Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 242 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Saefur Rochim
Abstrak :
Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan sangat panting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan peranannya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dilanjutkan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sampai dengan saat ini, usaha peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, dirasakan belum dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan ditunjang dengan data sekunder dan data primer, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan, peraturan perundang-undangan dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Dengan mengacu beberapa peraturan yang diatur oleh beberapa instansi, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui peraturan mana yang merupakan ketentuan pelaksanaan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Berdasarkan hash penelitian, diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural. Pejabat pembina kepegawaian yang dilaksanakan oleh Menteri, mengakibatkan tidak berfungsinya pelaksanaan pengawasan peraturan perundang-undangan. Sehingga tujuan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil sulit untuk diwujudkan. Karena tidak efektifnya sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil, penelitian ini juga memberikan arah kebijakan pembinaan, yang dinilai dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional yaitu dengan merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, khususnya pengaturan Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lagi dilaksanakan oleh Menteri tetapi oleh pejabat karier setingkat eselon I yang bertanggung jawab di bidang administrasi kepegawaian, disertai dengan ketegasan aturan kewenangan lembaga pengawas dan tindakan terhadap pelanggaran peraturan kepegawaian diharapkan akan terwujud tertib penyelenggaran pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari tumpang tindihnya beberapa peraturan, segala kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus bertitik sentral dari Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian dan lembaga-lembaga pelaksana kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil harus disatukan menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16627
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dita Andriasari
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas dampak yang timbul terhadap kedudukan lembaga BP Migas dengan adanya pembubaran BP migas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012 dalam permohonan Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa SKK Migas sebagai pengelola hulu Migas (setelah BP Migas dibubarkan melalui putusan MK) merupakan lembaga yang hanya memiliki perbedaan nomenklatur saja tetapi bentuk, tugas, dan fungsinya sama dengan BP Migas. Untuk itu dilakukan perbandingan pengelolaan hulu Migas yang dilakukan di negara Malaysia sebagai bahan analisis untuk mendapatkan bentuk ideal pelaksanaan pengelolaan migas di Indonesia, dimana perusahaan negara (BUMN) sebagai bentuk paling ideal dalam pengelolaan Migas Indonesia. Pengembalian fungsi Pertamina merupakan suatu cara yang lebih efisien daripada pembentukan perusahaan negara baru, untuk itu diperlukan pembaharuan kebijakan pengelolaan migas yang lebih komprehensif, transparan dan dukungan besar dari Pemerintah Indonesia menjadikan perusahaan migas nasional dapat mengembangkan diri ke mancanegara demi mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi.
ABSTRACT
This thesis is talking about the occurred implications towards BP Migas institution with the disbanding of BP Migas itself through The Constitutional Court Ruling Implications No: 36/PUU-X/2012 in the supplication testing of Law No. 22, 2001 about oil and natural gas towards the Constitutional (UUD 1945). This research is a normative juridical research. The results of this research shows that SKK Migas, as the manager of oil & gas upstream, (after BP Migas got disbanded through the constitutional court ruling) have its differences, only on their nomenclature. But as far as form, task and function, they’re as same as BP Migas. In order to get the analysis materials that can be used to get an ideal form of the oil & gas management implementations in Indonesia, where the state-owned enterprise (BUMN) is, the most ideal form in managing oil & gas (Migas) in Indonesia, a comparison activity towards the management of oil & gas upstream which performed in Malaysia, is conducted. The PERTAMINA’s function retrieval is more efficient, compared to the establishment of the new state-owned company. So therefore, a more comprehensive & transparent oil & gas management policy renewal is needed. A big support form Indonesia’s government could develop the National’s Oil & Gas Company more internationally so that they could gain a bigger prosperity which appropriate, with Indonesia’s mandate constitutions..
Universitas Indonesia, 2013
T35894
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Amalia Nurhayati
Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2011, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi mengelola Kilang Minyak Bumi dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan jasa pengolahan dengan ketentuan Kontraktor atau Badan Usaha menyediakan minyak bumi dan menerima hasil pengolahan sedangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi hanya mengolah minyak bumi dan mendapatkan imbalan jasa pengolahan yang wajib disetor ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hal ini menunjukkan pengelolaan Kilang Minyak Bumi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi tidak berorientasi bisnis dan mencari keuntungan. Dengan beroperasinya Kilang Minyak Bumi, maka pptimalisasi Kilang Minyak Bumi sebagai sarana praktek peserta pendidikan dan pelatihan serta mahasiswa Perguruan Tinggi, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kegiatan pengolahan minyak bumi, tata cara dan prosedur penggunaan peralatan dan sarana pengolahan, perlindungan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan adanya Kilang Minyak Bumi, menjadi daya tarik tersendiri atas kelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi untuk menciptakan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi yang handal, kompeten, profesional dan siap bekerja. Oleh karena itu butuh dukungan Pemerintah atas jaminan ketersediaan minyak bumi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya di bidang minyak dan gas bumi berbasis kompetensi akan mengurangi ketergantungan dengan negara lain dan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
ABSTRACT
Based on Regulation of Energy and Mineral Resources Ministerial No. 3 of 2011, Education and Training Center on Oil and Gas manages oil refinery in order to support education and training activities of oil and gas. Education and Training Center on Oil and Gas is authorized to provide processing services with the terms the Contractor or Business Entity provides petroleum and processing results, while Education and Training Center on Oil and Gas processing only get the processing fee that must be paid to the state as revenues non-tax state. This shows that the petroleum refinery management by Education and Training Center on Oil and Gas is not for business oriented and profit purpose. By the operation of the Petroleum Refinery, the optimization of Oil Refinery as a practical means of education and training participants and university students provides insight and knowledge of the petroleum processing activities, processes and the procedures in the use of equipment and processing tool, environmental protection, and health and safety employment.With the Oil Refinery, the comprehensiveness infrastructure Education and Training Center on Oil and Gas is the main attraction to create a national workforce in the field of oil and gas that are reliable, competent, professional, and ready to work. Therefore, it needs the support of government to guarantee continuous availability of petroleum. Improving the quality of human resources in the field of oil and gas-based competencies will reduce dependence on other countries and the realization of prosperity and welfare of the people.
Universitas Indonesia, 2013
T35112
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sally Zulmadji
Abstrak :
Kebijakan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara formil mulai berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan pada bulan Juni 2003. Perangkat peraturan inilah yang menjadi dasar lahirnya tertib administrasi zakat yang dikenal dengan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat dari masyarakat muslim Indonesia dan sebagai proses sosialisasi akan kesadaran membayar zakat dan pajak. Pemberlakuan kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat ini terbentur berbagai macam kendala baik dari segi sumber daya manusia, mekanisme pengurangan, dukungan finansial dari pemerintah pusat, dan juga kebijakan itu sendiri yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, jumlah pengurangan pajak yang diterima masyarakat sangat sedikit karena zakat penghasilan diakui sebagai biaya. Pembayaran zakat adalah kegiatan yang mengurangi penghasilan sehingga tidak tepat diakui sebagai biaya. Lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila zakat diakui sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak terhutang, dengan demikian jumlah pengurangan pajak yang diperoleh menjadi lebih besar.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S23852
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reina Angela
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S23775
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ritno Nursakti
Abstrak :
Skripsi ini memberikan gambaran mengenai perwujudan good governance di Indonesia khususnya dalam Dewan Pertimbangan Presiden. Indikator terwujudnya good governance secara umum adalah dipenuhinya asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Implementasi ketiga asas ini diwujudkan dengan keterbukaan penerimaan aspirasi publik sebagai bahan pengambilan isi nasihat dan pertimbangan hukum serta publikasi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Di sisi lain tindakan ini berbenturan dengan kerahasiaan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara implementasi asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dengan tindakan penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan hukum Dewan Pertimbangan Presiden. ......This thesis provides an overview of good governance in Indonesia, especially in President's Advisory Council. Indicator of good governance in general is the fulfillment of the principles of transparency, accountability and public participation in any matters related to the public interest. Those principles are realized by the openness of public acceptance as the material on the taking of the contents and the publication to legal advice and consideration of the President's Advisory Council. On the other hand, these actions conflict with confidentiality in the content of legal advice and consideration of the President's Advisory Council. This study is a qualitative research design with an analytical description. The results showed that there was no correlation between the implementation of the principles of transparency, accountability and participation with the content dissemination actions legal advice and consideration of the President's Advisory Council.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52462
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Rumi Djalil
Abstrak :
Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. ......Pemenuhan kebutuhan energi masyarakat sangat penting bagi tiap negara. Hal ini karena pemenuhan energi sangat berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Indonesia selama ini cenderung menggantungkan pemenuhan sebagian besar energinya dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2005 telah memukul perekonomian Indonesia yang bergantung pada minyak bumi. Akibat dari keadaan tersebut membuat subsidi membengkak sehingga pemerintah terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak. Pada sisi lain, produksi minyak Indonesia terus menurun dan konsumsi meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ini di masa depan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional. Substansi dari Perpres ini adalah mendeversifikasi pemenuhan energi agar tidak lagi bergantung dari minyak bumi secara bertahap hingga tahun 2025. Salah satu sumber energi yang diharapkan dapat berperan adalah Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang diharapkan dapat memenuhi 5 persen dari kebutuhan energi nasional. Tulisan ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam mengimplementasikan target biofuel dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Tulisan ini memuat mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah baik yang mendukung maupun yang menghalangi implementasi Perpres tersebut terutama di bidang biofuel. Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara normatif yuridis dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah telah cukup banyak membuat kebijakan yang mendukung implementasi pemanfaatan biofuel sesuai target dalam Perpres Kebijakan Energi Nasional. Akan tetapi, masih diperlukan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar target Perpres dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
S24648
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rumingraras Widowathi
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.
Abstract
In this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S468
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>