BOT pattern However the PT NNL appointment was not through the bidding process but through direct appointment Based on the case research result it is obtained that UI party has violated article 19 letter d Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Antimonopoly Practices and Unfair Business Competition The Law Number 5 of 1999 The violation on article 19 letter d The Law Number 5 of 1999 was caused by UI rsquo s party which has given preferential treatment to the PT NNL Whereas the four star hotel project development and the residence on Jl Pegagsaan Timur 17 Central Jakarta is obtained by the PT NNL wasn rsquo t through the bidding process Meanwhile the conspiracy allegation on article 22 The Law Number 5 of 1999 is not proven due to the direct appointment is not covered within bidding scope Based on the description above this research is aimed to examine the The Law Number 5 of 1999 application in the construction of Pegangsaaan Timur Cikini This research applies normative law research method by examining literature review or secondary data that legal natured and several written norm laws
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52398
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihite, Astrid Romauli
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aturan pengecualian ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya mengenai ruang lingkup Pasal 50 huruf (g) yang mengecualikan perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor, serta keberlakuannya dikaitkan dengan pelaksanaan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. Pasar bebas ASEAN melalui AEC tentunya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan perdagangan Indonesia, khususnya terhadap segi persaingan usaha. Dalam rangka menghindarkan terjadinya permasalahan persaingan usaha yang merugikan masyarakat, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan-aturan pengecualian dalam hukum persaingan usaha negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yaitu mengenai perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor.
This thesis discusses the exception rule provisions of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, in particular regarding the scope of Article 50 (g) which exclude agreements and or act aimed for export, as well as the validity associated with the implementation of the ASEAN Economic Community by 2015. ASEAN free market through AEC will certainly have a significant influence on the activities of Indonesian trade, particularly in terms of the competition. In order to avoid the problems of competition harmful to society, there should be a review of the rules of exception in competition law in the member countries of ASEAN, including Indonesia, which is about the agreement and or act aimed for export.
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S57720
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>