Ditemukan 74 dokumen yang sesuai dengan query
Didy Supriyadi
"
Tesis ini membahas tentang ketentuan voluntary disclosure yang ada dalam hukum pajak di Indonesia. Latar belakang masalah adalah wajib pajak yang awalnya mengetahui atau menghendaki adanya suatu penghindaran pajak, tapi dengan kesadaran sendiri dapat berupaya memperbaiki dan mengubah perhitungan pajak-pajak terhutang. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak, wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dan mengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (voluntary disclosure) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.
Kegunaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2103
T32544
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sihite, Togap Maruasas
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas keadilan dan kepastian hukum dalam peraturan fasilitas Kawasan Berikat. Adanya fasilitas Kawasan Berikat dalam bentuk fasilitas perpajakan dan fasilitas pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterapkan dalam peraturan tentang Kawasan Berikat merupakan incenstives bagi investor untuk memulai bisnis di Indonesia. Fasilitas ini juga merupakan suatu reluktansi tariff barier yang ditujukan untuk memproteksi industri dalam negeri. Inti dari fasilitas perpajakan adalah penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sampai dengan ...
"
2013
T35339
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Devi Sonya Adrince
"
ABSTRAK
Mengantisipasi peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber dana bagi
APBN, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan perbaikan di berbagai aspek,
salah satunya dengan menempuh reformasi perpajakan. Reformasi Perpajakan
khususnya Reformasi Peraturan dan Kebijakan Perpajakan dalam tubuh Direktorat
Jenderal Pajak memberikan dampak pada tuntutan kesetaraan antara Wajib Pajak
dan Fiskus serta tuntutan pemberian fasilitas perpajakan seperti pengampunan
pajak bagi Wajib Pajak. Pengampunan Pajak sebenarnya bukan hal baru di
Indonesia, pengalaman pertama pengampunan pajak terjadi melalui Penetapan
Presiden RI Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan
kedua ...
"
2009
T37201
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hari Kristianto Wahyu Kurniawan
"
ABSTRAK
Dualisme penanganan sengketa administratif di bidang kepabeanan antara pengadilan
Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menciptakan ketidakpastian hukum.
Untuk itu penelitian ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman terkait penanganan
sengketa dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sejalan
dengan metode tersebut, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan analitis
(analytical approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach). Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum
deskriptif, sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan
penelitian preskriptif. Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif maka dapat
ditarik suatu kesimpulan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42276
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mona Sindytia
"
Tesis ini membahas mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif berdasarkan prinsip keadilan terhadap peningkatan pendapatan daerah Lampung. Penelitian ini merupakan penelitan hukum yuridis normatif, yang mengolah data dengan pendekatan deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, tujuan PKB progresif adalah menciptakan tertib adminstrasi kendaraan, meningkatkan PAD, menekan volume kendaraan. Pemungutan PKB progresif ternyata belum memenuhi prinsip keadilan, dikarenakan syarat pemungutan kendaraan pribadi kedua dengan nama, alamat, dan jenis kendaraan sama masih menjadi pengelakan dalam pembayaran PKB progresif. ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41594
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riadany Tyas Hapsari S.
"
Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu tulang punggung pendapatan negara menerapkan self assesment system dalam memungut pajak dari masyarakat. Namun dalam penerapannya, sistem ini seringkali disalah gunakan oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh Wajib Pajak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam menentukan kerugian negara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41593
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Stania Kurniati
"
[ABSTRAK
Tesis ini dibuat untuk mengetahui bagaimana praktik transfer pricing diatur di Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengaturan transfer pricing di Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena melibatkan serangkaian Peraturan Direktur Jenderal. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Pengolahan, analisa dan pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, dan hasil dari penelitian ini dituliskan secara deskriptif analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tesis ini menemukan bahwa praktik transfer pricing ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41758
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chairul Lutfi
"
Wajib Pajak dengan
self assessment system membutuhkan pendampingan Konsultan Pajak untuk memberikan jasa perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Regulasi profesi Konsultan Pajak hanya diatur setingkat Peraturan Menteri. Padahal seharusnya Konsultan Pajak diatur di tingkat peraturan perundang-undangan. Tesis ini ditulis dengan tujuan menganalisis pengaturan profesi Konsultan Pajak agar mempunyai kepastian hukum dan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 63/PUU-XV/2017 terhadap
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51877
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yoon Young Jun
"
Dalam Tesis ini penulis akan meneliti kapan sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak berdasarkan UU KUP. Sanksi terhadap wajib pajak tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 38 apabila terjadi kelalaian atau kealpaan. Dan apabila wajib pajak melakukan kesengajaan, maka akan dikenakan Pasal 39.
Yang menjadi permasalahan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah self assesment system, sehingga seharusnya kelalaian atau kesengajaan menjadi terlihat dari sanksi pidana. Karena apabila dianggap laporan SPT wajib pajak tidak benar tentu akan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Firman Adi Prasetyo
"
Tesis ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan donation-based crowdfunding di Indonesia, baik dari segi peraturan maupun dalam penerapannya. Kegiatan donation-based crowdfunding dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta dengan peraturan pelaksana dan peraturan teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kasus kesalahpahaman dan pelanggaran berupa penyalahgunaan dana donasi dan pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari yang berwenang. Peraturan yang ada dirasa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
